Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat menyampaikan kuliah umum bertajuk Hukum Internasional dan Tantangannya pada Era Digital di Batam, Kepulauan Riau, pada 28 Juni 2026.

Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru, seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial yang membutuhkan pemahaman hukum, etika, dan kerja sama internasional.

Ia menegaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreativitas, kemampuan bernalar kritis, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi Pembelajaran Mendalam.

"Saya ingin menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh menjadi artefak masa lalu, tetapi harus terus berkembang dan mampu merespons tantangan global yang dihadapi masyarakat saat ini maupun di masa depan," tegasnya.

Kemenkes menilai putusan MK menegaskan bahwa pengaturan dalam UU Kesehatan telah sesuai dengan koridor konstitusi. Regulasi tersebut dinilai tetap mengedepankan perlindungan kesehatan masyarakat, kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dalam menghadapi ancaman kesehatan yang berdampak luas.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan putusan MK menjadi penguatan bagi pemerintah dalam menjalankan upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara terukur dan sesuai ketentuan hukum.

Ia menambahkan, Kemenkes akan terus memastikan seluruh kebijakan penanggulangan KLB dan wabah dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan para ahli, tenaga medis, akademisi, serta para pemangku kepentingan.

Kemenkes turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui pelaporan kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung deteksi cepat dan respons dini terhadap potensi KLB maupun wabah.

"Pada awalnya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) menggunakan mekanisme pembayaran melalui Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Namun, meskipun PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan tunggakan pembayaran, penjualan tetap dilanjutkan tanpa dilakukan mitigasi risiko sebagaimana mestinya," ujar Ahmad Yusuf.

Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga tidak dijalankan secara optimal sehingga kewajiban pembayaran dari pihak pembeli tidak dapat dipenuhi.

Selama proses penyidikan, Kortastipidkor Polri telah memeriksa 88 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menggeledah lima lokasi serta menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai Rp2,36 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset.

Ahmad Yusuf menegaskan penyidikan perkara tersebut masih terus berlanjut. Penyidik saat ini melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan para tersangka, menelusuri aset, melengkapi berkas perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Guru Kelas Hambatan Penglihatan SLB YPPC Banda Aceh, Novi Widiastuti mengatakan kehadiran IFP memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi kepada murid tunanetra maupun low vision.

Sebelum menggunakan IFP, proses belajar mengajar lebih banyak mengandalkan buku Braille, speaker, dan laptop. Kini, guru dapat memperbesar huruf dan gambar untuk murid low vision, sementara murid tunanetra memperoleh materi melalui narasi, audio, video, serta bahan ajar yang dipadukan dengan huruf Braille.

Hal serupa disampaikan Guru Kelas IIIQ, Anggawinata. Menurutnya, kombinasi gambar, video, suara, dan animasi pada IFP membuat murid lebih mudah memahami materi dibandingkan pembelajaran konvensional.

Ia menjelaskan, fleksibilitas IFP memungkinkan guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter dan kebutuhan masing-masing murid.

Meski demikian, Anggawinata mengingatkan bahwa penggunaan teknologi di kelas tetap memerlukan pendampingan guru, terutama saat mendampingi murid autisme.

Novi dan Anggawinata berharap penambahan unit IFP dapat dilakukan di setiap kelas agar semakin banyak murid berkebutuhan khusus yang memperoleh akses terhadap pembelajaran yang inklusif, menarik, dan sesuai dengan karakter belajar mereka.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi kepada sekolah penerima bantuan tersebut sekaligus menjelaskan arah kebijakan digitalisasi pendidikan pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Business Dinner bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan perekonomian se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Selasa malam.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah bahkan mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat infrastruktur logistik melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan pembangunan dry port di kawasan industri Batang dan Kendal guna meningkatkan kelancaran distribusi barang.

Menurutnya, penggunaan bank milik daerah akan memperkuat perputaran ekonomi karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis bagi investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga berbagai layanan transaksi perbankan.

Sejak awal pertandingan, Prancis tampil dominan dan terus menekan pertahanan Swedia. Mbappe sempat mencetak gol pada menit ke-20, namun dianulir wasit karena offside.

Gol pembuka akhirnya tercipta tepat sebelum turun minum. Berawal dari skema sepak pojok pendek, kerja sama Olise dan Ousmane Dembele diselesaikan Mbappe dengan sepakan akurat yang membawa Prancis unggul 1-0 hingga jeda.

Mbappe kemudian memastikan kemenangan Les Bleus pada menit ke-74. Menerima umpan terobosan Olise, sang kapten berlari lepas dari kawalan bek Swedia sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Paraguay yang sebelumnya secara mengejutkan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti.

Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau 95,87 persen dari target sebesar Rp12,546 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," kata Bobby.

Bobby mengatakan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumut dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta mendukung terwujudnya Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Raul Jimenez dan Gilberto Mora sempat memperoleh peluang emas, namun belum mampu mengubah kedudukan. Di sisi lain, Ekuador hampir unggul lebih dulu lewat John Yeboah, tetapi sepakannya hanya membentur tiang gawang.

Sembilan menit kemudian, Meksiko menggandakan keunggulan. Raul Jimenez menyelesaikan kerja sama apik bersama Quinones untuk membawa El Tri unggul 2-0 hingga turun minum.

Meksiko juga beberapa kali menciptakan peluang untuk menambah keunggulan. Sundulan Cesar Montes berhasil digagalkan Galindez, sementara tembakan Orbelin Pineda pada masa injury time masih melebar.

Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut mengantarkan Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra RD Kongo. (R)

Pantai Gading tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim berjuluk Para Gajah itu mendominasi permainan selama 30 menit pertama dan beberapa kali mengancam pertahanan Norwegia.

Di tengah tekanan lawan, Norwegia justru mampu mencuri keunggulan. Antonio Nusa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung ke sudut kanan atas gawang yang tak mampu dijangkau Yahia Fofana.

Memasuki babak kedua, Pantai Gading meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Emerse Fae melakukan pergantian pemain pada menit ke-60 dengan memasukkan Elye Wahi dan Amad Diallo menggantikan Ange-Yoan Bonny serta Christ Inao Oulai.

Skor imbang membuat pertandingan berlangsung semakin terbuka. Norwegia kembali menekan dan akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-86. Patrick Berg mengirim umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Erling Haaland untuk membawa timnya unggul 2-1.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, serta jajaran Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Menurut Bupati, sinergi Polri bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan telah terbukti saat menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara pada 25 November 2025.

Ia menambahkan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong masuknya investasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Tapanuli Utara, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kepemimpinan kedua perwira tersebut selama bertugas di Tapanuli Utara.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, para purnawirawan Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat yang hadir. (Galung)

Dilansir dari laman Humas Polri, sebanyak 41.578 personel Polri menerima kenaikan pangkat pada periode 30 Juni 2026 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 Perwira Tinggi (Pati) Polri memperoleh kenaikan pangkat, terdiri atas empat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, 29 Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, dan 54 Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.

Empat perwira tinggi yang resmi menyandang pangkat Komjen Pol adalah Mulia Hasudungan Ritonga, Gatot Tri Suryanta, Helmy Santika, dan Rudi Setiawan. Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas kepolisian.

Sementara itu, kenaikan pangkat menjadi Irjen Pol diberikan kepada 29 perwira tinggi, di antaranya Agus Wijayanto dan Himawan Bayu Aji, bersama 27 perwira tinggi lainnya. Sebanyak 54 perwira menengah juga resmi menyandang pangkat Brigjen Pol.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah dari institusi yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab lebih besar. Kami berharap seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Johnny.

"Kepercayaan yang diberikan negara dan institusi harus dijawab dengan kinerja yang semakin optimal. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang responsif, humanis, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat," katanya.

Selain 87 perwira tinggi, kenaikan pangkat juga diberikan kepada 878 Perwira Menengah (Pamen), 1.289 Perwira Pertama (Pama), 37.930 personel Bintara, dan 1.394 personel Tamtama.

Melalui kenaikan pangkat ini, Polri berharap profesionalisme, soliditas organisasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal. (R)

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara Laila Witiarso Utomo mengatakan program kurasi merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurut Laila, proses kurasi dilakukan dengan menilai berbagai aspek penting, mulai dari kualitas dan cita rasa produk, keamanan pangan, desain kemasan, legalitas usaha, hingga kesiapan produksi secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai pembangunan citra produk, strategi pemasaran, serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar produk dapat diterima oleh toko modern.

"Kita ingin semakin banyak produk makanan khas Jepara yang tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga mampu mengisi rak-rak toko modern, menjadi pilihan masyarakat, bahkan menembus pasar yang lebih luas," pungkasnya. (R)

Dilansir dari laman KPK, kerja sama tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Danantara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya.

Komitmen itu dibahas dalam audiensi antara Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dengan jajaran Danantara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menawarkan tiga pilar strategis sebagai fondasi penguatan tata kelola investasi negara, yakni corruption prevention system, whistleblowing and investigative collaboration, serta integrity and anticorruption culture.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan pola korupsi saat ini telah berkembang menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.

"Sebab, model korupsi saat ini telah bergeser dari korupsi skala kecil (petty corruption) dan korupsi skala besar (grand corruption), menjadi korupsi sistemik (state corruption)," ujar Aminudin.

Ia menjelaskan, pada pilar pertama KPK akan mendampingi penguatan tata kelola melalui penerapan Corruption Risk Assessment (CRA), Survei Penilaian Integritas (SPI), serta pengembangan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) pada sektor-sektor strategis, termasuk pengadaan dan investasi.

Pilar kedua difokuskan pada penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran melalui integrasi dengan Whistleblowing System (WBS) KPK, disertai pendampingan investigasi dan dukungan pelacakan serta pemulihan aset negara.

Sementara itu, pilar ketiga diarahkan untuk membangun budaya integritas melalui penyusunan modul benturan kepentingan, pendidikan antikorupsi, hingga pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Antikorupsi BUMN yang akan mencetak Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

Menurut Aminudin, setiap entitas bisnis BUMN diharapkan memiliki sedikitnya satu personel yang tersertifikasi API atau PAKSI sebagai penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

CEO Danantara Asset Management, Dony Oskaria, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penguatan pencegahan korupsi menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola BUMN agar kesalahan pengelolaan investasi di masa lalu tidak kembali terulang.

"Komitmen kami sejak awal adalah tidak mengulangi kesalahan tata kelola yang sama. Melalui tiga pilar strategis ini, kami akan mengambil langkah konkret mulai dari pencegahan," kata Dony.

Ia menambahkan, pendampingan KPK diperlukan sejak tahap awal setiap proyek agar seluruh tim memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip antikorupsi. (R)

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan belanja hibah merupakan instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik.

"KPK masih menemukan belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai indikator kemampuan keuangan daerah sebagai dasar pemberian hibah. Kondisi ini berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal secara memadai," ujar Ely.

Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III.2 KPK Azril Zah menambahkan pengelolaan belanja hibah masih menjadi salah satu sektor yang rawan dipengaruhi kepentingan birokrasi maupun politik.

"Masyarakat berhak mengetahui siapa pengusul program, pelaksana kegiatan, besaran anggaran hingga realisasi penggunaannya. Transparansi menjadi instrumen efektif untuk mempersempit ruang penyimpangan," katanya.

Selain belum adanya parameter yang jelas terkait kemampuan fiskal daerah, penilaian terhadap calon penerima hibah juga dinilai masih berfokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak organisasi.

Hasil kajian juga menunjukkan sebanyak 321 pemerintah daerah atau 59,23 persen mengalokasikan belanja hibah melebihi nilai defisit anggaran pada 2024. Pada 2025, kondisi serupa masih ditemukan di 233 pemerintah daerah atau 42,99 persen.

Menurutnya, hibah hanya dapat dialokasikan setelah pemerintah daerah memenuhi belanja prioritas, termasuk mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Melalui penguatan fungsi APIP, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi pengawasan berbasis risiko, KPK berharap pengelolaan belanja hibah di pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. (R)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam mengatakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung tersebut menjalankan pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Seluruh jajaran rumah sakit harus bekerja sesuai standar pelayanan yang berlaku. Standar ini dibuat untuk melindungi masyarakat, melindungi petugas kesehatan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Sony.

Ia mengakui masih terdapat perbedaan antara harapan masyarakat dengan standar pelayanan yang harus diterapkan rumah sakit. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap memunculkan keluhan hingga menjadi perbincangan di media sosial.

"BPJS tidak ribet, tetapi memang harus sesuai aturan. Jika prosedurnya tidak diikuti, maka akan menimbulkan persoalan dalam proses klaim dan pelayanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Bandung Kiwari, Arief Budiman, mengatakan penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus menjalankan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Selain menjadi wadah dialog, forum juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit.

Selain Annisa, Bupati Sigit juga mengunjungi kediaman Lindu Aji Pangestu di Sumengko, Sragen Tengah. Lindu merupakan calon mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta yang juga masuk dalam proses verifikasi calon penerima beasiswa.

"Saya sangat bersyukur karena beasiswa ini benar-benar membantu keluarga kami. Saya ingin menyelesaikan kuliah ini bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk mewujudkan impian almarhum kakak saya yang sangat ingin melihat saya bisa kuliah," ujarnya.

"Semoga program beasiswa ini terus berjalan dan semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa merasakan manfaatnya. Semoga menjadi program yang berkah, amanah, dan membawa manfaat bagi masyarakat," katanya.

"Saya berharap bisa menjadi penerima Beasiswa Sintawati. Bantuan ini akan sangat meringankan biaya kuliah dan kebutuhan hidup selama belajar. Semoga semakin banyak anak-anak Sragen yang terbantu meraih cita-cita melalui pendidikan," ungkapnya.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

"Kami ingin anak-anak Sragen berani bermimpi setinggi mungkin. Jangan sampai ada yang mengurungkan niat kuliah hanya karena persoalan biaya. Selama mereka memiliki kemauan dan semangat belajar, pemerintah akan berusaha hadir memberikan dukungan," tegasnya. (R)

Dilansir dari laman Jabarprov, sekolah yang berada di Jalan Merdeka itu tercatat sebagai sekolah dasar tertua di Kota Bandung dengan bangunan yang telah berusia lebih dari 140 tahun. Bangunan yang didirikan pada 1884 tersebut hingga kini masih mempertahankan arsitektur aslinya.

Struktur utama, pintu, jendela, hingga material kayu jati tetap dipertahankan, sementara perbaikan hanya dilakukan pada bagian tertentu seperti genting, plafon, dan pengecatan sebagai bagian dari pemeliharaan rutin.

Humas SDN 001 Merdeka, Firman Mauluddin mengatakan berdasarkan literatur sejarah yang dimiliki sekolah, gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Saat itu bangunan digunakan sebagai tempat belajar anak-anak Belanda pada pagi hari, sedangkan sore harinya dimanfaatkan oleh anak-anak pribumi dari kalangan priyayi.

"Bangunan atau gedung yang sekarang menjadi SD Negeri 001 Merdeka ini menurut sejarah yang tertulis dibangun tahun 1884. Konon digunakan sebagai tempat bersekolah anak-anak Belanda, sedangkan sore harinya digunakan anak-anak pribumi dari kaum priyayi," ujar Firman saat ditemui di SDN 001 Merdeka, Selasa.

Menurut Firman, bangunan utama yang kini berstatus cagar budaya memiliki lima ruang kelas dengan langit-langit setinggi sekitar empat hingga lima meter. Desain tersebut membuat sirkulasi udara tetap baik sehingga ruangan terasa sejuk tanpa pendingin udara modern.

Ia menambahkan, hampir seluruh kusen, pintu, dan rangka bangunan masih menggunakan kayu jati asli yang tetap kokoh dan tidak mengalami kerusakan akibat rayap.

Seiring perkembangan kebutuhan pendidikan, sebagian ruang di bangunan lama kini dialihfungsikan menjadi ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang guru. Hanya satu ruang yang masih digunakan sebagai ruang kelas di bangunan bersejarah tersebut.

Firman menjelaskan, sebelum penggabungan sekolah pada 2017, kompleks tersebut dihuni enam sekolah dasar. Setelah kebijakan penggabungan diberlakukan, seluruhnya menjadi SD Negeri 001 Merdeka.

Saat ini sekolah berdiri di atas lahan sekitar 3.500 meter persegi dengan 36 ruang kelas yang sebagian besar merupakan bangunan baru. Meski demikian, gedung utama peninggalan tahun 1884 tetap dipertahankan sebagai identitas sekaligus warisan sejarah pendidikan di Kota Bandung.

Sekolah juga masih menyimpan sejumlah benda bersejarah, seperti papan tulis lipat yang dahulu digunakan untuk menulis dengan kapur serta lonceng sekolah tua yang masih digunakan pada momen tertentu.

Hingga kini bangunan tersebut belum pernah mengalami renovasi besar. Perbaikan hanya dilakukan berupa penggantian genting yang lapuk, pengecatan, dan pemeliharaan ringan karena statusnya sebagai bangunan cagar budaya tidak memperbolehkan perubahan pada struktur aslinya.

Firman berharap pemerintah dapat menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaan gedung bersejarah tersebut agar kelestariannya tetap terjaga. Selain itu, ia juga berharap adanya kebijakan yang memberi fleksibilitas dalam penerimaan murid baru mengingat lokasi sekolah berada di kawasan pusat kota yang jumlah penduduknya relatif sedikit.

"Kami berharap ada kebijakan khusus agar jangkauan penerimaan murid bisa diperluas. Dengan begitu eksistensi SD Negeri 001 Merdeka sebagai sekolah dasar tertua di Kota Bandung tetap terjaga dan terus menjadi bagian penting dari sejarah sekaligus masa depan pendidikan di Kota Bandung," tutup Firman. (R)

Atraksi ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pejabat negara, pimpinan TNI-Polri, serta ribuan masyarakat yang hadir dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat."

"Kolone Senjata menuntut kekompakan, konsentrasi, disiplin, dan ketepatan gerakan. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan karakter yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Selain atraksi Kolone Senjata, Upacara Hari Bhayangkara ke-80 juga dimeriahkan dengan demonstrasi kemampuan personel Korps Brimob, simulasi pembebasan sandera, penerjunan personel, parade kendaraan operasional, hingga defile yang melibatkan puluhan elemen masyarakat sebagai wujud sinergi Polri dengan seluruh komponen bangsa.

Bobby mengatakan, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Sumut ditargetkan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 6,7 hingga 7,1 persen.

"Kami terus mengevaluasi BUMD kami agar bisa memaksimalkan sumber daya yang kami miliki, memaksimalkan aset, dan terus meningkatkan profesionalisme. Kami akan semakin kuat saat berkolaborasi dengan BUMN dan pemerintah pusat," ujar Bobby.

"Kami sangat berharap kerja sama dan pengembangan tersebut dapat direalisasikan secepatnya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

"Kami siap bekerja sama dan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti tawaran Pemprov Sumut, seperti pengembangan industri secara vertikal di kawasan perkotaan dan horizontal di wilayah yang masih memiliki lahan," ujar Ngurah.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya, saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa.

Surya mengatakan, penanganan radikalisme di Sumatera Utara harus mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sengketa lahan menjadi salah satu persoalan yang kerap memicu konflik dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial apabila tidak ditangani dengan baik.

"Semoga dengan pertemuan ini, langkah pencegahan kita semakin solid, sehingga berdampak nyata bagi kebaikan Sumut serta kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut Elvan, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, serta menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala.

BNPT juga berharap dukungan Pemprov Sumut dalam penyediaan anggaran daerah guna memperkuat pelaksanaan program pencegahan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat indikasi sebagian kelompok masyarakat mulai terpapar paham ekstremisme.