Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, ekspor tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

Selain Australia, Indonesia juga tengah menjajaki ekspor pupuk ke sejumlah negara lain, antara lain India, Filipina, Thailand, dan Brasil. Total komitmen ekspor yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 1 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki surplus produksi yang cukup untuk mendukung ekspor tanpa mengganggu kebutuhan petani dalam negeri.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Teddy dalam keterangannya kepada media.

"Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan," tambah Teddy.

Pameran yang berlangsung hingga 24 April 2026 tersebut menghadirkan 22 UMKM mitra binaan Pertamina dengan beragam produk, mulai dari fesyen, kuliner, hingga aksesori. Kegiatan ini juga bertujuan membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di lingkungan perkantoran Pertamina.

Baca Juga: Pertamina Tambah Produksi Gas 20 MMSCFD dari Proyek Mahakam, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan SMEXPO Kartini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu pelaku UMKM, Enok Sri Kurniasih, pemilik Naza De Coco, mengaku mendapatkan banyak manfaat sejak menjadi mitra binaan Pertamina. Ia menyebut dukungan yang diberikan meliputi pelatihan hingga kesempatan mengikuti berbagai pameran.

Baca Juga: Perempuan Jateng Diajak Hidupkan Semangat Kartini di Era Modern

Hal serupa disampaikan Neng Yeuis Sulastri, pemilik Makyaza. Ia mengungkapkan usahanya mengalami perkembangan signifikan sejak bergabung sebagai mitra binaan Pertamina pada 2024.

Pertamina menegaskan akan terus mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Mereka menyoroti masih adanya kecenderungan masyarakat memilih rumah sakit swasta, bahkan hingga rela mengantre berhari-hari.

Baca Juga: Pemko Medan Sambut Kehadiran RS Awal Bros, Perkuat Layanan Kesehatan

Menurut Zakiyuddin, kondisi tersebut perlu diluruskan melalui edukasi yang masif, mengingat fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah kini telah mengalami peningkatan signifikan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, seperti ketersediaan tempat tidur pasien yang perlu terus dipantau agar pelayanan tetap optimal.

Talkshow tersebut direncanakan menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, kepolisian, serta pemerhati masyarakat.

"Kita harapkan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, sekaligus mengajak masyarakat memulai hidup sehat dari lingkungan masing-masing," pungkasnya. (P3)

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi manajemen RS Awal Bros di Balai Kota Medan, Selasa.

Baca Juga: Zakiyuddin Harahap Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat, Dorong Percepatan dan Sinergi Lintas Sektor

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur RS Awal Bros, Jimmy Kurniawan, Zakiyuddin menyatakan bahwa kehadiran rumah sakit baru akan memberikan lebih banyak pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di Sumut yang selama ini menjadikan Medan sebagai pusat rujukan pengobatan.

Zakiyuddin juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Ia meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan.

Ia berharap, dengan semakin lengkapnya fasilitas kesehatan di Medan, masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan kesehatan di luar negeri.

Sementara itu, Jimmy Kurniawan menjelaskan bahwa pembangunan RS Awal Bros di Medan telah direncanakan sejak 2022. Setelah mengoperasikan 11 rumah sakit di wilayah Kepulauan Riau, pihaknya kini tengah merampungkan proses perizinan untuk ekspansi ke Medan.

Kepala Dispusipda Jabar, Kusmana Hartadji mengatakan kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi peran perpustakaan di satuan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya layanan, serta penguatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dorong Siswa Terapkan Ilmu dalam Kehidupan Nyata

"Kita bersama-sama ingin meningkatkan pelayanan bagi anak-anak serta menumbuhkan kegemaran membaca. Insya Allah, melalui kolaborasi ini kita menjadi superteam," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, menuturkan kemitraan ini bertujuan merumuskan penguatan tata kelola perpustakaan sekolah agar dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh satuan pendidikan.

Nunung menjelaskan, berbagai modus dilakukan para pelaku, mulai dari penimbunan, pengoplosan, pemindahan isi, hingga manipulasi dokumen angkutan dan penjualan kembali dengan harga industri untuk meraup keuntungan.

Baca Juga: Polri dan Kementerian Haji Bentuk Satgas Penanganan Haji-Umrah Ilegal

"Setiap liter BBM dan tabung LPG subsidi yang disalahgunakan merupakan hak masyarakat kecil yang dirampas oleh pihak tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Akibat praktik ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp243,06 miliar. Selain itu, masyarakat juga terdampak, mulai dari kelangkaan LPG 3 kg hingga antrean panjang di SPBU.

Untuk LPG, modus yang digunakan adalah memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg untuk dijual sebagai produk non-subsidi.

Dalam penanganan kasus ini, Polri juga menggandeng sejumlah lembaga, di antaranya Kejaksaan Agung RI, Pertamina, dan SKK Migas.

"Kenapa kita belum maju? Karena terlalu banyak pelajaran, tetapi tidak ada pengamalan," ujar Dedi di hadapan para siswa.

Baca Juga: Gubernur Jabar Resmikan SMAN 3 Jonggol, Tambah Akses Pendidikan di Bogor

Menurutnya, pembelajaran di sekolah seharusnya tidak berhenti pada aspek akademik. Ia menilai, setiap materi pelajaran perlu diarahkan pada praktik nyata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa.

"Bukan hanya penjelasan akademik, itu hanya landasan. Ke depan, siswa harus mampu mempraktikkan, misalnya mengolah bahan baku sawit menjadi solar," katanya.

"Siswa yang hanya fokus akademik saya beri nilai 7, tapi siswa yang bisa mengubah hal akademik menjadi teknokratis dan praktis itu nilainya 9," pungkasnya. (R)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen mengamati penggunaan IFP yang memungkinkan guru menghadirkan materi pembelajaran melalui visual, video, hingga interaksi langsung di layar sentuh.

Baca Juga: Kemendikdasmen Gelar Dialog Pendidikan Indonesia-Palestina, Perkuat Kerja Sama Global

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas penyediaan perangkat ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan.

Saat berdialog dengan siswa, ia juga menggali pengalaman mereka menggunakan IFP. Para siswa mengaku pembelajaran menjadi lebih menarik karena dapat melihat materi secara visual dan berinteraksi langsung dengan konten yang ditampilkan.

Guru kelas V, Susanti, menyampaikan bahwa sejak perangkat IFP diterima, penggunaannya langsung dioptimalkan dalam berbagai mata pelajaran. Menurutnya, kehadiran IFP membuat pembelajaran lebih variatif dan mendorong keterlibatan aktif siswa.

Ia juga menambahkan bahwa IFP memudahkan guru dalam mengakses berbagai sumber belajar dalam satu perangkat, mulai dari video, simulasi, hingga materi presentasi yang terintegrasi.

Pemanfaatan IFP di ruang kelas menjadi salah satu bukti bahwa integrasi teknologi mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Hadir dalam kesempatan itu Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni, serta Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al-Rasyid.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kesiapan Angkutan Haji 2026, 221 Ribu Jemaah Siap Diberangkatkan

Nanang menegaskan, pembentukan Satgas merupakan perintah langsung Kapolri sebagai respons atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan penuh dari Kepolisian sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan efektif serta memberikan efek jera," jelasnya.

"Semua pihak yang terlibat akan dilakukan pendalaman, termasuk travel yang memberangkatkan maupun pihak lain yang bertanggung jawab," tegasnya.

Di sisi lain, Moh Irhamni mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik ilegal dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi pelanggaran.

Dengan terbentuknya Satgas ini, diharapkan praktik penyelenggaraan haji dan umrah ilegal dapat diminimalisir serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh calon jamaah Indonesia. (R)

Dalam kegiatan tersebut, Nawal menilai Kartini sebagai sosok perempuan visioner yang mampu berpikir melampaui zamannya. Menurutnya, gagasan dan nilai-nilai perjuangan Kartini masih sangat relevan untuk menjawab tantangan perempuan di era modern.

Baca Juga: Pemprov Jateng Kunjungi Keluarga Korban Bullying di Sragen dan Tawuran di Brebes

"Kartini bisa berpikir melampaui zamannya dan memiliki visi yang tetap relevan hingga saat ini. Perempuan masa kini diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat tersebut," ujar Nawal.

Selain fokus pada pendidikan, Kartini juga dikenal memiliki dimensi religius yang kuat. Ia pernah belajar agama kepada Kiai Soleh Darat serta berperan dalam mendorong lahirnya tafsir Al-Qur'an Faidur Rahman.

"Perempuan tidak hanya harus berilmu, tetapi juga memiliki karakter yang baik, integritas, dan spiritualitas yang kuat," tegasnya.

Menurutnya, perempuan masa kini harus mampu menjadi pelindung dan penggerak di lingkungannya, sebagaimana semangat yang diwariskan Kartini.

Dilansir dari laman Kemkes, apresiasi tersebut disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan program di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Tangerang Selatan, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes yang akrab disapa Benny menilai kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa sangat baik, baik dari segi gizi maupun kebersihan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Tegaskan Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan dalam 28 Hari, Bantah Kabar Otomatis Jadi Peserta JKN

Ia menekankan bahwa selama satu tahun pelaksanaan, program ini tidak pernah mencatat adanya laporan gangguan kesehatan maupun kasus keracunan makanan.

"Kami melihat kualitas makanan yang disajikan sangat luar biasa; anak-anak menikmati dengan lahap dan kebersihannya sangat terjaga. Hal paling membanggakan adalah konsistensi program ini," ujar Benny.

Program MBG sendiri dirancang untuk memperkuat aspek keamanan pangan melalui sistem pengawasan menyeluruh, mulai dari mitra UMKM penyedia makanan, sekolah penerima manfaat, hingga pusat kendali distribusi di Grab Support Office Poins Square.

Pemantauan dilakukan melalui Command Center berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengawasan secara real-time. Di SKh Negeri 01 Tangerang Selatan, program ini menyasar 187 siswa berkebutuhan khusus dengan pendekatan penyajian adaptif.

Makanan disesuaikan dari segi tekstur serta mempertimbangkan pembatasan bahan tertentu seperti gluten dan MSG, guna memenuhi kebutuhan kesehatan masing-masing siswa.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan bertindak sebagai leading sector dalam menetapkan standar gizi dan keamanan pangan program MBG. Standar menu disusun mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang dan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Selain itu, pengawasan dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan secara berjenjang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Upaya peningkatan kualitas juga dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sepanjang Maret 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 213.344 penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan secara daring.

Selain itu, pada Februari 2026, sebanyak 212 peserta lulus sebagai fasilitator penjamah pangan, serta 6.219 kepala dan ahli gizi SPPG menyelesaikan pelatihan serupa.

CEO Neneng Goenadi menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kualitas makanan yang disalurkan. Menurutnya, dukungan teknologi menjadi kunci dalam memastikan konsistensi standar.

Sementara itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga terus dilakukan oleh dinas kesehatan setempat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 18 April 2026, sebanyak 13.956 SPPG atau sekitar 52,69 persen dari total 26.489 unit operasional di 37 provinsi telah mengantongi sertifikat tersebut sebagai jaminan mutu keamanan pangan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memastikan bahwa standar kualitas dalam proses produksi dan distribusi makanan tetap terjaga, sekaligus menjadi model penguatan program serupa di berbagai daerah di Indonesia. (R)

Hal ini terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, dengan Wakil Menteri Pertanian Polandia, Małgorzata Gromadzka, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa Indonesia mengambil posisi terbuka dalam menjalin kerja sama internasional.

Baca Juga: Kementan Percepat Pemanfaatan Biodiesel untuk Alsintan, Perkuat Program B50

Menurutnya, momentum perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pangan nasional.

"Indonesia adalah negara yang terbuka. Kita nonblok dan kita kerja sama dengan siapapun, termasuk mengambil kesempatan yang besar. Kita ingin kerja sama dalam hal ini, kerja sama dagang antara ekspor-impor dan kemudian hal-hal lain seperti investasi," ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, di tengah tekanan global akibat konflik, perang, dan disrupsi rantai pasok, kerja sama antarnegara tidak bisa lagi bersifat umum.

Kolaborasi harus diwujudkan secara konkret melalui pembukaan akses pasar, penyederhanaan prosedur teknis, serta penguatan investasi dan riset di sektor pertanian.

Pertemuan tersebut juga membahas peluang dan tantangan perdagangan sejumlah komoditas strategis. Polandia mendorong ekspor produk seperti daging sapi, produk susu, gandum, hingga buah berry.

Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan, sertifikasi veteriner, serta proses audit sebelum akses pasar dibuka.

Indonesia juga menyatakan kehati-hatian terhadap komoditas tertentu, seperti unggas, dengan mempertimbangkan faktor keamanan hayati serta perlindungan produksi dalam negeri.

Meski demikian, peluang kerja sama tetap terbuka bagi komoditas lain yang memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan pasar domestik.

Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis yang melampaui aspek perdagangan semata karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.

Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama melalui pembentukan kelompok kerja teknis guna mempercepat penyelesaian berbagai protokol perdagangan, termasuk untuk komoditas daging sapi dan produk susu.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses audit, penyelarasan standar, serta implementasi perdagangan secara langsung setelah persyaratan terpenuhi.

Selain itu, kerja sama juga akan diperluas melalui pertemuan pelaku usaha, penjajakan investasi, serta peluang penandatanganan nota kesepahaman antar pemerintah guna memperkuat kerangka kerja sama jangka panjang.

Sementara itu, Małgorzata Gromadzka menilai kerja sama dengan Indonesia memiliki potensi besar karena kedua negara memiliki karakteristik produksi yang saling melengkapi.

Ia juga menyoroti posisi strategis Polandia sebagai pintu masuk pasar Eropa, sekaligus melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia.

Ke depan, penguatan kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan pangan global yang semakin kompleks. (R)

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan secara terukur sebagai bagian dari upaya menindak tegas kelompok bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Medan Paparkan Program Perlindungan Sosial untuk Ojol kepada Kojira

"Personel gabungan berhasil mengamankan dua pelaku tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar," ujarnya, Senin.

Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan lain, seperti penembakan dan pembakaran fasilitas umum di Distrik Serambakon pada Januari 2023.

Berdasarkan catatan kepolisian, ia merupakan mantan narapidana kasus pencurian telepon genggam pada 2020 dan telah menjalani hukuman dua tahun penjara.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas. "Kami berharap masyarakat terus bersinergi dengan aparat dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan," ujarnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. (R)

Dukungan penuh dari PT Pertamina (Persero) bersama anak perusahaannya menjadi salah satu faktor penting di balik performa konsisten JPE sepanjang musim. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mendorong pengembangan olahraga nasional, khususnya bola voli.

Baca Juga: Pertamina Tambah Produksi Gas 20 MMSCFD dari Proyek Mahakam, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengapresiasi pencapaian tim yang dinilai menunjukkan semangat disiplin dan kerja sama tinggi.

Ia menambahkan, keberhasilan JPE juga selaras dengan semangat Hari Kartini, di mana perempuan terus menunjukkan kiprah dan prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga profesional.

Pelatih JPE, Bulent Karslioglu menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik pemain serta pengaturan intensitas latihan agar tetap prima saat final.

Selain itu, JPE juga mendapat dukungan dari berbagai entitas di lingkungan Pertamina Group, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Gas Negara, PT Telkomsel, hingga sejumlah mitra lainnya.

Menurut Amran, kehadiran langsung para kepala daerah menjadi faktor penting untuk memastikan percepatan program berjalan optimal di lapangan. "Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili," ujarnya.

Baca Juga: Kementan Perkuat Perbenihan Bawang Putih, DPR Dorong Kemandirian Produksi

Ia menegaskan bahwa penguatan irigasi menjadi prioritas utama. Kementerian Pertanian mengalokasikan lebih dari Rp3 triliun dari total Rp12 triliun anggaran yang didistribusikan untuk sektor pertanian.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

Di sektor produksi, Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam nasional.

Terkait ketersediaan pangan, Amran memastikan kondisi nasional masih aman. Ia menyebut dalam beberapa hari ke depan stok diperkirakan mencapai 5 juta ton.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk penguatan sektor perkebunan pada periode 2026-2027.

Meski demikian, Amran mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis penguatan irigasi dan perkebunan dapat menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. (R)

Tim asuhan Oliver Glasner mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, rapatnya lini pertahanan West Ham membuat peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol.

Baca Juga: Arsenal Tekuk Everton 1-0, Kembali Kuasai Puncak Klasemen Liga Inggris

Di sisi lain, West Ham United yang dilatih Nuno Espirito Santo mengandalkan skema serangan balik cepat. Pergerakan Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville beberapa kali merepotkan lini belakang tuan rumah yang dikawal Maxence Lacroix.

Hasil ini memperpanjang tren positif Crystal Palace yang kini tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

The Hammers kini mengoleksi 33 poin dari 33 laga, unggul dua angka dari zona merah, sekaligus melanjutkan tren tak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir.

Hasil ini sekaligus mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun yang sebelumnya dialami Lecce. Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal.

Meski demikian, tim tamu tetap mampu mengendalikan permainan. Keunggulan Fiorentina akhirnya tercipta pada menit ke-30 melalui gol Jack Harrison yang memanfaatkan umpan matang dari Rolando Mandragora.

Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-71 saat Tiago Gabriel berhasil menyamakan kedudukan usai menyambut umpan silang Antonio Gallo.

Meski masih berada di posisi ke-18, mereka hanya kalah selisih gol dari US Cremonese yang berada di batas aman. Sementara itu, Fiorentina yang ditangani Paolo Vanoli tertahan di peringkat ke-15 dengan 36 poin.

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Sosial dan turut didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, serta Plt Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial, terutama untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh penanganan yang layak dan berkelanjutan," ujar Bupati.

Pemkab juga mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, dibahas pula rencana pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten sebagai upaya mempercepat pelayanan sosial terpadu.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Tapanuli Utara berharap program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat ke depan. (Galung)

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara, Green Justice Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak. FGD tersebut bertujuan menyusun peta jalan dalam pengelolaan potensi lokal di wilayah adat Simardangiang.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terlena setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat. Menurutnya, SK tersebut merupakan awal dari upaya panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deni juga mengapresiasi Desa Simardangiang yang dinilai selangkah lebih maju dalam pengelolaan potensi daerah, khususnya komoditas kemenyan. Desa tersebut telah memiliki rumah pembibitan, pasar, hingga sistem transaksi yang terorganisir.

Dengan pengelolaan yang tepat, produksi tersebut berpotensi meningkat hingga 2.000 ton per tahun. "Pemerintah daerah siap mendukung melalui perbaikan akses jalan serta pengembangan hilirisasi produk turunan seperti minyak wangi, sabun, dan deterjen, termasuk penguatan UMKM," tambahnya.

"Masyarakat adat sebenarnya telah memiliki pola perencanaan turun-temurun. Tugas kita adalah mendokumentasikannya menjadi acuan formal untuk menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap tercipta sinkronisasi program antara pemerintah desa, kabupaten, dan organisasi pendamping guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan berbudaya. (Galung)