Dalam pembukaannya, Ijtima Ulama Indonesia menyatakan telah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, para ulama menyampaikan rekomendasi untuk memperkuat perjalanan bangsa.

"Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar KH Muhidin Almanafi saat membacakan rekomendasi.

"Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata KH Muhidin Almanafi.

Menurutnya, Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam, letak strategis, dan dukungan infrastruktur yang terus berkembang sehingga memiliki peluang besar menjadi kawasan investasi unggulan di Indonesia.

Mengusung tema "Invest, Innovate, Inspire, Advancing Sumatra Through Downstream Industry and Tourism Excellence", SID 2026 menjadi wadah promosi investasi yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan pemangku kepentingan.

Dari Sumut, proyek strategis yang dipromosikan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), Airport City Kualanamu, dan Toba Caldera Resort.

Ia juga menyebut SID 2026 menjadi momentum penting menuju Visit Sumatra 2028, dengan harapan Sumatera dapat dipromosikan sebagai destinasi wisata terpadu yang menghubungkan berbagai tujuan wisata unggulan, mulai dari Danau Toba, Belitung, Batam hingga Bukittinggi.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,13 persen dan diperkirakan tetap berada di atas lima persen hingga akhir tahun, dengan inflasi yang tetap terjaga pada kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Ia menilai percepatan hilirisasi industri perlu terus dilakukan agar komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet memberikan nilai tambah yang lebih besar di daerah.

Di akhir pemaparannya, BPS mengajak seluruh instansi pemerintah dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Mei hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya memperbarui data struktur ekonomi nasional secara akurat. (P3)

Hal tersebut mengemuka dalam Sonata Talkshow bertajuk "Vaksin Melindungi, Imunisasi Menyelamatkan: Bersama Wujudkan Bandung Sehat" yang digelar, Rabu.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa vaksin merupakan produk biologis yang mengandung antigen, sedangkan imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Menurut Agung, imunisasi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berperan penting dalam membentuk herd immunity sehingga penyebaran penyakit dapat ditekan.

Ia pun mengingatkan para orang tua agar memastikan anak memperoleh imunisasi lengkap sesuai jadwal dan menyimpan kartu imunisasi sebagai acuan agar tidak ada dosis yang terlewat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Dadan Mulyana Kosasih mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi di Kota Bandung hingga 2026 masih berada pada kategori menengah dan belum sepenuhnya mencapai target pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung terus mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan setiap layanan imunisasi melalui Sistem ASIK agar data menjadi lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan.

Selain memperluas layanan, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga terus menggencarkan edukasi melalui media digital, media sosial, kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, HS ditangkap Tim Subdit IV Dittipidnarkoba, Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Kampus IPDN, Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

"Setelah dilakukan pemeriksaan identitas serta pencocokan dengan data DPO, tim memastikan bahwa salah seorang yang diamankan adalah HS yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang," ujar Eko dalam keterangannya, Kamis.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa pil ekstasi dengan berbagai logo, sabu seberat bruto 3,63 gram, bubuk yang diduga mengandung ekstasi, telepon seluler, kartu ATM, uang tunai, serta sejumlah dokumen kendaraan.

Selain itu, tersangka mengaku memperoleh narkotika yang ditemukan saat penangkapannya dari seorang pria berinisial Sidiq di Kabupaten Rokan Hilir. Menurut pengakuannya, Sidiq berperan sebagai pemasok sekaligus pengedar sabu, ekstasi, dan vape yang mengandung etomidate di wilayah tersebut.

Bareskrim Polri saat ini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, termasuk memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat sebagai pemasok maupun pengedar.

Selain menyerahkan bantuan pendidikan, Kahiyang Ayu juga mengajak para siswa berdialog mengenai pentingnya menabung sejak usia dini. Ia menanyakan kebiasaan menabung para siswa dan tujuan mereka menyisihkan uang, bahkan menjanjikan hadiah sepeda bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaannya.

Pada kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu bersama Evi Novida Ginting secara simbolis menyerahkan santunan kepada empat perwakilan siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain dana pendidikan, seluruh penerima juga memperoleh bantuan perlengkapan sekolah berupa tas, buku, dan alat tulis.

"Demikian pula santunan dana pendidikan yang diberikan pada hari ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus belajar, berprestasi, dan meraih cita-cita," ujar Evi. (P3)

Dilansir dari laman Jatengprov, berbagai kegiatan digelar, mulai dari seminar pengasuhan, skrining kesehatan gratis, hingga edukasi literasi digital.

Mewakili Wali Kota Pekalongan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan Sugiyo menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman.

Menurutnya, peringatan HAN harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.

"Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak-hak anak. Anak-anak harus diberi kesempatan berkembang dan bercita-cita setinggi-tingginya, serta mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam setiap aktivitasnya," ujar Sugiyo saat membuka Seminar bertema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Kamis.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemko Pekalongan juga membuka layanan skrining kesehatan gratis di UPT Puskesmas Krapyak Kidul. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan faktor risiko.

Dokter Spesialis Anak, Tri Kusuma Wardani mengatakan hasil skrining menunjukkan masih terdapat sejumlah anak yang memerlukan perhatian terkait status gizi dan tumbuh kembang.

"Masih ada anak yang berat badannya kurang dan mengalami gangguan tumbuh kembang. Karena itu, pemantauan kesehatan secara rutin sangat penting agar kondisi tersebut dapat segera ditangani," katanya.

Ia mengimbau para orang tua untuk rutin membawa anak ke Posyandu atau Puskesmas guna memantau pertumbuhan setiap bulan.

Selain itu, anak perlu mendapatkan asupan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran, serta membatasi penggunaan gawai agar tumbuh kembang berlangsung optimal.

Salah seorang peserta skrining, Dina Inayatillah, warga Kelurahan Krapyak, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

"Alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu. Kami jadi mengetahui kondisi kesehatan anak dan apa yang masih perlu diperbaiki. Semuanya gratis sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan Sriyana mengatakan peringatan HAN tahun ini juga diisi berbagai kegiatan edukatif, seperti psikologi anak, public speaking, literasi digital, dan sosialisasi perlindungan anak di sekolah yang melibatkan Forum Anak Kota Batik (Fantatik).

Ketua Forum Anak Kota Batik (Fantatik), Nesha Putri Nathania, mengaku senang dapat mengikuti rangkaian kegiatan tersebut karena memperoleh banyak pengetahuan baru.

"Saya senang bisa belajar tentang psikologi, public speaking, dan literasi digital. Semoga suara anak semakin didengar dan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan lebih baik," ujarnya.

Melalui rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kota Pekalongan berharap edukasi kepada keluarga, deteksi dini melalui layanan kesehatan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat upaya mewujudkan Kota Layak Anak dengan generasi yang sehat, terlindungi, dan berdaya saing. (R)

Keberhasilan Dhiya menjadi bukti bahwa pembinaan akademik yang dilakukan SDN Karangsambung 03 mampu melahirkan peserta didik berprestasi hingga tingkat nasional.

"Alhamdulillah, Aulia berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak tingkat kabupaten hingga provinsi. Sekarang ia mendapat kesempatan mewakili sekolah di tingkat nasional dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami semua," ujar Khoerul Umam.

"Aulia mampu bersaing dengan baik pada setiap tahapan lomba. Semoga di tingkat nasional nanti ia juga dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Bekasi," katanya.

"Kami memfasilitasi sesuai kemampuan sekolah. Guru pembimbing terus mendampingi latihan sehingga Aulia lebih siap menghadapi persaingan di tingkat nasional," tuturnya.

"Harapan kami, prestasi Aulia menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus belajar, berani berkompetisi, dan membawa nama baik sekolah maupun Kabupaten Bekasi di berbagai ajang prestasi," pungkas Khoerul Umam. (R)

Melalui unggahan di akun Instagram resminya @listyosigitprabowo, Jumat (24/7/2026), Kapolri menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kapolri menegaskan, Polri berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan terbaik bagi anak melalui berbagai langkah preventif, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun kejahatan yang menyasar anak.

Momentum Hari Anak Nasional 2026 juga dimanfaatkan Polri untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan lingkungan yang aman dan kondusif, diharapkan setiap anak Indonesia dapat tumbuh, berkembang, serta meraih cita-citanya sebagai generasi penerus bangsa. (R)

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sumut Surya, saat mengunjungi Puskesmas Botombawo di Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Kamis. Kunjungan itu bertujuan memastikan program peningkatan pelayanan kesehatan berjalan efektif di wilayah Kepulauan Nias.

"Tadi ada beberapa yang kita lihat perlu ada perbaikan. Karena memang kita mengejar untuk meningkatkan kapasitas dari Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus. Sehingga fasilitasnya bertambah," ujar Surya.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut yang terus melakukan kunjungan ke wilayah Kepulauan Nias guna memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah harus menjadi perhatian seluruh pihak dan ditangani secara serius oleh semua tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data yang tersedia, Jawa Barat masih memiliki ratusan ribu anak tidak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Bahkan, pemerintah berharap seluruh anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali bersekolah sehingga tidak ada lagi anak Jawa Barat yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Platform tersebut akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menganalisis penyebab anak tidak sekolah sekaligus memberikan rekomendasi penanganan yang tepat sasaran. Selain pemanfaatan teknologi, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan penanganan ATS akan lebih efektif apabila seluruh struktur pemerintahan bergerak secara terintegrasi.

Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan verifikasi faktual dengan melibatkan penilik pendidikan nonformal, PKBM, pemerintah desa, sekolah, serta mahasiswa KKN.

"Berdasarkan data yang kami miliki, total volume usaha koperasi di Sumatera Utara secara keseluruhan telah mencapai Rp7,47 triliun," ujar Yuliani saat temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis.

Selain membukukan volume usaha yang besar, koperasi di Sumut juga mencatat akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp377,4 miliar. Sementara jumlah anggota koperasi telah mencapai 1.531.520 orang.

Pada kesempatan itu, Yuliani juga memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Juli 2026, telah terbentuk 6.100 KDKMP di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sejumlah KDKMP juga telah mulai menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sumut, sebanyak 13 KDKMP di Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdangbedagai, Dairi, serta Kota Medan telah melakukan transaksi usaha dengan nilai mencapai Rp347.540.100.

Selain itu, penguatan tata kelola juga dilakukan melalui validasi dan verifikasi izin usaha simpan pinjam. Hingga pertengahan 2026, proses validasi telah dilakukan terhadap 13 koperasi, sementara secara kumulatif verifikasi telah menjangkau 42 koperasi atau sekitar 63 persen dari target yang ditetapkan.

"Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan," ujar Dwi Sumrahadi dalam keterangannya, Kamis.

"Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan," tegasnya.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam menerima informasi di ruang digital dengan selalu memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi Korlantas Polri agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. (R)

Hal tersebut disampaikan Surya saat mengunjungi PAUD Amin Simanaere di Jalan Raya Pelud, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sarana pendidikan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

PAUD Amin Simanaere saat ini memiliki 45 peserta didik dan enam tenaga pengajar. Namun, sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana, mulai dari ruang kelas yang sederhana hingga minimnya fasilitas belajar dan bermain.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumut. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli Marthinus Lase menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program-program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.

Salah satunya dengan memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UMKM guna memperluas akses pasar dan mendukung implementasi kebijakan wajib halal untuk produk makanan dan minuman.

Program tersebut akan diluncurkan dalam rangkaian Sumut Halal Fest yang digelar pada 11-12 Agustus 2026 di UPT Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kawasan PRSU Sumut.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumut dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut, Yuliani Siregar mengatakan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dapat segera mendaftarkan usahanya melalui Dinas Koperasi dan UKM Sumut.

"Kita akan menggelar Sumut Halal Fest pada 11-12 Agustus 2026 bekerja sama dengan Bank Indonesia. Di sini kita akan memfasilitasi penerbitan 1.000 sertifikat halal gratis. Jadi bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bisa segera menghubungi Dinas Koperasi," ujar Yuliani pada konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Selain layanan sertifikasi halal, Sumut Halal Fest juga akan menghadirkan workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan konsultasi melalui Halal Centre.

Menurut Yuliani, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM Sumut menjadi lebih kompetitif, berkualitas, dan memiliki jaminan halal sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah UMKM di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha dengan rasio kewirausahaan sebesar 4,1 persen yang terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Sumut juga menyiapkan program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up untuk mencetak wirausaha muda berorientasi ekspor. Program yang terintegrasi dengan inkubasi bisnis dan Sumut Digital Market tersebut menargetkan 80 peserta yang saat ini masih dalam tahap kurasi.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM Sumut tengah mentransformasi UPT PLUT menjadi Mal Layanan UMKM yang akan menyediakan layanan perizinan, legalitas usaha, sertifikasi produk, pembiayaan, konsultasi, hingga ruang promosi produk unggulan daerah.

"Harapan kita PLUT bisa menjadi pusat pemasaran produk UMKM Sumut seperti di Bali ada Krisna, di Aceh ada Pusaka. Di Sumut kita ingin menghadirkan pusat pemasaran produk UMKM yang mampu menjadi etalase produk unggulan daerah," kata Yuliani. (P3)

Saat ini Herdman memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali yang telah berlangsung sejak awal Juli 2026. Program tersebut difokuskan untuk mematangkan kesiapan tim menjelang bergulirnya Piala AFF 2026.

"Target utama kami adalah lolos ke Piala Dunia. Setelah itu, kami ingin mampu bersaing secara konsisten di level Asia," ujar Herdman.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pemain harus mampu menunjukkan kesiapan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Herdman memberikan perhatian khusus kepada Vietnam yang dinilainya semakin kuat setelah diperkuat tiga pemain naturalisasi asal Brasil. Selain itu, Vietnam juga mencatat hasil impresif dengan menyapu bersih empat laga uji coba menjelang turnamen.

Pertemuan yang turut didampingi Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, membahas penguatan kebijakan kepemudaan agar mampu menjawab kebutuhan anak muda di tengah perubahan global yang berlangsung cepat.

"Kami berdiskusi terkait berbagai isu kepemudaan di seluruh dunia. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memastikan program-program kepemudaan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pemuda dan pemudi," ujar Erick.

"Lapangan pekerjaan dan kesehatan mental menjadi dua isu besar yang paling dirasakan pemuda dan pemudi di dunia saat ini. Karena itu, program kepemudaan yang kita jalankan harus tepat sasaran, relevan dengan tantangan yang mereka hadapi, dan benar-benar memberikan dampak," katanya.

Selain memperkuat program di dalam negeri, Erick juga menilai kolaborasi internasional menjadi elemen penting dalam pembangunan kepemudaan. Menurutnya, sinergi dengan PBB dan berbagai pihak dapat membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

Shin Tae-yong mengatakan fokus utama tim saat ini adalah meningkatkan kesiapan fisik pemain sekaligus memastikan seluruh skuad terhindar dari cedera.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menilai kondisi fisik para pemain masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian besar pemain baru berada pada level kebugaran sekitar 50 hingga 60 persen sehingga program latihan difokuskan untuk mengembalikan kondisi mereka sebelum kompetisi resmi dimulai.

Persija dijadwalkan menjalani laga perdana Piala Presiden 2026, Minggu (26/7/2026) menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK di Aula Bale Biinmafo, Kantor Bupati TTU, dibuka oleh Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan.

"Pencegahan korupsi harus menjadi tugas kita bersama. Memang penindakan diperlukan ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, tetapi memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah apabila sistem dan tata kelolanya masih memiliki celah. Karena itu, yang paling utama adalah bagaimana mencegah agar pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi tidak terjadi sejak awal," ujar Amir.

Menurut Amir, budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga, kemudian diterapkan di lingkungan kerja hingga masyarakat. Integritas, kejujuran, dan keberanian menjadi modal penting bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten TTU sebagai lokasi pelaksanaan Roadshow JNBA.

Rangkaian Roadshow JNBA di TTU diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, di antaranya KPK Mengajar di sekolah dasar, kampanye antikorupsi bersama masyarakat, edukasi bagi pelajar SD hingga SMA, kuliah umum bagi mahasiswa, sosialisasi bagi perangkat desa, serta peninjauan pusat-pusat layanan publik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat membuka kegiatan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu, mengatakan bonus demografi dengan sekitar 66,83 juta penduduk usia muda merupakan potensi besar dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Menurutnya, penguatan kapasitas generasi muda tidak cukup hanya dengan meningkatkan pemahaman mengenai isu korupsi, tetapi juga harus dibekali kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan atau pengaduan yang berkualitas.

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Cahya H Harefa menjelaskan SINTESIS 2026 dirancang untuk memperkuat jejaring pemuda antikorupsi sebagai bagian dari penguatan gerakan pencegahan korupsi berbasis partisipasi publik.

Selama bootcamp, peserta mendapatkan materi mengenai integritas, etika publik, kepemimpinan, advokasi, komunikasi publik, hingga penyusunan aksi antikorupsi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariawan menegaskan bootcamp ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang belajar yang mendorong lahirnya aksi nyata dari para peserta.

Selain pembekalan dari KPK, peserta juga memperoleh materi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pengawasan publik, jurnalisme warga, pemanfaatan teknologi, tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pencegahan korupsi.

Program Manager Etika Bisnis dan Tata Kelola Indonesia Global Compact Network (IGCN) Aina Putri Fadilla menambahkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kepercayaan publik, menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Jejaring yang terbentuk diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan yang menggerakkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai daerah. (R)

Dalam agenda Berkantor di Kepulauan Nias, Rabu, Wakil Gubernur Sumut Surya meninjau pembangunan ruang kelas baru di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Gunungsitoli.

Ia meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan maksimal, sesuai spesifikasi, dan selesai tepat waktu. Saat ini, pembangunan masih berada pada tahap awal, yakni persiapan pondasi bangunan.

Selain pembangunan infrastruktur, Surya menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas. Menurutnya, kualitas tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter.

Dalam kesempatan itu, Surya juga mengungkapkan apresiasi yang diterimanya dari sejumlah kepala daerah selama kunjungan kerja di Kepulauan Nias.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Gunungsitoli Melinus T dan Kepala SMK Negeri 5 Gunungsitoli Edid Bestari Zendrato menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut terhadap pengembangan sarana pendidikan di Kepulauan Nias.

Usai meninjau kedua sekolah tersebut, Wakil Gubernur Surya melanjutkan agenda kerja di Kota Gunungsitoli dengan meninjau sejumlah program pemerintah di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (P3)