Kegiatan tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Mayjen TNI Achiruddin Darojat kepada Mayjen TNI Sudaryanto. Luthfi mengatakan, Kodam IV/Diponegoro merupakan mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI telah diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari percepatan pembangunan desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan bencana.

"Keamanan dan ketertiban adalah jaminan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,8 persen, di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan kita juga turun menjadi 9,21 persen. Itu semua berkat kolaborasi seluruh Forkopimda," ujar Luthfi.

Luthfi juga menyambut Mayjen TNI Sudaryanto yang kini mengemban amanah sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Ia pun mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan tugasnya selama memimpin Kodam IV/Diponegoro.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. (R)

Di Kabupaten Batang, siswa SMP Negeri 2 Batang mengikuti sosialisasi keselamatan melintasi perlintasan kereta api yang disampaikan petugas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, pada 19 Oktober 2026.

"Rumah saya di Petodanan Baru yang mengharuskan melewati perlintasan kereta api. Biasanya kalau berangkat diantar orang, walau sempat sedikit cemas, tapi setelah ada sosialisasi ini, jadi lebih paham dengan slogan 'Berteman', artinya Berhenti, Tengok Kanan Kiri, Aman lalu Jalan," ujarnya seusai mengikuti pelatihan.

Menurutnya, masih terdapat kekhawatiran terhadap perilaku siswa yang belum sepenuhnya memahami risiko saat melintasi jalur kereta api.

Sementara itu, di Kota Pekalongan, siswa SMK Negeri 3 Pekalongan mendapatkan edukasi mengenai pencegahan perundungan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kedisiplinan, penghormatan kepada orang tua dan guru, serta ketertiban berlalu lintas.

"Jadilah generasi emas, bukan generasi cemas. Tetap semangat, terus belajar, dan raih prestasi. Hindari narkoba, patuhi orang tua dan guru, serta selalu tertib berlalu lintas," pesannya.

Ia berharap edukasi tersebut mampu mendorong siswa menjauhi perilaku negatif, saling menghormati, dan menjaga kerukunan.

Salah seorang peserta, Syafiq Amjad Ikhwanushofa, menjelaskan bahwa daun kering yang banyak ditemukan di lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan menjadi kompos sehingga tidak perlu dibakar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat berlanjut melalui kelompok peduli lingkungan yang mengelola pembuatan kompos, perawatan tanaman, dan penghijauan sekolah.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Pekalongan, Agus Sulistyanto, mengatakan kegiatan tersebut memberikan bekal kepada siswa untuk melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah.

Pertemuan tersebut membahas potensi sumber daya panas bumi di Kabupaten Tapanuli Utara serta peluang pengembangannya menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Untuk memastikan ketersediaan sumber daya serta besaran kapasitas listrik yang berpotensi dihasilkan, Kementerian ESDM merencanakan penelitian lebih mendalam dan eksplorasi di sejumlah titik yang dinilai potensial.

Menurut Deni, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan setiap tahapan penelitian dan eksplorasi berjalan optimal, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut audiensi tersebut, Pemkab Tapanuli Utara bersama Kementerian ESDM sepakat menggelar pertemuan lanjutan yang akan difasilitasi oleh Kementerian ESDM.

Melalui koordinasi berkelanjutan tersebut, Pemkab Tapanuli Utara berharap pengembangan energi panas bumi dapat dilaksanakan secara transparan, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deklarasi kemandirian ini menjadi langkah penting bagi IGABA Karanganyar dalam memperkuat tata kelola organisasi, mengembangkan kompetensi pendidik, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini.

Menurut Kurniadi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen, kesabaran, dan kerja sama berbagai pihak. Kemandirian IGABA diharapkan menjadi landasan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah IGABA Kabupaten Karanganyar, Wulansari Nurul Amanah, membacakan naskah Deklarasi Kemandirian IGABA sebagai pernyataan resmi komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola secara mandiri dan profesional.

Wulansari menjelaskan, kemandirian ini mencakup tata kelola organisasi, pengelolaan keanggotaan profesi, dan pembinaan pendidik secara terpadu melalui sistem satu pintu di bawah naungan PDA dan PDM Kabupaten Karanganyar.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis nomor registrasi IGABA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) kepada perwakilan Pimpinan Cabang IGABA se-Kabupaten Karanganyar.

Melalui deklarasi ini, IGABA Karanganyar diharapkan semakin kuat dalam membangun organisasi yang profesional, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta mendukung terwujudnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Kabupaten Karanganyar. (R)

Sementara itu, belanja daerah naik dari Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, pada 19 Oktober 2026.

Timur yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumut menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pagu organisasi perangkat daerah (OPD), serta alokasi anggaran untuk program nasional.

Ia menambahkan, hasil evaluasi Kemendagri menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub sebelum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, Yahdi meminta Pemprov Sumut terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan anggaran, terutama bagi penanganan dampak bencana alam yang masih membutuhkan perhatian.

"Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar utang bisa diputihkan," katanya.

Ia menegaskan, pembiayaan alternatif tersebut perlu diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung percepatan pembangunan di Sumut.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut.

PKPA yang berlangsung secara hybrid pada 3-25 Oktober 2026 tersebut diikuti 600 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan calon advokat agar memiliki kompetensi hukum sekaligus menjunjung tinggi etika, independensi, dan integritas dalam menjalankan profesinya.

"Pendidikan antikorupsi harus menjadi kompas moral bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Pembekalan sejak tahap pendidikan profesi penting untuk menanamkan kesadaran dan sikap antikorupsi, sehingga calon advokat tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga berpegang teguh pada etika, independensi, dan integritas," ungkap Tanak.

Ia menjelaskan, tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP baru, sedangkan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 607 dan Pasal 608. Tanak juga menyoroti pentingnya pelacakan aset dalam penanganan perkara korupsi.

Melalui pendekatan follow the suspect dan follow the asset, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga menelusuri aset yang berkaitan dengan kejahatan.

"Seorang advokat juga perlu memahami mekanisme pelacakan aset yang menjadi bagian dari penanganan perkara korupsi. Pengetahuan ini membantu advokat memahami persoalan kepemilikan, asal-usul, dan keterkaitan aset dengan perkara yang ditangani," jelas Tanak.

Tanak menegaskan, tata kelola barang sitaan dan rampasan yang akuntabel berperan penting dalam mendukung proses penyidikan dan penuntutan, sekaligus mengoptimalkan pemulihan keuangan negara melalui mekanisme asset recovery.

Harris menambahkan, kolaborasi KPK dan perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membekali calon advokat dengan pemahaman mengenai dampak korupsi, termasuk pentingnya pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Kesiapan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai profesi terkait untuk memperkuat efektivitas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Pendidikan profesi yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan advokat yang kompeten, beretika, dan bertanggung jawab dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. (R)

Ajakan tersebut disampaikan Herman saat memberikan keynote speech dalam Simposium Pamuda Sunda Tahun 2026 bertema "Ngarumat Tatar Sunda, Ngarancang Masa Depan" di Auditorium Bale Rumawat, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, pada 18 Oktober 2026.

"Kemajuan Jawa Barat membutuhkan perjuangan, pengorbanan, kerja keras, dan komitmen bersama dari pemerintah, dan tentu saja ada peran pemuda, serta seluruh elemen masyarakat," ujar Herman.

"Jawa Barat istimewa itu bukan turun dari langit. Harus diperjuangkan dan di dalamnya ada pengorbanan," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat siap membangun sinergi dengan DAMAS dan berbagai komponen masyarakat untuk mendorong pembangunan daerah.

Dengan semangat, kapasitas, dan kontribusi nyata, pemuda Sunda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam merancang masa depan Jawa Barat yang lebih baik, sekaligus mempertahankan identitas dan kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri Welcome Dinner bersama delegasi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan di Menara Bank BJB, Jalan Naripan, Kota Bandung, pada 18 Oktober 2026.

"Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional Indonesia, didukung oleh kapasitas industri manufaktur, diversifikasi komoditas ekspor, serta jaringan pelaku usaha yang terintegrasi dalam rantai pasok global," ujar Erwan.

"Pertumbuhan ini memberikan indikasi positif bagi penguatan kinerja ekspor Jawa Barat di pasar Pakistan sekaligus menjadi momentum untuk mengoptimalkan peluang perdagangan bilateral," katanya.

Komoditas lainnya meliputi kosmetika, besi dan baja, kertas dan karton, mesin mekanis, serta produk farmasi. Keragaman tersebut menunjukkan potensi pengembangan perdagangan di berbagai sektor, mulai dari otomotif dan tekstil hingga industri manufaktur lainnya.

Menurut Erwan, perluasan pasar tersebut diharapkan dapat mempertemukan produsen lokal dengan calon pembeli dari Pakistan sekaligus memperkuat jaringan pemasaran produk Jawa Barat di luar negeri.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan, Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo, menyampaikan bahwa peluang peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Pakistan masih terbuka luas.

"Ini merupakan peluang besar bagi kita untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Saya berharap kehadiran kami di sini dapat dimanfaatkan dengan baik," ujar Chandra.

"Sebagai seseorang yang lahir di Jawa Barat, saya sangat bangga bisa berada di sini. Saya berharap malam ini kita dapat terus mengembangkan hubungan baik dengan Pakistan," ucapnya.

Bagi Pemprov Jawa Barat, peningkatan ekspor tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan nilai perdagangan, tetapi juga menjadi upaya memperluas peluang usaha, memperkuat daya saing industri daerah, dan mendorong produk lokal menembus pasar global. (R)

Operasi menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 di Penjaringan, Jakarta Utara, serta PIK 2 di Kosambi, Tangerang.

Total personel yang dikerahkan terdiri atas 146 personel Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, 95 personel Sabhara, 32 personel Provos, 29 personel Paminal, dan 160 personel BNN.

Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa pengunjung, barang bawaan, meja, kursi, hingga sejumlah ruangan, termasuk area karaoke. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

"Sembilan orang terdiri dari tiga di Jakarta Timur dan enam di PIK. Mereka selanjutnya menjalani asesmen oleh BNN RI untuk menentukan apakah yang bersangkutan hanya pengguna atau terafiliasi jaringan narkoba," kata Ivan.

Sementara itu, operasi di PIK 2, Kosambi, Tangerang, berlangsung sekitar pukul 02.40 WIB pada Minggu (18/10/2026).

"Apabila hasil asesmen dari BNN RI yang bersangkutan adalah pengguna, maka kita wajib untuk melakukan rehabilitasi untuk mengobati mereka yang positif tersebut," tutur Ivan.

Hasil asesmen dan pendalaman lebih lanjut akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan terhadap sembilan orang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. (R)

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 BKOW Sumut di halaman Kantor BKOW Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 104, Medan, pada 20 Oktober 2026.

"Lima puluh enam tahun perjalanan BKOW merupakan bukti panjangnya semangat pengabdian dan kebersamaan dalam menghimpun berbagai organisasi perempuan. Perjalanan ini patut kita hargai, sekaligus menjadi dorongan untuk terus menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Timur.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun keluarga mandiri dan masyarakat sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Timur menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu diperkuat BKOW bersama organisasi perempuan lainnya.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial dan platform pemasaran daring, untuk memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memahami kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan pelayanan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak BKOW dan seluruh organisasi perempuan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender," katanya.

Ia berharap pemberdayaan perempuan dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas, mendorong pengembangan potensi diri, dan meningkatkan kemandirian, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita juga menyadari bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal. Kemampuan pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Saya memandang literasi keuangan bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Pelaku UMKM perempuan perlu dibekali, agar mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga," pungkasnya.

Menurut Abdusy Syakur, terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui penerapan sistem penjaminan mutu sekolah yang mencakup delapan aspek dan perlu ditangani secara menyeluruh.

Ia menambahkan, tata kelola sekolah dan kualitas sumber daya manusia pendidikan menjadi dua hal penting yang harus terus diperbaiki. Dalam hal ini, calon kepala sekolah diharapkan mampu memahami indikator mutu pendidikan sekaligus menerapkannya dalam pengelolaan satuan pendidikan.

Selain itu, para peserta diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan sekolah, memperkuat penjaminan mutu, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Garut.

Rumah sakit tersebut melayani pasien dari Kota Magelang dan sejumlah daerah sekitar, mulai dari Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo hingga Kebumen.

Saat ini, RSUD Tidar memiliki 416 tempat tidur. Pemko Magelang menargetkan kapasitas tersebut meningkat menjadi sekitar 500 tempat tidur. Pengembangan fasilitas juga direncanakan meliputi instalasi gawat darurat (IGD), bedah sentral, unit perawatan intensif (ICU), serta layanan hemodialisis atau cuci darah.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui perluasan jam operasional puskesmas hingga pukul 20.00 WIB. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan pada pagi atau siang hari.

Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan, studi tiru tersebut dilakukan untuk mendapatkan referensi dalam membenahi pengelolaan rumah sakit daerah, khususnya RSUD Dr H Kumpulan Pane.

Iman juga mengapresiasi penataan Kota Magelang yang dinilainya rapi dan nyaman. Selain mengunjungi RSUD Tidar, rombongan Pemerintah Kota Tebing Tinggi berencana meninjau sejumlah lokasi untuk mempelajari praktik pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Coventry sempat menyamakan kedudukan melalui Jack Rudoni pada awal babak kedua, tetapi Omar Marmoush kembali membawa tuan rumah unggul sebelum Ben Davies memastikan kemenangan lewat gol pada masa tambahan waktu.

Tottenham tampil cukup tertekan pada awal pertandingan. Coventry berusaha memanfaatkan situasi tuan rumah yang belum meraih kemenangan di liga musim ini. Tatsuhiro Sakamoto sempat mengancam gawang Spurs, tetapi tembakannya berhasil diblok Jan Paul van Hecke.

Gol tersebut menjadi momen spesial bagi Maddison karena ia merupakan produk akademi Coventry City. Tottenham sempat menggandakan keunggulan melalui Dominic Solanke, tetapi golnya dianulir karena offside.

Memasuki babak kedua, Coventry langsung meningkatkan tekanan. Usaha tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-49 ketika Jack Rudoni memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan menaklukkan Antonin Kinsky. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Setelah kembali unggul, Tottenham berusaha menjaga penguasaan permainan dan mengamankan tiga poin. Dejan Kulusevski juga mendapat kesempatan tampil dari bangku cadangan setelah absen selama 526 hari akibat serangkaian cedera.

Hasil ini menjadi titik balik penting bagi Tottenham dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen Premier League musim 2026/2027. Sebaliknya, Coventry City harus segera bangkit agar tidak semakin terpuruk di papan bawah klasemen. (R)

Situasi Getafe semakin sulit ketika kapten Djene menerima kartu merah langsung pada menit ke-28. Ia diusir wasit setelah menjatuhkan Alvaro Garcia dari belakang dalam situasi serangan balik berbahaya.

Memasuki babak kedua, Getafe justru tampil lebih agresif meski kalah jumlah pemain. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-56 melalui gol Martin Satriano.

Setelah gol penyeimbang tersebut, kedua tim berusaha mencari gol tambahan. Rayo Vallecano mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, sedangkan Getafe berupaya mempertahankan momentum di hadapan pendukung sendiri.

Bagi Getafe, hasil ini menjadi modal penting untuk bangkit setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Barcelona. Adapun Rayo Vallecano gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengamankan kemenangan.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan, serta Merry Ismail. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi, bersama sejumlah staf.

Ia mengungkapkan, selama bertugas sebagai kepala kantor wilayah di Banten, Jawa Barat, dan kini Sumatera Utara, kerja sama dengan PWI melalui penandatanganan PKS baru kali ini dilakukannya.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial bagi wartawan sangat penting mengingat profesi tersebut memiliki beragam risiko dalam menjalankan tugas jurnalistik. Salah satunya ketika meliput aksi demonstrasi yang menempatkan wartawan di tengah situasi massa yang berpotensi membahayakan keselamatan.

"PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda, wajib terlindungi. Ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia," katanya.

Program tersebut ditujukan untuk membantu ahli waris penerima santunan agar dapat memanfaatkan dana yang diterima secara produktif melalui berbagai pelatihan keterampilan.

"Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan, sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan asesmen sesuai kebutuhan. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga," jelas Kunto.

Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan juga berencana menjalin kerja sama dengan perbankan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, menyampaikan rasa syukur atas kelanjutan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan, masa berlaku PKS yang sebelumnya dua tahun kini diperpanjang menjadi lima tahun.

Ia menjelaskan, kepesertaan dalam program perlindungan tersebut masih bersifat terbuka karena belum seluruh anggota terakomodasi, terutama anggota muda yang baru mengikuti ujian penerimaan beberapa waktu lalu.

Farianda memperkirakan sekitar 1.000 anggota PWI Sumut, baik anggota muda maupun anggota biasa, nantinya dapat terakomodasi seluruhnya dalam perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

"Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota," pungkasnya. (Galung)

Dalam sambutannya, Paber menegaskan bahwa ketersediaan air minum yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang sehat.

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan seiring dengan dinamika biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jaringan perpipaan. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sumut selaku Kuasa Pemilik Modal Perumda Tirtanadi tentang Tarif Air Minum Tahun 2026.

"Kita harus jujur mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan air minum. Di beberapa daerah, air yang mengalir ke rumah warga kerap keruh atau kotor. Pasokan air juga sering terhenti atau tidak terdistribusi dengan lancar tanpa pemberitahuan yang jelas," ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan pelayanan air minum, Pemkab Toba juga disebut telah menganggarkan tiga item kegiatan. Pemerintah daerah berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi kelancaran distribusi maupun kualitas air yang diterima pelanggan.

Menurut Ikrimah, keterbatasan investasi untuk peremajaan instalasi pengolahan air dan pembangunan jaringan perpipaan menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, penurunan kualitas sumber air akibat kerusakan lingkungan dan meningkatnya pencemaran turut memengaruhi proses pengolahan serta distribusi air kepada pelanggan.

Ia menambahkan, perbaikan kondisi tersebut membutuhkan investasi tambahan, termasuk pengembangan sumber air baru guna meningkatkan debit air bagi masyarakat Kabupaten Toba dan sekitarnya.

Terkait penyesuaian tarif, Ikrimah menyampaikan bahwa Perumda Tirtanadi berkewajiban menyosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Ia juga memahami kemungkinan munculnya keberatan dari pelanggan, terutama karena sejumlah keluhan pelayanan belum sepenuhnya teratasi.

"Penyesuaian tarif akan dikenakan sejak bulan November 2026. Jika ada tunggakan, maka itu tidak akan dikenakan penyesuaian tarif, masih akan disesuaikan dengan tarif yang lama," pungkasnya.

Dari pihak Perumda Tirtanadi, hadir Kepala Divisi Keuangan Ahmad Baihaqi Nasution, Kepala Divisi Hubungan Pelanggan Moh Idham Nasution, Kepala Bidang Pemasaran dan Inovasi TM Dicky Anggara, serta Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Toba, Solahuddin Siregar. (Galung)

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumut Surya BSc menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja bagi seluruh badan publik, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif ataupun memperoleh penghargaan.

Ia juga mengajak seluruh badan publik menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan informasi yang baik dan didukung pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan informasi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, transparansi pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani, serta para bupati, wali kota, dan perwakilan badan publik dari berbagai daerah di Sumut.

Presiden kemudian menuju ruang persemayaman untuk memberikan penghormatan kepada almarhum. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara mendekati jenazah dan memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Selanjutnya, Presiden duduk bersama para pelayat, di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

Kariernya berlanjut hingga menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Februari 1998 hingga November 1999. Selama menjabat sebagai KSAD, Subagyo HS bertugas pada masa tiga presiden, yakni Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid.

Subagyo HS wafat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 16.20 WIB. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga serta menjadi kehilangan bagi kalangan TNI dan bangsa Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian panjang Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS yang telah mendedikasikan hidupnya bagi bangsa dan negara melalui perjalanan karier di lingkungan TNI Angkatan Darat. (DKI1)

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, mengatakan bahwa penguatan tata kelola ketiga kelembagaan tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung program pemerintah daerah sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap.

Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny Astita Effendi Napitupulu, didampingi Staf Ahli TP PKK Toba, Ny Riama Audi Murphy Sitorus, berharap penguatan kelembagaan ini dapat meningkatkan kerja sama dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) yang berada di bawah Pokja I.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menyampaikan bahwa TP PKK memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga.

Potensi serupa juga dimiliki TP Posyandu. Maradu menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, sekitar 2.500 personel yang tergabung dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba dapat menjadi kekuatan dalam mempercepat penyampaian dan pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat masyarakat.

Dalam penguatan peran Dekranasda, Maradu menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan potensi dan kearifan lokal.

"Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan," ungkap Maradu.

Ia mengingatkan bahwa setiap tugas merupakan amanah yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, Bupati menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, puskesmas menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Saya minta saudara-saudari memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Berikan perhatian khusus pada program prioritas nasional dan daerah, seperti penurunan angka stunting di wilayah kerja masing-masing, serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak," katanya.

Ia menegaskan bahwa pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toba juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan manajemen talenta melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 1529 Tahun 2026 tertanggal 9 Oktober 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Menurut Effendi, penerapan manajemen talenta membutuhkan pengayaan kompetensi serta pengalaman jabatan bagi ASN. Karena itu, rotasi atau mutasi jabatan menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk memperluas pengalaman kerja dan meningkatkan nilai potensi ASN dalam pemetaan manajemen talenta.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada istri maupun suami para pejabat yang baru dilantik. Ia menilai dukungan keluarga merupakan modal penting yang memberikan energi positif bagi ASN agar dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan optimal dalam menjalankan tugas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Toba Audi Murphy O Sitorus, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, para staf ahli, para asisten Setdakab, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP PKK Kabupaten Toba Ny Astita Effendi Napitupulu, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Toba Ny Riama Audi Murphy Sitorus, serta undangan lainnya. (Galung)