Ia berharap kehadiran fasilitas pendidikan tinggi tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Dengan waktu pembangunan yang relatif singkat, Dyah meminta tim pembangunan Umkaba dapat segera bergerak dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

"Insyaallah kami komitmen untuk mentasarufkan hibah ini dengan sebaik-baiknya dan sudah diplot untuk pembangunan Kampus Umkaba," kata Ikhsan.

Pembangunan Kampus 2 Umkaba diharapkan dapat semakin memperkuat peran pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kendal. (R)

Dalam forum yang dihadiri Polwan dari berbagai negara tersebut, Veronica mengatakan tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki banyak kesamaan, meski setiap negara memiliki konteks dan sistem penanganan yang berbeda.

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat bentuk kekerasan semakin kompleks. Kejahatan dapat dilakukan melalui ruang digital dan melintasi batas negara hanya dalam hitungan detik.

"Jangan biarkan korban itu datang ke setiap meja atau institusi, tapi bagaimana kita membuat ruang aman dan berperspektif supaya korban dilayani satu pintu," katanya.

Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar korban mendapatkan pelayanan secara holistik, mulai dari perlindungan hingga pemulihan.

"Polri menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, humanis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan korban," ujar Trunoyudo.

Dari total kasus tersebut, sebanyak 40.363 pasien merupakan balita atau anak usia 0-5 tahun. Kemenkes juga mencatat adanya tren peningkatan kasus ISPA akibat karhutla dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Irma meminta Kemenkes segera mengerahkan tenaga medis ke wilayah terdampak, terutama untuk memberikan perlindungan dan penanganan kepada bayi serta balita.

Menurut Irma, tingginya kasus ISPA pada balita menunjukkan kabut asap karhutla telah menjadi persoalan serius bagi kesehatan anak. Selain ISPA, paparan asap juga dapat menyebabkan iritasi mata dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya.

Ia meminta penanganan kesehatan tidak dilakukan secara pasif dengan hanya mengimbau masyarakat tetap berada di dalam rumah. Pemerintah, kata dia, harus aktif mendatangi kelompok rentan sebelum kondisi kesehatan mereka memburuk.

Irma juga mendorong Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit aktif mendata bayi, balita, ibu hamil, anak dengan asma, pneumonia, penyakit jantung, serta kelompok berisiko lainnya.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan dokter, ruang perawatan, oksigen, nebulizer, obat saluran pernapasan, ambulans, serta kapasitas rujukan di daerah terdampak.

Irma juga menyoroti laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai kualitas udara di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sejumlah wilayah dilaporkan berada dalam kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, hingga berbahaya. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan disebut masuk dalam kategori berbahaya.

Dengan kondisi kabut asap yang masih pekat, Irma menilai pemerintah perlu menjamin biaya pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap bagi masyarakat terdampak karhutla, khususnya anak-anak.

Ia juga meminta persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tunggakan iuran, maupun administrasi kependudukan tidak menghambat penanganan pasien dalam kondisi darurat.

Menurutnya, transparansi data penting agar masyarakat mengetahui perkembangan kondisi kesehatan di wilayah terdampak sekaligus membantu pemerintah mengarahkan bantuan ke daerah yang paling membutuhkan.

"Ukuran keberhasilan respons kesehatan bukan banyaknya masker yang dibagikan, melainkan berkurangnya anak yang sesak, tertanganinya pasien sebelum kondisinya berat, dan terjaminnya pemulihan setiap anak yang terdampak," pungkas Irma. (R)

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.

Selain dekarbonisasi, Pertamina terus mengembangkan bisnis rendah karbon atau Low Carbon Business. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, kinerja bisnis rendah karbon Pertamina tercatat mencapai 101 persen dari target RKAP 2026.

"Pencapaian ini didukung oleh beberapa program utama seperti bioethanol, biofuel, dan efisiensi energi yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan," katanya.

"Keberhasilan ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif terutama pada aspek tata kelola, sosial, dan sistem pendukung keberlanjutan," ujar Baron.

Dalam penilaian Carbon Disclosure Project (CDP), Pertamina memperoleh skor B untuk kategori perubahan iklim dan A- untuk keamanan air. Sementara dari sisi tata kelola, Pertamina mencatat skor Good Corporate Governance (GCG) 2025 sebesar 97,14 persen dengan kategori "Sangat Baik".

Dalam pengembangan bisnis rendah karbon, Pertamina terus mendorong pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF), biogasoline, biodiesel, serta pembangkit energi rendah karbon.

Pertamina juga mengembangkan biogasoline melalui pencampuran bioethanol sebesar lima persen pada bensin RON 95. Pada periode Januari-Juni 2026, realisasi penjualan biogasoline mencapai 23.280 KL.

Dalam ajang tersebut, Pertamina berhasil meraih empat penghargaan utama di sektor minyak dan gas. Penghargaan tersebut mencakup kategori yang berkaitan dengan pilar ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Kepala Puspresnas Maria Veronica Irene Herdjiono mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mengikuti kompetisi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Puspresnas bersama Dewan Juri Nasional melakukan pemeriksaan terhadap bukti dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan OSN. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamankan dan menginventarisasi bukti, meminta klarifikasi dari pihak terkait, serta meninjau proses dan hasil ujian pada cabang yang diduga terjadi pelanggaran.

Salah satu pelanggaran ditemukan dalam cabang ekonomi. Koordinator juri cabang ekonomi, Dwi, mengungkapkan bahwa seorang peserta diketahui mengakses Google saat ujian untuk mencari informasi yang berkaitan dengan soal.

"Langkah ini diambil oleh para juri untuk menjaga objektivitas, keadilan, integritas, dan sportivitas kompetisi, sehingga prestasi benar-benar mencerminkan kemampuan peserta," kata Dwi.

"Salah satu peserta melanggar aturan ujian dengan membawa dan menggunakan telepon seluler serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) saat mengerjakan soal," ujar Fajar.

Sementara itu, sanksi terhadap lembaga pendidikan atau pihak lain yang terbukti terlibat akan dikaji lebih lanjut bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Puspresnas juga mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap prestasi dan karakter generasi muda Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan OSN di berbagai tingkatan.

Masyarakat diimbau memperoleh informasi mengenai pelaksanaan OSN melalui saluran komunikasi resmi dan terverifikasi Puspresnas. (R)

Kepala DLH Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan tiga stasiun AQMS tersebut berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Deli, dan Medan Sunggal.

Ia menjelaskan, data yang dihasilkan dari seluruh stasiun pemantauan terhubung dengan situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi kualitas udara secara real-time melalui situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup.

"Data kualitas udara ini bisa diakses masyarakat secara terbuka dan diperbarui secara langsung," kata Melvi.

PM2,5 merupakan partikel berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk hingga ke paru-paru. Sedangkan PM10 merupakan partikel berdiameter 10 mikrometer atau lebih kecil yang umumnya dapat masuk ke saluran pernapasan.

Kondisi kategori Baik menunjukkan kualitas udara sangat baik dan tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Sementara kategori Sedang masih dapat diterima bagi kesehatan masyarakat.

Ajang Duta Bahasa Nasional 2026 sekaligus menandai 20 tahun perjalanan program Duta Bahasa yang telah berlangsung sejak 2006. Program tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk berperan dalam memprioritaskan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, mengatakan Duta Bahasa diharapkan dapat menjadi teladan dalam penggunaan Bahasa Indonesia serta menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra, terutama di kalangan generasi muda.

Menurutnya, para Duta Bahasa juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dengan memberikan dukungan nyata melalui peran yang aktif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.

Sebanyak 31 pasangan finalis dari berbagai daerah mengikuti rangkaian penilaian. Materi penilaian mencakup kemampuan bahasa dan sastra, pidato lisan, tes psikologi, pertunjukan bakat, penulisan artikel bahasa dan sastra, pembuatan konten video, hingga penampilan panggung.

Sementara itu, penghargaan berikutnya diraih Muhamad Akmal Musthofa dan Mitha Afrida Khairunnisa dari Jawa Barat, Gayuh Ardian Fajri dan Krisna Puspita dari Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dimas Saputra dan Rahma Anggit Khairunnisa dari Kalimantan Barat.

Para juri turut mendorong Duta Bahasa agar tidak hanya menjadi panutan dalam penggunaan bahasa, tetapi juga aktif mengisi ruang publik dan media sosial dengan konten positif dan relevan.

Adventhius Immanuel Karo Karo dan Dania Zahra Ayusti menyatakan siap menjalankan peran tersebut dengan menjadi mitra strategis Badan Bahasa dalam mengembangkan dan membina bahasa, khususnya di kalangan generasi muda.

Dania berharap Duta Bahasa Nasional tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Badan Bahasa, tetapi juga mampu menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan terkait bahasa dan sastra.

Bantuan yang diberikan meliputi penguatan sarana operasional pemadaman karhutla, perangkat medis untuk penanganan gangguan pernapasan, posko layanan kesehatan gratis, serta dukungan ketahanan pangan keluarga.

Layanan kesehatan mencakup pemeriksaan medis, terapi inhalasi darurat, serta pemberian obat-obatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menyampaikan keprihatinannya atas dampak karhutla yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.

Koordinasi tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran serta membantu mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak.

Melalui dukungan tersebut, BI turut mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah yang terdampak bencana.

Sinergi dan gotong royong tersebut akan terus diperkuat untuk membantu masyarakat terdampak memenuhi kebutuhan sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat dan perekonomian pascabencana. (R)

KPK menyatakan SJL ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dari fee tersebut, sebesar 4 persen diduga diperuntukkan bagi Kepala Dinas PUPR dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). KPK mengungkap, atas permintaan SJL, pihak swasta kemudian menyerahkan uang sebesar Rp130 juta.

Tak hanya dugaan pemerasan, SJL juga diduga menerima gratifikasi dalam kurun waktu 2023 hingga 2026 dengan total mencapai Rp11,14 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa lokasi. Salah satunya berupa uang tunai dengan total sekitar Rp200 juta.

Selain itu, KPK memotret tata kelola Pemkab Bolmut melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Hal tersebut disampaikan dalam Festival Literasi Ciamis 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan mengusung tema "Bersinergi dalam Literasi, Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan".

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, budaya membaca harus terus dikembangkan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi dan digitalisasi membuat masyarakat harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berhenti belajar. Menurutnya, belajar tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. "Maka dari itu, kita tidak boleh berhenti belajar, semuanya harus belajar," tambahnya.

Kegiatan tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.

Melalui festival ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap budaya membaca, belajar, berkarya, dan berbagi pengetahuan semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Tierney tampak didampingi salah satu staf pelatih fisik selama menjalani program latihan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sang pemain untuk menghadapi turnamen.

Karena itu, latihan terpisah yang dijalani Tierney bisa berkaitan dengan program pemulihan setelah perjalanan panjang.

Sebelumnya, Tierney lebih banyak menghabiskan kariernya di Malaysia, termasuk memperkuat Sabah FC. Bersama klub barunya di Siprus, ia mulai mendapatkan kesempatan bermain.

Bergson da Silva juga menjadi tambahan pilihan setelah mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Kehadirannya membuat persaingan di lini depan Harimau Malaya semakin kompetitif.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Arianto Surojo mengatakan CAEXPO menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia dan membangun hubungan bisnis jangka panjang.

Menurutnya, produk UMK Indonesia memiliki keunikan, kreativitas, dan nilai tambah yang berpotensi bersaing di pasar global. Namun, pelaku UMK perlu terus memperkuat konsistensi kualitas, kapasitas produksi, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar di negara tujuan.

"Pertamina terus mendorong UMK mitra binaan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar. Kami berharap keikutsertaan dalam CAEXPO 2026 dapat memperluas jejaring bisnis serta membuka peluang kerja sama berkelanjutan," kata Baron.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan Asta Cita dalam memperkuat kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengembangkan industri kreatif nasional.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut pertandingan melawan Singapura menjadi momentum penting untuk mengembalikan identitas permainan skuad Garuda. Ia ingin para pemain kembali memahami karakter dan prinsip permainan yang sebelumnya telah dibangun.

"Langkah pertama adalah menyatukan kembali grup ini dengan identitas kami. Saya pikir itu selalu menjadi langkah pertama sebagai pelatih, untuk menanamkan identitas yang telah bekerja dengan baik bagi kami dalam pertandingan kandang pada periode Maret dan Juni 2026 ketika para pemain ini tersedia," ujar Herdman.

Tak hanya fokus pada permainan, Herdman juga menegaskan bahwa kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia. Tiga poin pada pertandingan pertama dinilai penting untuk membuka perjalanan Indonesia di fase grup.

Pertandingan kontra Singapura pun menjadi ujian awal bagi Herdman untuk melihat kemampuan Timnas Indonesia dalam mempertahankan identitas permainan sekaligus mengamankan tiga poin pada laga pembuka FIFA ASEAN Cup 2026. (R)

Thailand berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Seluruh pertandingan Grup B dijadwalkan berlangsung di Hong Kong.

Pemain tersebut juga berjanji memberikan kemampuan terbaiknya demi membantu Thailand mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Souonsup-Bell turut menyambut positif penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, kehadiran turnamen tersebut dapat semakin mendorong perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.

"Semua orang bisa melihat bahwa level kompetisi di sini meningkat dari tahun ke tahun. Saya yakin suatu hari nanti dengan infrastruktur yang tepat, sepak bola Asia Tenggara bisa mencapai level yang lebih tinggi. Namun itu hanya bisa terjadi jika semua orang mendorong ke arah yang benar," ujarnya.

Dengan target menjadi juara, Thailand harus mampu tampil konsisten sejak fase grup untuk mengamankan tiket menuju partai final FIFA ASEAN Cup 2026. (R)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional.

"Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen," ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta ketentuan terkait Peraturan Teknis (Pertek) dan regulasi lainnya ditinjau untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.

Pemerintah juga menyoroti persoalan impor pada sektor hilir, khususnya industri garmen. Presiden meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera menertibkan praktik impor kiloan maupun impor dalam jumlah besar yang dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri.

Selain perdagangan dan bahan baku, rapat juga membahas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi," jelasnya.

Airlangga menegaskan bahwa industri tekstil tidak dikategorikan sebagai industri yang telah memasuki fase sunset. Karena itu, pemerintah mendorong terbukanya peluang reinvestasi dan penambahan modal kerja bagi sektor tersebut.

Penguatan sektor TPT diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri nasional, sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global. (DKI1)

Menurut Endin, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan SDM. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa dan masyarakat yang terwadahi melalui komite sekolah.

Ia mengatakan, deklarasi FKSMB Kabupaten Bekasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Forum tersebut diharapkan mampu menjadi mitra strategis satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas pengelolaan sekolah.

"Komite dengan sekolah ini satu kesatuan. Komite merupakan perwakilan dari wali murid. Ketika ada kekurangan di sekolah, tugas komite menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk mendekati penyempurnaan, baik berkaitan dengan program maupun hal lainnya," jelasnya.

Selain sebagai jembatan komunikasi, Endin berharap komite sekolah turut mengawal mutu pendidikan dengan mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter peserta didik.

"Tema yang diangkat sangat bagus, yaitu mewujudkan komite sekolah yang mandiri, akuntabel, dan berdaya guna bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi. Saya berharap ini tidak hanya menjadi tema, tetapi benar-benar diimplementasikan," tegasnya.

Endin berharap keberadaan FKSMB Kabupaten Bekasi semakin memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Dilansir dari laman Jabarprov, hal itu disampaikan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, pada 21 September 2026.

"Saya meminta Bapenda terus kreatif dan agresif mencari berbagai macam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah," ujar Farhan.

Meski demikian, ia menekankan agar upaya meningkatkan pendapatan daerah tetap dibarengi dengan penguatan integritas dan pengawasan yang ketat.

Selain mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, Farhan juga mendorong berbagai inovasi yang dapat memperluas basis pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.

"Kita ingin membangun kemandirian fiskal yang kuat, tetapi harus dicapai dengan cara yang transparan, profesional, dan akuntabel," tuturnya.

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna.

"Kami berharap dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan dapat dilakukan sedini mungkin sejak tahap perencanaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati," ujar Kunta.

Pengawalan hukum dinilai penting mengingat besarnya agenda pembangunan infrastruktur kesehatan yang akan dilaksanakan Kemenkes.

Selain pembangunan infrastruktur, Kemenkes juga mengelola pengadaan alat kesehatan, obat, serta bahan medis habis pakai dengan nilai anggaran yang besar.

Jamintel Reda Manthovani mengatakan, pencegahan sejak dini diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan program pemerintah.

Sementara itu, Jamdatun Narendra Jatna memastikan pihaknya siap memberikan pertimbangan hukum agar kebijakan dan program kesehatan yang dijalankan Kemenkes tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Kemenkes juga telah menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) terkait penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkes.

Penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor HK.03.01/Menkes/1096/2024 antara Kemenkes RI dan Kejaksaan RI tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Atip Latipulhayat mengatakan, perubahan pendekatan diperlukan karena tantangan yang dihadapi siswa semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Atip saat membuka Konvensi Nasional ke-25, Kongres ke-15 Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), serta Seminar dan Konferensi Internasional tentang Bimbingan dan Konseling (ISCGC) di Jakarta, pada 16 September 2026.

Menurut Atip, kebijakan layanan BK kini diarahkan dari pendekatan kuratif-administratif menuju model yang komprehensif dan transformatif. Pendekatan tersebut menekankan upaya pencegahan dan pengembangan potensi siswa sebelum masalah muncul.

Atip menjelaskan, layanan BK transformatif bertumpu pada empat pilar utama, yakni perkembangan sesuai usia, komprehensif, sistemik, dan keadilan transformatif.

Untuk memperkuat layanan tersebut, Kemendikdasmen tengah merekonseptualisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain pembaruan regulasi, pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan jumlah guru BK guna memenuhi kebutuhan layanan konseling di sekolah.

Kemendikdasmen menyiapkan program untuk mempersiapkan 270.000 konselor melalui modul pelatihan "Tujuh Langkah Besar Bimbingan dan Konseling". Pelatihan tersebut menggunakan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS).

"Tujuannya bukan untuk mengubah semua guru menjadi konselor bimbingan profesional, melainkan untuk membekali setiap pendidik dengan keterampilan konseling dasar untuk mengidentifikasi potensi, mengelola emosi, menumbuhkan ketahanan, dan membangun komunikasi yang empatik," jelas Maila.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif ABKIN Moh. Farozin menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Andi Hadianto, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penguatan layanan bimbingan dan konseling.

Melalui perubahan paradigma, pembaruan regulasi, serta peningkatan kapasitas pendidik, Kemendikdasmen menargetkan layanan BK menjadi bagian yang semakin kuat dalam mendukung perkembangan siswa.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Penjelasan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada 22 September 2026.

Rico menjelaskan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023.

Menurut Rico, proyeksi tambahan PAD dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan masyarakat, kondisi ekonomi serta hasil evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi.

Ia menekankan, peningkatan PAD harus berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Peningkatan PAD bukan satu-satunya indikator keberhasilan, tetapi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan aktivitas usaha," tegas Rico.

Pemko Medan juga menertibkan aset daerah yang terlantar maupun yang dikuasai pihak lain tanpa izin. Sistem inventarisasi dan keterbukaan informasi aset dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap turut hadir dalam rapat tersebut. (P3)