Pemantauan dilakukan Selasa (8/9/2026), khususnya terhadap sejumlah titik yang menjadi prioritas penanganan, termasuk infrastruktur yang terdampak bencana alam.

Perbaikan kedua jembatan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi infrastruktur secara optimal sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintasi jalur tersebut.

Penanganan infrastruktur tersebut juga merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Bupati Taput melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Garoga beberapa waktu lalu.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses transportasi yang menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan perekonomian warga.

Dengan adanya penanganan secara bertahap dan terukur, akses transportasi di Kecamatan Garoga diharapkan semakin aman dan lancar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Galung)

Program SP4N-LAPOR! menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, setelah dilantik oleh Bupati Toba Effendi Sintong Panangian sekitar sebulan lalu.

Namun, berdasarkan data SP4N-LAPOR! sejak 2019 hingga 2026, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dari total 191 laporan yang masuk, sebanyak 60 laporan telah selesai, 12 laporan sedang dalam proses, sementara 119 laporan belum ditindaklanjuti.

Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Coaching Clinic SP4N-LAPOR! yang digelar Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Selasa hingga Jumat, 8-11 September 2026, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo Kabupaten Toba.

Materi yang diberikan mencakup pengelolaan akun, verifikasi dan disposisi laporan, penyusunan tanggapan, tindak lanjut pengaduan, pemenuhan batas waktu penyelesaian, hingga peningkatan kualitas respons kepada masyarakat.

"Kegiatan ini penting karena SP4N-LAPOR! merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan informasi terkait pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh OPD sesuai kewenangannya," ujar Tumpal.

"Untuk itu, saya meminta kepada seluruh OPD agar segera mengecek dan menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangannya. Selain tindak lanjut, kita juga harus memperhatikan batas waktu penyelesaian laporan. Jangan sampai laporan dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Jika masih dalam proses, pelapor perlu diberikan informasi mengenai perkembangan laporan tersebut," tegasnya.

Optimalisasi SP4N-LAPOR! diharapkan tidak hanya menjadi kanal penyampaian keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Toba. (Galung)

Menurutnya, laboratorium percontohan tersebut harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai proses budidaya ikan, mulai dari kebutuhan benih, pakan, luas lahan, hingga estimasi hasil panen. Dengan demikian, masyarakat dapat mempelajari pola budidaya tersebut dan menerapkannya secara mandiri.

Selain pengembangan BBI sebagai pusat percontohan, Wakil Bupati juga mendorong inovasi budidaya perikanan air tawar dengan memanfaatkan aliran sungai yang terdapat di Kecamatan Purbatua.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, S. Pasaribu, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mengelola tiga lokasi instalasi perikanan, yakni di Sarulla, Purbatua, dan Silangkitang.

"Kondisi kolam pada Januari lalu sempat kosong pascabencana pada November sebelumnya. Namun, sejak Februari pengelolaan kembali berjalan dengan mengambil benih dari instalasi Sarulla untuk pembibitan, sedangkan BBI Purbatua difokuskan pada tahap pembesaran," jelas S Pasaribu.

Optimalisasi fungsi BBI Purbatua sebagai pusat percontohan dan pendampingan diharapkan mampu mendorong semakin banyak masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan.

Salah satu siswa yang merasakan perubahan tersebut adalah Najwa Syakira, siswi kelas XII Kuliner A. Ia menilai gedung baru memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan gedung sebelumnya.

Menurut Najwa, kondisi gedung lama cukup terganggu oleh aktivitas pembangunan jalan tol di sekitar sekolah. Debu dan kondisi lingkungan membuat kegiatan belajar serta praktik siswa kurang nyaman. "Di sini lebih nyaman, lebih luas, lebih asri," katanya.

"Harapan saya ke depan, kita bisa memaksimalkan lagi praktik-praktiknya, hasil-hasilnya agar apa yang kita pelajari di sini benar-benar bermanfaat untuk masa depan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Raihan Amanullah, siswa kelas XII Kuliner A. Ia mengaku lebih nyaman belajar di gedung baru karena seluruh aktivitas sekolah kini terpusat dalam satu kawasan.

Menurutnya, gedung baru membuat mobilitas siswa menjadi lebih mudah. Siswa tidak perlu lagi berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya ketika mengikuti kegiatan sekolah. "Sekarang lebih enak. Semua kumpul di satu lapangan, jadi enggak usah ke mana-mana," ujarnya.

Menurut Raihan, gedung dan fasilitas baru tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menjadi sarana bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman sebelum melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya KPK untuk memperluas penyebaran pesan antikorupsi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, pesan antikorupsi dikemas melalui sejumlah tantangan. Salah satunya Sumo Games, yang mengajak peserta beradu kekuatan melawan karakter Si Tikus Koruptor.

Selain permainan, masyarakat juga mengikuti aktivitas Reaksi Warga +62. Kegiatan ini menjadi ruang bagi warga untuk menunjukkan ekspresi dan tanggapan mereka terhadap berbagai perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Salah satu peserta, Sta, siswi SMKN 32 Jakarta, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, konsep yang menggabungkan hiburan dan permainan membuat pesan antikorupsi menjadi lebih mudah dipahami.

KPK juga mengajak masyarakat untuk turut menyebarluaskan gerakan antikorupsi melalui media sosial Kawan Aksi dan Suara Antikorupsi.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang keberanian mengungkap praktik korupsi, tetapi juga tentang kesadaran dan keberanian setiap orang untuk membangun kebiasaan yang jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari. (R)

Kebijakan tersebut mengacu pada keputusan pemerintah daerah yang memahami kondisi masing-masing wilayah terdampak. "Perlindungan, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah menjadi prioritas," ujar Abdul Mu'ti pada 6 September 2026.

Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Kabupaten Serang, Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, mengalami dampak erupsi yang cukup berat sehingga pembelajaran dapat dialihkan ke sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Warga sekolah juga diminta mengikuti perkembangan situasi serta arahan pemerintah daerah selama kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung. (R)

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal tersebut saat membuka 7th Symposium on Emergency (SOE) 2026 yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) di Jakarta, pada 4 September 2026.

"Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan jumlah bencana terbanyak. Merespons hal ini, kita harus memiliki Emergency Medical Team berstandar WHO, mulai dari Level 1 hingga Level 2," ujar Budi.

Kemenkes juga terus mendorong sertifikasi EMT sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satu tim yang telah memperoleh sertifikasi tersebut adalah MDMC Muhammadiyah.

Reformasi tersebut meliputi penataan sistem pendidikan dokter spesialis atau PPDS di IGD, pengelolaan tempat tidur kritis melalui sistem satu pintu atau one gate system, pemenuhan fasilitas dasar seperti monitor pasien, serta pengkajian kembali tarif INA-CBGs agar lebih adil bagi tenaga medis emergensi.

"Para tenaga medis darurat dituntut memiliki mentalitas seperti pasukan khusus. Mereka harus mampu mengantisipasi lebih cepat dan mengambil keputusan presisi," kata Wishnu.

PDEI mendorong agar edukasi pertolongan pertama dasar bagi masyarakat awam dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Edukasi ini dinilai penting karena keberhasilan penanganan kondisi darurat sering kali ditentukan pada menit-menit pertama setelah kejadian.

"Pertemuan JBC di Medan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi ketiga negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama di Asia Tenggara melalui aksi nyata dan pembukaan peluang investasi baru," kata Sjahrian saat JBC Meeting di JW Marriott Medan.

"Hari ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah semangat kerja sama menjadi kemitraan bisnis nyata, investasi nyata, dan dampak ekonomi nyata," ujarnya.

Karena itu, para pemimpin bisnis yang hadir diharapkan tidak hanya menjadikan IMT-GT sebagai wadah pertukaran gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan kesepakatan bisnis, mengembangkan proyek strategis, serta membuka pasar baru.

"IMT-GT telah mulai dilaksanakan, diharapkan akan membawa dampak nyata bagi perekonomian regional, khususnya Sumut atau Sumatera," kata Porman.

Pengerahan personel tersebut merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat pencegahan Karhutla melalui edukasi, penyuluhan, komunikasi, serta pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini," ujar Dedi saat memberikan pembekalan di Jakarta, pada 7 September 2026.

Sebelumnya, sebanyak 189 peserta didik telah diberangkatkan terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas pencegahan Karhutla di sejumlah wilayah. Gelombang kedua ini dilakukan untuk memastikan kegiatan di lapangan tetap berkesinambungan melalui mekanisme lintas ganti personel.

"Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami," katanya.

Edukasi kepada masyarakat akan diarahkan pada tindakan nyata, di antaranya tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga lingkungan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi terjadinya kebakaran.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai faktor yang menjadi akar persoalan Karhutla.

Kebijakan tersebut diterapkan pada satuan pendidikan negeri maupun swasta. Penerapannya akan berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi abu vulkanik.

"Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. Saya juga menginstruksikan agar kegiatan siswa lebih banyak di dalam kelas. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi," ujar Asep.

Kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berlangsung normal dengan mengoptimalkan aktivitas di dalam kelas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik.

Disdik Kota Bandung juga meminta kepala sekolah memantau kondisi lingkungan sekolah dan memastikan ketersediaan masker bagi warga sekolah yang membutuhkan.

Disdik Kota Bandung akan terus memantau perkembangan kondisi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting beserta jajaran di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, pada 7 September 2026.

"Jadi, pengembangan komoditas harus diarahkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada," ujar Bobby.

Bobby mencontohkan sejumlah komoditas potensial di Kepulauan Nias yang belum berkembang secara optimal. Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan pasar, melainkan kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi permintaan.

Karena itu, pemerintah bersama pihak terkait perlu melakukan intervensi dan membangun kolaborasi dalam menentukan target produksi komoditas setiap tahun. Dengan demikian, ketersediaan pasokan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pasar.

Bobby menegaskan pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan program, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama produksi. Ia berharap program dan anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumut Prayatno Ginting menyambut baik rencana pengembangan komoditas baru yang berpotensi diekspor dari Sumut.

Selain lidi sawit, komoditas asal Sumut seperti kepiting, udang, dan sarang burung walet juga memberikan kontribusi terhadap ekspor dengan nilai mencapai Rp8,1 triliun. Selain itu, terdapat rencana pengiriman produk durian asal Sumut ke pasar Tiongkok.

Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution memberikan respons positif terhadap rencana pembukaan kembali laboratorium di Sumut. Namun, pembukaan tersebut akan dilakukan setelah terlebih dahulu memastikan kondisi dan kesiapan fasilitas laboratorium. (P3)

Dalam kesempatan itu, Basarin menyampaikan sejumlah informasi mengenai kondisi terkini Sumatera Utara. Ia juga menginformasikan aktivitas sejumlah gunung api yang sedang mengalami erupsi, termasuk Gunung Sinabung.

"Untuk city tour, bisa mengunjungi Istana Maimon, Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya, dan Museum Rahmadsyah. Atau bisa juga menikmati suasana kota lama yang disebut Kesawan," ujar Basarin.

Selain berkeliling Kota Medan, para delegasi juga diperkenalkan dengan destinasi wisata unggulan Sumatera Utara lainnya, seperti Danau Toba dan Berastagi.

Sajian tersebut mendapat sambutan positif dari delegasi Malaysia. Chief Minister of Perlis, Abu Bakar bin Hamzah, bahkan menilai terdapat kemiripan antara sejumlah kuliner Sumut dengan makanan tradisional Malaysia, meski memiliki nama yang berbeda.

Abu Bakar bersama Perlis State Secretary Dato' Noor Azman bin Abdul Rahman dan rombongan turut menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut.

Kehadiran delegasi Malaysia dan Thailand di Sumatera Utara merupakan bagian dari rangkaian IMT-GT, kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada 1993.

Kerja sama IMT-GT diresmikan oleh kepala negara dan pemerintahan ketiga negara pada saat itu, yakni Presiden RI Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai. (P3)

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dikeluarkan pada 6 September 2026.

"PJJ diberlakukan dengan tujuan melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan," ujar Dedi Mulyadi pada 6 September 2026.

"Saya instruksikan Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, ambulans, oksigen, pulse oximeter, obat-obatan, masker/respirator, dan Alat Pelindung Diri (APD) di fasilitas kesehatan," kata Dedi.

Perlindungan khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti bayi dan anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan, serta masyarakat dengan penyakit kronis.

Pemprov Jabar juga melakukan pembersihan abu vulkanik di fasilitas umum dan ruas jalan. Pembersihan dilakukan dengan metode yang tidak membuat abu kembali beterbangan dan berpotensi terhirup masyarakat.

"Saya memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi, serta segera melaporkan peningkatan kasus kesehatan, gangguan pelayanan, keterbatasan logistik, dan kebutuhan dukungan kepada pimpinan/posko penanganan," ujar Dedi.

Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Masker KN95 diutamakan, atau dapat menggunakan masker lain yang tersedia dengan menutup hidung dan mulut secara baik.

Abu yang menempel pada tubuh harus segera dibersihkan. Untuk membersihkan rumah, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar, masyarakat dianjurkan membasahi abu terlebih dahulu agar tidak kembali beterbangan.

Selain itu, masyarakat diminta menutup dan melindungi sumber air serta makanan dari paparan abu vulkanik. (R)

Dilansir dari laman Kemkes, ditengah keterbatasan akses dan sejumlah fasilitas kesehatan yang belum berfungsi optimal, para nakes bersama relawan kesehatan terus bergerak dari desa ke desa.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pelosok, tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satunya dilakukan dr Halik Malik bersama tiga relawan lainnya, yakni dua bidan dan satu apoteker.

Mereka ditugaskan sebagai bagian dari Tim Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI batch pertama di Puskesmas Ndona, Kabupaten Ende. Wilayah kerja Puskesmas Ndona mencakup delapan desa yang sebagian besar memiliki akses sulit.

Untuk mencapai sejumlah wilayah, tim harus menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi berpengalaman menghadapi medan ekstrem, bahkan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.

"Sebagian besar wilayah kerja puskesmas tempat kami bertugas termasuk daerah sulit akses. Umumnya hanya dapat ditempuh dengan kendaraan yang pengemudinya berpengalaman menghadapi medan ekstrem atau dengan berjalan kaki," ujar dr Halik.

Salah satu perjalanan paling menantang dilakukan ketika tim memberikan pelayanan kesehatan bergerak atau mobile clinic ke Desa Nila. Tim harus menempuh perjalanan sekitar tiga jam menggunakan mobil atau sepeda motor, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama sekitar 2,5 jam untuk mencapai desa tujuan.

Perjalanan pulang juga tak kalah berat. Demi memangkas waktu, tim memilih jalur laut dari dermaga darurat. Dari kawasan tebing dan jurang, para relawan langsung menuju kapal motor untuk menempuh perjalanan sekitar dua jam menyusuri pesisir selatan Pulau Ende menuju puskesmas.

"Ekstremnya lagi, untuk memangkas waktu pulang dari Desa Nila, tim relawan harus menempuh jalur laut dari dermaga darurat. Dari tebing jurang langsung naik ke kapal," tuturnya.

Perjalanan panjang tersebut dilakukan karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan cukup tinggi, sementara sejumlah fasilitas kesehatan masih belum dapat berfungsi optimal akibat dampak gempa.

Di lapangan, tim menemukan warga yang masih bertahan di rumah dengan mendirikan tenda pengungsian secara mandiri di depan rumah. Sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan tenda dan logistik sambil menunggu proses pemulihan serta penyediaan hunian sementara.

Kondisi pascabencana tersebut mulai memunculkan berbagai persoalan kesehatan. Keluhan yang banyak ditemukan antara lain infeksi saluran pernapasan, sakit lambung, hipertensi, pegal-pegal dan nyeri persendian, hingga gangguan tidur.

Pasien dengan penyakit kronis juga mengalami kondisi yang lebih berat karena akses terhadap layanan kesehatan terganggu. Selain persoalan kesehatan fisik, sejumlah warga mengalami trauma, kecemasan, serangan panik dan gangguan tidur akibat gempa susulan yang masih terjadi.

"Tidak jarang ditemukan warga yang mengalami trauma dan gangguan tidur karena serangan panik atau kecemasan," kata dr Halik.

Tim relawan juga menemukan sejumlah kasus yang membutuhkan penanganan segera, di antaranya persalinan darurat serta gagal napas akibat infeksi saluran pernapasan pada anak balita. Penanganan dilakukan bersama petugas puskesmas, termasuk melakukan rujukan apabila pasien membutuhkan layanan lebih lanjut.

"Tim relawan menyisir wilayah kerja di masing-masing puskesmas untuk memastikan siapa saja yang sakit di pelosok desa sekalipun mendapatkan tindakan medis segera yang seharusnya mereka dapatkan," ujarnya.

Kedatangan tim medis mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Keterbatasan layanan membuat warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pengobatan, sementara sejumlah pustu di wilayah terdampak belum dapat berfungsi optimal.

Di Kabupaten Ende, dari 28 puskesmas yang ada, sedikitnya 12 puskesmas mendapatkan dukungan relawan kesehatan TCK Kemenkes RI. Dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat tenda pelayanan kesehatan sekaligus membantu pelayanan dari desa ke desa di wilayah kerja puskesmas terdampak.

"Pada umumnya, puskesmas yang sebelumnya melayani masyarakat selama 24 jam kini harus beralih menjadi posko tenda pelayanan kesehatan karena bangunan yang rusak dan sejumlah petugasnya turut menjadi korban bencana," jelas dr Halik.

Kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Jalur pegunungan dengan jurang dan tebing curam diperparah kerusakan jalan serta longsor di sejumlah titik. Gempa susulan membuat masyarakat dan tenaga kesehatan harus tetap meningkatkan kewaspadaan.

Meski menghadapi berbagai kendala, petugas puskesmas bersama para relawan terus berupaya menjangkau seluruh wilayah kerja dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan.

"Tantangan terbesar adalah kapasitas layanan kesehatan dasar yang belum memadai, bahkan sebelum bencana terjadi. Situasi ini diperberat dengan wilayah terdampak yang sulit diakses dan bertambah sulit pascabencana karena jalan putus atau longsor di sejumlah titik," ujar dr Halik.

Kementerian Kesehatan terus memperkuat respons kesehatan bersama pemerintah daerah melalui dukungan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, tenda pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik medis.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama fasilitas kesehatan yang terdampak gempa masih dalam proses pemulihan. (R)

Rancangan perubahan APBD itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, pada 7 September 2026. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi para Wakil Ketua DPRD.

Dalam penjelasannya, Rico Waas mengatakan pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih. Setelah perubahan, pendapatan daerah direncanakan menjadi Rp7,13 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan lebih besar. Dari sebelumnya Rp6,90 triliun lebih, belanja daerah setelah perubahan direncanakan mencapai Rp7,73 triliun lebih atau bertambah sebesar 12,03 persen.

Selain pendapatan dan belanja, struktur perubahan APBD 2026 juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar.

Ia menegaskan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga harus mengikuti perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

Perubahan APBD tersebut juga telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Rico menegaskan APBD memiliki fungsi strategis sebagai mesin penggerak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, Rico berharap Badan Anggaran DPRD Kota Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

"Sehingga semua OPD nantinya memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan Perubahan APBD secara lebih optimal dan menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Ia berharap hubungan eksekutif dan legislatif semakin produktif dan konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (P3)

Paris FC langsung tampil mengejutkan. Sinayoko membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 25 detik. Marseille kemudian merespons melalui Amine Gouiri yang mencetak gol pada menit kedelapan.

Memasuki babak kedua, Marseille terus berusaha mengejar ketertinggalan. Gouiri kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sekaligus membuat kedudukan menjadi 2-2.

Sementara itu, Marseille harus menerima kekalahan kedua secara beruntun. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim yang kini ditangani Bruno Genesio, setelah sebelumnya mereka sempat mengawali musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg.

Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) juga masih belum menemukan performa terbaiknya. PSG kembali gagal meraih kemenangan setelah kalah 1-2 dari Monaco di kandang sendiri.

Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan pembekalan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada 7 September 2026.

Dedi meminta para personel tidak hanya melakukan penyuluhan, tetapi juga melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan Karhutla di wilayah penugasan.

Dedi mengatakan penanganan Karhutla perlu menerapkan pendekatan predictive policing dengan mengintegrasikan berbagai data, seperti hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, dan riwayat kebakaran.

Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare yang tersebar di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.228 titik atau 20,4 persen telah diverifikasi sebagai titik api.

Menurut Dedi, strategi penanganan Karhutla juga harus mempertimbangkan kondisi ekologis, terutama lahan gambut. Pemadaman api dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kondisi gambut tetap kering.

Di antaranya Kalimantan Tengah minus 143 sentimeter, Kalimantan Barat minus 163 sentimeter, Sumatera Selatan minus 231,1 sentimeter, Kalimantan Timur minus 142,6 sentimeter, Riau minus 209 sentimeter, dan Kalimantan Utara minus 137 sentimeter.

"Jangan hanya mengejar api. Kalau akar masalahnya kondisi gambut yang kering, tata airnya harus kita benahi," ujarnya.

Di tingkat nasional, kolaborasi melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, BRIN, Polri, dan TNI.

Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah menjadi leading sector dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Hingga 6 September 2026, tercatat 200 laporan polisi terkait Karhutla. Sebanyak 192 perkara merupakan perkara perorangan dan delapan perkara melibatkan korporasi.

Selain penanganan di lapangan, Polri menilai komunikasi publik juga menjadi bagian penting dalam menghadapi Karhutla.

Sentimen publik terdiri dari 83,2 persen netral, 13 persen negatif, dan 3,8 persen positif. Volume percakapan tertinggi terjadi pada 2 September dengan 7.466 penyebutan.

"Kerja lapangan yang intensif harus diikuti komunikasi yang baik agar kehadiran negara dapat terbaca oleh masyarakat," ujarnya.

"Jangan hanya melihat bagaimana api dipadamkan. Audit manajemennya. Lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang, dan bagaimana memperbaikinya. Dari sana harus lahir rekomendasi yang konkret," pungkasnya. (R)

Sevilla harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55 setelah bek Sangante diganjar kartu merah oleh wasit. Kondisi tersebut membuat Espanyol semakin gencar menekan pertahanan tim tamu.

Perjuangan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-97 atau 90+7. Marcos Fernandez berhasil memanfaatkan bola rebound setelah tembakan sebelumnya membentur mistar gawang. Ia kemudian menyambar bola dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hasil tersebut menjadi kekecewaan bagi Sevilla karena kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna pada detik-detik terakhir. Sebaliknya, Espanyol mendapatkan tambahan moral berkat perjuangan mereka hingga menit terakhir. (R)

Tertinggal cepat, Arsenal langsung meningkatkan tekanan. Tuan rumah sempat mencetak gol melalui Riccardo Calafiori pada menit ke-12 setelah memanfaatkan bola rebound. Namun, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR menunjukkan adanya offside.

Chelsea hampir kembali unggul menjelang turun minum. Pedro Neto berhasil melewati dua pemain Arsenal sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola hanya membentur tiang gawang.

Tekanan Chelsea semakin meningkat pada menit-menit akhir. Estavao hampir mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89 setelah melakukan aksi individu dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi, Raya tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting.

Selain itu, Diskominfo Toba kini mendorong penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah sekaligus penghubung informasi di tengah masyarakat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menegaskan KIM tidak boleh hanya sekadar dibentuk dan memiliki kepengurusan, tetapi harus mampu menjalankan fungsi nyata dalam bidang informasi dan komunikasi.

Ia menjelaskan, KIM dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai program pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, kegiatan masyarakat hingga berbagai kebijakan dapat disampaikan melalui KIM secara lebih dekat dan mudah dipahami.

Tumpal meminta para camat agar segera menindaklanjuti penguatan KIM di wilayah masing-masing dengan melakukan koordinasi dan mendorong pembentukan KIM. Para camat juga diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang memiliki kemampuan serta kemauan dalam bidang informasi dan komunikasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Toba, Rikardo Simamora, mengatakan pembentukan KIM sangat berkaitan dengan kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat.

"Pembentukan kelompok informasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan komunikasi dan informasi masyarakat. Diharapkan melalui KIM ini nanti kita bisa lebih aktif lagi dalam keterbukaan informasi, baik di pemerintahan maupun masyarakat," ujarnya.