Dalam kegiatan tersebut, penyidik memeriksa dua orang yang sebelumnya diamankan, masing-masing berinisial YH (25) dan MS alias BS alias MS (23), guna mengungkap keterlibatan mereka dalam jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo, khususnya Batalyon Yamue.

Sementara itu, MS diduga kuat merupakan bagian dari jaringan KKB. Berdasarkan pengakuannya, ia telah bergabung sejak akhir 2024 dan aktif dalam sejumlah kegiatan kelompok di wilayah Yahukimo.

Dari hasil pendalaman, MS juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025. Berdasarkan alat bukti dan hasil gelar perkara, penyidik resmi menetapkan MS sebagai tersangka.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Yusuf Sutejo menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari komitmen aparat dalam mengungkap kasus secara profesional.

Selain itu, penyidik tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB.

"Setiap individu yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini berorientasi pada kepastian hukum dan rasa keadilan," tegasnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan penegakan hukum akan terus berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas keamanan di Yahukimo dan Papua secara umum. (R)

"MBG itu menjadi penyerap hasil produksi 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker 165 juta petani Indonesia," ujar Andi Amran.

Selain itu, program MBG dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa melalui aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi yang berlangsung secara terintegrasi. Dampak tersebut juga disebut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan seiring meningkatnya kebutuhan pangan dari program pemerintah.

"Anak-anak kita cerdas nanti ke depan, penuh dengan gizi. Kemudian, berikutnya, ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," katanya.

Andi Amran juga menegaskan bahwa program tersebut tidak memiliki kepentingan politik, melainkan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh. (DKI1)

Dalam penerbangan menuju Filipina, Presiden Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda KTT BIMP-EAGA yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi di subkawasan ASEAN.

Pertemuan para pemimpin ASEAN tersebut diharapkan dapat memperkuat soliditas kawasan dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kerja sama strategis di berbagai sektor. (DKI1)

Dilansir dari laman Jatengprov, langkah ini dilakukan sebagai upaya membangkitkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sejak dini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan kebijakan tersebut menjadi terobosan yang berpotensi menjadi yang pertama di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," ujar Sumarno.

Menurutnya, kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem dan nilai-nilai koperasi yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, serta kedaulatan anggota.

"Koperasi adalah penggabungan konsep bisnis dengan nilai sosial. Ini yang harus kita tanamkan kembali kepada masyarakat sejak dini," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui pendidikan sejak sekolah, diharapkan lahir sumber daya manusia yang memahami esensi koperasi secara utuh.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.

"Kami ingin menghidupkan kembali pendidikan perkoperasian. FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah serta menghasilkan modul yang aplikatif," jelas Dwi.

FGD tersebut berlangsung selama tiga hari dan melibatkan 40 ahli dari berbagai unsur, mulai dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan provinsi dan kota, hingga praktisi koperasi.

Pemprov Jateng menargetkan kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui koperasi. (R)

Dilansir dari laman Jatengprov, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said menyampaikan bahwa capaian ini menjadi yang tertinggi sejak 2011. Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers daring, Selasa.

"Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2026 secara year on year tercatat 5,89 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,61 persen, dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011," ujar Ali.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah faktor utama. Salah satunya adalah peningkatan investasi yang tumbuh 5,35 persen pada periode Januari-Maret 2026. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan kontribusi signifikan.

Jumlah penerima program tersebut meningkat dari 6,7 juta menjadi 9,01 juta orang, seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai 3.958 unit pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan luar negeri di Kawasan Ekonomi Khusus juga menunjukkan peningkatan tajam. Ekspor tercatat tumbuh 56,51 persen, sementara impor melonjak hingga 292,11 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Momentum Hari Raya Idulfitri turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat. Arus mudik dan balik yang tinggi berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 14,14 persen. Disusul sektor konstruksi sebesar 11,91 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 9,83 persen.

"Peningkatan aktivitas akomodasi dan makan minum didorong oleh kenaikan tingkat okupansi hotel serta konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, serta program MBG," jelas Ali.

Sementara itu, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan seiring masifnya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Adapun sektor transportasi dan pergudangan meningkat akibat lonjakan trafik perjalanan selama periode mudik Lebaran 2026.

Ia menambahkan, peningkatan investasi menjadi indikator penting meningkatnya kepercayaan terhadap Jawa Tengah sebagai daerah yang kondusif untuk berusaha.

"Kami akan terus menjaga sinergi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya. (R)

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mudah diakses tanpa hambatan. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa.

Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut. Ia berharap dukungan semua pihak agar program tersebut terus berjalan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumut, khususnya BPJS Kesehatan, karena ini merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Bobby menyoroti masih adanya kendala di lapangan, seperti pembatasan layanan berdasarkan jenis penyakit. Padahal, Pemprov Sumut telah mencanangkan Universal Health Coverage (UHC) guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia mengungkapkan, masih ada masyarakat yang kesulitan berobat bahkan ditolak rumah sakit. Oleh karena itu, Program Berobat Gratis (Probis) dinilai menjadi solusi penting, terlebih capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan. "Dengan UHC, masyarakat dapat berobat hanya dengan menunjukkan KTP," tegasnya.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengarahkan alokasi anggaran kesehatan secara tepat sasaran. Ia menilai sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah peserta dan kualitas pelayanan. Menurutnya, masyarakat berharap fasilitas kesehatan memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Surya, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut yang dinilai telah mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Berobat Gratis (Probis) sebagai salah satu program unggulan di Sumut. (P3)

Hal tersebut disampaikan dalam dialog bersama pemerintah daerah dan perwakilan guru se-Kabupaten Pulang Pisau yang berlangsung di Kantor Bupati setempat, Sabtu. Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur guru, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam arahannya, Fajar menyampaikan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi terletak pada akses, melainkan pada kualitas pembelajaran di ruang kelas. Menurutnya, guru tidak dapat lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana kurikulum, melainkan sebagai aktor kunci dalam menentukan mutu pendidikan.

"Penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru harus berjalan secara simultan agar mampu mendorong kualitas pembelajaran yang lebih baik," ujarnya.

Berdasarkan data Rapor Pendidikan, kualitas layanan pendidikan di Pulang Pisau masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berada pada angka 68,48 menunjukkan capaian yang belum optimal.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan strategis tahun 2026 yang meliputi peningkatan kualifikasi akademik guru, penguatan kompetensi berbasis praktik, serta integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan guru secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier.

Dalam dialog tersebut, para guru menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan akses pelatihan berbasis praktik, minimnya pemanfaatan data dalam pembelajaran, serta terbatasnya sarana digital.

Fajar menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru seperti KKG dan MGMP sebagai wadah berbagi praktik baik.

Selain itu, peran kepala sekolah sebagai instructional leader dinilai penting dalam memastikan kualitas pembelajaran berjalan efektif di satuan pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wamendikdasmen di Kalimantan Tengah dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026.

Sebagai penutup, Fajar menegaskan bahwa masa depan pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru. "Jika guru kuat, maka sekolah akan maju. Dan jika sekolah maju, masa depan daerah akan terjamin," pungkasnya. (R)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan bahasa Melayu Sambas sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Dengan jumlah 728 bahasa daerah, Indonesia menghadapi tantangan besar sekaligus tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyambut baik penunjukan daerahnya sebagai pusat revitalisasi bahasa Melayu Sambas tahun 2026.

"Kalau kita diam, 20 tahun lagi bahasa ini hanya akan tinggal di skripsi. Revitalisasi ini bukan proyek mercusuar, tetapi kerja sunyi untuk generasi mendatang," katanya.

Sebanyak 3.604 guru dan seluruh siswa tingkat SMP akan mengikuti UKBI. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengusulan warisan budaya tak benda sebagai bentuk pelestarian bahasa daerah.

Rakor ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bahasa dengan Pemerintah Kota Singkawang, IAIN Pontianak, Universitas PGRI Pontianak, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat.

Dalam keterangannya, Bobby menjelaskan bahwa total dana tahap pertama ini terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby.

Meski demikian, ia mengingatkan para bupati dan wali kota agar menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, selisih antara pendapatan dan realisasi belanja tidak boleh terlalu lebar agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap optimal.

"Kami akan melihat bagaimana program di tahun 2026, apakah berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh," tutup Bobby. (P3)

Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan tersebut dipimpin oleh Ruddi Setiawan selaku Ketua Tim Puslitbang Polri, bersama jajaran tim yang terdiri dari pejabat internal Polri serta narasumber dari BRIN.

Kehadiran rombongan disambut oleh Chandra Citra Kusuma beserta pejabat utama Polres Gianyar dan Kapolsek Tampaksiring.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas SPPG Gianyar 1, termasuk pengecekan sarana dan prasarana dapur guna memastikan kelayakan operasional. Pemeriksaan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Selain itu, kegiatan diisi dengan dialog interaktif bersama siswa-siswi SMP, ibu dengan balita, serta ibu menyusui terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diskusi tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya mengenai kualitas menu makanan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam keterangannya, Brigjen Pol Ruddi Setiawan menegaskan bahwa kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kegiatan Puslitbang ini bertujuan untuk menganalisis kinerja unit operasional serta pembinaan, sehingga ke depan pelayanan Polri dapat semakin optimal. Selain itu, kami juga melaksanakan pengawasan mutu melalui pemeriksaan teknis terhadap peralatan yang digunakan, serta mengkaji berbagai isu strategis, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pimpinan dalam mendukung reformasi Polri yang berkelanjutan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar, sekaligus menyempurnakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di masyarakat. (R)

"Proyek ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan bagian dari visi misi saya untuk menghadirkan sistem transportasi yang efektif dan modern di Kota Medan," ujar Rico.

"Saya lebih siap untuk membeli bus agar pelayanan maksimal. Pengadaan akan dilakukan secara bertahap dengan perhitungan matang," katanya.

"Kami akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi atas potensi kemacetan selama pembangunan berlangsung," tambahnya.

Perwakilan World Bank, Nupur Gupta mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dan optimistis proyek ini dapat rampung pada 2027. "Semua sudah berada di jalur yang tepat. Peran pemerintah daerah sangat krusial," katanya.

Program tersebut meliputi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, pemenuhan gizi ibu hamil, serta edukasi kesehatan keluarga.

Ia mengapresiasi kontribusi yayasan dalam mendukung program pemerintah melalui pemberian alat kesehatan serta program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan anak-anak. Saat ini, angka stunting di Temanggung berada di kisaran 14 persen.

"Peralatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Posyandu dalam memantau kesehatan ibu dan anak," katanya, didampingi Pembina Yayasan, Andi Kurniawan.

Sementara itu, kader Posyandu, Rumiyati, menyebut bantuan tersebut sangat membantu dalam menunjang pelayanan dan administrasi. "Kami berharap pelayanan bisa lebih maksimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujarnya. (R)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti menekankan bahwa kompleksitas tantangan pendidikan saat ini tidak dapat diatasi oleh pemerintah semata.

"Gotong royong adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk melengkapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi seperti Interactive Flat Panel (IFP), yang dinilai mampu menghadirkan pembelajaran lebih interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Abdul Mu'ti juga menyoroti pentingnya pengelolaan partisipasi publik di era keterbukaan informasi. Ia menegaskan perlunya kemampuan dalam memilah aspirasi yang konstruktif dan informasi yang tidak relevan. "Kita harus mampu membedakan antara voice dan noise," tegasnya.

Ketiga menteri sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. (R)

Dalam pertemuan itu, Kakorlantas menegaskan bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pembinaan serta perbaikan sistem keselamatan secara menyeluruh. "Bukan dalam rangka intervensi, tetapi kolaborasi yang terbaik seperti apa," ujar Agus.

Selain itu, Agus menyoroti pentingnya pencatatan rekam jejak pengemudi atau traffic attitude record yang terintegrasi dengan perusahaan transportasi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat memantau perilaku pengemudi, termasuk riwayat pelanggaran serta tingkat kepatuhan di jalan. "Kita punya ISDC, nanti pengemudi bisa dilatih kembali agar lebih baik," katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa kepatuhan berlalu lintas harus menjadi budaya bersama. Meski penegakan hukum tetap berjalan, fokus utama diarahkan pada pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Korlantas Polri berharap tercipta sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. (R)

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa data tidak sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan ke depan.

"Kami berharap BPS dapat memberikan warning bagi Pemko Medan, misalnya komoditas apa saja yang kemungkinan harganya akan naik sehingga dapat mempengaruhi inflasi, sehingga kami dapat mengambil langkah antisipasi," ujar Rico Waas.

Selain itu, Rico mendorong adanya sinkronisasi data antara BPS dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memetakan perkembangan investasi secara real-time.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprilia menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk meminta dukungan Pemko Medan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Sebagai bentuk dukungan simbolis, BPS juga meminta izin untuk melakukan pendataan perdana di rumah dinas Wali Kota Medan.

"Sinergi yang kuat antara BPS dan Pemko Medan adalah kunci. Kami ingin memastikan data yang dihasilkan akurat dan menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkasnya. (P3)

Pada babak pertama, China tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan intensitas serangan. Tim asuhan Bin Ukishima terus menekan lini pertahanan Indonesia. Meski demikian, disiplin dan solidnya barisan belakang Garuda Muda membuat skor tetap bertahan 0-0 hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Indonesia mulai tampil lebih agresif dan berani keluar menyerang.

Beruntung, penampilan impresif Mike Rajasa di bawah mistar mampu menggagalkan sejumlah peluang berbahaya lawan. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Indonesia justru berhasil mencuri gol kemenangan pada menit ke-87.

Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara Grup B dengan raihan tiga poin, berada di bawah Jepang U-17 yang unggul selisih gol setelah menang 3-1 pada laga lainnya.

Ini menjadi final Liga Champions pertama Arsenal sejak 2006. Di laga final nanti, tim asuhan Mikel Arteta akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain.

Tim tamu terus menekan, tetapi lini belakang Arsenal tampil solid. Declan Rice beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang tetap aman.

Arsenal akhirnya memecah kebuntuan menjelang turun minum. Berawal dari umpan Viktor Gyokeres yang sempat ditepis Jan Oblak, Saka dengan sigap menyambar bola muntah dan mencetak gol.

Menjelang akhir laga, tensi pertandingan meningkat.

Hasil ini memastikan Arsenal melaju ke final dan menjaga asa meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. (R)

Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat dalam arahannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan penyesuaian terhadap tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas jabatan, sebagaimana tertuang dalam pakta integritas dan kontrak kerja yang telah disepakati para pejabat.

"Saya minta dalam satu minggu ke depan, semua dinas memberikan program yang konkret. Saudara harus menjadi mitra kerja yang produktif dan mampu menghadirkan ide-ide segar," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry Sitompul, Ketua TP PKK Taput Neny Angelina, Ketua DWP Kabupaten Tapanuli Utara, para rohaniawan, pimpinan perangkat daerah, serta keluarga pejabat yang dilantik. (Galung)

"Kami bangga akan adanya IAKN dan kehadiran adik-adik mahasiswa. Kalian adalah aset yang akan memberikan kontribusi nyata dalam membangun kabupaten ini," ujarnya.

Dalam paparannya, JTP memaparkan tiga pilar utama strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tapanuli Utara. Pertama, Fondasi Akademik melalui program TAPAMAJUMA yang berfokus pada penguatan literasi dan numerasi. Kedua, Karakter dan Ekologi melalui program SAITAPAIAS dan TABIR guna menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, disiplin, dan sehat. Ketiga, Tata Kelola dan Eksekusi yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah serta pembukaan akses menuju sekolah unggulan.

Ia menyebutkan, strategi tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Sebanyak 62 pelajar asal Tapanuli Utara berhasil menembus sekolah unggulan nasional seperti SMA Unggul Del, Taruna Nusantara, SMA Negeri 2 Balige (Soposurung), hingga SMA Unggulan Matauli Pandan. Bahkan, beberapa di antaranya meraih beasiswa ke perguruan tinggi internasional di Texas, Amerika Serikat, dan Rusia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa fenomena outflow tidak terlepas dari kondisi global, termasuk faktor geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.

OJK, lanjut Friderica, terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global. Upaya tersebut antara lain membuka data kepemilikan saham hingga level 1 persen serta meningkatkan granularitas data dari sembilan menjadi 39 klasifikasi.

Menurutnya, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini mulai mencerminkan kondisi fundamental perusahaan, seiring berbagai pembenahan yang dilakukan. Ia juga menyinggung potensi dampak dari evaluasi indeks oleh MSCI dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan rebalancing yang dinilai bersifat sementara.

Rapat terbatas ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat transparansi, serta membangun sistem keuangan nasional yang lebih tangguh dan berdaya tahan. (DKI1)