Wamentan Sudaryono mengatakan, dinamika geopolitik dunia, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz, telah memengaruhi distribusi pupuk internasional.

"Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga tidak bergantung pada impor," ujar Sudaryono dilansir dari laman Kementan.

Untuk tahun 2026, produksi ditargetkan sebesar 7,8 juta ton, dengan kebutuhan subsidi dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi ekspor sekitar 1,5 juta ton.

"Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor," tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa ketersediaan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk subsidi, dalam kondisi aman. Tingginya serapan pupuk oleh petani disebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas tanam di berbagai daerah.

Ke depan, pemerintah berencana melakukan peremajaan pabrik pupuk yang sudah tua guna meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi nasional.

Upaya ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Polri dan Kementerian Haji (Kemenhaj) dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui sinergi lintas sektor.

Satgas ini melibatkan unsur pusat hingga daerah, mulai dari Mabes Polri hingga jajaran Polda, dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Polri menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sementara pemalsuan dokumen haji dan umrah diancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Sanksi juga dapat dikenakan kepada korporasi dengan denda hingga tiga kali lipat serta kewajiban mengembalikan kerugian jemaah.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan dan hotline yang telah disediakan Polri serta Kemenhaj apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas), KPK menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan pesan antikorupsi dari mimbar keagamaan.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan bahwa peran tokoh agama dan lingkungan pendidikan keagamaan sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan dan perbaikan sistem, tetapi juga melalui penguatan integritas yang diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat.

"Setiap pimpinan dan tokoh masyarakat adalah panutan. Karena itu, keteladanan dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci," tambahnya.

"Nilai kejujuran, amanah, dan integritas merupakan pondasi utama mencegah korupsi," ujarnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap pesan antikorupsi semakin membumi dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mencegah praktik korupsi. (R)

Ia menekankan bahwa fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. "Di era sekarang terjadi lonjakan pembangunan di bidang pendidikan, bukan jalan saja," ujarnya.

Pada tahun 2025, Pemprov Jawa Barat telah membangun 12 unit sekolah baru dengan total anggaran Rp102,6 miliar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

"Tahun ini, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp112,5 miliar untuk pembangunan 24 unit sekolah baru. Pembangunan ini diproyeksikan menambah daya tampung sekitar 5.000 peserta didik, dengan pemanfaatan fasilitas yang direncanakan mulai tahun 2027," jelasnya.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan hasil kerja sama jangka panjang dengan Tokushukai Medical Group yang telah terjalin sejak tahun 2004.

Ia menegaskan, kehadiran gedung baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik rumah sakit, tetapi juga kualitas sumber daya manusia serta mutu layanan kesehatan jantung.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif untuk menekan angka penyakit jantung yang masih menjadi salah satu beban pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kementerian Kesehatan, lanjutnya, juga mendorong pemanfaatan teknologi di Puskesmas, termasuk penggunaan EKG dan terapi awal guna mengurangi rujukan ke rumah sakit serta menekan beban layanan lanjutan.

Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Iwan Dakota, menyebut pembangunan gedung bertujuan meningkatkan kapasitas layanan sekaligus menekan jumlah pasien yang berobat ke luar negeri.

Ia menambahkan, gedung ini juga akan difungsikan sebagai pusat pendidikan dan kolaborasi internasional di bidang kardiovaskular, termasuk penguatan riset bersama dengan berbagai negara.

"Kami berharap Cardiovascular Center ini dapat menjadi yang nomor satu di Asia, bahkan menjadi pusat rujukan terbaik di dunia," ujarnya.

Dalam sambutannya, Prof Dante menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium merupakan elemen penting yang selalu dinantikan oleh pasien. Menurutnya, kepastian diagnosis dan pengambilan keputusan medis sangat bergantung pada hasil tersebut.

Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence, yang dinilai membawa perubahan signifikan dalam dunia laboratorium kesehatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran manusia tetap tidak tergantikan. "Nurani dan tanggung jawab profesional tetap tidak tergantikan oleh teknologi apa pun," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan visioner. "Pemimpin laboratorium masa kini harus AI-aware dan mampu menyusun peta jalan digitalisasi tanpa mengorbankan mutu, serta tetap berlandaskan akreditasi dan standarisasi," tambahnya.

"Kita ingin hasil lab tidak lagi tercecer, melainkan menjadi data real-time yang dapat diakses di mana saja dan memperkuat surveilans nasional," jelasnya.

"Kami turut membantu pemerintah dalam penyusunan regulasi, termasuk saat diminta berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Labkesmas," ujarnya.

Dalam putusannya, MA juga mewajibkan pihak sekolah untuk membayar ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar, serta biaya sewa lahan selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar. Dengan besarnya beban tersebut, relokasi dinilai sebagai langkah paling efektif dan efisien.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," ujar Bobby saat diskusi di lingkungan sekolah, Kamis.

Bobby menargetkan pencarian lahan dapat rampung dalam waktu satu minggu agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. "Satu minggu kita akan cari lahannya, kita tidak ingin anak-anak kita terganggu sekolahnya," katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi E DPR RI Subandi, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga, serta Kepala SMAN 5 Pematangsiantar Depson Butarbutar bersama jajaran terkait lainnya. (P3)

Dilansir dari laman Kementan, target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun melalui transformasi besar yang dijalankan Kementerian Pertanian.

Pada awal pemerintahan, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan serius, seperti keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi hingga sekitar 60 persen, serta distribusi sarana produksi yang belum optimal.

Menjawab kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran dari hulu hingga hilir. "Kenapa produksi kita tinggi? Kenapa bisa stok kita tinggi? Tidak sesederhana yang kita bayangkan," ujar Amran, Selasa.

Salah satu langkah utama adalah reformasi kebijakan dengan menyederhanakan ratusan regulasi. Pemerintah telah menerbitkan sedikitnya 16 Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Di sektor pupuk, pemerintah memangkas 145 aturan yang sebelumnya melibatkan banyak pihak. Kini distribusi dipercepat melalui jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia sebelum disalurkan ke petani.

Selain itu, alokasi pupuk ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen. Pemerintah juga melakukan realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, serta alat mesin pertanian.

Upaya intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dengan produktivitas mencapai 8-10 ton per hektare, pemupukan tepat waktu, serta pompanisasi yang menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan. Program ini turut meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa seluas 800 ribu hektare dan pencetakan sawah baru sekitar 200 ribu hektare semakin memperkuat produksi nasional. Infrastruktur pertanian juga diperkuat melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan serta perbaikan jaringan irigasi.

Modernisasi pertanian menjadi bagian penting strategi, dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, drone, serta teknologi presisi. Langkah ini disebut mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat.

Di sisi hilir, pemerintah memperkuat peran Perum BULOG dalam menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan cadangan beras nasional.

Hasilnya, produksi beras nasional pada 2025 meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen. Cadangan beras pemerintah hingga April 2026 mencapai 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, dan pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.

Amran menegaskan, capaian tersebut diraih tanpa impor beras medium, sehingga sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri. "Swasembada itu artinya impor maksimal 10 persen dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium. Berarti swasembada sempurna," tegasnya.

Pemerintah memastikan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman dan akan terus diperkuat sebagai fondasi ketahanan nasional. (R)

Tuan rumah langsung menekan dan tidak memberi kesempatan bagi Bologna untuk mengembangkan permainan. Gol pembuka Villa tercipta pada menit ke-16 melalui Ollie Watkins.

Aston Villa kemudian menggandakan keunggulan melalui Emi Buendia, sebelum Morgan Rogers menambah gol ketiga jelang turun minum. Sebelumnya, Rogers sempat gagal mengeksekusi penalti setelah ditepis kiper Bologna, Federico Ravaglia.

Hasil ini membawa Aston Villa melangkah ke semifinal dan akan menghadapi sesama klub Inggris, Nottingham Forest, dalam perebutan tiket menuju partai final di Istanbul. (R)

Antony membuka keunggulan Betis pada menit ke-13 melalui sundulan, memanfaatkan umpan silang Abde Ezzalzouli. Selang 12 menit kemudian, Ezzalzouli menggandakan skor menjadi 2-0 usai menerima umpan tarik dari Pablo Fornals.

Tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum lewat gol Pau Victor yang memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang Betis.

Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi Braga yang kembali menembus semifinal Liga Europa untuk pertama kalinya sejak 2011.

Tim asuhan Christian Streich langsung mengambil inisiatif serangan dan tidak memberi ruang bagi tuan rumah untuk berkembang.

Keunggulan tim tamu bertambah menjelang turun minum lewat aksi Yuito Suzuki. Ia menyelesaikan kerja sama apik dengan Jan-Niklas Beste sebelum tembakannya berbelok arah usai mengenai kaki Marcos Alonso dan mengecoh kiper Ionut Radu.

Celta Vigo berupaya bangkit dan menciptakan sejumlah peluang, termasuk melalui tendangan bebas Iago Aspas yang nyaris berbuah gol.

Gol hiburan akhirnya didapatkan Celta Vigo pada masa injury time lewat Williot Swedberg. Meski demikian, gol tersebut tidak mampu menghindarkan mereka dari kekalahan telak.

Dengan performa impresif serta pertahanan solid yang hanya kebobolan satu gol dalam dua leg, Freiburg kini menjadi salah satu kandidat kuat juara Liga Europa musim ini. (R)

Sementara AZ Alkmaar mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan demi mengejar defisit agregat. Sejumlah peluang sempat diciptakan tuan rumah, termasuk melalui Mexx Meerdink pada menit ke-15, namun masih dapat digagalkan kiper Shakhtar, Dmytro Riznyk.

Gol tersebut semakin mempersulit langkah AZ yang membutuhkan keajaiban untuk membalikkan keadaan. AZ sempat bangkit lewat dua gol balasan dari Isak Jensen dan Matěj Šín yang membuat skor berubah menjadi 2-1 dan memperkecil agregat menjadi 4-2.

Hasil imbang tersebut cukup untuk mengantar Shakhtar Donetsk melangkah ke semifinal dengan keunggulan agregat meyakinkan. Sementara itu, AZ Alkmaar harus menghentikan langkah mereka di perempat final, meski menunjukkan perlawanan sengit di babak kedua. (R)

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Realisasi Penerimaan PAD yang dipimpin Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di aula kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota H Zakiyuddin, Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bapenda M Agha Novrian, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan. Dalam rapat itu disampaikan, hingga akhir triwulan I, Pemerintah Kota Medan berhasil menghimpun PAD sebesar Rp757,46 miliar.

Dari sektor pajak daerah, realisasi mencapai Rp735,67 miliar atau 20,16 persen dari target Rp3,64 triliun. Sementara itu, sektor retribusi daerah baru terealisasi Rp21,78 miliar atau 14,12 persen dari target Rp154,31 miliar.

Wali Kota Medan menilai capaian tersebut masih dalam kategori baik, namun mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti dana transfer dan relaksasi kebijakan keuangan daerah. "Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal," tegas Rico Tri Putra Bayu Waas.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia meminta Bapenda segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, terutama dengan nilai besar, serta menyiapkan langkah konkret penagihan. "Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu hingga akhir tahun," ujarnya.

Selain PBB, pajak reklame juga menjadi perhatian. Dengan banyaknya reklame yang terpasang di Kota Medan, potensi penerimaan dinilai belum tergarap maksimal.

Wali Kota meminta dilakukan pendataan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Di sisi lain, Pemko Medan mengapresiasi kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan yang menunjukkan tren positif.

Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan, ia mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital melalui QRIS. "Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data," katanya.

Tak hanya sektor pajak, Wali Kota juga menyoroti layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih lambat, serta persoalan kebersihan kota dan pengelolaan sampah yang perlu segera dibenahi.

Ia menegaskan seluruh jajaran perangkat daerah harus menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar menyampaikan kendala. "Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas," tuturnya. (P3)

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan para lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia memperkenalkan prinsip "3B" sebagai bekal utama, yakni Brain (kecerdasan), Brave (keberanian), dan Behavior (perilaku).

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terbuka untuk bersinergi dengan para lulusan IAKN Tarutung dalam membangun daerah. Menurutnya, keberadaan IAKN Tarutung merupakan aset strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Betty Sitorus. Turut hadir pula perwakilan unsur Forkopimda Tapanuli Utara.

Dalam sesi diskusi, Bupati Hutabarat menyampaikan pandangan kritis terkait pengembangan sektor pariwisata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil peran utama pada tahap awal pembangunan sebelum keterlibatan sektor swasta.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-kementerian agar dukungan infrastruktur pariwisata berjalan seiring dengan promosi daerah.

"Kondisi ini memberikan kemudahan dan kepastian dalam manajemen penarikan dana dibandingkan skema pinjaman biasa yang cenderung lebih membebani fiskal daerah," jelasnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Henry Sitompul bersama jajaran Dinas Penanaman Modal serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara guna memastikan implementasi kerja sama investasi berjalan optimal. (Galung)

Dilansir dari laman Humas Polri, kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Gedung Gineung Pratidina, Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Komjen Pol Ramdani Hidayat selaku Ketua Umum PB INKANAS (Ex-Officio) bersama Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Dr Robben Rico dengan Sekretaris Jenderal PB INKANAS yang diwakili Brigjen Pol Eka Satria Bakti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Ketua Harian PB INKANAS Komjen Pol (Purn) Drs Condro Kirono, Ketua Panitia Dr Hj Titik Prasetyowati Verdi, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya. Kerja sama ini mengusung Program Sekolah Rakyat berbasis character building dan bela diri.

Program tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan berintegritas. Adapun fokus program meliputi pelatihan dasar karate, bela diri praktis, serta pembentukan karakter anak bangsa.

Program ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, perundungan (bullying), hingga kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Ramdani Hidayat menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan disiplin dan nilai-nilai bela diri. "PB INKANAS siap menurunkan instruktur terbaik hingga ke tingkat Polsek di seluruh Indonesia untuk menanamkan nilai Bushido dan Sumpah Karate," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada teknik bertarung, tetapi juga pembentukan karakter seperti kejujuran, kesantunan, dan ketangguhan.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut, khususnya dalam mendukung penguatan pendidikan karakter di Sekolah Rakyat.

"Pelatihan bela diri seperti karate dapat menumbuhkan disiplin, sportivitas, dan kepercayaan diri, sekaligus membantu anak-anak menghadapi berbagai persoalan sosial seperti bullying," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa selain pendidikan akademik, pembentukan karakter melalui kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler menjadi fokus utama.

Melalui kerja sama ini, PB INKANAS dan Kementerian Sosial RI menegaskan komitmen bersama dalam membangun ketahanan sosial bangsa, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta menumbuhkan semangat nasionalisme demi meningkatkan harkat dan martabat Indonesia di tingkat global. (R)

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pusat promosi tersebut memenuhi standar visual dan kualitas yang berkelas. Dekranas Mall dirancang sebagai etalase strategis bagi produk-produk unggulan UMKM di Kota Medan, sekaligus menjadi upaya mendorong pelaku usaha lokal agar mampu naik kelas dan memperluas jangkauan pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Airin Rico Waas berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan, bersama tim teknis.

Diskusi difokuskan pada pematangan konsep estetika dan fungsionalitas ruangan agar sesuai dengan tujuan pembangunan. Tidak hanya meninjau, Airin juga memberikan arahan secara rinci terkait penataan interior.

Mulai dari pemilihan material, palet warna, hingga ornamen dekoratif menjadi perhatian guna menciptakan tampilan yang modern, menarik, dan representatif bagi produk UMKM.

Pembangunan Dekranas Mall ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pemberdayaan UMKM agar semakin kompetitif dan dikenal luas oleh masyarakat. (P3)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), program tersebut telah menyasar 576 satuan pendidikan dengan rincian 43 PAUD, 234 SD, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, 9 SLB, dan 8 SKB. Total anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp589 miliar.

Komitmen tersebut berlanjut pada tahun 2026 dengan menetapkan SD Negeri Tando, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai salah satu prioritas penerima program revitalisasi. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar serta meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa revitalisasi akan dilakukan secara menyeluruh.

"Revitalisasi difokuskan pada pembangunan empat ruang kelas baru beserta peralatannya, satu ruang UKS, satu ruang perpustakaan, satu ruang administrasi, serta satu unit toilet lengkap dengan sanitasi," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Direktorat Sekolah Dasar telah menyusun tahapan yang terukur. Pada minggu kedua April 2026 dilakukan verifikasi dan validasi lapangan serta pemutakhiran data.

Selanjutnya, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan pada minggu ketiga April. Bantuan pemerintah mulai disalurkan pada minggu keempat April 2026, sehingga pekerjaan fisik revitalisasi ditargetkan dapat dimulai pada minggu pertama Mei 2026.

Gogot menegaskan, proses pembangunan tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sekolah tetap menjalankan pembelajaran dengan pengaturan yang adaptif selama revitalisasi berlangsung.

Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat, Johanis Hani mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam merespons kebutuhan fasilitas pendidikan di daerah.

"Kami berharap program ini berjalan lancar sehingga anak-anak dapat segera menikmati fasilitas yang lebih layak dan nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Tando, Fransiskus Jenala, berharap revitalisasi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa.

"Kami sangat berharap adanya tambahan ruang kelas, fasilitas toilet yang layak, serta ruang perpustakaan agar proses belajar mengajar menjadi lebih optimal," katanya.

Program revitalisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan seluruh peserta didik di Indonesia, termasuk di wilayah pelosok seperti NTT, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. (R)

Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara Husaini serta dimoderatori Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy. Sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi pers, hingga mahasiswa, ikut ambil bagian dalam diskusi tersebut.

"Koperasi bisa mengelola kebutuhan warga seperti sembako, pupuk untuk petani, layanan kesehatan dasar, hingga membantu pemasaran produk UMKM desa. Yang dibangun adalah ekosistem ekonomi desa," ujarnya.

Meski demikian, Prof. Ambar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan modal, kualitas pengurus yang belum merata, serta pengelolaan data usaha yang belum optimal.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya data yang akurat dan tertata. Tanpa data potensi desa yang jelas, koperasi akan kesulitan menyusun rencana usaha yang dapat dipercaya oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Program tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, tabungan hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

Ia juga menambahkan bahwa pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan yang menjadi anggota koperasi desa dapat ikut dalam perlindungan tersebut.

Pemerintah menilai langkah ini penting agar koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi menjadi lembaga usaha yang modern, akuntabel, dan dipercaya oleh lembaga keuangan.

Dilansir dari laman Pertamina, di tengah dinamika energi global yang ditandai fluktuasi harga, ketidakpastian pasokan, serta tuntutan penurunan emisi, penguatan bauran energi nasional dinilai menjadi langkah strategis.

Pertamina pun mengambil peran melalui pengembangan energi bersih berbasis rendah karbon. Hingga 2025, Pertamina mencatat produksi listrik bersih mencapai 8.743 gigawatt hour (GWh). Produksi tersebut berasal dari pembangkit energi bersih dengan total kapasitas terpasang sebesar 3,1 gigawatt (GW).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan pengembangan EBT menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan menghadapi tantangan global sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, diversifikasi energi melalui EBT juga merupakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap volatilitas pasar global.

"Inisiatif ini tidak hanya mendukung target transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi global," tambahnya.

Dalam implementasinya, Pertamina mengembangkan berbagai sumber energi bersih, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) berkapasitas 2,4 megawatt (MW), gas to power sebesar 1.772 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 55,3 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 727 MW.

Selain pengembangan skala besar, Pertamina juga mendorong pemanfaatan energi bersih di tingkat masyarakat melalui program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga kini, sebanyak 252 desa telah memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya, mikrohidro, dan biogas.

Melalui program tersebut, Pertamina berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong kemandirian energi masyarakat secara berkelanjutan. (R)