Menurut Muhaimin, pelaksanaan program MBG harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dengan data tersebut, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat.

Selain mengacu pada DTSEN, Muhaimin menegaskan bahwa program MBG juga harus selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Ia menyebut terdapat dua aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut.

Muhaimin optimistis berbagai perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah akan semakin memperkuat keberhasilan salah satu program prioritas Presiden tersebut. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh tata kelola yang tepat dan kepemimpinan yang kuat.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG," katanya.

"Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan hilirisasi. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif," kata Bahlil kepada wartawan.

Bahlil menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami perubahan. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Terkait pasokan listrik nasional, Bahlil memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik masih aman. Ia membantah adanya kelangkaan batu bara dan menyebut pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.

Melalui langkah percepatan energi alternatif, penguatan hilirisasi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia di masa depan. (DKI1)

Dalam sambutannya, Komjen Pol Ramdani Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas terjalinnya kerja sama strategis tersebut. Menurutnya, penandatanganan PKS merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat penegakan hukum melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, Korps Brimob Polri memiliki berbagai kemampuan dan sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup.

"Korps Brimob Polri memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup. Salah satu kekuatan yang dimiliki adalah kemampuan operasional Pasukan Gegana dalam menangani ancaman KBRN yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang muncul pada kasus-kasus lingkungan hidup," lanjutnya.

"Kerja sama ini memiliki arti yang sangat strategis. Dalam konteks tantangan yang semakin kompleks, kehadiran dan dukungan Korps Brimob Polri menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab," katanya.

Dengan adanya kerja sama ini, Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup sekaligus memperkuat upaya perlindungan lingkungan demi terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih baik. (R)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pengaktifan kembali satgas tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga agar Piala Dunia 2026 tetap menjadi ajang hiburan yang sehat, aman, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Menurut Sigit, tingginya minat masyarakat terhadap Piala Dunia berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal, termasuk perjudian.

Ia menegaskan bahwa Piala Dunia harus menjadi momentum kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat, bukan dijadikan sarana untuk melakukan pelanggaran hukum.

Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian selama berlangsungnya turnamen. Ia mengingatkan bahwa perjudian merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi pidana yang jelas.

Program tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia.

Dengan pengaktifan kembali Satgas Anti-Mafia Bola dan penyelenggaraan nobar di berbagai daerah, Polri berharap masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 secara aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian maupun pelanggaran hukum lainnya. (R)

Apel dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Tory Kristianto dan dihadiri jajaran pejabat utama Ditpolsatwa, termasuk para kepala detasemen, kepala seksi, serta perwira pertama di lingkungan Ditpolsatwa.

Bripda Zidane Okta Ramadhona, anggota Ba Aswasada Den Turangga Subditcakkal, meraih Juara 1 Class Jumping 50-60 centimeter pada ajang Arthayasha Open 2026.

Prestasi tertinggi diraih Bripda Salma Aulia yang berhasil membawa pulang dua medali emas dari ajang internasional Adidas Combat Sport and Senkaido Present International Karate Open 2026. Ia menjadi juara pada nomor Kumite Perorangan U21 +68 kilogram putri dan Kumite Perorangan Senior +68 kilogram putri.

"Prestasi ini membuktikan bahwa personel Ditpolsatwa tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di bidang olahraga. Capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh anggota untuk terus mengembangkan potensi diri," ujarnya.

Menurutnya, prestasi olahraga yang diraih para personel merupakan buah dari kerja keras, latihan yang konsisten, serta kondisi fisik yang prima.

Pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendorong pengembangan bakat dan potensi personel di berbagai bidang.

Rencana tersebut disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo usai menerima audiensi dengan TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Kapolri mengatakan Polri menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan siap mengajak masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 secara bersama-sama di lingkungan kepolisian.

Selain memberikan hiburan dan manfaat ekonomi, Polri juga berencana memanfaatkan kegiatan nobar sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolri menambahkan, pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 juga menjadi momentum untuk semakin mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat.

Polri, lanjut Sigit, siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai dari proses perizinan, pengamanan, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya agar nobar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar di seluruh daerah.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menjelaskan bahwa Pemko Medan terus melakukan berbagai inovasi untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Selama ini banyak restoran yang lapor sendiri. Pakai tapping box pun terkadang bisa dimatikan atau mereka membuat buku laporan ganda. Datanya jadi tidak valid. Jadi kita tidak hanya bicara mencari pendapatan baru, tapi bagaimana agar PAD yang harusnya masuk ke kas daerah tidak bocor ke mana-mana," ujar Rico.

Rico menjelaskan, QRESTO menggunakan teknologi split payment berbasis QRIS yang secara otomatis memisahkan pembayaran pajak dan pendapatan usaha saat transaksi dilakukan.

"Begitu konsumen membayar, sistem langsung memecah dana seketika. Sepuluh persen pajak langsung masuk ke RKUD Pemko Medan, sementara hak pemilik restoran masuk ke rekening usaha mereka. Dengan demikian, potensi manipulasi data dapat ditutup sepenuhnya," katanya.

Sementara itu, Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan Pemko Medan. Menurutnya, Kota Medan merupakan salah satu daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sistem perpajakan.

Setelah pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari pihak Bank Indonesia terkait integrasi sistem QRESTO dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dapat segera diimplementasikan di Kota Tanjungpinang.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan jumlah warga yang mengikuti program CKG terus menunjukkan angka yang tinggi. Pada 2025, sebanyak 14.587.365 warga mendaftar dan 14.293.190 orang telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Sementara hingga pertengahan 2026, tercatat 11.004.804 warga mendaftar dan 10.787.321 orang telah terlayani.

"Kolaborasi program Pak Presiden, yakni CKG, dan program prioritas Pak Gubernur Jawa Tengah, Speling, berdampak luar biasa bagi masyarakat," ujarnya, Rabu.

Program CKG berfokus pada pemeriksaan kesehatan dasar berdasarkan kelompok usia, termasuk skrining penyakit menular dan penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, hingga kanker.

Selain itu, Speling juga menyediakan layanan tambahan berupa pemeriksaan rontgen mobile serta konsultasi dengan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis jiwa.

"Untuk di Pulau Jawa, secara proporsional target tertinggi ada di Jawa Barat atau Jawa Timur. Kita di urutan keempat. Tetapi Jawa Tengah bisa leading, nomor satu kunjungan," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Program CKG telah melayani 42.297.657 orang di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menjadi daerah dengan capaian peserta tertinggi secara nasional.

"Kader Posyandu Desa Kajen sangat aktif. Kami mengapresiasi semangat kader dan dukungan Pemerintah Desa Kajen. Semoga Posyandu Desa Kajen bisa terus meningkatkan inovasi dan menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pati," ujarnya.

Adapun enam bidang pelayanan yang diintegrasikan meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Melalui monitoring langsung tersebut, Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pati berkomitmen memastikan seluruh layanan dasar yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat Penyerahan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota se-Sumut Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Rabu malam.

"Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke Pemkab/Pemko, namun sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi," ujarnya.

Selain itu, dari 16 daerah yang telah merampungkan Perkada, masih terdapat 10 pemerintah daerah yang belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui tender. Kondisi ini turut menjadi hambatan dalam proses penyaluran dana.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa dana DBH harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga meminta seluruh proyek pembangunan yang dibiayai melalui dana tersebut, baik fisik maupun nonfisik, dilaksanakan dengan kualitas terbaik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gol pembuka Inggris lahir saat laga baru berjalan sembilan menit. Berawal dari aksi Anthony Gordon di sisi kiri, umpan tariknya berhasil disambar Declan Rice untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menjelang turun minum, Inggris sempat mendapatkan hadiah penalti setelah Gordon terjatuh di kotak terlarang. Namun, keputusan tersebut dibatalkan setelah wasit meninjau tayangan VAR dan menyatakan tidak terjadi pelanggaran.

Gol kedua akhirnya datang pada menit ke-68 melalui titik penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah tembakan Eberechi Eze mengenai tangan pemain Kosta Rika di dalam kotak penalti. Anthony Gordon yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Inggris unggul 2-0.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Inggris pun menutup laga dengan kemenangan telak 3-0 atas Kosta Rika. Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Inggris setelah sebelumnya mengalahkan Selandia Baru dengan skor 1-0.

Tim tamu bahkan beberapa kali mampu memberikan ancaman berbahaya melalui serangan balik cepat. Portugal langsung menekan sejak menit-menit awal. Peluang pertama hadir melalui tendangan jarak jauh Cristiano Ronaldo pada menit kedua, namun bola masih melambung di atas mistar.

Penyerang tersebut berhasil melewati penjagaan bek Portugal, namun penyelesaiannya masih melebar dari sasaran. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-23. Pedro Neto sukses membawa Portugal unggul 1-0 setelah menyambut umpan matang Diogo Dalot di dalam kotak penalti.

Ronaldo juga memperoleh peluang melalui sundulan dari situasi sepak pojok, tetapi bola hanya melintas tipis di atas mistar. Saat Portugal tampak mengendalikan permainan, Nigeria justru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-37.

Memasuki babak kedua, Portugal kembali mengambil inisiatif serangan. João Félix hampir membawa timnya unggul pada menit ke-48 ketika tendangan setengah volinya menghantam mistar gawang.

Francisco Conceição menunjukkan kualitas individunya dengan bergerak dari sisi sayap, memotong ke dalam setelah menerima umpan João Cancelo, lalu melepaskan tembakan akurat ke sudut bawah gawang. Okoye tak mampu menjangkau bola dan Portugal kembali memimpin 2-1.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan Portugal tidak berubah. Hasil ini menjadi bekal positif bagi skuad asuhan Portugal dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026, sekaligus memperpanjang tren positif mereka menjelang turnamen akbar tersebut. (R)

"Kami sudah menyurat ke Kepala Badan Gizi Nasional baru-baru ini agar konsumsi telur dinaikkan dari satu kali menjadi tiga kali per minggu," ujar Amran.

Amran menjelaskan, peningkatan konsumsi telur dan ayam melalui program MBG mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan harga di tingkat peternak. Harga telur dan ayam yang sebelumnya mengalami tekanan kini mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

"Kami berharap konsumsi ayam dan telur bisa dilakukan setidaknya tiga kali dalam seminggu sehingga serapan produk peternakan semakin baik dan harga di tingkat peternak tetap terjaga," katanya.

"Beliau langsung menindaklanjuti. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN yang responsnya sangat cepat, sehingga harga mulai merangkak naik," ujar Amran.

Kepala Disperindag Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan, tema tersebut dipilih karena teh, kopi, dan kakao merupakan komoditas unggulan daerah yang memiliki kualitas premium dan daya saing tinggi di pasar ekspor.

Nining menjelaskan, WIITEX 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan, business matching, talkshow, pelatihan ekspor, hingga workshop produk. Melalui agenda tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis dan membuka peluang pasar baru.

Menurut Nining, kehadiran para pembeli internasional tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus membuka peluang kerja sama baru bagi para pelaku usaha.

Selain temu bisnis, WIITEX 2026 juga akan menjadi momentum pelepasan ekspor kopi Jawa Barat sebanyak dua kontainer ke Mesir. Pengunjung pun dapat menikmati berbagai sajian kopi dan teh khas Jawa Barat sembari mengenal sejarah serta perkembangan komoditas tersebut.

Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Perkebunan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan RI, Irman Adi Purwanto Moefthi, menyatakan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan WIITEX 2026.

Irman menambahkan, Trade Expo Indonesia 2026 akan menghadirkan paviliun khusus bagi produk teh, kopi, dan kakao. Kehadiran pembeli internasional dalam WIITEX diharapkan mampu memperluas pasar ekspor Jawa Barat ke berbagai negara baru, termasuk kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dinilai memiliki potensi besar.

Dalam keterangannya, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan Polri yang modern tidak hanya berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan personel beserta keluarganya.

"Ketika anggota merasa tenang terhadap kondisi keluarganya, mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pengelolaan daycare dilakukan dengan standar pelayanan yang ketat, mulai dari proses pendaftaran, pendataan anak, pengawasan selama kegiatan berlangsung, hingga proses penjemputan.

Selain itu, SSDM Polri melalui Subbagian Polisi Wanita (Subbagpolwan) menyusun standar kompetensi bagi para pengasuh. Rekrutmen dan pembinaan pengasuh mengacu pada standar tenaga pendidik dan pengasuh anak usia dini yang diterapkan di lingkungan TK Bhayangkari.

Sebagai bentuk transparansi kepada orang tua, Daycare SSDM Polri juga dilengkapi sistem kamera pengawas (CCTV) yang dapat dipantau secara real-time. Dengan fasilitas tersebut, orang tua dapat memonitor aktivitas anak selama berada di daycare.

Keberadaan Daycare SSDM Polri menjadi salah satu wujud komitmen Polri dalam mendukung pengarusutamaan gender, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan lingkungan kerja yang ramah keluarga.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Siregar mengatakan, pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis untuk memberikan akses bantuan hukum yang lebih mudah kepada masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian perkara melalui jalur mediasi atau non litigasi.

Menurut Aprilla, keberadaan Posbankum sejalan dengan program Kementerian Hukum RI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki proses hukum di kepolisian maupun kejaksaan.

Selain pembentukan Posbankum, Biro Hukum Setdaprov Sumut juga terus melakukan pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Sistem Bantuan Hukum (Sibankum).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut Ignatius Mangantar Silalahi mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumut melalui program PRESTICE yang dinilai mampu memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

"Program bantuan hukum kepada masyarakat menjadi sangat terbantu karena Gubernur Sumut sudah menginisiasinya melalui PRESTICE. Sumut menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa di tengah masyarakat melalui pendekatan non litigasi," ujar Ignatius.

"Kalau ada masyarakat kurang mampu yang berperkara hukum bisa kita bantu fasilitasi pendampingan hukum dengan 51 OBH yang ada. Masyarakat jangan membayar, kalau ada yang minta bayar kita akan cabut izin organisasinya," tegasnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana mengelolanya secara optimal dan cerdas demi kesejahteraan masyarakat.

Presiden juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Ia menilai hasil pengelolaan sumber daya alam harus menjadi modal pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang makmur apabila mampu mengelola kekayaan alam dan potensi nasional secara tepat.

"Rakyat paling mengerti bahwa untuk hidup yang baik harus ada kerukunan, harus ada kerja sama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam," pungkasnya. (DKI1)

Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri pengangkatan sumpah dan janji pengurus serta pengawas Koperasi Konsumen Mitra KPKB periode 2026-2031 di Aula Igun Sarbini, Gedung KPKB Kota Bandung, Selasa.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan pasokan barang sehingga mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas.

Farhan menjelaskan, inflasi dipicu oleh kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan seperti cabai yang sempat menembus Rp120.000 per kilogram. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memilih produk berkualitas juga turut memengaruhi dinamika pasar.

"Konsumsi masyarakat Bandung sedang tinggi. Ini peluang bagi koperasi untuk menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang pantas, bukan sekadar murah," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti perubahan perilaku investasi masyarakat kelas menengah yang kini lebih banyak memilih emas dibandingkan instrumen investasi lainnya. Karena itu, ia mendorong koperasi untuk menjalin kerja sama dengan Pegadaian guna mengembangkan layanan tabungan emas bagi anggota.

"Kita harus memastikan anggota yang pendapatannya belum tinggi juga mendapatkan manfaat yang sama. Koperasi harus menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung," katanya.

"Integritas, integritas, dan integritas. Itu yang harus dijaga. Karena dengan integritas, manfaat koperasi akan dirasakan dalam jangka panjang dan kesejahteraan dapat terwujud secara lebih merata," pungkasnya. (R)

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTKJ) Dinkes Kota Bandung Girindra Warhana mengatakan layanan psikolog klinis di puskesmas merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan warga Kota Bandung.

Girindra menjelaskan, dari 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung, saat ini 12 puskesmas telah memiliki layanan psikolog klinis. Keberadaan fasilitas tersebut telah dipetakan untuk melayani masyarakat di wilayah sekitarnya.

Menurutnya, warga yang tinggal di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis tetap dapat mengakses layanan di puskesmas yang telah menyediakan fasilitas tersebut. Dinkes Kota Bandung juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperluas layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, keberadaan psikolog klinis di puskesmas telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

Program layanan psikolog klinis juga menjadi bagian dari tiga program prioritas Pemerintah Kota Bandung di bidang kesehatan mental, yakni program kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental berbasis kewilayahan, serta penyediaan layanan psikolog klinis di puskesmas.

"Menjaga kesehatan fisik itu penting, tetapi kesehatan jiwa juga sama pentingnya. Mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurutnya, penguatan layanan kesehatan mental dilakukan seiring meningkatnya jumlah kasus gangguan jiwa di Kota Bandung. Berdasarkan data dari 80 puskesmas, jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa berat meningkat dari 4.261 kasus pada 2022 menjadi 5.272 kasus pada 2025.

"Karena itu, diperlukan penanganan yang lebih komprehensif agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan lebih cepat dan lebih mudah. Kehadiran psikolog klinis di puskesmas menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut," jelas Endang.

Menurut Bobby, ancaman Megathrust tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga keamanan daerah.

Bobby menambahkan, Megathrust memiliki karakteristik berupa magnitudo yang sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan dangkal dan luas, serta berpotensi menimbulkan tsunami besar. Salah satu kawasan yang memiliki potensi ancaman tersebut adalah wilayah Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerapkan berbagai strategi mitigasi melalui pendekatan struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Upaya tersebut juga mengedepankan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai kebhinekaan Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menyinggung penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana tersebut dapat ditangani berkat kolaborasi berbagai pihak.

"Juga memitigasi ancaman dan bencana untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," ujarnya.