Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengatakan proses aksesi Konvensi Anti-Suap OECD tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi nasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara.

"Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerapkan standar integritas global sekaligus memperkuat kredibilitas sistem hukum dan tata kelola nasional di mata dunia," ujar Agus.

Penyusunan kajian merupakan tindak lanjut dari initial gap analysis yang telah dilakukan pada 2025 dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pada 9-11 Juni 2026, OECD juga telah melaksanakan Fact Finding Mission di Jakarta dengan melibatkan para ahli dari Brasil, Australia, dan Rumania.

Ketiga persyaratan tersebut meliputi kriminalisasi foreign bribery, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi efektif dan memberikan efek jera, serta larangan pengurangan pajak atas pembayaran suap kepada pejabat publik asing.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPK mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Tipikor agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Selain itu, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Hukum sebagai koordinator utama dalam penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan aksesi dan ratifikasi konvensi tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah menargetkan Indonesia resmi bergabung pada 2028.

Perubahan undang-undang diperlukan untuk mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas aspek yurisdiksi, mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.

Selain pemberantasan korupsi, proses aksesi OECD juga mencakup sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha.

Pemerintah berharap berbagai pembenahan regulasi tersebut dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sehingga target Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028 dapat tercapai. (R)

Dilansir dari laman Humas Polri, seminar tersebut bertujuan membentuk perwira Polri yang memiliki kepemimpinan adaptif, inovatif, dan solutif, sekaligus mendorong kontribusi kepolisian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Wakapusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Henny Purwanti mengatakan seminar policy brief menjadi sarana penting bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara langsung.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pemenuhan kurikulum pelatihan, melainkan bagian dari upaya membangun kepemimpinan strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan zaman.

"Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman," ujar Henny.

Ia berharap para perwira peserta PKN mampu menerapkan hasil analisis kebijakan menjadi langkah nyata di wilayah tugas masing-masing. Hal itu perlu didukung sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, turut memberikan materi mengenai tren dan tantangan industri kreatif nasional.

Restog menilai Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim industri kreatif yang aman dan kondusif, terutama melalui penegakan hukum serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ia menegaskan, kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Tanah Air.

"Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP)," tegas Restog.

Selain perlindungan kekayaan intelektual, Restog juga menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam mendukung kemudahan perizinan dan menjamin keamanan penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk konser musik dan event kreatif di daerah.

Ia menjelaskan, pengamanan yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan kreatif dapat diselenggarakan dan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata serta perekonomian daerah.

"Pengamanan yang baik akan memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Jika event berjalan lancar dan banyak digelar, destinasi wisata serta kegiatan ekonomi kreatif di daerah akan semakin menggeliat (boom), sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pusdikmin Lemdiklat Polri mendorong lahirnya pemimpin kepolisian yang mampu menghasilkan kebijakan strategis, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang aman, produktif, dan berdaya saing. (R)

Program sosialisasi ini merupakan kebijakan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin atas arahan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol Hilman Wijaya.

"Melalui buku, e-book, dan bank soal digital, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari materi ujian SIM. Masyarakat dapat mengakses dan memahami materi terlebih dahulu, sehingga lebih siap ketika mengikuti proses ujian teori maupun praktik," jelas Hilman.

Dalam konsep terbaru, materi ujian teori SIM dibagi menjadi tiga kategori, yakni Uji Persepsi Bahaya, Uji Wawasan, dan Uji Pengetahuan. Masing-masing kategori terdiri atas 25 soal.

Sementara itu, Uji Wawasan menguji pemahaman mengenai keselamatan dan budaya tertib berlalu lintas. Adapun Uji Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, rambu, marka jalan, APILL, serta ketentuan berkendara.

Video tersebut dapat diakses melalui kanal YouTube resmi NTMC Korlantas Polri dan aplikasi Digital Korlantas Polri. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui tahapan ujian praktik sebelum mengikuti pengujian secara langsung di lokasi pelayanan SIM.

Korlantas Polri mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas digital tersebut sebagai sarana belajar sebelum mengikuti ujian SIM. Persiapan sejak dini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon pengendara terhadap prosedur ujian sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana, penyediaan alat permainan edukatif (APE), serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru PAUD.

Menurut Nawal, anggaran bantuan tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jawa Tengah yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dalam APBD Perubahan 2026.

Ia berharap tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat berbagai program pengembangan PAUD, salah satunya Sedulor PAUD atau Satu Desa Dua PAUD.

Ke depan, pemerintah menargetkan setiap desa dapat memiliki dua satuan PAUD guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Hingga saat ini, Bunda PAUD Jawa Tengah telah menyalurkan beasiswa senilai Rp175 juta kepada 35 guru PAUD. Setiap guru menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Materi pembelajaran nantinya juga dilengkapi lagu-lagu daerah yang dapat diakses melalui pemindaian barcode pada modul.

Terlebih, pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari upaya mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan PAUD di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Dante dalam kegiatan Sandbox Kesehatan Summit 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui AMANA Solutions, pada 10 November 2026.

Dante menegaskan, tantangan pengembangan teknologi kesehatan bukan hanya mempercepat lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan setiap teknologi yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, kualitas, dan memberikan manfaat nyata.

"Sejak 2023, Sandbox Kesehatan hadir sebagai ruang aman bagi inovator untuk menguji, mendapatkan pendampingan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan dengan tiga prinsip utama: memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menjamin keamanan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat," ujar Dante.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Minister-Counsellor (Development) to Indonesia, Timor-Leste and ASEAN Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Peter Rajadiston. Ia menyatakan Inggris berkomitmen melanjutkan kemitraan strategis dengan Kemenkes RI dalam menciptakan ekosistem inovasi kesehatan yang aman dan inklusif.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kemitraan Tangguh, platform kerja sama kesehatan Inggris-Indonesia yang diluncurkan pada Oktober 2026 untuk membangun ekosistem inovasi berkelanjutan dan memperkuat hubungan kedua negara.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa Regulatory Sandbox berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.

Selain memperkuat regulasi, Kemenkes RI juga mendorong penerapan prinsip inklusivitas dalam pengembangan teknologi kesehatan digital. Bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kemenkes menyusun Pedoman Inklusivitas bagi Teknologi Kesehatan Digital dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari para peserta serta kegiatan matchmaking yang mempertemukan inovator dengan investor. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dan mendukung keberlanjutan bisnis inovasi kesehatan setelah proses pengujian.

Merespons tingginya minat para inovator, Kemenkes RI berencana membuka pendaftaran Sandbox Kesehatan 2027 lebih awal, yakni pada akhir 2026. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi sandbox.kemkes.go.id.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Kota Bandung, pada 10 November 2026.

Menurutnya, saat ini muncul sejumlah persoalan yang menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai moral, salah satunya kasus perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.

"Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu," ujar Erwan.

Erwan juga menyoroti pentingnya penguatan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dahulu menjadi bagian dari materi pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut positif kesiapan Jawa Barat menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila.

Ia menjelaskan, pembelajaran Pancasila harus diarahkan pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan dapat membimbing siswa untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pengamalan Pancasila di lingkungan sekitar.

Yudian menyebutkan, secara keseluruhan sekitar 900 orang telah mengikuti program tersebut. Ia mengakui, pelaksanaan penguatan pendidikan Pancasila di Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam.

Yudian berharap kesiapan Pemprov Jabar menjadi daerah percontohan dapat memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun karakter generasi muda Indonesia. (R)

Menurutnya, penghargaan yang diterima bukan hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap pencapaian institusi, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Muryanto menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antarsatuan kerja dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Anugerah Diktisaintek merupakan ajang apresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada perguruan tinggi serta para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki kinerja dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Selain itu, USU juga meraih penghargaan di bidang kehumasan dan komunikasi publik, meliputi laman, siaran pers, media sosial, Unit Layanan Terpadu (ULT), insan humas, serta laporan manajemen keprotokolan.

USU juga meraih penghargaan PTN-BH dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2025, Laman kategori Gold Winner, Siaran Pers kategori Silver Winner, Media Sosial kategori Gold Winner, ULT kategori Silver Winner, Insan Humas kategori Gold Winner, dan Laporan Manajemen Keprotokolan kategori Gold Winner.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan pemerintah harus mengutamakan produksi gula dalam negeri dibandingkan menambah pasokan melalui impor.

"Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?" ujar Soemitro, pada 9 November 2026.

"Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat," katanya.

APTRI bahkan meminta agar impor GKM dihentikan apabila neraca gula nasional menunjukkan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurut Soemitro, penghentian impor saat produksi domestik mencukupi akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendorong kemandirian industri gula nasional.

Desakan APTRI tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pencapaian swasembada gula nasional. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada gula impor karena masih memiliki potensi lahan dan kemampuan petani untuk meningkatkan produksi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada gula nasional saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pada 26 Agustus 2026.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk program peremajaan tanaman tebu rakyat atau plasma. Langkah ini dilakukan karena sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan peremajaan.

Ia optimistis program peremajaan dan peningkatan produktivitas tersebut dapat mendorong produksi gula nasional sehingga kebutuhan gula konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari dalam negeri. "Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih," ujarnya. (R)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Sidang KKEP berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Dr Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.

Johnny menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi.

Ia juga memastikan proses penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus berlanjut. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan dan berkomitmen menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat secara transparan.

Menurut Anam, seluruh pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan selama persidangan.

Di sisi lain, Polri juga terus mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Johnny meminta masyarakat turut mendukung dan mengawal proses penanganan perkara tersebut agar berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya. (R)

Sekretaris Jenderal AGI Dwi Purnomo mengatakan produksi gula nasional hingga menjelang akhir musim giling 2026 telah mencapai kisaran 2,6-2,7 juta ton. Angka tersebut diperkirakan masih meningkat hingga sedikitnya 2,8 juta ton.

"Menurut saya cukup baik. Artinya kebijakan yang sudah dijalankan selama ini telah menghasilkan performa operasional produksi yang bagus dari sisi teknis," kata Dwi, pada 10 November 2026.

Untuk mempertahankan tren tersebut, AGI mendorong pemerintah memperkuat tiga aspek utama, yakni intensifikasi lahan, peremajaan tanaman tebu, serta pembenahan dan peningkatan kinerja pabrik gula.

AGI secara khusus meminta pemerintah mengendalikan kebijakan impor dengan mempertimbangkan ketersediaan produksi nasional dan kebutuhan pasar. Hal ini penting agar masuknya gula impor tidak menekan harga, mengganggu pasar, maupun merugikan petani tebu dan industri gula domestik.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada gula konsumsi melalui pembenahan sektor pergulaan dari hulu hingga hilir.

Salah satu program prioritas Kementan adalah bongkar ratoon untuk mengganti tanaman tebu tua yang mengalami penurunan produktivitas. Berdasarkan evaluasi Kementan, sekitar 70-80 persen tanaman tebu nasional sudah tidak layak atau tidak lagi produktif secara optimal.

Selain itu, pada 2026 pemerintah menargetkan pengembangan kawasan tebu seluas 99.547 hektare. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi pabrik gula.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027 sesuai peta jalan swasembada gula nasional.

"Produksi tebu harus kita tingkatkan, produktivitas diperkuat, dan hilirisasi harus berjalan agar nilai tambah dinikmati petani serta industri nasional. Swasembada gula hanya bisa dicapai jika sektor hulu dan hilir bergerak bersama," ujarnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan inovasi teknologi kesehatan berjalan aman, transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Penegasan itu disampaikan Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia atau Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, pada 10 November 2026.

Menurutnya, perkembangan layanan kesehatan digital mengalami peningkatan pesat sejak pandemi Covid-19. Berbagai inovasi bermunculan, mulai dari telemedisin, konsultasi kesehatan daring, hingga pemanfaatan aplikasi kesehatan.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait keakuratan informasi medis dan pertanggungjawaban layanan kesehatan yang diberikan melalui platform digital.

Dalam penerapannya, layanan telemedisin harus terintegrasi dengan sistem pencatatan rekam medis yang baik. Praktik konsultasi dokter secara daring juga harus memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), serta aturan mengenai tarif pelayanan.

Sebaliknya, teknologi digital harus mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok seperti Papua.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI Eko Sulistijo mengatakan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi kesehatan nasional.

Dukungan terhadap pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital juga disampaikan Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes.

Ia mengungkapkan, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut terdapat 15 inovator yang mendaftar. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi lebih dari 60 inovasi yang mengikuti proses pengujian, dengan 39 di antaranya telah memperoleh akreditasi.

Selain itu, Inggris juga memiliki pengalaman dalam pengembangan inovasi kesehatan digital, khususnya terkait aspek keselamatan dan etika pemanfaatan AI.

Hayes berharap kerja sama kedua negara semakin kuat sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi teknologi kesehatan yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, pada 10 November 2026.

Herman optimistis persoalan ATS dapat segera diselesaikan apabila seluruh pihak memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Menurutnya, pengentasan ATS merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

Ia menjelaskan, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Dalam upaya tersebut, Herman berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran. Meski demikian, Pemprov Jabar memastikan program pengentasan ATS tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Herman mengatakan anak-anak yang masuk kategori ATS akan diarahkan kembali ke pendidikan formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Herman menegaskan pengentasan ATS menjadi bagian penting dalam mempersiapkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan dinilai sebagai salah satu kunci untuk membentuk generasi muda yang produktif, berpengetahuan dan mampu bersaing.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS," pungkasnya. (R)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras petani dalam meningkatkan produksi beras nasional.

Arief menjelaskan, masyarakat perlu memahami perbedaan antara beras medium untuk konsumsi sehari-hari dengan beras khusus seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus.

Menurutnya, volume impor beras khusus hanya sekitar 1,3 persen dibandingkan produksi beras nasional. Impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik hotel, restoran, dan kafe (horeka), bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Arief juga menjelaskan bahwa pencatatan beras dari Singapura tidak otomatis menunjukkan beras tersebut diproduksi di negara itu. Sebab, Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi regional. Karena itu, Kementan mengacu pada data resmi BPS untuk melihat aktivitas impor beras Indonesia.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengimpor beras hingga sekitar 7,5 juta ton dengan nilai mendekati Rp100 triliun. Kini, pemerintah menilai kebutuhan beras medium nasional dapat dipenuhi melalui produksi petani dalam negeri.

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah memperkirakan pasokan beras mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Juli-Agustus 2027.

Arief mengatakan ekspor tersebut menjadi bukti meningkatnya kemampuan produksi nasional sehingga Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada pasokan dari luar negeri.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka tersebut menjadi level tertinggi dalam catatan BPS.

Di sisi lain, Kementan memastikan akan menindak tegas praktik impor beras medium secara ilegal. Pemerintah menegaskan tidak membuka izin impor beras medium sehingga setiap pemasukan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Laporan dapat disampaikan melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 08111-312-312 dengan menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, serta bukti pendukung berupa foto atau video.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut keteladanan Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Selama menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng mendorong penguatan profesionalisme kepolisian dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Kontribusinya juga terlihat dalam pengembangan penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

"Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta.

Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat diharapkan menjadi karakter seluruh anggota Polri.

Ia menambahkan, keteladanan Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatan, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Polri berharap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memperkuat komitmen menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Filipina pada Rabu (11/11/2026) pukul 15.30 WIB. Selanjutnya, skuad Garuda Muda bertemu Kamboja pada Sabtu (14/11/2026), Afghanistan pada Selasa (17/11/2026), dan Myanmar pada Jumat (20/11/2026).

Afghanistan sukses mengalahkan Myanmar dengan skor 4-1, sedangkan Filipina menundukkan Kamboja dengan skor 2-1. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak kehilangan poin sejak pertandingan pembuka.

Komposisi pemain yang berasal dari klub profesional dan akademi diharapkan mampu memberikan kekuatan tambahan bagi Indonesia dalam menghadapi ketatnya persaingan di Grup A.

Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 diikuti 35 negara yang terbagi dalam tujuh grup. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final bersama sembilan negara yang telah lolos otomatis.

Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia U-17

2. Sabtu, 14 November 2026: Indonesia vs Kamboja, pukul 15.30 WIB.

4. Jumat, 20 November 2026: Indonesia vs Myanmar, pukul 15.30 WIB.

Dukungan masyarakat Indonesia diharapkan mampu menambah motivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik demi mewujudkan target tampil di putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan. (R)

Sedikitnya empat pemain yang mengalami situasi tersebut adalah Maarten Paes, Elkan Baggott, Ole Romeny, dan Shayne Pattynama. Mereka menghadapi kendala berbeda, mulai dari persaingan ketat di dalam tim, kehilangan posisi utama, hingga cedera.

Sepanjang musim 2026/2027, Paes baru mencatatkan satu penampilan dari 12 pertandingan Ajax di Eredivisie. Sementara itu, empat penampilannya di UEFA Conference League terjadi pada babak kualifikasi.

Baggott selalu tampil dalam empat pertandingan yang mengantarkan Indonesia menjadi juara. Namun, setelah kembali ke klub, kesempatan bermainnya justru menurun drastis.

Dalam tujuh pertandingan berikutnya, Baggott tidak kembali mendapatkan kesempatan bermain dan lebih banyak menghuni bangku cadangan.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai durasi pemulihan yang dibutuhkan untuk kembali merumput. Minimnya menit bermain juga dialami Shayne Pattynama yang kini memperkuat Persija Jakarta di BRI Super League 2026/2027.

Satu-satunya kesempatan masuk daftar pemain terjadi ketika Persija menghadapi PSMS Medan pada pertandingan pertama Grup A I League Cup 2026/2027, 3 November 2026. Meski masuk skuad dalam laga yang berakhir imbang 1-1, Shayne tidak mendapatkan kesempatan bermain.

Kondisi keempat pemain tersebut menjadi perhatian menjelang agenda internasional November 2026. Minimnya menit bermain di level klub menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain untuk menjaga kebugaran, performa, dan kesiapan ketika kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia. (R)

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan pemanggilan Marukawa. Menurutnya, Herdman ingin melihat langsung kemampuan sang pemain sekaligus memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan calon rekan setimnya.

Sumardji menjelaskan bahwa pemanggilan Taisei Marukawa merupakan keinginan langsung John Herdman. Pelatih asal Inggris itu ingin mengetahui karakter dan kualitas permainan sang winger secara langsung.

Selain memantau kemampuan individu, Herdman juga ingin Marukawa mulai membangun chemistry dengan pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya.

"Selain itu, bagaimana menyatukan dirinya bersama-sama di tim supaya chemistry-nya ada," ujar Sumardji yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan Marukawa ke pemusatan latihan Timnas Indonesia menjadi salah satu indikasi adanya perkembangan yang menggembirakan. "Yang pasti, kalau kita panggil secara otomatis, kan itu ada tanda-tanda yang menggembirakan," terangnya.

Daftar pemain diumumkan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia pada Selasa (10/11/2026) sore WIB.

Noah saat ini memperkuat Loudoun United, klub yang berkompetisi di kasta kedua sepak bola Amerika Serikat. Pemanggilan ini menjadi kesempatan bagi pemain tersebut untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan John Herdman.

Kehadiran nama-nama tersebut menunjukkan upaya pelatih asal Inggris itu untuk memperluas pilihan pemain di Timnas Indonesia.

Performa positif bersama Dewa United belakangan ini menjadi salah satu faktor yang membuka peluang Struick kembali mendapatkan kepercayaan.

Berikut daftar lengkap pemain yang dipanggil John Herdman:

1. Nadeo Argawinata (Persija)

Bek:

4. Alfharezzi Buffon (Dewa United)

6. Dion Markx (Persita)

8. Noah Adnan (Loudoun United)

10. Shayne Pattynama (Persija)

Gelandang:

13. Ivar Jenner (Dewa United)

15. Taisei Marukawa (Dewa United)

Penyerang:

18. Arlyansyah Abdulmanan (Persija)

20. Luke Vickery (Macarthur FC)

22. Ragnar Oratmangoen (Persib)

Kehadiran sejumlah wajah baru dan kembalinya Rafael Struick pun menjadi hal menarik yang patut dinantikan dari agenda pemusatan latihan kali ini. (R)

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati dan Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Tomson Manurung, didampingi Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan.

Menurutnya, arah pembangunan daerah pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 0,47-0,85 persen dan gini rasio sebesar 0,342-0,344.

"Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada tahun ketiga," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Bapemperda DPRD Toba, Bigman Butarbutar, menyampaikan dua Ranperda inisiatif DPRD, yaitu tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga SIK, Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf P Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Toba. (Galung)

Capaian tersebut telah berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mulai dari pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, hingga penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

"Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.

Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Selain itu, dilakukan pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.

Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

Sementara jangka menengah selama satu hingga tiga tahun difokuskan pada penguatan produksi pangan, pembenahan logistik dan distribusi, serta stabilisasi harga di tingkat konsumen. Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun diarahkan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pengendalian inflasi juga diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pengendalian inflasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.

Evan menegaskan, tujuan akhir pengendalian inflasi adalah memastikan ketersediaan pangan tetap aman, harga stabil, distribusi lancar, serta daya beli masyarakat terjaga.

Penurunan inflasi menjadi capaian positif bagi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Namun, menjaga konsistensi stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat, khususnya menjelang Nataru, tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah. (P3)