Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang kesehatan, di antaranya penguatan layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu (AKI), percepatan penurunan stunting, pelayanan bagi tenaga kerja nonformal, serta kerja sama pelayanan dengan rumah sakit.

Asep Surya Atmaja menegaskan, kerja sama lintas wilayah menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala batas administrasi daerah.

Menurut Asep, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk memperkuat koordinasi antardaerah sehingga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tetap mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Arief Kurnia menyampaikan bahwa pembahasan tersebut juga menitikberatkan pada upaya menekan prevalensi stunting serta angka kematian ibu dan balita.

"Untuk stunting memang hasil kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Ada tim stunting di Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya," jelas Arief.

Arief menegaskan, Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat sekaligus memastikan pasien tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medisnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang tidak termasuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan melalui skema yang disiapkan pemerintah.

"BPJS memang tidak memberikan jaminan untuk beberapa kriteria, misalnya korban kekerasan atau dalam kondisi tertentu. Alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah provinsi sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, Polri terus melakukan pembenahan pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri disebut berada di angka 71 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 81 persen.

Menurutnya, peningkatan kepercayaan masyarakat harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penguatan pelayanan di tingkat kepolisian sektor (polsek), termasuk penambahan personel sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Di bidang penegakan hukum, Polri memprioritaskan pemberantasan premanisme, pungutan liar, dan pemerasan yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat maupun kegiatan usaha.

Sepanjang 2026, Polri mencatat penyelesaian 915 laporan polisi terkait gangguan di sektor usaha dari total 1.281 laporan. Capaian tersebut menghasilkan tingkat penyelesaian perkara atau Clearance Rate sebesar 71,43 persen.

Wahyu menjelaskan, gangguan keamanan dalam dunia usaha dapat terjadi sejak proses pembangunan. Karena itu, Polri melakukan pendekatan melalui pelayanan, mediasi, dan mitigasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi tindak pidana.

Dalam pemberantasan premanisme, Polri mencatat sebanyak 41.873 kasus telah ditangani. Dari jumlah tersebut, 29.197 perkara berhasil diselesaikan dengan 55.941 tersangka ditetapkan.

Kinerja penanganan perkara juga menunjukkan tren peningkatan. Tingkat Clearance Rate tercatat sebesar 68 persen pada 2024, meningkat menjadi 70 persen pada 2025, dan mencapai 71,47 persen pada 2026.

Melalui semangat "Polisi Bersama Masyarakat", Polri berharap dapat menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, memberikan perlindungan hukum yang kuat, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Tengah.

Akibatnya, sejumlah mahasiswa mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk membayar biaya indekos.

Ia menjelaskan, total bantuan sebesar Rp374.247.000 tersebut terdiri atas bantuan dari Bank Jateng sebesar Rp348.402.000 dan Baznas Jateng sebesar Rp25.845.000.

Menurut Imam, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mahasiswa asal NTT, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan melanjutkan pendidikan di Jawa Tengah.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat bantuan itu sebagai bagian dari perhatian, kepada sesama saudara dalam NKRI," pungkas Imam. (R)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, melalui kerja sama tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun berada di luar wilayah administrasi asalnya.

"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar Dedi Mulyadi saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan rumah sakit daerah, pemerintah pusat, dan swasta di Kantor Wali Kota Depok, pada 7 Oktober 2026.

Adapun rumah sakit pemerintah pusat yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo.

Sementara dari unsur rumah sakit swasta dan nonpemerintah, terdapat Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, serta RS Khusus Ginjal Ny RA Habibie.

Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan masyarakat sejak dini. Informasi dari warga dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.

Melalui kolaborasi lintas rumah sakit ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan tanpa terkendala persoalan administratif maupun kondisi ekonomi. (R)

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Raperda APBD Perubahan 2026 beserta lampirannya telah disampaikan kepada Kemendagri setelah mendapat pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

Untuk mengetahui perkembangan proses evaluasi, Pemprov Jabar telah menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan koordinasi dengan Kemendagri.

"Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya," ujarnya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan keputusan yang diambil tetap memperhatikan kondisi dan kesehatan fiskal daerah.

Herman menambahkan, pengelolaan APBD Jawa Barat akan tetap dilakukan secara terukur dan terkendali. Setiap kebijakan keuangan, termasuk rencana pinjaman daerah, harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal serta kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, keputusan final terkait rencana pinjaman Rp3,4 triliun kepada PT SMI masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri dan pembahasan lanjutan antara Pemprov Jabar dengan DPRD Jabar. (R)

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf SIK MH di Lapangan Apel Polda Lampung, pada 8 Oktober 2026.

Kapolda Lampung menegaskan, pengungkapan sejumlah perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan ekonomi, melindungi kepentingan negara, serta menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Sejumlah kasus tersebut berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, Polres Mesuji, Polres Lampung Selatan, dan Polres Tulang Bawang melalui penyelidikan serta penindakan di sejumlah wilayah.

Kasus tersebut terungkap pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan aktivitas penjualan, penimbunan, dan pengangkutan rokok ilegal yang dilakukan seorang warga berinisial T.

Rokok tersebut diduga diperoleh dari seseorang berinisial R yang berada di wilayah Tulang Bawang Barat. Polisi turut mengamankan sejumlah merek rokok ilegal, satu unit sepeda motor Honda Verza, dan dua unit telepon genggam.

Polda Lampung juga mengungkap dugaan pemasukan dan pengangkutan kacang tanah yang diduga berasal dari India tanpa dokumen perizinan yang sah.

Muatan sekitar 20 ton itu diduga masuk melalui pelabuhan tidak resmi di wilayah Dumai, Provinsi Riau. Berdasarkan pemeriksaan, produk tersebut tidak dilengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, termasuk sertifikat pelepasan karantina, label pangan, dan sertifikat pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Perkara tersebut ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah bus, petugas menemukan 61 botol yang diduga berisi air raksa atau merkuri dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram.

Selain 61 botol yang diduga berisi merkuri, polisi turut mengamankan 200 lembar label bertuliskan "Merkuri/HG Special for Gold", botol kosong, jeriken, dua unit telepon genggam, dan buku catatan operasional.

Pengungkapan dengan potensi kerugian negara terbesar dilakukan Polres Tulang Bawang terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Rest Area Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung KM 208, Kabupaten Tulang Bawang.

Potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp2.068.080.000. Terduga pelaku disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Menurut Helfi, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyitaan barang bukti, tetapi juga menelusuri asal-usul barang serta jaringan distribusi yang terlibat.

Polda Lampung juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perdagangan ilegal melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan resmi lainnya.

Si Geulis diharapkan mampu mengatasi persoalan data obat yang tersebar, proses rekapitulasi yang memakan waktu, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

"Si Geulis diharapkan tidak hanya mengubah pencatatan manual menjadi digital, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja. Dari data yang tersebar menjadi terintegrasi, dari reaktif menjadi preventif, dari asumsi menjadi berbasis data, dan dari bekerja secara parsial menjadi kolaboratif," ujar Detty.

Selain itu, tersedia dasbor yang memudahkan petugas dalam memantau kondisi persediaan obat, melakukan evaluasi, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang terintegrasi.

Dalam prosesnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung melibatkan berbagai pihak, seperti puskesmas, pengelola obat, tenaga teknologi informasi, apotek, pedagang besar farmasi (PBF), perguruan tinggi, dan organisasi profesi.

Menurut Ira, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah untuk mengatasi tantangan dalam perencanaan kebutuhan obat, pengelolaan stok, pelaporan, pengendalian obat kedaluwarsa, hingga pengawasan obat khusus.

Meski demikian, Ira menekankan bahwa keberhasilan penerapan Si Geulis tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, kepatuhan pengguna, komitmen pimpinan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penerapan Si Geulis, Dinas Kesehatan Kota Bandung berharap pengelolaan obat menjadi lebih efektif, terukur, dan berbasis data sehingga ketersediaan obat dapat terjaga dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat. (R)

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan total kegiatan tersebut terdiri atas 853 kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur.

"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik noninfrastruktur," ujar Faisal.

Selain kegiatan pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD), serta kegiatan yang berkaitan dengan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Sementara itu, Program Strategis Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar. Nilai kontraknya mencapai Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61% hingga triwulan III.

Untuk memperkuat pengawasan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memanfaatkan aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut. Melalui aplikasi tersebut, setiap OPD diwajibkan memperbarui data realisasi kegiatan secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

"Kami optimistis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," pungkasnya. (P3)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK mengungkapkan bahwa empat tersangka tersebut terdiri dari seorang nakhoda kapal dan tiga orang dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping.

Ia menjelaskan, tersangka pertama berinisial AY yang merupakan nakhoda KM Virgo Transport 8. AY telah ditahan sejak 25 September 2026.

Menurut Trunoyudo, penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang mengarah pada dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan kecelakaan kapal tersebut.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) KUHP.

Saat ini, keempat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Kalimantan Selatan.

Polri menegaskan, penyidikan masih berfokus pada pendalaman perkara dan peran masing-masing tersangka guna mengungkap dugaan tindak pidana dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 tersebut. (R)

Menurut Nawal, pembelajaran koding dan robotik tidak hanya mengenalkan teknologi kepada peserta didik, tetapi juga dapat mendukung perkembangan kecerdasan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, pembelajaran tersebut perlu diperluas dan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah.

Nawal mengungkapkan, Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Jawa Tengah bersama Rumah Edukasi telah memberikan pelatihan koding dan robotik berbasis STEAM kepada lebih dari 600 guru PAUD. Upaya ini menjadi langkah untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis teknologi sejak usia dini.

Nawal menilai, koding dan robotik dapat menjadi metode pembelajaran yang lebih menarik, khususnya dalam mengenalkan materi matematika dan sains. Melalui pendekatan belajar sambil bermain, anak-anak diharapkan lebih mudah memahami materi sekaligus mengembangkan kreativitasnya.

Ia menambahkan, sejumlah negara telah mengembangkan pembelajaran koding dan robotik dalam sistem pendidikan. Jepang, misalnya, mulai menerapkan koding pada 2020, sedangkan Singapura juga mengembangkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI bagi peserta didik.

"Kita bisa memakai banyak sekali media-media pembelajaran, selain daripada robot-robot yang mahal. Kita bisa pakai kertas, kardus dan sebagainya, untuk bisa menunjang adanya pembelajaran," ungkapnya.

Menurutnya, pembelajaran teknologi di tingkat SMP masih bersifat pravokasional sebagai pengenalan sebelum siswa mendalami keterampilan yang lebih spesifik di jenjang SMK.

Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri Semarang, Zaenal Abidin, menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi guru.

"Harapan kami, semakin terbuka kerja sama dengan tujuan sama yaitu untuk peningkatan kualitas guru di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya," pungkasnya. (R)

Dwi menegaskan, keberhasilan Posyandu membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga berbagai unsur yang terlibat dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Dwi, penguatan Posyandu harus dilakukan melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pemantauan serta evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada angka capaian maupun status aktif dan tidak aktif. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta dukungan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Dwi juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara Posyandu, Puskesmas, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengampu enam bidang SPM. Sinergi tersebut diperlukan agar data dan informasi dari lapangan dapat terhubung dengan program serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan secara berkelanjutan agar setiap Posyandu semakin tertib dalam pengelolaan, kuat dalam kelembagaan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Dwi mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Posyandu Kabupaten Pati yang aktif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan berkualitas secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (R)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah.

Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. "Sudah belum pintar, yang kedua dari keluarga yang masih belum beruntung. Inilah yang menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo," ujar Saifullah.

"Tadi benar, banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu, anaknya tukang becak, anaknya pemulung. Tapi karena dia pintar, dia datang beasiswa," katanya.

"Ada yang tentu dia belum pintar dan belum beruntung. Ini macam-macam," ujarnya.

Lebih dari 1.500 mahasiswa Universitas Pertahanan akan mendampingi siswa di 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia selama dua minggu.

"Orang-orang yang punya cita-cita, orang-orang yang punya mimpi, orang punya motivasi kuat, kepercayaan diri, dia tidak akan mengeluhkan keadaan tapi dia berusaha mengejar mimpi-mimpinya," tuturnya.

Salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas adalah penyediaan air bersih bagi Sekolah Rakyat yang masih mengalami keterbatasan pasokan, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi.

"Kami itu berada di bagian pemain belakang. Tugas pemain belakang apa? Memberikan umpan-umpan, memberikan hasil riset, memberikan hasil-hasil inovasi," ujarnya.

"Kalau manfaatnya nyata dan kemudian semua siswa itu mendapatkan edukasi yang tinggi, saya yakin ini adalah amal soleh kita semua," katanya.

Dalam pertemuan itu, Rico Waas memaparkan sejumlah potensi Kota Medan yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan Malaysia. Ia menyebutkan, Medan memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar di Sumatra dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa.

Dari sisi investasi, Rico mengungkapkan bahwa realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun, melampaui target sebesar Rp7 triliun.

Rico juga menjelaskan pengembangan transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT). Pemko Medan menargetkan penambahan koridor BRT dari lima menjadi 12 koridor pada 2027, yang akan menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Di bidang lingkungan, Pemko Medan turut mengembangkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan program pemerintah pusat.

Pemko Medan juga melakukan penataan lima kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan Kota Tua, guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya merasakan Medan ini satu bandar yang sangat welcoming kepada para pelawat yang datang ke sini," kata Dato' Muzafar.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi yang masih dapat dikembangkan melalui penguatan hubungan perdagangan dan investasi antara Malaysia dan Kota Medan.

"Medan adalah satu kota yang amat penting bagi Malaysia dari segi ekonomi dan juga perdagangan," tegasnya.

Penguatan hubungan kedua pihak diharapkan mampu mendorong masuknya investasi, memperluas perdagangan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kedua negara. (P3)

Pertandingan final tersebut disaksikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Keberhasilan Indonesia menjadi juara sekaligus menandai dimulainya era baru kompetisi sepak bola di kawasan Asia Tenggara.

Dilansir dari laman PSSI, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, menilai FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi langkah penting dalam pengembangan sepak bola regional. Turnamen ini juga menjadi wujud kerja sama antara FIFA dan ASEAN Football Federation (AFF) untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan.

FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen baru yang digagas setelah FIFA dan ASEAN memperbarui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober 2025.

Turnamen tersebut diselenggarakan bersamaan dengan FIFA ASEAN Challenge Cup di Hong Kong, China. Secara keseluruhan, kedua ajang ini melibatkan 14 negara, termasuk seluruh 11 negara anggota ASEAN.

Selain Indonesia dan Thailand, FIFA ASEAN Cup 2026 diikuti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, serta dua negara undangan dari South Asian Football Federation (SAFF), yakni Bangladesh dan Pakistan.

Erick mengatakan, turnamen ini memberikan kesempatan kepada tim nasional di Asia Tenggara untuk memperoleh pengalaman bertanding dalam kompetisi internasional yang terstruktur. Ajang tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan ant negara melalui sepak bola.

"FIFA ASEAN Cup menjadi istimewa karena membawa platform global FIFA langsung ke jantung sepak bola Asia Tenggara. Turnamen ini memiliki karakter berbeda, karena bertujuan menyatukan kawasan melalui sepak bola," ujar Erick.

Ia menambahkan, kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah tidak terlepas dari pengalaman menyelenggarakan sejumlah turnamen internasional, di antaranya FIFA U-17 World Cup 2023 dan FIFA Series 2026.

Menurut Erick, pengalaman menjadi tuan rumah kompetisi internasional memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas penyelenggaraan sekaligus memperluas pengalaman bertanding bagi tim nasional.

Indonesia, lanjutnya, tidak hanya ingin meningkatkan prestasi tim nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola di seluruh Asia Tenggara.

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan sepak bola ASEAN menunjukkan tren positif. Indonesia untuk pertama kalinya mencapai fase gugur Piala Asia AFC, sedangkan Vietnam tampil untuk pertama kalinya di putaran final kualifikasi Piala Dunia FIFA.

Filipina dan Singapura juga berhasil lolos ke Piala Asia AFC melalui jalur kualifikasi. Sementara itu, Thailand mengakhiri penantian 47 tahun untuk mencapai fase gugur Piala Asia AFC, dan Malaysia kembali lolos ke turnamen tersebut melalui jalur kualifikasi setelah penantian 43 tahun.

Erick menilai, perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing di level internasional.

Ia berharap FIFA ASEAN Cup dapat membuka lebih banyak peluang pertandingan internasional, mendorong investasi dalam pembinaan pemain, serta memperkuat ekosistem sepak bola di kawasan.

"Tujuan kami bukan hanya mengembangkan tim nasional kami sendiri. Kami juga ingin melihat standar sepak bola di Asia Tenggara terus meningkat. Ketika tim-tim di kawasan kami menjadi lebih kuat, kompetisinya menjadi lebih kuat, dan itu memberikan manfaat bagi semua pihak," pungkas Erick.

Keberhasilan Indonesia meraih gelar juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026 diharapkan menjadi momentum untuk melanjutkan perkembangan sepak bola nasional sekaligus mendorong kemajuan sepak bola di seluruh Asia Tenggara. (R)

Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Kota Andy Syahputra, Rico melihat langsung kondisi sejumlah bagian stadion.

"Stadion ini adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Karena itu, keamanan dan kenyamanannya harus menjadi prioritas," ujar Rico.

Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pembangunan fasad stadion, ditargetkan rampung sesuai kontrak pada 12 November 2026.

Rico menegaskan, pencapaian target waktu tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan. Menurutnya, stadion harus benar-benar aman dan layak digunakan saat diserahkan kepada Pemko Medan.

Selain pembangunan fisik, perhatian turut diarahkan pada penataan kawasan sekitar stadion. Rico menginstruksikan dinas terkait bersama jajaran kewilayahan untuk menertibkan parkir liar serta menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.

Pemerintah Kota Medan berharap penyelesaian Stadion Teladan dapat berjalan sesuai target dengan tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan kualitas pembangunan sehingga fasilitas olahraga tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. (P3)

Dalam arahannya, Deni menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap pejabat harus menjunjung tinggi integritas, bekerja secara profesional, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas," tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera mempercepat akselerasi kinerja dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Deni juga menekankan penerapan tiga prinsip utama dalam menjalankan tugas pemerintahan, yakni available, reliable, dan sustainable.

"Artinya, kita harus selalu hadir dalam pelayanan kepada masyarakat, bekerja secara profesional dan dapat diandalkan, serta memastikan program dan pelayanan pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut, Romusa Simanungkalit ST MM, dipercaya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Ia diharapkan mampu mendorong percepatan digitalisasi dan menghadirkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang ramah serta humanis.

Selain itu, empat pejabat administrator turut dilantik, yakni drg Bunga Uhur, MM, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Nopita Simanjuntak SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Donald Hutagaol SKM, sebagai Sekretaris Camat Pangaribuan; serta Henky Ricard Sibarani SPd, sebagai Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP.

Keempat pejabat tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak kebijakan pimpinan yang proaktif, responsif, dan akuntabel.

Sementara itu, tujuh tenaga kesehatan mendapat tugas tambahan sebagai kepala maupun pelaksana tugas kepala UPTD Puskesmas di wilayah Siborong-borong, Paniaran, Silangit, Butar, dan Sipultak. Penugasan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Di antara rotasi pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Tapanuli Utara, penugasan dr Tiurma Sinaga turut menjadi perhatian. Dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut kembali dipercaya bertugas sebagai Kepala Puskesmas Siborong-borong setelah sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas Paniaran.

Sejumlah kalangan menilai dr Tiurma Sinaga memiliki kinerja yang baik di antara kepala puskesmas di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kembalinya dr Tiurma Sinaga diharapkan dapat memperkuat manajemen pelayanan kesehatan serta mendorong peningkatan mutu layanan bagi masyarakat di wilayah Siborong-borong dan sekitarnya.

Melalui pelantikan dan rotasi jabatan ini, Pemkab Tapanuli Utara diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. (Galung)

Eikhel merupakan putra sulung dari tiga bersaudara, anak pasangan Samion Ginting dan Ana Rosmeri br Tarigan. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dengan kedua orang tua yang bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam.

Tiga kali kegagalan itu menjadi ujian berat, tetapi tidak cukup kuat untuk memadamkan semangatnya. Eikhel kembali mencoba untuk keempat kalinya. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Ia dinyatakan lulus dan resmi menjadi Taruna AAL.

Ada satu momen yang hingga kini masih membekas di hati Ana, yakni ketika Eikhel mengabarkan kelulusannya melalui panggilan video kepada kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar dan air mata haru, Eikhel menyampaikan kabar yang telah lama dinantikan keluarganya. "Mak, Pak, aku lulus jadi Taruna AAL. Aku lulus," ujar Eikhel sambil menangis.

Bagi keluarga Samion Ginting dan Ana Rosmeri br Tarigan, keberhasilan Eikhel bukan sekadar pencapaian pribadi. Momen tersebut menjadi buah dari ketekunan, doa, serta dukungan keluarga yang terus menguatkannya di tengah berbagai kegagalan.

Menurutnya, keterbatasan ekonomi maupun kegagalan berkali-kali bukan alasan untuk berhenti berjuang selama masih ada kemauan dan kesempatan untuk mencoba kembali.

Upacara tersebut dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rudi Darmoko. Sejumlah pejabat TNI dan Polri turut hadir, termasuk Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar SE MM beserta Ibu Tanya Tilaar.

Prosesi wisuda diawali dengan penyambutan dan pemeriksaan pasukan, dilanjutkan pengukuhan status dari Calon Prajurit Taruna menjadi Prajurit Taruna TNI dan Bhayangkara Taruna Akpol. Suasana khidmat semakin terasa saat dilakukan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan Taruna terbaik dari masing-masing matra dan Akpol, serta pengambilan sumpah sebagai bentuk komitmen pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Eikhel Mahardika Ginting, wisuda ini bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita sebagai perwira TNI Angkatan Laut.

Karena itu, pemeriksaan DNA menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk memastikan identitas korban. Pemeriksaan tersebut membutuhkan data pembanding berupa sampel DNA dari keluarga korban.

Selain DNA, Tim DVI juga melakukan identifikasi melalui sejumlah metode lain, di antaranya sidik jari, rekam gigi, ciri medis, serta properti pribadi yang ditemukan bersama jenazah.

Sementara itu, metode sekunder mencakup ciri medis dan properti pribadi. Metode ini dapat digunakan apabila terdapat kecocokan sedikitnya dua data pembanding.

Hingga Senin (5/10/2026), masih terdapat 17 jenazah yang belum teridentifikasi. Sebagian jenazah tersebut masih menjalani tahapan pemeriksaan, termasuk pengambilan dan pengiriman sampel DNA ke Jakarta.

Ia memastikan seluruh personel DVI yang bertugas terus bekerja untuk mempercepat proses identifikasi setiap jenazah korban KM Virgo Transport 8. (R)

Dalam kegiatan itu, para siswa diperkenalkan dengan sistem kerja NTMC, pemantauan CCTV, berbagai aplikasi, serta layanan call center yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan penyampaian informasi lalu lintas kepada masyarakat.

Guru Pendamping SMK Muhammadiyah Sumpiuh, Khusnul Khotimah, mengapresiasi Korlantas Polri yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di lingkungan NTMC.

Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan wawasan baru kepada siswa mengenai penerapan teknologi dalam mendukung pelayanan kepolisian. Salah satunya adalah sistem pengelolaan informasi yang terpusat sehingga informasi dari berbagai daerah dapat diteruskan dengan cepat.

Khusnul berharap pengalaman yang diperoleh para siswa selama berkunjung ke NTMC dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan pengembangan bawang putih tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas tanam dan produksi, tetapi juga penguatan kapasitas petani serta kepastian pasar bagi hasil produksi.

Surya menjelaskan, Sumut memiliki kondisi agroklimat yang sangat mendukung pengembangan bawang putih. Potensi pengembangan seluas 9.624 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Samosir 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, Humbanghasundutan 411 hektare, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deliserdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare.

Ia menegaskan, Pemprov Sumut akan terus mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan. Peningkatan produksi diharapkan berjalan beriringan dengan kepastian pasar sehingga petani memperoleh kepastian usaha dan harga yang menguntungkan.

Ia menilai Sumut memiliki agroklimat dan potensi lahan yang sangat baik untuk pengembangan komoditas tersebut. "Pengembangan bawang putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," pungkasnya. (P3)