"Berdasarkan data yang kami miliki, total volume usaha koperasi di Sumatera Utara secara keseluruhan telah mencapai Rp7,47 triliun," ujar Yuliani saat temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis.

Selain membukukan volume usaha yang besar, koperasi di Sumut juga mencatat akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp377,4 miliar. Sementara jumlah anggota koperasi telah mencapai 1.531.520 orang.

Pada kesempatan itu, Yuliani juga memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Juli 2026, telah terbentuk 6.100 KDKMP di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sejumlah KDKMP juga telah mulai menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, sebanyak 13 KDKMP di Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdangbedagai, Dairi, serta Kota Medan telah melakukan transaksi usaha dengan nilai mencapai Rp347.540.100.

Selain itu, penguatan tata kelola juga dilakukan melalui validasi dan verifikasi izin usaha simpan pinjam. Hingga pertengahan 2026, proses validasi telah dilakukan terhadap 13 koperasi, sementara secara kumulatif verifikasi telah menjangkau 42 koperasi atau sekitar 63 persen dari target yang ditetapkan.

"Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan," ujar Dwi Sumrahadi dalam keterangannya, Kamis.

"Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan," tegasnya.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam menerima informasi di ruang digital dengan selalu memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi Korlantas Polri agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. (R)

Hal tersebut disampaikan Surya saat mengunjungi PAUD Amin Simanaere di Jalan Raya Pelud, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sarana pendidikan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

PAUD Amin Simanaere saat ini memiliki 45 peserta didik dan enam tenaga pengajar. Namun, sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana, mulai dari ruang kelas yang sederhana hingga minimnya fasilitas belajar dan bermain.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumut. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli Marthinus Lase menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program-program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.

Salah satunya dengan memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UMKM guna memperluas akses pasar dan mendukung implementasi kebijakan wajib halal untuk produk makanan dan minuman.

Program tersebut akan diluncurkan dalam rangkaian Sumut Halal Fest yang digelar pada 11-12 Agustus 2026 di UPT Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kawasan PRSU Sumut.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumut dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut, Yuliani Siregar mengatakan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dapat segera mendaftarkan usahanya melalui Dinas Koperasi dan UKM Sumut.

"Kita akan menggelar Sumut Halal Fest pada 11-12 Agustus 2026 bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sini kita akan memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal gratis. Jadi bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bisa segera menghubungi Dinas Koperasi," ujar Yuliani pada konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Selain layanan sertifikasi halal, Sumut Halal Fest juga akan menghadirkan workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan konsultasi melalui Halal Centre.

Menurut Yuliani, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM Sumut menjadi lebih kompetitif, berkualitas, dan memiliki jaminan halal sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah UMKM di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha dengan rasio kewirausahaan sebesar 4,1 persen yang terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Sumut juga menyiapkan program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up untuk mencetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Program yang terintegrasi dengan inkubasi bisnis dan Sumut Digital Market tersebut menargetkan 80 peserta yang saat ini masih dalam tahap kurasi.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM Sumut tengah mentransformasi UPT PLUT menjadi Mal Layanan UMKM yang akan menyediakan layanan perizinan, legalitas usaha, sertifikasi produk, pembiayaan, konsultasi, hingga ruang promosi produk unggulan daerah.

"Harapan kita PLUT bisa menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut seperti di Bali ada Krisna, di Aceh ada Pusaka. Di Sumut kita ingin menghadirkan pusat pemasaran produk UMKM yang mampu menjadi etalase produk unggulan daerah," kata Yuliani. (P3)

Saat ini Herdman memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali yang telah berlangsung sejak awal Juli 2026. Program tersebut difokuskan untuk mematangkan kesiapan tim menjelang bergulirnya Piala AFF 2026.

"Target utama kami adalah lolos ke Piala Dunia. Setelah itu, kami ingin mampu bersaing secara konsisten di level Asia," ujar Herdman.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pemain harus mampu menunjukkan kesiapan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Herdman memberikan perhatian khusus kepada Vietnam yang dinilainya semakin kuat setelah diperkuat tiga pemain naturalisasi asal Brasil. Selain itu, Vietnam juga mencatat hasil impresif dengan menyapu bersih empat laga uji coba menjelang turnamen.

Pertemuan yang turut didampingi Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, membahas penguatan kebijakan kepemudaan agar mampu menjawab kebutuhan anak muda di tengah perubahan global yang berlangsung cepat.

"Kami berdiskusi terkait berbagai isu kepemudaan di seluruh dunia. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memastikan program-program kepemudaan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pemuda dan pemudi," ujar Erick.

"Lapangan pekerjaan dan kesehatan mental menjadi dua isu besar yang paling dirasakan pemuda dan pemudi di dunia saat ini. Karena itu, program kepemudaan yang kita jalankan harus tepat sasaran, relevan dengan tantangan yang mereka hadapi, dan benar-benar memberikan dampak," katanya.

Selain memperkuat program di dalam negeri, Erick juga menilai kolaborasi internasional menjadi elemen penting dalam pembangunan kepemudaan. Menurutnya, sinergi dengan PBB dan berbagai pihak dapat membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

Shin Tae-yong mengatakan fokus utama tim saat ini adalah meningkatkan kesiapan fisik pemain sekaligus memastikan seluruh skuad terhindar dari cedera.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menilai kondisi fisik para pemain masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian besar pemain baru berada pada level kebugaran sekitar 50 hingga 60 persen sehingga program latihan difokuskan untuk mengembalikan kondisi mereka sebelum kompetisi resmi dimulai.

Persija dijadwalkan menjalani laga perdana Piala Presiden 2026, Minggu (26/7/2026) menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK di Aula Bale Biinmafo, Kantor Bupati TTU, dibuka oleh Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan.

"Pencegahan korupsi harus menjadi tugas kita bersama. Memang penindakan diperlukan ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, tetapi memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah apabila sistem dan tata kelolanya masih memiliki celah. Karena itu, yang paling utama adalah bagaimana mencegah agar pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi tidak terjadi sejak awal," ujar Amir.

Menurut Amir, budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian diterapkan di lingkungan kerja hingga masyarakat. Integritas, kejujuran, dan keberanian menjadi modal penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten TTU sebagai lokasi pelaksanaan Roadshow JNBA.

Rangkaian Roadshow JNBA di TTU diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, di antaranya KPK Mengajar di sekolah dasar, kampanye antikorupsi bersama masyarakat, edukasi bagi pelajar SD hingga SMA, kuliah umum bagi mahasiswa, sosialisasi bagi perangkat desa, serta peninjauan pusat-pusat layanan publik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat membuka kegiatan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu, mengatakan bonus demografi dengan sekitar 66,83 juta penduduk usia muda merupakan potensi besar dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Menurutnya, penguatan kapasitas generasi muda tidak cukup hanya dengan meningkatkan pemahaman mengenai isu korupsi, tetapi juga harus dibekali kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan atau pengaduan yang berkualitas.

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Cahya H Harefa menjelaskan SINTESIS 2026 dirancang untuk memperkuat jejaring pemuda antikorupsi sebagai bagian dari penguatan gerakan pencegahan korupsi berbasis partisipasi publik.

Selama bootcamp, peserta mendapatkan materi mengenai integritas, etika publik, kepemimpinan, advokasi, komunikasi publik, hingga penyusunan aksi antikorupsi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariawan menegaskan bootcamp ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang belajar yang mendorong lahirnya aksi nyata dari para peserta.

Selain pembekalan dari KPK, peserta juga memperoleh materi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pengawasan publik, jurnalisme warga, pemanfaatan teknologi, tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pencegahan korupsi.

Program Manager Etika Bisnis dan Tata Kelola Indonesia Global Compact Network (IGCN) Aina Putri Fadilla menambahkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan publik, menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Jejaring yang terbentuk diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan yang menggerakkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai daerah. (R)

Dalam agenda Berkantor di Kepulauan Nias, Rabu, Wakil Gubernur Sumut Surya meninjau pembangunan ruang kelas baru di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Gunungsitoli.

Ia meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan maksimal, sesuai spesifikasi, dan selesai tepat waktu. Saat ini, pembangunan masih berada pada tahap awal, yakni persiapan pondasi bangunan.

Selain pembangunan infrastruktur, Surya menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas. Menurutnya, kualitas tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter.

Dalam kesempatan itu, Surya juga mengungkapkan apresiasi yang diterimanya dari sejumlah kepala daerah selama kunjungan kerja di Kepulauan Nias.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Gunungsitoli Melinus T dan Kepala SMK Negeri 5 Gunungsitoli Edid Bestari Zendrato menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut terhadap pengembangan sarana pendidikan di Kepulauan Nias.

Usai meninjau kedua sekolah tersebut, Wakil Gubernur Surya melanjutkan agenda kerja di Kota Gunungsitoli dengan meninjau sejumlah program pemerintah di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (P3)

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyatakan Pemko Medan akan membantu menelusuri kuota serta regulasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar RS Vina Estetika dapat segera melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, kejelasan mengenai kuota pelayanan dan ketentuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan perlu dipastikan terlebih dahulu agar seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Meski seluruh persiapan telah dilakukan, Cory menyebut hingga kini kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum dapat terealisasi karena kuota layanan dinilai telah terpenuhi.

Dukungan yang diberikan Pemko Medan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Medan. (P3)

Dilansir dari laman Jatengprov, kerja sama di bidang investasi dan perdagangan ditandatangani antara Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan Departemen Perdagangan Provinsi Fujian.

Selain itu, kedua pihak sepakat meningkatkan mekanisme berbagi informasi melalui platform bersama dan membentuk Joint Liaison Group untuk mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama, memantau perkembangan program, serta menjaga komunikasi secara berkelanjutan.

Program yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (Pemotdaker) Setda Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Biro Kerja Sama Internasional Provinsi Fujian itu akan dilaksanakan setiap tahun selama sekitar 10 hari. Peserta akan mempelajari berbagai sektor strategis di masing-masing wilayah.

Sementara itu, Sekda Jawa Tengah Sumarno berharap kerja sama investasi dengan Fujian terus berkembang dan mampu mendorong masuknya investasi ke berbagai kawasan industri di Jawa Tengah.

Sumarno juga berharap semakin banyak produk unggulan Jawa Tengah, mulai dari hasil perikanan, pertanian hingga produk UMKM, dapat menembus pasar Fujian dan Tiongkok. Ia menegaskan Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor asal Fujian.

Sekretaris Utama Kompolnas Irjen Pol (Purn) Drs Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menghadirkan penanganan yang lebih efektif.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga akan memperkuat pertukaran data dan informasi antarlembaga sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak hingga ke tingkat daerah.

"Kami berharap dengan MoU ini, penguatan perlindungan anak Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum untuk mencapai derajat keadilan, semakin optimal. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan anak dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang," ujarnya.

"Sinergitas dan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap korban-korban kekerasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban," kata Desy.

"MoU ini tidak hanya sekadar tanda tangan, tetapi implementasinya akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas di lapangan. Kita sudah berkomitmen bersama sampai ke tingkat daerah supaya perlindungan kepada anak, perempuan, dan masyarakat dapat lebih dirasakan," katanya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, profesional, dan menyeluruh bagi perempuan, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan. (R)

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang penyampaian undangan kepada Wali Kota Medan untuk menghadiri Indomaret Fun Run 2026 yang akan digelar pada 2 Agustus mendatang di Lapangan Benteng Medan.

"Kalau bisa ditingkatkan menjadi sekitar 20 persen. UMKM itu adalah karakter dan identitas kota ini. Kami tentu bangga sekali jika produk-produk UMKM lokal Medan dipajang dan dipasarkan di gerai Indomaret," ujar Rico Waas.

"Artinya produk yang masuk harus lolos kurasi ketat, terjamin kualitasnya, serta mengantongi izin resmi seperti BPOM dan sertifikasi halal," katanya.

"Ambulans harus tetap siaga. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan masyarakat merasa senang mengikutinya," ucapnya.

Sementara itu, Branch Manager Indomaret Yonanta Kusuma mengatakan Indomaret Fun Run 2026 tidak hanya menghadirkan kegiatan lari, tetapi juga berbagai hiburan, seperti pembagian lucky draw serta stan-stan UMKM lokal yang diharapkan dapat menjadi sarana promosi bagi produk unggulan Kota Medan. (P3)

Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi Letkol Kav Ronald Tampubolon selama bertugas di Tapanuli Utara. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam penanganan bencana alam maupun menjaga stabilitas keamanan.

Bupati juga menyampaikan selamat datang kepada Dandim 0210/TU yang baru, Letkol Arm Kiky Hardian. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara.

"Banyak hal berharga yang kami pelajari, khususnya mengenai budaya dan kearifan lokal masyarakat Batak. Sinergi bersama empat kabupaten berjalan sangat baik. Kami mohon doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah di tempat tugas yang baru," katanya.

"Kami siap membangun komunikasi, menerima arahan, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga keamanan, keharmonisan, dan mendukung kemajuan Tapanuli Utara serta wilayah teritorial Kodim 0210/TU," ujarnya.

Momentum pisah sambut tersebut menjadi simbol berlanjutnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Tapanuli Raya. (Galung)

Dalam kunjungan tersebut, ia menyaksikan langsung berbagai koleksi peninggalan sejarah yang masih terawat berkat komitmen masyarakat adat menjaga warisan leluhur secara turun-temurun.

Menurutnya, pelestarian Museum Pusaka Nias merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Pemerintah Provinsi Sumut harus bersinergi menjaga sekaligus mengembangkan museum agar menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata unggulan.

Surya menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution yang saat ini berkantor di Kepulauan Nias untuk mempercepat pembangunan serta menghapus status daerah tertinggal melalui berbagai program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Museum Pusaka Nias, Nata'alui Duha, menjelaskan secara historis Kepulauan Nias terbagi menjadi dua kawasan budaya besar, yakni Nias Utara dan Nias Selatan. Perbedaan keduanya terlihat dari bentuk rumah adat, dialek bahasa, hingga tradisi yang berkembang di masing-masing wilayah.

Nata berharap perhatian Gubernur Bobby Nasution dan Wagub Surya terhadap Museum Pusaka Nias dapat memperkuat upaya pelestarian sekaligus pengembangan museum sebagai destinasi wisata sejarah unggulan.

Komitmen itu disampaikan Surya saat meninjau RSUD dr Thomsen Nias di Kota Gunungsitoli, Rabu. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti dan Bupati Nias Ya'atulo Gulo.

"Saya melihat tadi ada peralatan medis yang bagus, termasuk CT Scan. Ini sangat berguna sebagai pemindai organ dalam, jaringan, dan pembuluh darah sehingga dokter dapat mengetahui kondisi pasien dengan lebih akurat," ujar Surya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution, lanjutnya, berkomitmen mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak di daerahnya sendiri.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, Surya juga mengingatkan seluruh jajaran RSUD dr Thomsen Nias agar terus memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berintegritas.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Thomsen Nias Noferlina Zebua mengungkapkan rumah sakit tersebut memiliki 230 tempat tidur untuk melayani pasien rawat inap. Namun, alat CT Scan yang dimiliki saat ini mengalami kerusakan sehingga pasien yang membutuhkan pemeriksaan harus dirujuk ke luar Pulau Nias.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat meminta agar pengelolaan RSUD dr Thomsen Nias diserahkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Pemerintah Provinsi Sumut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nias telah menyatakan kesiapan untuk mendukung proses tersebut.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK di Aula Bale Biinmafo, Kantor Bupati TTU, dibuka oleh Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan.

"Pencegahan korupsi harus menjadi tugas kita bersama. Memang penindakan diperlukan ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, tetapi memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah apabila sistem dan tata kelolanya masih memiliki celah. Karena itu, yang paling utama adalah bagaimana mencegah agar pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi tidak terjadi sejak awal," ujar Amir.

Menurut Amir, budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian diterapkan di lingkungan kerja hingga masyarakat. Integritas, kejujuran, dan keberanian menjadi modal penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten TTU sebagai lokasi pelaksanaan Roadshow JNBA.

Rangkaian Roadshow JNBA di TTU diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, di antaranya KPK Mengajar di sekolah dasar, kampanye antikorupsi bersama masyarakat, edukasi bagi pelajar SD hingga SMA, kuliah umum bagi mahasiswa, sosialisasi bagi perangkat desa, serta peninjauan pusat-pusat layanan publik.

Program akan dilaksanakan dalam dua tahap oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia serta didukung WHO, UNICEF, dan UNFPA.

Menurutnya, fokus utama program harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan primer agar target peningkatan cakupan imunisasi di atas 90 persen, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, penurunan angka stunting, serta pengendalian faktor risiko penyakit dapat tercapai.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program diukur dari peningkatan kapasitas nasional, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan seremonial.

Sebagai tahap awal, program KITA SEHAT akan diimplementasikan di tingkat nasional dan tiga provinsi percontohan, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya.

Meski diuntungkan dengan kondisi lawan yang pincang, Timnas Indonesia tetap dituntut tampil maksimal. Kamboja dinilai masih memiliki pemain berkualitas dan berpotensi memberikan perlawanan sengit pada laga pembuka Grup A Piala AFF 2026. (R)