Sistem tersebut saat ini tengah diuji coba di Kota Bandung. Penerapan RBKP menjadi bagian dari reformasi layanan kesehatan yang juga mencakup Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

"Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke Puskesmas, harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah, tidak terselamatkan. Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan kemampuan dan berdasarkan penyakitnya," ujar Erwan seusai menghadiri kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Jawa Barat di Kota Bandung, pada 25 September 2026.

"Kalau yang kanker ya langsung ke RS yang ada penanganan kanker, yang jantung ya RS penanganan jantungnya," katanya.

Erwan bahkan berharap evaluasi uji coba di Bandung dapat dilakukan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan selama 12 bulan. Ia menilai konektivitas layanan kesehatan di Kota Bandung dapat mendukung percepatan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan Kota Bandung merupakan satu dari empat daerah yang dipilih untuk menguji reformasi sistem jaminan kesehatan.

Kunta menjelaskan, sistem rujukan selama ini dilakukan secara berjenjang. Melalui RBKP, pasien akan diarahkan langsung ke rumah sakit yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai penyakitnya.

Reformasi tersebut juga mencakup penerapan KRIS dengan 12 kriteria ruang rawat inap. Di antaranya ketersediaan oksigen dan ventilator, kamar mandi dalam ruangan, serta pembatasan maksimal empat tempat tidur dalam satu ruangan.

Setelah melalui uji coba dan evaluasi, sistem tersebut direncanakan menjadi bagian dari penerapan secara nasional. "Kita akan realisasikan, nanti Perpresnya masih disempurnakan, Insyaallah kalau sudah diundangkan langsung kita lakukan uji di 4 kota tadi," ungkapnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan mahasiswa baru tersebut, Bobby mengatakan Pemprov Sumut memiliki sejumlah program beasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Tahun ini, UMSU menerima 6.027 mahasiswa baru.

Bobby menjelaskan, mekanisme pemberian beasiswa di Sumut kini diarahkan agar bantuan pendidikan diberikan secara berkelanjutan. Artinya, mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan pada awal perkuliahan, tetapi dapat memperoleh dukungan hingga menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya dan menciptakan inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat. "Belajarlah yang baik dan benar. Dan yang paling penting juga adalah tetap berbakti kepada orangtua," pesan Bobby.

Dari jumlah mahasiswa baru tersebut, terdapat 194 mahasiswa non-Muslim. "Ini membuktikan kampus yang terbuka dan inklusif pada siapa saja untuk belajar di UMSU," ujar Akrim.

Kampus IV tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari sarana olahraga hingga pusat penelitian lingkungan. Pembangunannya terus menunjukkan perkembangan dan ditargetkan sebagian fasilitas mulai beroperasi pada Januari 2027.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Setyo Koes Heriyanto mengatakan, penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum Thailand.

Menurut Setyo, FP merupakan tersangka dalam perkara dugaan perjudian online yang melibatkan situs Empire88, 1XBET, dan AJ8KEREN. Ketiga situs tersebut menawarkan berbagai permainan judi online, seperti slot, kasino, dan judi bola.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik sebelumnya telah menangkap lima tersangka pada 13 dan 21 Juli 2026. Dari pemeriksaan terhadap para tersangka, penyidik memperoleh keterangan mengenai dugaan penyediaan badan usaha dan rekening bank yang digunakan untuk menampung transaksi perjudian online.

Penyidik kemudian menetapkan FP sebagai DPO pada 29 Juli 2026. FP diketahui telah meninggalkan Indonesia dan berada di luar negeri. Pencarian terhadap FP dilakukan melalui kerja sama kepolisian lintas negara.

"Dari informasi yang kami dapatkan, yang bersangkutan sudah tidak berada di Singapura dan kemudian diketahui bergeser ke Thailand," kata Setyo.

Saat ini, FP telah berada di Indonesia untuk menjalani proses hukum. Penyidik masih mendalami peran FP dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pihak-pihak lain.

Rico mengatakan, penyusunan program kerja DPRD merupakan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia juga mendorong agar rekomendasi hasil rapat kerja DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan melalui program-program yang konkret dan terukur.

"Mari kita jadikan hasil rapat kerja ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih baik, memperkuat kolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Medan. Semoga seluruh program yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Lima gelar juara pertama tersebut diraih melalui sejumlah cabang lomba. Hendar Wulan dari SMPN 20 Bandung berhasil meraih Juara 1 Poster Digital.

Prestasi lainnya diraih Ernesta Belva Alodia dari SMP Negeri 2 Bandung yang berhasil menjadi Juara 1 Kaligrafi Putri. Kota Bandung juga meraih Juara 1 Defile.

Saskia Anatasya Aulia Putri dari SMP Negeri 41 Bandung meraih Juara Harapan 1 MHQ Putri. Citranti Fitri Herliana dari SMP Negeri 3 Bandung meraih Juara Harapan 1 MTQ Putri.

Dengan torehan prestasi tersebut, Kota Bandung berhasil keluar sebagai juara umum Pentas PAI SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

"Pentas PAI bukan sekadar ajang perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan waktu untuk menumbuhkan kecintaan terhadap agama, mengembangkan bakat dan kreativitas sekaligus membentuk karakter dan membina generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan mampu berprestasi," ujar Zulkarnain saat membuka Pentas PAI SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia, pada 25 September 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, meski Jawa Tengah telah dinyatakan bebas rabies selama hampir tiga dekade, kewaspadaan tetap harus dijaga. Terlebih, mobilitas dan perpindahan hewan antardaerah masih terus terjadi.

Menurutnya, Jawa Tengah berbatasan dengan sejumlah daerah sehingga risiko masuknya rabies tetap perlu diantisipasi. Perpindahan hewan yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol menjadi salah satu alasan pentingnya vaksinasi secara rutin.

Para pemilik hewan diminta memastikan peliharaannya memperoleh vaksinasi serta berkonsultasi dengan dokter hewan. "Kita harus bersama-sama untuk mendukung gerakan bebas rabies," katanya.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini karena rabies merupakan penyakit yang dapat membahayakan manusia. "Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu ada kasus baru kemudian ditangani," ujarnya.

Program vaksinasi gratis itu pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Septi, warga yang membawa anjing jenis tekel dan golden collie, mengaku terbantu karena biaya vaksinasi secara mandiri cukup mahal. "Kalau mandiri lumayan harganya, 300-an ribu (rupiah)," katanya.

Di hadapan ratusan perempuan pelaku usaha, Rico Waas menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan agar produk UMKM Kota Medan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Namun, kualitas rasa saja dinilai belum cukup tanpa didukung kemasan yang menarik. "Orang jualan itu kadang-kadang kelihatan visualnya dulu. Orang tertarik dan berkeinginan membeli diawali dari visualnya," ujar Rico.

Menurutnya, sebelum membidik pasar nasional maupun internasional, para pelaku UMKM perlu memastikan kestabilan produksi di tingkat lokal. "Pemahaman permodalan, penetapan target pasar, dan karakter produk yang kreatif menjadi kunci utama agar UMKM memiliki niche market sendiri," katanya.

Untuk itu, Rico meminta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan lebih aktif mendata pelaku usaha yang belum memiliki berbagai perizinan tersebut. "Pendampingan harus dilakukan secara personal karena tiap UMKM memiliki dinamika masalah yang berbeda," tegasnya.

Ia mendorong para pelaku usaha memanfaatkan berbagai platform digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram hingga TikTok untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan omzet.

Kegiatan yang diselenggarakan DBS Foundation bersama Mercy Corps Indonesia tersebut menargetkan pelatihan bagi 6.000 pelaku UMKM di Kota Medan.

Hasil ini membuat Jerman baru mengoleksi satu poin dan berada di peringkat ketiga Grup B. Sebaliknya, Yunani semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan enam poin.

Dominasi penguasaan bola berada di tangan Jerman. Namun, Yunani tampil disiplin dan rapat sehingga tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Yunani juga beberapa kali mencoba memberikan ancaman melalui serangan balik. Namun, empat tembakan yang dilepaskan pada babak pertama belum mampu membahayakan gawang Jerman. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Yunani unggul 1-0. Jerman langsung meningkatkan tekanan setelah tertinggal. Namun, pertahanan Yunani tampil solid dan mampu menggagalkan sejumlah serangan tuan rumah.

Pada menit ke-15, Isaksen melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih melebar tipis. Tak lama berselang, Patrick Dorgu juga memperoleh peluang melalui sundulan, tetapi belum mampu mengubah skor.

Tuan rumah kembali mendapatkan peluang melalui Mikkel Damsgaard. Sayangnya, tendangan dari luar kotak penalti tersebut hanya membentur tiang gawang.

Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Denmark akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-53.

Skor berubah menjadi 2-0 untuk Denmark. Wales terus berusaha mencetak gol balasan, tetapi pertahanan Denmark mampu mempertahankan keunggulan.

Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan. Denmark pun mengamankan kemenangan 2-0 atas Wales dan meraih tiga poin penting di UEFA Nations League. (R)

Tim Slog Polri yang dipimpin Brigjen Pol Hery Santoso melakukan pemadaman di Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, OKI, sejak Sabtu (26/9/2026) hingga Minggu (27/9/2026) siang.

Hery mengatakan, penggunaan drone khusus karhutla menjadi solusi untuk menjangkau titik api yang tidak mudah didatangi personel secara langsung.

Menurut dia, teknologi tersebut sebelumnya telah diuji coba dalam penanganan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil uji coba kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk menerapkannya dalam penanganan karhutla di OKI.

Menurutnya, pembakaran lahan dapat menimbulkan dampak luas, salah satunya kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara. "Ayo kita jaga alam sekitar kita. Alam tetap lestari tanpa terbakar dan bebas asap," tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, penanganan karhutla membutuhkan upaya ekstra, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah lain. (R)

Hasil ini membuat Jerman baru mengoleksi satu poin dan berada di peringkat ketiga Grup B. Sebaliknya, Yunani semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan enam poin.

Dominasi penguasaan bola berada di tangan Jerman. Namun, Yunani tampil disiplin dan rapat sehingga tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Yunani juga beberapa kali mencoba memberikan ancaman melalui serangan balik. Namun, empat tembakan yang dilepaskan pada babak pertama belum mampu membahayakan gawang Jerman. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Enam menit berselang, Yunani akhirnya memecah kebuntuan. Pada menit ke-74, Dimitris Kourbelis berhasil menyambar umpan silang Tzolis. Bola sempat mengenai Felix Nmecha sebelum masuk ke gawang Jerman.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 untuk kemenangan Yunani tetap bertahan. Hasil tersebut menjadi kemenangan bersejarah bagi Yunani karena untuk pertama kalinya mereka berhasil mengalahkan Jerman. (R)

Namun, Portugal kembali unggul tiga menit kemudian melalui Goncalo Ramos. Hingga pertandingan berakhir, Norwegia gagal mencetak gol tambahan dan Portugal mempertahankan keunggulan 2-1.

Portugal memilih bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-17.

Norwegia meningkatkan tekanan setelah tertinggal. Namun, hingga turun minum, Portugal mampu mempertahankan keunggulan.

Tendangan bebas Martin Odegaard ditepis Diogo Costa, tetapi bola muntah langsung disambar Haaland untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Norwegia terus berupaya mencetak gol penyama kedudukan. Akan tetapi, Portugal tampil disiplin dalam bertahan hingga pertandingan berakhir.

Hasil ini membuat Portugal mengoleksi enam poin dan berada di puncak klasemen Grup D. Sementara Norwegia menempati posisi kedua dengan tiga poin. (R)

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menyelidiki korporasi yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Namun, upaya penegakan hukum tersebut harus diiringi pembenahan regulasi agar tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembakaran.

Menurut Prabowo, masih terdapat delapan peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga dua hektare. Ia menilai ketentuan tersebut dapat menyulitkan pengendalian apabila api kemudian meluas.

Selain membenahi regulasi, pemerintah juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat. Prabowo menyebut personel TNI dan kemungkinan Polri akan dikerahkan ke sejumlah kabupaten untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan lahan tanpa pembakaran.

Prabowo menegaskan edukasi tersebut harus dibarengi dengan pemberian solusi kepada masyarakat. Pemerintah, kata dia, siap menyediakan lahan maupun sarana pendukung seperti pompa bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Prabowo mengingatkan korporasi memiliki sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan dalam regulasi untuk mencegah dan menangani karhutla.

"Setiap 5 hektare harus ada menara, setiap sekian hektare harus ada embung, setiap sekian sudah ada regulasi, dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan Anda. Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," tegas Prabowo.

"Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita. Tapi korporasi ini lain, perusahaan, kita sudah ada ketentuan, sudah ada kewajiban-kewajiban," kata Prabowo.

"Sikap itu menggambarkan kurangnya pemahaman Dirjen PAS Irjen Pol Drs Mashudi secara utuh dan obyektif tentang kewenangan Ombudsman, dan kurang hormatnya institusi Lapas kepada lembaga negara," tegas Adhar Hakim melalui rilis yang dibagikan mantan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dipahami jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), khususnya terkait pemeriksaan lapangan.

Selain itu, Pasal 34 memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Adhar juga menyoroti Pasal 44 UU Ombudsman yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya.

Lebih lanjut, Adhar menyinggung persoalan pemberian fasilitas mewah bagi warga binaan. Menurutnya, praktik semacam itu bukan lagi menjadi rahasia di Indonesia dan telah beberapa kali terungkap melalui pemberitaan media.

Atas kondisi tersebut, Adhar mengimbau Dirjen PAS beserta jajarannya lebih fokus melakukan pembenahan pelayanan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

"Daripada terus menerus bersikap tidak kooperatif terhadap hasil temuan Ombudsman RI, maka Irjen Pol Drs Mashudi selaku Dirjen PAS dan jajarannya sebaiknya terus bekerja keras memperbaiki pelayanan di Lapas-Lapas seluruh Indonesia sebagai wujud sikap bertanggung jawab terhadap visi dan misi Lapas," ujarnya.

"Dirjen Lapas dan jajarannya harus dapat memahami fenomena tersebut sebagai sebuah logika bahwa bobroknya Lapas sudah menjadi rahasia umum," katanya.

Ia berharap Ombudsman RI konsisten mengungkap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mendorong perbaikan pelayanan di berbagai lembaga pemerintahan. (Galung)

Materi pembelajaran yang disediakan mencakup berbagai aspek literasi keuangan, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, lembaga keuangan, ekonomi digital, perencanaan keuangan, investasi, pinjaman hingga pengelolaan anggaran.

Ia mengapresiasi kepercayaan OJK kepada Kemendikdasmen untuk menjadi mitra dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai keuangan.

Menurutnya, penguatan literasi keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa, tetapi juga mendorong produktivitas, inklusi, kemajuan, dan kemakmuran bangsa.

Materi tersebut meliputi "Mengelola Keuangan Pribadi", "Manajemen Keuangan Kegiatan Komite", "Lembaga Keuangan", "Deret dan Baris", "Ekonomi Digital", serta "Analisis Data dan Peluang".

Abdul Mu'ti menegaskan, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan keuangan. Sementara itu, penyediaan fasilitas pendukung dan akses layanan keuangan dapat diperkuat melalui kerja sama dengan mitra strategis.

Sementara itu, Kepala Eksekutif OJK bidang Pengawasan Perilaku Bisnis, Pendidikan, dan Perlindungan Konsumen, Dicky Kartikoyono, mengatakan kerja sama dengan Kemendikdasmen bertujuan mengembangkan strategi literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendidikan formal.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menciptakan wirausahawan muda yang akan memainkan peran utama dalam pemanfaatan dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia," ujar Ferry.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan OJK tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai pilihan dan risiko keuangan serta membangun kebiasaan mengambil keputusan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Andy mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, terlebih dengan besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah.

"Semakin besar anggaran dan semakin banyak aktivitas pengadaan, semakin penting memastikan setiap tahapannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendorong pemda tidak hanya melihat prosesnya berjalan, namun apakah sudah benar, wajar, dan sesuai kebutuhan," ujar Andy.

KPK juga memetakan adanya perbedaan nilai atau penjatahan alokasi Pokir antara unsur pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, terdapat indikasi metode pelaksanaan Pokir yang mengarah pada skema atau penyedia tertentu di sejumlah perangkat daerah.

"Yang perlu dijaga, bagaimana aspirasi tersebut masuk ke perencanaan berdasarkan kebutuhan yang terukur, lokasi tepat, serta sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Jangan sampai proses perencanaan menjadi pintu masuk intervensi anggaran maupun pengadaan," katanya.

KPK meminta Pemprov Kaltim melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian data dan tahapan administrasi hibah, termasuk kemungkinan ketidaktepatan proses input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kondisi tersebut, menurut KPK, perlu diverifikasi untuk memastikan pemberian hibah dilakukan secara selektif, berdasarkan kebutuhan, dan memberikan manfaat yang jelas.

Pada sektor PBJ, KPK menemukan sejumlah indikator yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya kesamaan harga penawaran hingga nominal terkecil antarpeserta tender yang dapat menjadi indikator risiko persekongkolan, pemecahan paket dengan nilai mendekati batas pengadaan langsung, serta penyedia yang menangani banyak paket pekerjaan konstruksi dalam periode yang sama.

"Anomali adalah alarm. Saat sistem menemukan pola tidak lazim, pemda harus segera mengklarifikasi dan memperbaiki. Jangan menunggu sampai berkembang menjadi masalah hukum," jelas Andy.

Pemprov juga didorong memanfaatkan market sounding untuk memperoleh gambaran mengenai harga, kapasitas, dan kondisi pasar sebelum proses pengadaan dilakukan.

"Kita ingin memastikan setiap anggaran yang direncanakan dan dibelanjakan berdasarkan kebutuhan jelas dan manfaat terukur. Karena itu, catatan dan rekomendasi KPK akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti bersama," katanya.

Selain itu, disepakati penguatan proses PBJ agar bebas intervensi, konsolidasi pengadaan dan e-purchasing, pelaksanaan market sounding, serta peningkatan pengawasan Inspektorat berbasis risiko.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua dan anggota DPRD Kaltim, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Direktur Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, I Gusti Made Ardana mengatakan literasi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis.

"Literasi bukan lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami situasi, mengurutkan informasi, menggunakan teknologi dengan bijak, dan mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang bermanfaat," kata Made.

Made mengatakan pemerintah terus memperkuat gerakan literasi melalui sejumlah program prioritas, termasuk revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.

Cilacap disebut memiliki potensi besar sebagai ruang belajar masyarakat dalam mengembangkan gerakan literasi. Keberagaman masyarakat dan kondisi lingkungan menjadi bagian penting dalam penerapan literasi yang berorientasi pada kehidupan nyata.

"Jadi tantangannya telah bergeser bukan pada peningkatan akses internet, tetapi pada pengembangan keterampilan literasi digital yang dibutuhkan agar masyarakat dapat menggunakan internet dengan aman dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap," ujarnya.

Mewakili Bupati Cilacap, Annisa menegaskan gerakan literasi perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama yang tidak hanya berfokus pada kemampuan individu, tetapi juga mendorong kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, DPW Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Provinsi Jawa Tengah, PKBM, SKB, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), lembaga kursus, organisasi mitra, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan industri, hingga para aktivis literasi.

Melalui peringatan HAI ke-60, gerakan literasi diharapkan semakin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menjadi bekal untuk menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. (R)

Bobby mengapresiasi kontribusi masyarakat Minangkabau yang selama ini dikenal mampu beradaptasi dan turut menggerakkan perekonomian di daerah perantauan.

"Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan. Saya memberi 'PR' sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah," ujar Bobby.

"Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, InsyaAllah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumut," kata Andre.

Dalam pelantikan tersebut, Delfitri Munir dilantik sebagai Ketua DPW IKM Sumut, didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai Sekretaris dan Gervan Abbas sebagai Bendahara.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi antarpengurus dan tokoh masyarakat sebelum ditutup dengan makan malam bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumut. (P3)

Borobudur 100 mempertandingkan empat kategori, yakni lari 100 kilometer, 50 kilometer, 25 kilometer, dan 5 kilometer. Para peserta diwajibkan memberikan donasi paling lambat pada 10 Desember 2026.

"Kami terima kasih sekali bahwa event ini juga membawa misi sosial yang luar biasa. Bagaimana mengumpulkan dana untuk donasi bagi anak-anak kita yang kena cerebral palsy," ujar Sumarno saat launching Borobudur 100 di Atrium Mall Artos Magelang, pada 26 September 2026.

"Untuk penanganan anak-anak kita ini butuh dukungan untuk perawatan, untuk pemberian makanan tambahan, juga mungkin untuk menuju tempat perawatan butuh kendaraan yang ramah disabilitas," jelasnya.

"Kami berharap event-event seperti ini juga akan memberi motivasi kepada masyarakat, untuk peduli sesama," katanya.

"Mudah-mudahan nanti juga menginspirasi masyarakat untuk lebih banyak berpartisipasi, lebih banyak peduli kepada saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung," tutur Sumarno. (R)

Dilansir dari laman KPK, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV.1 KPK Andy Purwana mengatakan penawaran PI 10 persen kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai ketentuan yang berlaku.

"KKKS itu sifatnya wajib untuk offering PI ke pemerintah daerah. Ini yang KPK dorong, karena kalau pemda dapat PI, ini jadi pendapatan daerah yang dapat langsung dipakai untuk pembangunan di Kaltim," ujar Andy di Samarinda, pada 23 September 2026.

Andy menjelaskan, mekanisme penawaran PI telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Mekanisme tersebut mengatur proses penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja migas, mulai dari SKK Migas hingga penawaran kepada pemerintah daerah melalui BUMD yang ditunjuk.

Setelah penawaran, pemerintah daerah harus menyatakan kesanggupan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban yang melekat pada kepemilikan PI.

"Jika pemda menyanggupi, mereka akan nyatakan sanggup sampai kewajiban itu terpenuhi. Memang ada hambatan-hambatan yang mau tidak mau harus diselesaikan, dan itu yang sedang kita bicarakan langkah lanjutannya," jelas Andy.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim, hingga kini daerah tersebut telah memperoleh PI 10 persen dari dua wilayah kerja migas, yakni WK Mahakam dan WK Sangasanga.

Sementara itu, usulan PI untuk WK Eastkal Attaka yang dikelola KKKS Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) masih dalam proses. KPK juga mendorong sejumlah wilayah kerja migas lainnya agar segera menindaklanjuti penawaran PI kepada pemerintah daerah.

KPK menilai percepatan realisasi PI harus diikuti dengan penguatan tata kelola. Hal ini penting agar pemenuhan hak partisipasi daerah tidak berhenti pada penerimaan dividen, tetapi juga didukung kesiapan BUMD sebagai pengelola, sistem pengawasan yang memadai, serta pengelolaan manfaat ekonomi yang transparan dan akuntabel.

Dalam pendampingan bersama Pemprov Kaltim dan BUMD, KPK memetakan sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Di antaranya transparansi pengelolaan pendapatan PI, akses pemerintah daerah terhadap informasi proses bisnis migas, pengawasan terhadap BUMD dan anak perusahaan BUMD, serta harmonisasi regulasi sektor energi dengan tata kelola pemerintahan daerah.

KPK juga mendorong pengawasan berbasis risiko guna mengantisipasi potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan manfaat ekonomi PI, maupun kelemahan pengendalian internal yang dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Setiap keputusan terkait PI diharapkan didukung kajian hukum, ekonomi, teknis, dan risiko yang memadai," kata Andy.

Selain tata kelola, KPK turut menyoroti keberlanjutan manfaat PI. Pasalnya, produksi migas di sejumlah wilayah kerja dapat mengalami penurunan secara alamiah, termasuk di wilayah Kaltim.

Karena itu, penerimaan dari PI perlu dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus keberlanjutan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

"Dengan pengelolaan yang baik, harapannya PI dapat membuka peluang bagi daerah untuk memperluas keterlibatan dalam rantai bisnis migas, mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas," ujar Andy.

Pada pertemuan bersama SKK Migas dan KKKS di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud juga menyampaikan harapan agar pengelolaan sumber daya migas memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah dan masyarakat.

Rudy mendorong SKK Migas dan KKKS membantu Kaltim memperoleh PI 10 persen dari wilayah kerja migas lainnya. Menurutnya, sektor migas di Kaltim masih memiliki peluang untuk dikembangkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan pengelolaan lapangan yang produksinya mengalami penurunan secara alami. "Jadi jangan ragu membagi PI 10% untuk Kaltim," ujar Rudy.

Andy menegaskan, KPK akan terus melakukan koordinasi dan supervisi bersama pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses PI, termasuk validasi dokumen, pemenuhan persyaratan, hingga penyelesaian aspek hukum.

"KPK masuk memantau PI di Kaltim untuk tiga hal utama, yaitu memastikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan hukum, memastikan kewajiban 10 persen KKKS benar-benar dilaksanakan, dan memastikan hasilnya menjadi potensi penerimaan kas daerah bagi Kaltim," tegas Andy.

Pendampingan tata kelola PI 10 persen sektor migas tersebut dilakukan KPK di Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 21-24 September 2026.

Rangkaian kegiatan meliputi koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kaltim, rapat tata kelola PI tingkat provinsi, audiensi dengan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT), koordinasi bersama SKK Migas dan KKKS, serta rapat koordinasi tata kelola PI di Kabupaten Kutai Kartanegara. (R)