Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026 telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ujarnya.

Menurut Meutya, langkah tersebut menjadi awal yang positif dan merupakan bentuk perlindungan nyata bagi anak-anak serta ketenangan bagi para orang tua.

Meski telah melakukan sejumlah penyesuaian pengaturan secara global, termasuk menghadirkan fitur baru, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia. "Masih terdapat celah yang memungkinkan komunikasi dengan orang tak dikenal," kata Meutya.

Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bersifat wajib bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik.

Sementara itu, estimasi kasus TB di Bandar Lampung mencapai 5.868 kasus, dengan capaian penemuan sebanyak 882 kasus hingga April 2026.

Wamenkes yang akrab disapa Benny menegaskan bahwa deteksi TB selama ini masih berfokus pada pasien yang telah menunjukkan gejala. Padahal, bakteri TB dapat berada dalam kondisi tidak aktif (dorman) di tubuh seseorang tanpa gejala.

Ia juga mengungkapkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan TB yang dinilai sebagai kondisi darurat nasional. Berdasarkan data, sekitar 125.000 orang meninggal setiap tahun akibat TB, dan Indonesia menempati posisi kedua kasus TB terbanyak di dunia versi WHO.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun.

Setiap sesi CKG akan melayani sekitar 100 orang, dengan total sekitar 200 sesi yang direncanakan di Bandar Lampung. Selain itu, sistem pencatatan melalui SITB juga akan disederhanakan guna mempercepat pelaporan.

Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan TB.

Wamenkes menargetkan tahun 2026 sebagai tahap awal, dilanjutkan penyempurnaan pada 2027, hingga penurunan signifikan kasus TB di Lampung pada 2029.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan populasi ternak di provinsi tersebut mencapai sekitar 6,3 juta ekor. Jumlah itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan hewani di 35 kabupaten/kota sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui program Healing, pemerintah memberikan layanan gratis berupa pengobatan, vaksinasi, hingga pemeriksaan kebuntingan. Selain itu, tersedia pula bantuan pakan bagi ternak terdampak bencana serta penggunaan teknologi modern seperti ultrasonografi mobile.

"Untuk kebutuhan daging, Jawa Tengah sangat mencukupi bahkan mampu menyuplai ke daerah lain," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan produksi unggas di Jawa Tengah mencapai sekitar 732 juta ekor, yang menunjukkan kondisi surplus. "Untuk kebutuhan sehari-hari sudah kami antisipasi, termasuk MBG dan SPPG. Semua sudah dihitung," ujarnya.

Pemerintah pun mendorong kemitraan antara peternak dan berbagai pihak untuk meningkatkan nilai tambah sektor peternakan.

"Harapannya program seperti ini bisa rutin dilakukan, terutama untuk membantu peternak kecil seperti kami," katanya. (R)

Kasus ini terungkap dari hasil patroli siber yang menemukan situs mencurigakan yang menjual skrip phishing. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi tools melalui bot Telegram.

"Hasilnya, tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban," ujarnya.

Pengungkapan kasus ini juga melibatkan kerja sama internasional dengan Federal Bureau of Investigation untuk mengidentifikasi korban di Amerika Serikat sekaligus menelusuri jaringan pengguna tools tersebut.

Modus transaksi pun telah beralih dari situs web ke Telegram dengan sistem pembayaran berbasis kripto. Dari hasil penyidikan, korban tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, menandakan bahwa kejahatan ini bersifat transnasional.

Ia menambahkan, langkah tegas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan tempat aman bagi pelaku kejahatan siber serta memperkuat kepercayaan global terhadap stabilitas dan keamanan ekosistem digital nasional.

Dalam perbincangan tersebut, Zakiyuddin menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ia menyebutkan, kemajuan suatu daerah tidak dapat terlepas dari kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.

"Kita merasa sangat bahagia ketika bisa membantu masyarakat. Dengan adanya UHC, warga cukup menggunakan KTP untuk berobat. Bahkan ketika ada warga yang kesulitan mendapatkan kamar rumah sakit, kami berupaya membantu koordinasi agar mereka segera mendapatkan pelayanan," ujar Zakiyuddin.

Selain sektor kesehatan, Zakiyuddin juga menyoroti maraknya peredaran narkoba yang dinilai mengancam masa depan generasi muda. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi para pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna merupakan korban yang membutuhkan pengobatan dan pendampingan, bukan semata-mata hukuman pidana. Sementara itu, para pengedar diminta untuk diberikan sanksi tegas.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah fasilitas seperti gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

Menanggapi hal itu, Korps Lalu Lintas Polri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Melalui laman resminya, Korlantas menyatakan bahwa kabar yang beredar merupakan hoaks. "Akun ini, informasi itu hoaks," tulis Korlantas dalam pernyataan resminya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa BBNKB hanya berlaku pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.

Masyarakat juga diminta untuk selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait seperti Samsat dan Korlantas.

Melalui program ini, PSSI menghadirkan pendekatan pengembangan menyeluruh, mulai dari pembinaan usia dini hingga penguatan kapasitas kepemimpinan di sektor sepak bola putri.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah pemain nasional, di antaranya Zahra Muzdalifah, Syafia Chorlienka, Laita Roati, serta pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa.

Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta perempuan dari berbagai latar belakang, seperti staf federasi, administrator klub, pengelola kompetisi, hingga profesional muda di industri olahraga.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 20 pemain Timnas U-17 Putri Indonesia bersama lima pelatih dijadwalkan mengikuti pelatihan imersif di INF Clairefontaine pada 3-9 Mei 2026.

"Dalam beberapa minggu ke depan, sekelompok pemain dan pelatih perempuan Indonesia akan berangkat ke Clairefontaine, pusat pelatihan nasional Federasi Sepak Bola Prancis," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, mengapresiasi terwujudnya kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, PSSI berharap dapat membuka lebih banyak peluang bagi perempuan Indonesia untuk berkembang, baik sebagai pemain, pelatih, maupun profesional di industri sepak bola, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional. (R)

Kemenangan ini menjadi yang ke-15 secara beruntun bagi Al Nassr di kompetisi liga musim ini. Catatan tersebut sekaligus mencetak rekor baru klub, melampaui torehan sebelumnya yakni 13 kemenangan beruntun pada musim 2013-2014.

Performa impresif Al Nassr menandai kebangkitan mereka setelah sempat mengalami inkonsistensi di awal tahun 2026. Sejak kemenangan atas Al Shabab pada 17 Januari lalu, tim menunjukkan peningkatan performa yang konsisten di semua lini.

Ronaldo sendiri tetap menjadi sosok kunci meski sempat absen dalam empat pertandingan, masing-masing dua karena boikot liga dan dua akibat cedera hamstring. Dari 10 laga yang dijalaninya dalam periode tersebut, ia mampu mencatatkan sembilan gol dan satu assist.

Pengamat dari Universitas Andalas, Muhammad Makky mengatakan arah kebijakan yang dirancang pemerintah telah disusun dalam tahapan strategis yang terukur dan berorientasi bisnis.

Ia menjelaskan, tahap awal difokuskan pada pembukaan akses pasar ekspor langsung melalui kolaborasi antara BUMN dan eksportir lokal. Skema ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang dan merugikan petani.

"Dengan rantai pasok yang lebih pendek, disparitas harga bisa ditekan sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil," katanya.

Upaya ini juga dibarengi dengan intensifikasi lahan dan perbaikan budidaya tanaman gambir yang selama ini belum optimal akibat rendahnya harga.

"Nilai tambah terbesar ada pada produk turunan. Ini menjadi kunci peningkatan daya saing Indonesia sebagai produsen gambir dunia," tegasnya.

Dari sisi implementasi, program hilirisasi ini ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dengan ekspor perdana sebagai langkah awal pembuktian pasar.

Sebagai mitra pemerintah, Universitas Andalas turut berperan dalam studi kelayakan, analisis pasar, serta pembinaan koperasi desa agar mampu memenuhi standar ekspor.

"Kami melihat ini sebagai momentum kebangkitan gambir Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, komoditas ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

"Yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum seperti gambir, kita dorong. Ini peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Amran. (R)

Hasil ini sekaligus mengakhiri langkah Madrid di babak delapan besar menjadi salah satu kegagalan langka bagi raksasa Spanyol itu dalam satu dekade terakhir.

Kesalahan Manuel Neuer yang keluar dari posisinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh Arda Güler lewat tembakan jarak jauh yang membawa tim tamu unggul cepat.

Lima menit kemudian, Aleksandar Pavlović menyamakan kedudukan melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok akurat dari Joshua Kimmich.

Bayern kembali bangkit lewat gol Harry Kane yang memaksimalkan umpan terobosan dari Dayot Upamecano. Namun, menjelang turun minum, Madrid kembali memimpin setelah Kylian Mbappé mencetak gol usai menerima umpan dari Vinícius Júnior.

Momentum penting datang pada 15 menit akhir pertandingan setelah Eduardo Camavinga menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Bayern untuk meningkatkan intensitas serangan.

Meski demikian, performa Arsenal masih menyisakan catatan, terutama setelah mereka datang ke laga ini dengan modal tiga kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Performa kandang Arsenal juga terbilang impresif. Mereka hanya sekali kalah dalam 24 pertandingan terakhir di Emirates Stadium di kompetisi Eropa, dengan rincian 17 kemenangan dan enam hasil imbang.

Arsenal langsung tampil menekan sejak awal laga. Namun, tempo permainan menurun seiring meningkatnya kepercayaan diri Sporting. Peluang pertama justru datang dari tim tamu melalui Francisco Trincão, meski tembakannya belum mengarah ke sasaran.

Peluang terbaik mereka hadir lewat Geny Catamo yang menyambar umpan silang Maximiliano Araújo, namun bola hanya membentur sisi luar tiang gawang.

Menjelang akhir pertandingan, Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Leandro Trossard nyaris memastikan kemenangan lewat sundulan dari situasi sepak pojok, namun bola hanya membentur tiang gawang.

Aksi dimulai dari Lapangan Serbaguna Tarutung, kemudian massa berjalan kaki menuju Kantor DPRD Tapanuli Utara. Namun, setibanya di lokasi, tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir untuk menerima aspirasi pengunjuk rasa.

Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Tapanuli Utara. Dalam orasinya, mereka menyoroti maraknya tempat hiburan malam (THM) yang diduga beroperasi secara ilegal, khususnya di kawasan pusat Kota Tarutung.

Perwakilan Aliansi Pemuda menilai keberadaan THM tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran yang terstruktur.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Ini sudah terang-terangan. Yang kami ketahui, izin yang dimiliki hanya sebatas usaha makanan dan minuman. Kalau terus dibiarkan, publik berhak bertanya siapa yang diuntungkan," tegas orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, hingga ancaman terhadap moral generasi muda.

Aliansi menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Bahkan, kondisi tersebut disebut sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga ketertiban dan nilai sosial masyarakat.

"Ini bukan lagi soal lalai, tapi soal keberanian untuk bertindak," lanjut orator.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera menutup seluruh THM ilegal tanpa pengecualian, melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha hiburan, serta menindak tegas oknum yang diduga terlibat atau membekingi operasional ilegal.

Mereka juga meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) independen guna memastikan proses penertiban berjalan transparan dan bebas intervensi.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Tapanuli Utara, Binhot Aritonang, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dan memastikan akan menindaklanjutinya.

"Kami mengapresiasi aspirasi ini dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Tapanuli Utara, Kompol Wirhan Arif, menyatakan pihak kepolisian siap mendukung langkah penegakan aturan serta berkolaborasi dengan instansi terkait.

Meski sempat diwarnai perdebatan, aksi berlangsung aman dan tertib. Massa dan pihak pemerintah menyepakati bahwa dalam waktu dua minggu akan dilakukan penindakan terhadap THM ilegal.

Aksi berakhir damai dengan pengawalan aparat TNI-Polri dan Satpol PP. Aliansi Pemuda Tapanuli Utara menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

Di sisi lain, Plt Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Fajar Gultom, menjelaskan ketidakhadiran anggota DPRD disebabkan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut.

"Tidak ada pemberitahuan secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak dapat disampaikan kepada anggota DPRD untuk hadir," ujarnya. (Galung)

"Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG," ujar Dadan kepada media di Jakarta.

Menurut Dadan, keterlibatan investor membuat pembangunan dapur MBG jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pada 2025, BGN memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun, namun hanya mampu membangun 315 unit dan belum seluruhnya beroperasi.

Setelah beroperasi, satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Dadan.

BGN menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas.

Dalam suasana hangat, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) di ruang Les Salon des Portraits.

Usai pertemuan tertutup, agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi guna mempererat hubungan personal sekaligus memperkokoh kemitraan antara Indonesia dan Prancis.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi internasional Presiden Prabowo, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin.

Siti Aminah, warga Kelurahan Podosugih, mengaku sangat terbantu karena dapat melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus membayar denda keterlambatan.

Hal serupa disampaikan Kiki (47), warga Kelurahan Tirto. Ia langsung memanfaatkan program tersebut setelah mendapat informasi dari lingkungan tempat tinggalnya.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Pekalongan. Melalui program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah juga turut berpartisipasi dalam menyemarakkan hari jadi kota, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha memberikan potongan harga kepada masyarakat.

Berdasarkan data sementara, kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan PBB baru mencapai sekitar Rp1,4 miliar atau 6 persen dari target tahunan sebesar Rp16,25 miliar. Namun, memasuki awal April terjadi peningkatan sekitar dua persen.

Luthfi menegaskan, kewenangan penerbitan HGB berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional dan menjaga realisasi investasi di Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara itu, progres investasi di KITB telah mencapai hampir Rp22 triliun sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu. Pengelola menargetkan total investasi di kawasan tersebut mencapai Rp70 triliun hingga 2030.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak para notaris untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum di bidang usaha dan pertanahan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan belum terbitnya HGB di KITB telah dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga pada 21 Januari 2026.

Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi muda melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pentingnya tata kelola keuangan kampus yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi kerentanan korupsi di lingkungan perguruan tinggi serta langkah-langkah pencegahannya.

"Saat ini sekitar 1.800 perguruan tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi, baik melalui mata kuliah wajib maupun model insersi," kata Ibnu.

Dalam aspek pembelajaran, potensi penyimpangan yang ditemukan antara lain praktik titip absen, dosen yang tidak menjalankan kewajiban mengajar secara optimal, hingga pertanggungjawaban anggaran penelitian yang belum sepenuhnya akuntabel.

Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan menyatakan, audiensi ini dilatarbelakangi masih adanya praktik pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang belum transparan.

KPK pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (R)

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa.

Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Percontohan Penguatan Kemitraan Program MBG

Menurut Sumarno, kondisi saat ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi dalam keluarga, di mana banyak anak lebih memilih mencurahkan masalahnya kepada teknologi seperti artificial intelligence (AI) dibandingkan orang tua.

Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan hubungan dalam keluarga dengan meluangkan waktu berkumpul dan berkomunikasi secara langsung.

Baca Juga: Kahiyang Ayu Dorong Daerah Perkuat Kerajinan Lokal dalam Pembukaan Rakorda Dekranasda se-Sumut

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Rusman Effendi, mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk mempercepat implementasi program-program tersebut di seluruh daerah. "Kelima program prioritas ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya optimal," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengembangkan inovasi seperti Serat Kartini (Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini) serta platform layanan keluarga berbasis digital melalui Super Apps.

Dilansir dari laman Kemhan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka hubungan yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan hubungan pertahanan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui penandatanganan Joint Statement.

Kerangka MDCP ini membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, meliputi modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi militer generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Selain itu, kedua pihak juga membahas perluasan program International Military Education and Training (IMET) yang difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk bagi satuan khusus.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme militer kedua negara dalam mendukung stabilitas kawasan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) Defense POW/MIA Accounting Agency dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kerja sama ini berfokus pada pencarian, pemulihan, dan repatriasi sisa-sisa jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia, dengan tetap berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama pertahanan akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Setiap langkah lanjutan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan peningkatan status kerja sama menjadi MDCP, hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dipandang memasuki fase baru yang lebih strategis dan komprehensif, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. (R)

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, saat membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa.

Menurut wali kota yang akrab disapa Aaf, peran kader PKK sangat strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama dalam upaya pemberdayaan keluarga.

Ia menegaskan, para kader PKK perlu memiliki pemahaman yang utuh terkait rokok ilegal sebelum menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Edukasi tersebut mencakup pengenalan ciri-ciri rokok ilegal, perbedaannya dengan rokok legal, hingga dampak kerugian negara yang ditimbulkan.

"Pemahaman ini penting agar ibu-ibu PKK dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.

Aaf berharap, kader PKK dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok ilegal, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Pekalongan juga berencana memperluas sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti RT dan RW, agar pemahaman terkait rokok ilegal semakin merata.

Dalam kesempatan tersebut, Aaf turut menyoroti masih tingginya pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. Berdasarkan data, pada 2025 nilai denda akibat pelanggaran rokok ilegal mencapai sekitar Rp124 juta.

Sementara hingga April 2026, jumlah denda telah mencapai Rp55 juta. "Hal ini menjadi evaluasi bersama agar masyarakat tidak lagi membeli maupun menjual rokok ilegal," tegasnya.

Selain berdampak pada kerugian negara dari sektor cukai, rokok ilegal juga dinilai berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji laboratorium sesuai standar serta tidak mencantumkan informasi kandungan secara jelas.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Trieska Herawan menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dimanfaatkan untuk berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menyebutkan, hampir 60 persen DBHCHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, termasuk pembayaran premi BPJS Kesehatan guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

"Program ini telah memberikan manfaat nyata, termasuk santunan bagi pekerja yang mengalami risiko kerja," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa peredaran rokok ilegal masih kerap ditemukan di lapangan, terutama di warung kelontong, baik tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, maupun tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan akan terus mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. (R)