Polri Resmi Bentuk Satgas Kemanusiaan untuk Lindungi Jemaah Haji dan Umrah

Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan guna melindungi jemaah haji dan umrah dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyelenggaraan ilegal.

Dilansir dari laman Humas Polri, pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis Polri dalam memastikan keamanan, perlindungan, serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Upaya ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Polri dan Kementerian Haji (Kemenhaj) dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui sinergi lintas sektor.

Arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, turut menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi jemaah Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan Satgas melalui Surat Perintah (Sprin).

Satgas ini melibatkan unsur pusat hingga daerah, mulai dari Mabes Polri hingga jajaran Polda, dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya penyelenggaraan haji khusus dan umrah tanpa izin, pengumpulan dana ilegal, pemberangkatan fiktif, penggelapan dana, hingga pemalsuan dokumen seperti paspor dan visa.

Polri menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aturan tersebut, penyelenggara haji khusus tanpa izin dapat dipidana hingga 6 tahun penjara atau denda Rp6 miliar, sedangkan penyelenggara umrah ilegal terancam 4 tahun penjara atau denda Rp4 miliar. Selain itu, pelaku penipuan dan penggelapan dana jemaah dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Sementara pemalsuan dokumen haji dan umrah diancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Sanksi juga dapat dikenakan kepada korporasi dengan denda hingga tiga kali lipat serta kewajiban mengembalikan kerugian jemaah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat.

"Satgas ini merupakan implementasi instruksi Kapolri dalam penanganan haji dan umrah ilegal, yang melibatkan berbagai fungsi seperti preemtif, preventif, penegakan hukum, hingga kerja sama lintas sektor," ujarnya, Kamis.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan dan hotline yang telah disediakan Polri serta Kemenhaj apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Dengan pembentukan Satgas Kemanusiaan ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada jemaah haji Indonesia agar pelaksanaan ibadah dapat berlangsung aman dan nyaman. (R)

Kontak Tembak Satgas Damai Cartenz dan KKB Terjadi di Yahukimo, Tak Ada Korban Jiwa

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Phishing Internasional, Raup Rp25 Miliar

Hoaks Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 Gratis Online, Korlantas Polri Beri Klarifikasi

Brimob Polri Gelar Latpraops Amole 2026 untuk Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia

Patroli Dialogis Operasi Damai Cartenz 2026 di Sinak Perkuat Keamanan dan Kedekatan dengan Warga

Polairud Polri Bongkar Penyelundupan 47 Ribu Benih Lobster Ilegal di Serang