Aksi dimulai dari Lapangan Serbaguna Tarutung, kemudian massa berjalan kaki menuju Kantor DPRD Tapanuli Utara. Namun, setibanya di lokasi, tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir untuk menerima aspirasi pengunjuk rasa.

Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Tapanuli Utara. Dalam orasinya, mereka menyoroti maraknya tempat hiburan malam (THM) yang diduga beroperasi secara ilegal, khususnya di kawasan pusat Kota Tarutung.

Perwakilan Aliansi Pemuda menilai keberadaan THM tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran yang terstruktur.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Ini sudah terang-terangan. Yang kami ketahui, izin yang dimiliki hanya sebatas usaha makanan dan minuman. Kalau terus dibiarkan, publik berhak bertanya siapa yang diuntungkan," tegas orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, hingga ancaman terhadap moral generasi muda.

Aliansi menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Bahkan, kondisi tersebut disebut sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga ketertiban dan nilai sosial masyarakat.

"Ini bukan lagi soal lalai, tapi soal keberanian untuk bertindak," lanjut orator.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera menutup seluruh THM ilegal tanpa pengecualian, melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha hiburan, serta menindak tegas oknum yang diduga terlibat atau membekingi operasional ilegal.

Mereka juga meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) independen guna memastikan proses penertiban berjalan transparan dan bebas intervensi.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Tapanuli Utara, Binhot Aritonang, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dan memastikan akan menindaklanjutinya.

"Kami mengapresiasi aspirasi ini dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Tapanuli Utara, Kompol Wirhan Arif, menyatakan pihak kepolisian siap mendukung langkah penegakan aturan serta berkolaborasi dengan instansi terkait.

Meski sempat diwarnai perdebatan, aksi berlangsung aman dan tertib. Massa dan pihak pemerintah menyepakati bahwa dalam waktu dua minggu akan dilakukan penindakan terhadap THM ilegal.

Aksi berakhir damai dengan pengawalan aparat TNI-Polri dan Satpol PP. Aliansi Pemuda Tapanuli Utara menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

Di sisi lain, Plt Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Fajar Gultom, menjelaskan ketidakhadiran anggota DPRD disebabkan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut.

"Tidak ada pemberitahuan secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak dapat disampaikan kepada anggota DPRD untuk hadir," ujarnya. (Galung)

"Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG," ujar Dadan kepada media di Jakarta.

Menurut Dadan, keterlibatan investor membuat pembangunan dapur MBG jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pada 2025, BGN memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun, namun hanya mampu membangun 315 unit dan belum seluruhnya beroperasi.

Setelah beroperasi, satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Dadan.

BGN menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas.

Dalam suasana hangat, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) di ruang Les Salon des Portraits.

Usai pertemuan tertutup, agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi guna mempererat hubungan personal sekaligus memperkokoh kemitraan antara Indonesia dan Prancis.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi internasional Presiden Prabowo, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin.

Siti Aminah, warga Kelurahan Podosugih, mengaku sangat terbantu karena dapat melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus membayar denda keterlambatan.

Hal serupa disampaikan Kiki (47), warga Kelurahan Tirto. Ia langsung memanfaatkan program tersebut setelah mendapat informasi dari lingkungan tempat tinggalnya.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Pekalongan. Melalui program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah juga turut berpartisipasi dalam menyemarakkan hari jadi kota, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha memberikan potongan harga kepada masyarakat.

Berdasarkan data sementara, kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan PBB baru mencapai sekitar Rp1,4 miliar atau 6 persen dari target tahunan sebesar Rp16,25 miliar. Namun, memasuki awal April terjadi peningkatan sekitar dua persen.

Luthfi menegaskan, kewenangan penerbitan HGB berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional dan menjaga realisasi investasi di Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara itu, progres investasi di KITB telah mencapai hampir Rp22 triliun sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu. Pengelola menargetkan total investasi di kawasan tersebut mencapai Rp70 triliun hingga 2030.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak para notaris untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum di bidang usaha dan pertanahan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan belum terbitnya HGB di KITB telah dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga pada 21 Januari 2026.

Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi muda melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pentingnya tata kelola keuangan kampus yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi kerentanan korupsi di lingkungan perguruan tinggi serta langkah-langkah pencegahannya.

"Saat ini sekitar 1.800 perguruan tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi, baik melalui mata kuliah wajib maupun model insersi," kata Ibnu.

Dalam aspek pembelajaran, potensi penyimpangan yang ditemukan antara lain praktik titip absen, dosen yang tidak menjalankan kewajiban mengajar secara optimal, hingga pertanggungjawaban anggaran penelitian yang belum sepenuhnya akuntabel.

Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan menyatakan, audiensi ini dilatarbelakangi masih adanya praktik pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang belum transparan.

KPK pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (R)

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa.

Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Percontohan Penguatan Kemitraan Program MBG

Menurut Sumarno, kondisi saat ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi dalam keluarga, di mana banyak anak lebih memilih mencurahkan masalahnya kepada teknologi seperti artificial intelligence (AI) dibandingkan orang tua.

Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan hubungan dalam keluarga dengan meluangkan waktu berkumpul dan berkomunikasi secara langsung.

Baca Juga: Kahiyang Ayu Dorong Daerah Perkuat Kerajinan Lokal dalam Pembukaan Rakorda Dekranasda se-Sumut

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Rusman Effendi, mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk mempercepat implementasi program-program tersebut di seluruh daerah. "Kelima program prioritas ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya optimal," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengembangkan inovasi seperti Serat Kartini (Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini) serta platform layanan keluarga berbasis digital melalui Super Apps.

Dilansir dari laman Kemhan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka hubungan yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan hubungan pertahanan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui penandatanganan Joint Statement.

Kerangka MDCP ini membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, meliputi modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi militer generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Selain itu, kedua pihak juga membahas perluasan program International Military Education and Training (IMET) yang difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk bagi satuan khusus.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme militer kedua negara dalam mendukung stabilitas kawasan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) Defense POW/MIA Accounting Agency dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kerja sama ini berfokus pada pencarian, pemulihan, dan repatriasi sisa-sisa jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia, dengan tetap berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama pertahanan akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Setiap langkah lanjutan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan peningkatan status kerja sama menjadi MDCP, hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dipandang memasuki fase baru yang lebih strategis dan komprehensif, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. (R)

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, saat membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa.

Menurut wali kota yang akrab disapa Aaf, peran kader PKK sangat strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama dalam upaya pemberdayaan keluarga.

Ia menegaskan, para kader PKK perlu memiliki pemahaman yang utuh terkait rokok ilegal sebelum menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Edukasi tersebut mencakup pengenalan ciri-ciri rokok ilegal, perbedaannya dengan rokok legal, hingga dampak kerugian negara yang ditimbulkan.

"Pemahaman ini penting agar ibu-ibu PKK dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.

Aaf berharap, kader PKK dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok ilegal, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Pekalongan juga berencana memperluas sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti RT dan RW, agar pemahaman terkait rokok ilegal semakin merata.

Dalam kesempatan tersebut, Aaf turut menyoroti masih tingginya pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. Berdasarkan data, pada 2025 nilai denda akibat pelanggaran rokok ilegal mencapai sekitar Rp124 juta.

Sementara hingga April 2026, jumlah denda telah mencapai Rp55 juta. "Hal ini menjadi evaluasi bersama agar masyarakat tidak lagi membeli maupun menjual rokok ilegal," tegasnya.

Selain berdampak pada kerugian negara dari sektor cukai, rokok ilegal juga dinilai berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji laboratorium sesuai standar serta tidak mencantumkan informasi kandungan secara jelas.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Trieska Herawan menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dimanfaatkan untuk berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menyebutkan, hampir 60 persen DBHCHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, termasuk pembayaran premi BPJS Kesehatan guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

"Program ini telah memberikan manfaat nyata, termasuk santunan bagi pekerja yang mengalami risiko kerja," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa peredaran rokok ilegal masih kerap ditemukan di lapangan, terutama di warung kelontong, baik tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, maupun tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan akan terus mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. (R)

Dilansir dari laman Kementan, gangguan jalur logistik, eskalasi konflik, hingga ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menekan pasokan dan mendorong lonjakan harga pangan global. Sejumlah negara mulai mengambil langkah antisipatif.

Rusia, misalnya, menyerukan pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS guna menghadapi potensi krisis yang semakin meningkat. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang kuat di sektor pangan.

Baca Juga: Tantangan Pembiayaan Iklim Global Disorot Wamenkeu Thomas di Forum BRICS

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 4,7 juta ton tertinggi sepanjang sejarah dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton.

Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik serta sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) mencapai sekitar 12 juta ton. Sementara itu, produksi dari standing crop diperkirakan terus menopang pasokan hingga akhir tahun.

Dengan tiga lapisan ketersediaan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga kecukupan pangan nasional hingga 11 bulan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci kemandirian bangsa, terutama dalam menghadapi krisis global.

"Dengan swasembada pangan, kita aman. Kita tidak boleh lagi bergantung pada sumber dari luar negeri," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna Januari 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah penguatan cadangan pangan telah dilakukan jauh sebelum tekanan global meningkat, sesuai arahan Presiden.

"Sejak awal, Bapak Presiden sudah menekankan pentingnya swasembada dan penguatan cadangan pangan. Ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Amran.

Ia menambahkan, posisi cadangan pangan saat ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai skenario krisis global.

"Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan," tegasnya.

Terkait inisiatif Rusia untuk membangun cadangan pangan bersama negara-negara BRICS, pemerintah Indonesia memandangnya sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan global melalui kerja sama antarnegara.

Dengan fondasi cadangan yang kuat serta produksi yang berkelanjutan, Indonesia dinilai berada dalam posisi relatif aman untuk menghadapi potensi krisis pangan global di tengah ketidakpastian yang terus berkembang. (R)

Dilansir dari laman Kementan, dalam keterangannya, Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam implementasi NEK. Selain sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK), sektor ini juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui praktik budidaya berkelanjutan.

"Pertanian memiliki posisi unik, tidak hanya sebagai penghasil emisi, tetapi juga sebagai penyerap karbon. Dengan penerapan teknologi rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru," ujarnya.

Ia menambahkan, kesiapan sektor pertanian dalam mengimplementasikan NEK juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, terutama seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme tersebut, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, sehingga membuka peluang pembiayaan bagi proyek pertanian rendah karbon.

"Implementasi NEK bukan hanya mendukung target penurunan emisi nasional, tetapi juga menjadi pintu masuk strategis bagi arus investasi hijau yang berkelanjutan," tambahnya.

Pemerintah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030 sebagai bagian dari komitmen nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Target ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang Indonesia menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menekankan integrasi pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan, energi, dan air, serta transisi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.

Untuk mempercepat implementasi NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk sektor pertanian yang mencakup subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan.

Sejak 2019, Kementan telah menjalankan berbagai program penurunan emisi, seperti pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, pengembangan desa organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, perbaikan kualitas pakan ternak, hingga pengelolaan lahan gambut dan sekuestrasi karbon pada tanaman hortikultura serta perkebunan.

Upaya tersebut mencatatkan rata-rata penurunan emisi sebesar 71,13 juta ton CO2 ekuivalen pada periode 2019-2024. Meski demikian, implementasi perdagangan karbon di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan.

Di antaranya adalah kompleksitas penghitungan emisi lintas sektor, keterbatasan data, fragmentasi lahan petani, kepastian hak atas karbon, fluktuasi harga karbon, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, Kementan juga tengah menyiapkan sejumlah peta jalan strategis, seperti Net Zero Emission sektor pertanian, Enhanced NDC, hingga peta jalan implementasi NEK.

Ke depan, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, serta meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon. Skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan pembayaran berbasis hasil juga akan didorong.

"Keberhasilan implementasi NEK membutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Kami mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani," tutup Sudaryono.

Kementan optimistis, melalui implementasi NEK yang terarah, sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar karbon global. (R)

Dilansir dari laman KPK, hasil pendampingan dan verifikasi lapangan atas 23 rekomendasi strategis KPK pada 14 Agustus 2025 menghasilkan penyesuaian anggaran signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Secara keseluruhan, Pemko Mojokerto mencatatkan efisiensi dan pengamanan keuangan daerah hingga Rp43,8 miliar, melalui pengetatan kriteria administratif dan teknis pada sejumlah pos anggaran yang dinilai rawan penyimpangan, seperti pokok pikiran (pokir) DPRD, bantuan sosial (bansos), dana hibah, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Direktur Korsup Wilayah III KPK Imam Turmudhi mengapresiasi tindak lanjut Pemko Mojokerto dalam menyesuaikan rekomendasi KPK. Ia menegaskan pentingnya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi penyimpangan.

Pada tahun 2025, Pemko Mojokerto mencatat efisiensi sebesar Rp19,2 miliar. Penghematan terbesar berasal dari penyesuaian usulan pokir DPRD sebesar Rp14,2 miliar, melalui eliminasi 84 usulan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria teknis.

Selain itu, efisiensi juga diperoleh dari sektor bansos dan hibah sebesar Rp4,5 miliar, melalui validasi data penerima yang lebih ketat. Pada sektor PBJ, konsolidasi paket pengadaan pada tiga perangkat daerah turut menghasilkan efisiensi sebesar Rp412 juta.

Untuk tahun 2026, KPK bersama Pemko Mojokerto memproyeksikan efisiensi mencapai Rp24,6 miliar. Penyesuaian kembali dilakukan pada anggaran pokir sebesar Rp16,2 miliar, dengan eliminasi 304 usulan kegiatan yang tidak sesuai kriteria.

Efisiensi juga dilakukan pada bansos dan hibah melalui validasi data penerima, serta konsolidasi pengadaan yang menghasilkan penghematan pada sektor PBJ sebesar Rp239 juta.

Dalam proses supervisi, KPK masih menemukan sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian serius, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Salah satunya adalah dugaan kesamaan alamat protokol internet (IP Address) antara penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah paket pengadaan tahun 2025.

KPK menilai, sistem digital seperti e-purchasing seharusnya menjadi alat penguatan transparansi, bukan membuka celah baru untuk penyimpangan.

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian nomenklatur anggaran serta data bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tidak sinkron.

KPK menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut baik pendampingan KPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut kehadiran KPK menjadi penguat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

KPK juga mendorong Pemko Mojokerto untuk mengoptimalkan fitur e-audit guna mendeteksi anomali pengadaan secara real-time, serta memastikan setiap perubahan anggaran pokir mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan digitalisasi sistem anggaran harus terus diperkuat untuk mencegah potensi korupsi di daerah. (R)

"Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias," ujarnya. Ia hadir bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya.

Dari sisi pembangunan, berbagai indikator menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat 4,53% dengan kontribusi terhadap ekonomi Pulau Sumatera sebesar 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,47 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24%.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 sebesar 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik), meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP juga naik menjadi 69,11 poin dengan predikat B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin.

Meski mencatat berbagai capaian, Bobby menyoroti tantangan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap provinsi tersebut semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Sumut, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. (P3)

Dilansir dari laman Humas Polri, kesiapan tersebut ditandai dengan pembukaan Pelatihan Pra Operasi (Latpraops) Amole Tahun 2026 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Selasa.

Upacara pembukaan dipimpin oleh Teknisi KBRN Utama Tk II Korbrimob Brigjen Pol Deonijiu De Fatima, serta dihadiri Teknisi Jibom Utama Tk II Korbrimob Brigjen Pol Agustri Heriyanto, Teknisi KBRN Utama Tk II Korbrimob Brigjen Pol Pradah Pinunjul, dan para pejabat utama Korbrimob Polri.

Baca Juga: Komitmen Kerja Sama Adil dan Berimbang: Menteri Keuangan Bertemu Pimpinan Freeport-McMoRan

Latpraops Amole 2026 akan berlangsung selama 28 hari, terhitung mulai 12 April hingga 14 Mei 2026. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Satlat Brimob Cikeas, kawasan Gunung Halimun Salak, serta PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Bogor.

Sebanyak 415 personel gabungan dilibatkan dalam latihan ini. Mereka berasal dari Mako Korbrimob, Pasukan Pelopor, Pasukan Gegana, Satuan Intelijen, serta dukungan personel dari Satbrimobda Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat.

Dalam sambutan Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat yang dibacakan Brigjen Pol Deonijiu De Fatima, ditegaskan bahwa penugasan dalam Operasi Amole merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan negara yang harus dijaga dengan dedikasi tinggi serta tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk selalu waspada dan tidak meremehkan situasi, meskipun wilayah terlihat aman atau sudah pernah ditempatkan sebelumnya.

Personel juga diminta mampu beradaptasi dengan kondisi wilayah penugasan di Papua Tengah, terutama dari aspek geografis, kultur, dan hukum.

Latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan tempur, meningkatkan kesiapsiagaan mental dan fisik, serta memperkuat jiwa korsa dan loyalitas prajurit sebelum diterjunkan ke medan operasi.

Melalui pelatihan intensif ini, Satgas Amole 2026 diharapkan mampu menjalankan misi pengamanan objek vital nasional dengan optimal dan profesional. (R)

Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan dialogis untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Patroli menyusuri wilayah pemukiman, termasuk area yang memerlukan perhatian khusus, sembari berinteraksi langsung dengan warga.

Baca Juga: Polri Kirim Ratusan Personel ke Papua Tengah dan Maluku Utara untuk Perkuat Pengamanan

Selain melakukan pemantauan keamanan, personel juga membangun komunikasi yang hangat dan terbuka dengan masyarakat setempat.

Kehadiran aparat tersebut mendapat respons positif dari warga yang menilai situasi semakin aman dan nyaman, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Hasil patroli juga menunjukkan kondisi Distrik Sinak dalam keadaan aman dan terkendali.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Dr Faizal Ramadhani mengatakan bahwa patroli dialogis menjadi bagian dari upaya strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta Papua yang aman, damai, dan kondusif. (R)

Dilansir dari laman Kemkes, aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan, Selasa (14/4/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebijakan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih yang berisiko memicu berbagai penyakit tidak menular.

"Upaya ini penting agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya," ujar Budi dalam keterangannya.

Menurutnya, konsumsi GGL berlebih berkaitan erat dengan meningkatnya risiko obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2. Bahkan, beban pembiayaan kesehatan untuk penyakit tertentu yang terkait konsumsi GGL terus meningkat.

Sebagai contoh, biaya penanganan gagal ginjal yang ditanggung BPJS melonjak lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025.

Dalam kebijakan tersebut, Nutri Level dibagi menjadi empat kategori, yakni:

• Level A (hijau tua) dengan kandungan GGL paling rendah
• Level B (hijau muda)
• Level C (kuning)
• Level D (merah) dengan kandungan GGL paling tinggi

Sementara itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran kecil belum menjadi target penerapan.

Adapun label Nutri Level wajib dicantumkan pada berbagai media informasi, seperti daftar menu, kemasan produk, brosur, spanduk, hingga platform aplikasi pemesanan makanan secara daring.

Penentuan Nutri Level dilakukan berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha, yang mengacu pada hasil uji kandungan GGL dari laboratorium pemerintah atau lembaga terakreditasi.

Budi menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyakit.

"Kemenkes mengatur pangan siap saji, sementara pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," jelasnya.

Melalui penerapan Nutri Level, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar terhadap kandungan gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta terdorong untuk memilih produk yang lebih sehat. (R)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program tersebut difokuskan pada sekolah terdampak bencana, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat.

"Revitalisasi ini untuk memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak," ujar Abdul Mu'ti saat meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Pati di SMP Negeri 8 Pati, Minggu.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk program ini. Dana tersebut telah digunakan untuk menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mencakup pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, hingga fasilitas sanitasi.

Di Kabupaten Pati, sebanyak 90 sekolah telah menerima manfaat revitalisasi. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.

Salah satu sekolah penerima manfaat, SMP Negeri 1 Gembong mengalami perubahan signifikan setelah mendapatkan bantuan perbaikan. Kepala sekolah, Istiana, mengungkapkan sebelumnya kondisi bangunan sekolah cukup memprihatinkan.

"Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu," ujarnya.

Namun setelah revitalisasi, kondisi sekolah menjadi jauh lebih baik. Ia menyebut suasana belajar kini lebih nyaman dan aman, serta meningkatkan semangat siswa.

Istiana juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra turut mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pendidikan di daerahnya.

"Kami berterima kasih atas bantuan revitalisasi ini karena sangat membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pati," ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya pemanfaatan data akurat dalam perencanaan program agar pelaksanaan revitalisasi lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan terus berlanjut guna meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing. (R)

Dilansir dari laman Kementan, dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran menilai proses rehabilitasi di lapangan belum berjalan optimal, meskipun anggaran telah tersedia sejak awal tahun.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak bencana terjadi, termasuk dalam penyaluran bantuan untuk pemulihan sektor pertanian.

"Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat," ujar Amran.

Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp455 miliar untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah rusak di Sumatera Barat.

Seluruh pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketahanan pangan.

Namun demikian, Amran menyayangkan lambannya implementasi di daerah yang dinilai masih terkendala birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan.

"Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki," katanya.

Atas kondisi itu, Mentan Amran memberikan peringatan tegas kepada pemerintah daerah agar mempercepat proses rehabilitasi. Ia menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan.

"Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kita pindahkan ke daerah yang lebih siap," tegasnya.

Ia juga mengingatkan para penanggung jawab kegiatan di lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan tanpa jeda hingga tuntas. "Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir," imbuhnya.

Dalam tinjauan tersebut, Amran juga menemukan bahwa sebagian petani baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung. Hal ini dinilai sebagai indikasi lambatnya respons penanganan pascabencana.

"Jangan sampai alat berat turun hanya saat kita datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita ini pelayan rakyat, tugas kita memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak. Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh sawah yang rusak akan direhabilitasi hingga kembali produktif.

Sebagai bagian dari percepatan, Kementerian Pertanian juga mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi.

Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya hadir melalui bantuan, tetapi juga memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran, agar petani terdampak dapat segera bangkit dan kembali berproduksi. (R)

Dilansir dari laman PSSI, mereka adalah wasit FIFA Naufal Adya Fairuski asal Bogor dan asisten wasit FIFA Gilang Ade Mizwar, yang akan bertugas pada turnamen ASEAN U-17 Boys' Championship 2026 di Surabaya, 11-23 April 2026.

Penunjukan keduanya menjadi bagian dari komitmen federasi dalam meningkatkan kualitas perangkat pertandingan Indonesia agar mampu bersaing di level internasional.

Kehadiran wasit Indonesia di ajang kelompok usia Asia Tenggara tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penting untuk menambah pengalaman serta meningkatkan kapasitas dalam memimpin pertandingan di level regional.

Bagi Gilang Ade Mizwar, penugasan ini menjadi debutnya di kompetisi di bawah naungan ASEAN setelah resmi menyandang status wasit FIFA pada 2026. Kesempatan ini menjadi langkah awal penting dalam perjalanan karier internasionalnya sebagai asisten wasit.

Sebelumnya, Gilang telah memiliki pengalaman bertugas di sejumlah pertandingan internasional, termasuk ajang FIFA Series 2026, serta aktif memimpin laga di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Komite dan Departemen Perwasitan PSSI menegaskan akan terus memberikan dukungan dan kesempatan bagi perangkat pertandingan Indonesia untuk memperoleh pengalaman dan eksposur di kancah internasional. (R)

Kepastian itu diraih usai menaklukkan Liverpool dengan skor 2-0 pada leg kedua perempat final di Anfield. Hasil tersebut membuat Les Parisiens unggul agregat dan kembali menyingkirkan wakil Inggris di fase gugur.

Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun dari PSG di kompetisi Eropa, sekaligus mengakhiri perjalanan mereka musim ini tanpa gelar.

Sejak awal laga, Liverpool yang didukung penuh publik Anfield langsung tampil menekan demi mengejar ketertinggalan agregat. Namun, PSG justru mampu tampil lebih efektif dan beberapa kali mengancam lebih dulu.

Ousmane Dembele menjadi motor serangan tim tamu dan nyaris membuka keunggulan melalui sejumlah peluang berbahaya. Sementara itu, Liverpool mencoba bangkit setelah masuknya Mohamed Salah yang menggantikan Hugo Ekitike akibat cedera.

Peluang terbaik tuan rumah sempat hadir melalui situasi bola mati, namun penyelamatan gemilang kiper PSG, Matvey Safonov, mampu menjaga gawang tim tamu tetap aman.

Memasuki babak kedua, tim asuhan Arne Slot meningkatkan intensitas serangan. Liverpool bahkan sempat mendapat hadiah penalti setelah pelanggaran terhadap Alexis Mac Allister. Namun, keputusan tersebut dianulir usai tinjauan VAR.

Alih-alih mencetak gol, Liverpool justru kebobolan menjelang akhir laga. Berawal dari umpan Khvicha Kvaratskhelia, Dembele melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau Giorgi Mamardashvili, membawa PSG unggul 1-0.

Pada masa injury time, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Bradley Barcola. Gol kedua tersebut memastikan kemenangan PSG 2-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi PSG atas klub-klub Inggris dalam dua musim terakhir.

Sementara itu, Liverpool harus menerima kenyataan pahit mengakhiri musim tanpa trofi dan kini fokus mengamankan posisi di lima besar Liga Primer Inggris demi menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan. (R)