Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda P Setiawan mengatakan kendaraan angkutan dengan tonase di atas 10 ton akan dialihkan ke jalur lain sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Dalam razia gabungan yang dilakukan, tim memeriksa 10 kendaraan angkutan berat. Hasilnya, hanya satu kendaraan yang kedapatan melebihi batas tonase, namun kendaraan tersebut dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang signifikan.

Yuda menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan selama proses peningkatan jalan berlangsung. Selain itu, petugas gabungan juga memberikan edukasi kepada para pengemudi truk mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

"Kita terus mengedukasi sopir-sopir truk terkait keselamatan dan razia ini juga bersifat imbauan, bukan penindakan," pungkas Yuda. (P3)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengaktifan kembali siskamling dilakukan menyusul meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa liburan.

"Kalau terkait keamanan, saat ini tingkat kekerasan di kalangan pelajar sedang meningkat karena masa libur sekolah. Karena itu, kami akan melakukan tindakan tegas yang disertai pembinaan," ujar Farhan di Balai Kota Bandung.

Selain itu, Farhan meminta seluruh kelurahan dan kecamatan kembali menghidupkan ronda malam secara konsisten. Menurutnya, penguatan siskamling dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan meningkatkan kewaspadaan warga.

Tak hanya memperkuat keamanan lingkungan, Pemko Bandung juga akan menertibkan sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama kawasan yang memiliki nilai religius dan perlu dijaga ketertibannya.

Oleh karena itu, setiap temuan yang muncul selama pelaksanaan penerimaan murid baru akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Tatang, mekanisme pengawasan dan verifikasi yang dijalankan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hak seluruh calon peserta didik.

Verifikasi tersebut dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, serta perangkat daerah terkait untuk memastikan seluruh data yang digunakan dalam proses SPMB benar dan sah.

Selain itu, pemeriksaan faktual terkait fungsi bangunan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing instansi. Jika hasil verifikasi menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

"Yang ingin kami pastikan, data yang digunakan dalam SPMB harus benar sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang adil sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai dilakukan," tutup Tatang. (R)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Kota Bandung yang dihuni sekitar 2,6 juta penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor mencapai 2,3 juta unit membutuhkan sistem pengelolaan transportasi yang lebih modern. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7 juta merupakan sepeda motor sehingga kebutuhan ruang parkir terus meningkat setiap tahun.

Menurut Farhan, Pemerintah Kota Bandung terus menata sistem perparkiran melalui digitalisasi guna menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di berbagai kawasan.

Selain itu, Pemko Bandung juga mendorong pembangunan gedung parkir melalui investasi swasta sebagai solusi untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan.

"Kami sedang mencari investor untuk pembangunan gedung parkir. Harapannya, pengembangan pusat perbelanjaan maupun hotel juga diikuti dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai sehingga mampu mengurangi parkir di badan jalan," ujar Farhan dilansir dari laman Jabarprov.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh, rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastranegara, serta semakin baiknya konektivitas jalan tol akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut dinilai memperkuat kebutuhan akan sistem transportasi dan perparkiran yang lebih efisien.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai berhasil mengembangkan digitalisasi parkir dan sistem transportasi.

Menurut Maigus, Kota Padang juga menghadapi tantangan serupa seiring pembangunan flyover, jalan tol menuju Bukittinggi, serta berkembangnya kawasan wisata. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari inovasi yang telah diterapkan di Kota Bandung.

"Kami melihat Bandung sudah lebih maju dalam digitalisasi parkir maupun sistem transportasi. Karena itu kami datang untuk belajar dan berbagi pengalaman agar dapat diterapkan di Kota Padang," kata Maigus.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang juga memperkenalkan aplikasi Padang Mobile yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, transportasi umum, serta pembinaan karakter digital bagi masyarakat. (R)

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, bersama Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara (BMN) KPU, Nur Wakit Aliyusron, serta Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Slog Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro.

"Melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan, aset rampasan dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah sebagai alternatif selain dilelang," kata Mungki.

KPK juga akan melakukan pemantauan selama enam bulan hingga satu tahun guna memastikan aset telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Sementara Polri menerima sebidang tanah di Kota Probolinggo, Jawa Timur, senilai Rp1,05 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/MK/WKN.07/2026. Aset yang diserahkan kepada Polri berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Menurutnya, museum tersebut akan menampilkan perjalanan sejarah pemilu di Indonesia sejak penyelenggaraan pemilu pertama pada 1955 hingga pelaksanaan pemilu saat ini.

KPK berharap sinergi pemanfaatan aset rampasan antara lembaga negara dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (R)

"Ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan NTP, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten," ujar Ali Said dalam rilis Indikator Strategis Jawa Tengah yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi BPS Jateng, Rabu.

Indeks harga yang diterima petani naik 1,25 persen menjadi 154,76, sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,49 persen menjadi 130,85.

Sementara itu, kenaikan indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi oleh naiknya harga bawang merah, bensin, bakalan sapi, dan bawang putih. Ia menjelaskan, NTP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan daya beli petani.

Selain mencatat peningkatan NTP, BPS Jawa Tengah juga melaporkan nilai ekspor Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 1,298 miliar dolar AS atau meningkat 33,67 persen dibandingkan Mei 2025.

Di sisi lain, inflasi tahunan (year-on-year) Jawa Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,64. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 3,13 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Wonosobo sebesar 2,76 persen.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat menyampaikan kuliah umum bertajuk Hukum Internasional dan Tantangannya pada Era Digital di Batam, Kepulauan Riau, pada 28 Juni 2026.

Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan baru, seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial yang membutuhkan pemahaman hukum, etika, dan kerja sama internasional.

Ia menegaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreativitas, kemampuan bernalar kritis, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi Pembelajaran Mendalam.

"Saya ingin menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh menjadi artefak masa lalu, tetapi harus terus berkembang dan mampu merespons tantangan global yang dihadapi masyarakat saat ini maupun di masa depan," tegasnya.

Kemenkes menilai putusan MK menegaskan bahwa pengaturan dalam UU Kesehatan telah sesuai dengan koridor konstitusi. Regulasi tersebut dinilai tetap mengedepankan perlindungan kesehatan masyarakat, kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dalam menghadapi ancaman kesehatan yang berdampak luas.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan putusan MK menjadi penguatan bagi pemerintah dalam menjalankan upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara terukur dan sesuai ketentuan hukum.

Ia menambahkan, Kemenkes akan terus memastikan seluruh kebijakan penanggulangan KLB dan wabah dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan para ahli, tenaga medis, akademisi, serta para pemangku kepentingan.

Kemenkes turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui pelaporan kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung deteksi cepat dan respons dini terhadap potensi KLB maupun wabah.

"Pada awalnya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) menggunakan mekanisme pembayaran melalui Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Namun, meskipun PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan tunggakan pembayaran, penjualan tetap dilanjutkan tanpa dilakukan mitigasi risiko sebagaimana mestinya," ujar Ahmad Yusuf.

Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga tidak dijalankan secara optimal sehingga kewajiban pembayaran dari pihak pembeli tidak dapat dipenuhi.

Selama proses penyidikan, Kortastipidkor Polri telah memeriksa 88 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menggeledah lima lokasi serta menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai Rp2,36 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset.

Ahmad Yusuf menegaskan penyidikan perkara tersebut masih terus berlanjut. Penyidik saat ini melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan para tersangka, menelusuri aset, melengkapi berkas perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Guru Kelas Hambatan Penglihatan SLB YPPC Banda Aceh, Novi Widiastuti mengatakan kehadiran IFP memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi kepada murid tunanetra maupun low vision.

Sebelum menggunakan IFP, proses belajar mengajar lebih banyak mengandalkan buku Braille, speaker, dan laptop. Kini, guru dapat memperbesar huruf dan gambar untuk murid low vision, sementara murid tunanetra memperoleh materi melalui narasi, audio, video, serta bahan ajar yang dipadukan dengan huruf Braille.

Hal serupa disampaikan Guru Kelas IIIQ, Anggawinata. Menurutnya, kombinasi gambar, video, suara, dan animasi pada IFP membuat murid lebih mudah memahami materi dibandingkan pembelajaran konvensional.

Ia menjelaskan, fleksibilitas IFP memungkinkan guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter dan kebutuhan masing-masing murid.

Meski demikian, Anggawinata mengingatkan bahwa penggunaan teknologi di kelas tetap memerlukan pendampingan guru, terutama saat mendampingi murid autisme.

Novi dan Anggawinata berharap penambahan unit IFP dapat dilakukan di setiap kelas agar semakin banyak murid berkebutuhan khusus yang memperoleh akses terhadap pembelajaran yang inklusif, menarik, dan sesuai dengan karakter belajar mereka.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi kepada sekolah penerima bantuan tersebut sekaligus menjelaskan arah kebijakan digitalisasi pendidikan pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Business Dinner bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan perekonomian se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Selasa malam.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah bahkan mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat infrastruktur logistik melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan pembangunan dry port di kawasan industri Batang dan Kendal guna meningkatkan kelancaran distribusi barang.

Menurutnya, penggunaan bank milik daerah akan memperkuat perputaran ekonomi karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis bagi investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga berbagai layanan transaksi perbankan.

Sejak awal pertandingan, Prancis tampil dominan dan terus menekan pertahanan Swedia. Mbappe sempat mencetak gol pada menit ke-20, namun dianulir wasit karena offside.

Gol pembuka akhirnya tercipta tepat sebelum turun minum. Berawal dari skema sepak pojok pendek, kerja sama Olise dan Ousmane Dembele diselesaikan Mbappe dengan sepakan akurat yang membawa Prancis unggul 1-0 hingga jeda.

Mbappe kemudian memastikan kemenangan Les Bleus pada menit ke-74. Menerima umpan terobosan Olise, sang kapten berlari lepas dari kawalan bek Swedia sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Paraguay yang sebelumnya secara mengejutkan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti.

Dalam pemaparannya, Bobby menjelaskan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau 95,87 persen dari target sebesar Rp12,546 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," kata Bobby.

Bobby mengatakan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumut dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta mendukung terwujudnya Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Raul Jimenez dan Gilberto Mora sempat memperoleh peluang emas, namun belum mampu mengubah kedudukan. Di sisi lain, Ekuador hampir unggul lebih dulu lewat John Yeboah, tetapi sepakannya hanya membentur tiang gawang.

Sembilan menit kemudian, Meksiko menggandakan keunggulan. Raul Jimenez menyelesaikan kerja sama apik bersama Quinones untuk membawa El Tri unggul 2-0 hingga turun minum.

Meksiko juga beberapa kali menciptakan peluang untuk menambah keunggulan. Sundulan Cesar Montes berhasil digagalkan Galindez, sementara tembakan Orbelin Pineda pada masa injury time masih melebar.

Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut mengantarkan Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra RD Kongo. (R)

Pantai Gading tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim berjuluk Para Gajah itu mendominasi permainan selama 30 menit pertama dan beberapa kali mengancam pertahanan Norwegia.

Di tengah tekanan lawan, Norwegia justru mampu mencuri keunggulan. Antonio Nusa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung ke sudut kanan atas gawang yang tak mampu dijangkau Yahia Fofana.

Memasuki babak kedua, Pantai Gading meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Emerse Fae melakukan pergantian pemain pada menit ke-60 dengan memasukkan Elye Wahi dan Amad Diallo menggantikan Ange-Yoan Bonny serta Christ Inao Oulai.

Skor imbang membuat pertandingan berlangsung semakin terbuka. Norwegia kembali menekan dan akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-86. Patrick Berg mengirim umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Erling Haaland untuk membawa timnya unggul 2-1.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, serta jajaran Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Menurut Bupati, sinergi Polri bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan telah terbukti saat menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara pada 25 November 2025.

Ia menambahkan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong masuknya investasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Tapanuli Utara, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kepemimpinan kedua perwira tersebut selama bertugas di Tapanuli Utara.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, para purnawirawan Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat yang hadir. (Galung)

Dilansir dari laman Humas Polri, sebanyak 41.578 personel Polri menerima kenaikan pangkat pada periode 30 Juni 2026 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 Perwira Tinggi (Pati) Polri memperoleh kenaikan pangkat, terdiri atas empat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, 29 Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, dan 54 Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.

Empat perwira tinggi yang resmi menyandang pangkat Komjen Pol adalah Mulia Hasudungan Ritonga, Gatot Tri Suryanta, Helmy Santika, dan Rudi Setiawan. Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas kepolisian.

Sementara itu, kenaikan pangkat menjadi Irjen Pol diberikan kepada 29 perwira tinggi, di antaranya Agus Wijayanto dan Himawan Bayu Aji, bersama 27 perwira tinggi lainnya. Sebanyak 54 perwira menengah juga resmi menyandang pangkat Brigjen Pol.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah dari institusi yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab lebih besar. Kami berharap seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Johnny.

"Kepercayaan yang diberikan negara dan institusi harus dijawab dengan kinerja yang semakin optimal. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang responsif, humanis, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat," katanya.

Selain 87 perwira tinggi, kenaikan pangkat juga diberikan kepada 878 Perwira Menengah (Pamen), 1.289 Perwira Pertama (Pama), 37.930 personel Bintara, dan 1.394 personel Tamtama.

Melalui kenaikan pangkat ini, Polri berharap profesionalisme, soliditas organisasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal. (R)

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara Laila Witiarso Utomo mengatakan program kurasi merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurut Laila, proses kurasi dilakukan dengan menilai berbagai aspek penting, mulai dari kualitas dan cita rasa produk, keamanan pangan, desain kemasan, legalitas usaha, hingga kesiapan produksi secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai pembangunan citra produk, strategi pemasaran, serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar produk dapat diterima oleh toko modern.

"Kita ingin semakin banyak produk makanan khas Jepara yang tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga mampu mengisi rak-rak toko modern, menjadi pilihan masyarakat, bahkan menembus pasar yang lebih luas," pungkasnya. (R)

Dilansir dari laman KPK, kerja sama tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Danantara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya.

Komitmen itu dibahas dalam audiensi antara Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dengan jajaran Danantara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menawarkan tiga pilar strategis sebagai fondasi penguatan tata kelola investasi negara, yakni corruption prevention system, whistleblowing and investigative collaboration, serta integrity and anticorruption culture.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan pola korupsi saat ini telah berkembang menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.

"Sebab, model korupsi saat ini telah bergeser dari korupsi skala kecil (petty corruption) dan korupsi skala besar (grand corruption), menjadi korupsi sistemik (state corruption)," ujar Aminudin.

Ia menjelaskan, pada pilar pertama KPK akan mendampingi penguatan tata kelola melalui penerapan Corruption Risk Assessment (CRA), Survei Penilaian Integritas (SPI), serta pengembangan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) pada sektor-sektor strategis, termasuk pengadaan dan investasi.

Pilar kedua difokuskan pada penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran melalui integrasi dengan Whistleblowing System (WBS) KPK, disertai pendampingan investigasi dan dukungan pelacakan serta pemulihan aset negara.

Sementara itu, pilar ketiga diarahkan untuk membangun budaya integritas melalui penyusunan modul benturan kepentingan, pendidikan antikorupsi, hingga pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Antikorupsi BUMN yang akan mencetak Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

Menurut Aminudin, setiap entitas bisnis BUMN diharapkan memiliki sedikitnya satu personel yang tersertifikasi API atau PAKSI sebagai penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

CEO Danantara Asset Management, Dony Oskaria, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penguatan pencegahan korupsi menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola BUMN agar kesalahan pengelolaan investasi di masa lalu tidak kembali terulang.

"Komitmen kami sejak awal adalah tidak mengulangi kesalahan tata kelola yang sama. Melalui tiga pilar strategis ini, kami akan mengambil langkah konkret mulai dari pencegahan," kata Dony.

Ia menambahkan, pendampingan KPK diperlukan sejak tahap awal setiap proyek agar seluruh tim memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip antikorupsi. (R)

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan belanja hibah merupakan instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik.

"KPK masih menemukan belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai indikator kemampuan keuangan daerah sebagai dasar pemberian hibah. Kondisi ini berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal secara memadai," ujar Ely.

Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III.2 KPK Azril Zah menambahkan pengelolaan belanja hibah masih menjadi salah satu sektor yang rawan dipengaruhi kepentingan birokrasi maupun politik.

"Masyarakat berhak mengetahui siapa pengusul program, pelaksana kegiatan, besaran anggaran hingga realisasi penggunaannya. Transparansi menjadi instrumen efektif untuk mempersempit ruang penyimpangan," katanya.

Selain belum adanya parameter yang jelas terkait kemampuan fiskal daerah, penilaian terhadap calon penerima hibah juga dinilai masih berfokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak organisasi.

Hasil kajian juga menunjukkan sebanyak 321 pemerintah daerah atau 59,23 persen mengalokasikan belanja hibah melebihi nilai defisit anggaran pada 2024. Pada 2025, kondisi serupa masih ditemukan di 233 pemerintah daerah atau 42,99 persen.

Menurutnya, hibah hanya dapat dialokasikan setelah pemerintah daerah memenuhi belanja prioritas, termasuk mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Melalui penguatan fungsi APIP, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi pengawasan berbasis risiko, KPK berharap pengelolaan belanja hibah di pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. (R)