Hal ini ditegaskan Rizzky Anugerah sebagai upaya memastikan setiap fasilitas kesehatan mitra mampu memberikan pelayanan yang aman dan sesuai standar.

Menurut Rizzky, setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melalui proses kredensialing sebagai tahap penilaian awal.

“Dalam menjalin kerja sama, setiap faskes wajib melalui proses kredensialing. Ini merupakan tahap penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, serta 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit. Seluruh faskes tersebut telah melalui proses seleksi dan penilaian sehingga dinyatakan layak memberikan layanan kepada peserta JKN.

Rizzky menambahkan, proses kredensialing dan rekredensialing dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti dinas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.

“Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak terkait sesuai mandat regulasi Program JKN. Hasil penilaian didasarkan pada indikator yang terukur dan merupakan keputusan bersama tim,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan rekredensialing dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan agar kualitas layanan terus meningkat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Kredensialing menjadi momentum evaluasi bagi faskes untuk terus berbenah dan beradaptasi. Kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan tidak stagnan, tetapi terus meningkat,” tambah Rizzky.

Sementara itu, dilansir dari laman BPJS Kesehatan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Noor Arida Sofiyana, menyatakan bahwa kredensialing tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan upaya bersama dalam menjaga mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit berkomitmen memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap standar akreditasi dan keselamatan pasien.

Ia juga menilai penguatan kredensialing melalui indikator kinerja layanan, seperti waktu tunggu pasien serta integrasi sistem digital, menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

“Transformasi digital yang terus didorong akan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arida mendorong penguatan mekanisme kredensialing melalui digitalisasi proses serta penyempurnaan instrumen penilaian yang berorientasi pada mutu layanan. Keterlibatan asosiasi dalam penyusunan indikator dan evaluasi dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih implementatif.

“Kami harap sinergi tersebut terus dilakukan sehingga asosiasi faskes dengan BPJS Kesehatan bisa menyamakan persepsi untuk menghadirkan pelayanan yang mengedepankan mutu bagi peserta,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa proses kredensialing dan rekredensialing tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran melalui kanal resmi yang telah disediakan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan sistem kredensialing, diharapkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN semakin terjaga dan merata di seluruh Indonesia. (R)

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, saat menghadiri Peringatan Hari Ginjal Sedunia yang digelar di Instalasi Hemodialisa RSUD Dr Pirngadi Medan, Sabtu.

Dalam sambutannya, dilansir dari laman Portal Medan, Zakiyuddin mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan layanan cuci darah. Ia mengenang almarhum ibundanya yang pernah menjalani perawatan serupa di masa ketika jaminan kesehatan belum tersedia secara luas.

"Kalau melihat ruang cuci darah ini, saya teringat almarhum ibu saya. Waktu itu belum ada BPJS, biayanya sangat besar. Sekarang kita bersyukur pemerintah hadir melalui BPJS sehingga masyarakat sangat terbantu," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD Dr Pirngadi telah dilengkapi sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari. Kapasitas tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Meski demikian, Zakiyuddin menilai fasilitas yang ada masih perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Medan, lanjutnya, telah menyiapkan rencana pengembangan rumah sakit secara menyeluruh, termasuk pembangunan gedung baru.

"Insyaallah dalam dua tahun ini Rumah Sakit Pirngadi akan dibangun dan akan berbeda. Akan ada gedung tujuh lantai dengan fasilitas parkir dua lantai. Kita ingin rumah sakit ini benar-benar bangkit," katanya.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi prioritas utama. Zakiyuddin menekankan pentingnya pelayanan yang humanis dalam mendukung proses penyembuhan pasien.

"Anggap pasien itu keluarga kita sendiri. Kalau kita sambut dengan baik, itu sudah separuh dari kesembuhan. Tapi kalau datang sudah disambut dengan wajah masam, itu justru menambah sakit," tegasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kebutuhan layanan kesehatan di Kota Medan, khususnya terkait ketersediaan kamar rawat inap. Bahkan, menurutnya, permintaan bantuan untuk mendapatkan kamar masih kerap diterima secara langsung.

Untuk itu, Pemko Medan berencana menambah kapasitas tempat tidur, termasuk bagi pasien peserta BPJS. Saat ini, RSUD Dr Pirngadi baru memiliki sekitar 130 tempat tidur yang dialokasikan untuk pasien BPJS.

Di sisi lain, Pemko Medan juga terus meningkatkan fasilitas penunjang medis, seperti pengadaan alat CT Scan serta penguatan layanan laboratorium guna menunjang diagnosis dan penanganan pasien.

Zakiyuddin turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

"Bangunan boleh bagus, alat boleh canggih, tapi kalau pelayanan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi kita benahi dulu pelayanannya," ujarnya di hadapan Plt Direktur Utama RSUD Dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memberikan kemudahan akses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

"Sekarang dengan KTP saja masyarakat sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Harapan kita ke depan, layanan kesehatan bisa semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat," pungkasnya. (R)

Langkah ini diwujudkan melalui pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sebagai gerakan kolaboratif sepanjang April 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi luas dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.

“Kegiatan bulan pemberdayaan ini harus menjadi sarana membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta para mitra strategis lainnya,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu.

Ia menambahkan, sinergi tersebut penting untuk memastikan isu pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, literasi, serta pembangunan manusia berjalan dalam satu arah kebijakan yang saling terintegrasi dan menguatkan.

Senada dengan itu, dilansir dari laman Kemendikdasmen, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif yang dilakukan Kemendikdasmen bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Menurutnya, pendidikan perempuan memiliki dampak luas tidak hanya bagi individu, tetapi juga terhadap kualitas keluarga, ketahanan sosial, dan pembangunan ekonomi nasional.

“Ini adalah sinergi lintas kementerian/lembaga yang luar biasa. Terima kasih atas kolaborasi bersama ini dan mari kita kerjakan ini secara serius,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai pencanangan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat gerakan bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif dan berkeadilan.

Ia menekankan bahwa pendidikan dan perlindungan anak merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan pendidikan, lanjutnya, harus menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi seluruh anak.

“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan tidak aman di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Arifah juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor serta mendorong implementasi pengarusutamaan gender hingga ke tingkat daerah, guna memastikan pemberdayaan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kerja lintas sektor.

“Kemendikdasmen bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perempuan didorong untuk bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung dan saling menguatkan,” jelasnya.

Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti dialog kebijakan, kampanye literasi, diseminasi praktik baik, hingga aktivitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, sejumlah program juga akan digelar, di antaranya lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, lomba video kreatif mendongeng bagi guru, penyusunan antologi cerpen berbahasa daerah, sayembara Cerita Anak Indonesia tentang Ibu Kartini, serta siniar Hari Kartini.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap tercipta ruang-ruang edukatif yang mendorong anak perempuan untuk belajar, berprestasi, dan memimpin, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memaknai Hari Kartini secara lebih substantif.

Dengan penguatan jejaring lintas kementerian dan lembaga, implementasi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan diharapkan berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (R)

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa kehadiran Dasbor ATS merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

“Data yang akurat adalah kunci. Dengan Dasbor ATS, kami ingin memastikan setiap anak terjangkau layanan pendidikan. Dasbor Anak Tidak Sekolah merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data. Dengan sinergi lintas sektor dan pemerintah daerah, kebijakan yang diambil akan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pemenuhan hak pendidikan setiap anak,” ujar Suharti, Rabu.

Sementara itu, Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menyampaikan bahwa inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong transparansi dalam sektor pendidikan.

Menurutnya, Dasbor ATS mampu menyajikan data secara akurat dan real time terkait jumlah anak di Indonesia berdasarkan kategori Anak Tidak Sekolah (ATS), Belum Pernah Bersekolah (BPB), Drop Out (DO), serta Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

“Alhamdulillah, kami bersyukur dapat menjadi finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025 Kelompok Umum. Dasbor ATS ini merupakan salah satu upaya kami untuk membangun ekosistem berbasis data, agar para pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong anak-anak kembali ke sekolah,” ujar Yudhistira.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah ATS secara nasional tercatat mencapai 3.966.858 anak, dengan rincian BPB sebanyak 1.913.633, DO 986.755, dan LTM 1.066.470. Data tersebut memiliki tingkat akurasi tinggi karena melalui proses verifikasi berjenjang yang melibatkan berbagai pihak.

Pengolahan data bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS). Dapodik mengintegrasikan data peserta didik dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Agama. Sementara EMIS mencakup data peserta didik madrasah di bawah Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Selanjutnya, peserta didik dengan status tidak aktif akan diklasifikasikan ke dalam kategori putus sekolah, tidak melanjutkan, maupun belum pernah bersekolah, berdasarkan rekam jejak pendidikan masing-masing.

Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh sekolah asal, termasuk pembaruan data bagi siswa yang pindah sekolah melalui aplikasi VervalPD. Selain itu, operator desa dan kelurahan juga dapat mengakses data ATS melalui sistem Jaringan Pengelola Data Pendidikan, sehingga memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

“Nantinya di dasbor akan tampil jumlah ATS berdasarkan wilayah desa, alasan tidak bersekolah, serta jenis ATS. Akses ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun operator di berbagai level dengan tampilan data yang disesuaikan,” jelas Yudhistira.

Capaian ini menjadi bukti komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses layanan pendidikan di Indonesia.

Pengakuan sebagai finalis Top Inovasi KIPP 2025 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Kemendikdasmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, transparan, dan berbasis data. (R)

Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menjadi ruang berbagi praktik baik sekaligus wadah penguatan kompetensi guru agar lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran di era global.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa penetapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib merupakan langkah strategis untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar sejak dini.

“Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib merupakan upaya kita untuk membekali murid dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan guru agar dapat memberikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Dalam jangka panjang, guru perlu terus melakukan refleksi agar pembelajaran semakin relevan dengan kebutuhan murid,” ujar Nunuk, Selasa.

Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan melalui program Pengembangan Kompetensi Guru SD Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). Program ini dirancang untuk memberikan penguatan kapasitas guru secara bertahap melalui pelatihan, pendampingan, serta ruang kolaborasi berbagi praktik baik.

Menurut Nunuk, sasaran program ini mencakup 90.447 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, pelatihan diikuti oleh satu guru per sekolah, khususnya guru kelas dengan latar belakang non-Bahasa Inggris di sekolah yang belum menerapkan mata pelajaran tersebut.

“Guru yang belum mengikuti pelatihan akan dilibatkan pada tahap berikutnya. Sementara guru yang sudah mengikuti pelatihan diharapkan dapat melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat,” jelasnya.

Selain itu, guru juga dapat mengakses pembelajaran mandiri melalui Learning Management System (LMS) dan kanal RGTK pada aplikasi Rumah Pendidikan sebagai bagian dari penguatan kompetensi berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pengembang Program PKGSD-MBI, Herri Mulyono, menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran dalam program ini menitikberatkan pada metode kontekstual dan menyenangkan.

“Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar perlu dirancang secara kontekstual dan menyenangkan. Fokusnya bukan pada hafalan semata, tetapi pada bagaimana murid berani menggunakan bahasa dalam situasi sederhana sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini mampu mengubah pola pikir guru menjadi lebih percaya diri dalam mengajar, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris.

Salah satu peserta program, Tintin Supriatin, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan tersebut. Ia menyebut program PKGSD-MBI tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri sebagai pengajar.

“Program ini tidak hanya menambah pengetahuan tentang pengajaran Bahasa Inggris, tetapi juga mengubah cara pandang kami terhadap diri sendiri sebagai pengajar, sehingga membuat kami lebih percaya diri,” ujarnya.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Tintin juga membagikan praktik sederhana yang diterapkannya di kelas, seperti mengenalkan kosakata dasar, mengajak siswa bernyanyi lagu berbahasa Inggris, serta membiasakan penggunaan sapaan sederhana dalam keseharian.

Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen berharap para guru sekolah dasar semakin siap dan percaya diri dalam mengajar Bahasa Inggris, sekaligus mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Program Sapa GTK pun akan terus dikembangkan sebagai wadah inspiratif untuk berbagi praktik baik, memperkuat kompetensi guru, serta membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif di seluruh Indonesia. (R)

Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan bioetanol di Indonesia melalui pendekatan studi bersama, pertukaran pengetahuan (knowledge exchange), serta peningkatan kapasitas.

USGBC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mewakili produsen dan pemangku kepentingan industri biji-bijian serta produk bio berbasis pertanian. Organisasi ini berfokus pada pengembangan pasar melalui edukasi, advokasi, serta fasilitasi kerja sama dan transfer pengetahuan, termasuk penyediaan asistensi teknis, pelatihan, dan promosi praktik terbaik untuk mendukung pemanfaatan produk berbasis bio secara berkelanjutan.

Kerja sama antara Pertamina NRE dan USGBC diarahkan untuk memperkuat kapabilitas nasional dalam pengembangan ekosistem bioetanol. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas teknis, adopsi praktik terbaik global, serta dukungan terhadap potensi implementasi bahan bakar campuran etanol E10 di Indonesia.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapabilitas nasional melalui pembelajaran global.

"Bioetanol merupakan titik temu antara ketahanan energi dan keberlanjutan bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin belajar lebih dalam dari pengalaman dan praktik terbaik internasional, khususnya dalam pengembangan ekosistem bioetanol, termasuk diversifikasi bahan baku, kerangka regulasi, serta penerapan bahan bakar campuran etanol domestik," ujarnya.

Dalam ruang lingkup kerja sama, kedua pihak akan melakukan penjajakan dan studi bersama terkait penguatan rantai pasok dan infrastruktur bioetanol, mencakup aspek teknis, komersial, hingga kesiapan regulasi.

Selain itu, kolaborasi juga meliputi pelaksanaan pelatihan teknis, pertukaran tenaga ahli, serta penyelenggaraan forum diskusi dan lokakarya untuk berbagi praktik terbaik global.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mempercepat transisi energi melalui kolaborasi berbasis pengetahuan.

"Pertamina NRE memandang kolaborasi ini sebagai platform untuk memperkuat kapabilitas teknis dan institusional melalui knowledge exchange yang terstruktur. Dengan mengedepankan studi bersama, pelatihan, serta pertukaran keahlian, kami optimistis dapat mempercepat pengembangan ekosistem bioetanol yang adaptif dan berkelanjutan di Indonesia," ungkapnya.

Dilansir dari laman Pertamina, kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas domestik melalui adopsi teknologi, optimalisasi operasional, serta peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan produksi dan diversifikasi bahan baku bioetanol.

Di sisi lain, kedua pihak akan memfasilitasi dialog dan pertukaran pengetahuan terkait pengembangan pasar, kerangka keberlanjutan, serta strategi komunikasi publik dalam mendukung implementasi bahan bakar berbasis etanol.

Chairman USGBC, Mark Wilson, menekankan bahwa kemitraan ini tidak hanya bersifat formal, melainkan berorientasi pada implementasi nyata di lapangan.

"MoU ini bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi merupakan platform implementasi. Melalui kemitraan ini, kami akan berfokus pada pertukaran pengetahuan dalam produksi dan rantai pasok etanol, penguatan aspek teknis dan pengembangan pasar, serta mendukung kesiapan Indonesia dalam pengembangan bahan bakar berbasis etanol," jelasnya.

Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat kolaborasi berbasis pengetahuan, peningkatan kapasitas, serta adopsi praktik terbaik global.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekosistem bioetanol yang berkelanjutan sekaligus mempercepat transisi energi di Indonesia. (R)

Sinergi antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada percepatan pembangunan serta optimalisasi sistem irigasi guna mendukung peningkatan frekuensi tanam di berbagai wilayah.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyampaikan optimisme terhadap kinerja sektor pertanian pada 2026. Ia menilai koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, khususnya di Pulau Jawa, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam, Rabu (1/4/2026).

Ia menekankan bahwa pengelolaan air yang tepat menjadi kunci dalam budidaya padi. Menurutnya, tanaman padi tidak membutuhkan air berlimpah, melainkan pengaturan air yang optimal agar produktivitas dapat meningkat.

“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan pentingnya menjaga semangat seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, khususnya memasuki periode krusial April hingga Mei.

“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan program prioritas terus dilakukan, terutama dalam penyelesaian infrastruktur pertanian seperti irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Di sisi lain, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Asmarhansyah, mengingatkan bahwa potensi kekeringan masih akan terjadi pada 2026. Oleh karena itu, percepatan program irigasi seperti irigasi perpompaan, perpipaan, bangunan konservasi, dan jaringan irigasi tersier menjadi prioritas utama.

“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” jelasnya.

Di tingkat daerah, dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Frans Tavares, mengungkapkan bahwa peningkatan indeks pertanaman masih terkendala ketersediaan air.

“Rata-rata IP di Jawa Tengah masih sekitar 1,8 hingga 1,9. Ini perlu ditingkatkan karena sebagian petani baru dapat menanam satu kali dalam setahun akibat keterbatasan air,” ujarnya.

Dukungan teknis juga diperkuat oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.

Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah antisipatif, mulai dari pemetaan wilayah hingga optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia.

Dengan penguatan pengelolaan air yang terintegrasi, pemerintah optimistis indeks pertanaman dapat meningkat sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan. (R)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan terletak pada peningkatan produktivitas lahan serta optimalisasi frekuensi tanam.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan di Bogor, Senin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta diikuti akademisi dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menekankan bahwa intensifikasi pertanian menjadi langkah utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

“Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong kebijakan peningkatan produktivitas petani, termasuk meningkatkan hasil panen per hektare dan mengoptimalkan indeks pertanaman agar lahan dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.

Lebih lanjut, dilansir dari laman Kementerian Pertanian, Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, khususnya irigasi.

Menurutnya, pembangunan bendungan yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 T pada 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bagi petani,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa air merupakan faktor paling krusial dalam pertanian. “Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga menjadi perhatian pemerintah. Penyederhanaan regulasi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran, mulai dari pendataan oleh penyuluh hingga distribusi langsung ke kelompok tani.

Kebijakan lainnya yang dinilai mampu meningkatkan semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memberikan kepastian harga dan pendapatan bagi petani saat masa panen.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, target swasembada tetap bisa dicapai,” ungkapnya.

Sudaryono juga menyoroti peluang besar sektor pertanian bagi generasi muda, khususnya melalui komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit. Indonesia saat ini menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global, menjadikannya sebagai komoditas strategis di pasar dunia.

“Sering muncul pertanyaan bagaimana anak muda bisa sukses di pertanian. Salah satunya melalui komoditas seperti sawit yang mengikuti harga pasar global,” jelasnya.

Ia menambahkan, sawit memiliki efisiensi produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, serta memiliki beragam produk turunan, mulai dari minyak goreng hingga produk industri seperti sabun dan kosmetik.

Sementara itu, Titiek Soeharto menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, serta sinergi lintas sektor.

Menurutnya, penguatan sektor pangan harus dilakukan secara terstruktur melalui peningkatan produksi dalam negeri, modernisasi pertanian, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penguatan peran penyuluh, perlindungan harga petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir agar sistem pangan nasional berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepada mahasiswa Unhan, Titiek mengingatkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa, termasuk dalam bidang ketahanan pangan.

“Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan bangsa,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis swasembada pangan dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (R)