Dalam perbincangan tersebut, Zakiyuddin menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ia menyebutkan, kemajuan suatu daerah tidak dapat terlepas dari kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.

"Kita merasa sangat bahagia ketika bisa membantu masyarakat. Dengan adanya UHC, warga cukup menggunakan KTP untuk berobat. Bahkan ketika ada warga yang kesulitan mendapatkan kamar rumah sakit, kami berupaya membantu koordinasi agar mereka segera mendapatkan pelayanan," ujar Zakiyuddin.

Selain sektor kesehatan, Zakiyuddin juga menyoroti maraknya peredaran narkoba yang dinilai mengancam masa depan generasi muda. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi para pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna merupakan korban yang membutuhkan pengobatan dan pendampingan, bukan semata-mata hukuman pidana. Sementara itu, para pengedar diminta untuk diberikan sanksi tegas.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah fasilitas seperti gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

Menanggapi hal itu, Korps Lalu Lintas Polri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Melalui laman resminya, Korlantas menyatakan bahwa kabar yang beredar merupakan hoaks. "Akun ini, informasi itu hoaks," tulis Korlantas dalam pernyataan resminya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa BBNKB hanya berlaku pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.

Masyarakat juga diminta untuk selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait seperti Samsat dan Korlantas.

Melalui program ini, PSSI menghadirkan pendekatan pengembangan menyeluruh, mulai dari pembinaan usia dini hingga penguatan kapasitas kepemimpinan di sektor sepak bola putri.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah pemain nasional, di antaranya Zahra Muzdalifah, Syafia Chorlienka, Laita Roati, serta pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa.

Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta perempuan dari berbagai latar belakang, seperti staf federasi, administrator klub, pengelola kompetisi, hingga profesional muda di industri olahraga.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 20 pemain Timnas U-17 Putri Indonesia bersama lima pelatih dijadwalkan mengikuti pelatihan imersif di INF Clairefontaine pada 3-9 Mei 2026.

"Dalam beberapa minggu ke depan, sekelompok pemain dan pelatih perempuan Indonesia akan berangkat ke Clairefontaine, pusat pelatihan nasional Federasi Sepak Bola Prancis," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, mengapresiasi terwujudnya kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, PSSI berharap dapat membuka lebih banyak peluang bagi perempuan Indonesia untuk berkembang, baik sebagai pemain, pelatih, maupun profesional di industri sepak bola, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional. (R)

Kemenangan ini menjadi yang ke-15 secara beruntun bagi Al Nassr di kompetisi liga musim ini. Catatan tersebut sekaligus mencetak rekor baru klub, melampaui torehan sebelumnya yakni 13 kemenangan beruntun pada musim 2013-2014.

Performa impresif Al Nassr menandai kebangkitan mereka setelah sempat mengalami inkonsistensi di awal tahun 2026. Sejak kemenangan atas Al Shabab pada 17 Januari lalu, tim menunjukkan peningkatan performa yang konsisten di semua lini.

Ronaldo sendiri tetap menjadi sosok kunci meski sempat absen dalam empat pertandingan, masing-masing dua karena boikot liga dan dua akibat cedera hamstring. Dari 10 laga yang dijalaninya dalam periode tersebut, ia mampu mencatatkan sembilan gol dan satu assist.

Pengamat dari Universitas Andalas, Muhammad Makky mengatakan arah kebijakan yang dirancang pemerintah telah disusun dalam tahapan strategis yang terukur dan berorientasi bisnis.

Ia menjelaskan, tahap awal difokuskan pada pembukaan akses pasar ekspor langsung melalui kolaborasi antara BUMN dan eksportir lokal. Skema ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang dan merugikan petani.

"Dengan rantai pasok yang lebih pendek, disparitas harga bisa ditekan sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil," katanya.

Upaya ini juga dibarengi dengan intensifikasi lahan dan perbaikan budidaya tanaman gambir yang selama ini belum optimal akibat rendahnya harga.

"Nilai tambah terbesar ada pada produk turunan. Ini menjadi kunci peningkatan daya saing Indonesia sebagai produsen gambir dunia," tegasnya.

Dari sisi implementasi, program hilirisasi ini ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dengan ekspor perdana sebagai langkah awal pembuktian pasar.

Sebagai mitra pemerintah, Universitas Andalas turut berperan dalam studi kelayakan, analisis pasar, serta pembinaan koperasi desa agar mampu memenuhi standar ekspor.

"Kami melihat ini sebagai momentum kebangkitan gambir Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, komoditas ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

"Yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum seperti gambir, kita dorong. Ini peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Amran. (R)

Hasil ini sekaligus mengakhiri langkah Madrid di babak delapan besar menjadi salah satu kegagalan langka bagi raksasa Spanyol itu dalam satu dekade terakhir.

Kesalahan Manuel Neuer yang keluar dari posisinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh Arda Güler lewat tembakan jarak jauh yang membawa tim tamu unggul cepat.

Lima menit kemudian, Aleksandar Pavlović menyamakan kedudukan melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok akurat dari Joshua Kimmich.

Bayern kembali bangkit lewat gol Harry Kane yang memaksimalkan umpan terobosan dari Dayot Upamecano. Namun, menjelang turun minum, Madrid kembali memimpin setelah Kylian Mbappé mencetak gol usai menerima umpan dari Vinícius Júnior.

Momentum penting datang pada 15 menit akhir pertandingan setelah Eduardo Camavinga menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Bayern untuk meningkatkan intensitas serangan.

Meski demikian, performa Arsenal masih menyisakan catatan, terutama setelah mereka datang ke laga ini dengan modal tiga kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Performa kandang Arsenal juga terbilang impresif. Mereka hanya sekali kalah dalam 24 pertandingan terakhir di Emirates Stadium di kompetisi Eropa, dengan rincian 17 kemenangan dan enam hasil imbang.

Arsenal langsung tampil menekan sejak awal laga. Namun, tempo permainan menurun seiring meningkatnya kepercayaan diri Sporting. Peluang pertama justru datang dari tim tamu melalui Francisco Trincão, meski tembakannya belum mengarah ke sasaran.

Peluang terbaik mereka hadir lewat Geny Catamo yang menyambar umpan silang Maximiliano Araújo, namun bola hanya membentur sisi luar tiang gawang.

Menjelang akhir pertandingan, Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Leandro Trossard nyaris memastikan kemenangan lewat sundulan dari situasi sepak pojok, namun bola hanya membentur tiang gawang.

Aksi dimulai dari Lapangan Serbaguna Tarutung, kemudian massa berjalan kaki menuju Kantor DPRD Tapanuli Utara. Namun, setibanya di lokasi, tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir untuk menerima aspirasi pengunjuk rasa.

Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Tapanuli Utara. Dalam orasinya, mereka menyoroti maraknya tempat hiburan malam (THM) yang diduga beroperasi secara ilegal, khususnya di kawasan pusat Kota Tarutung.

Perwakilan Aliansi Pemuda menilai keberadaan THM tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran yang terstruktur.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Ini sudah terang-terangan. Yang kami ketahui, izin yang dimiliki hanya sebatas usaha makanan dan minuman. Kalau terus dibiarkan, publik berhak bertanya siapa yang diuntungkan," tegas orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, seperti peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, hingga ancaman terhadap moral generasi muda.

Aliansi menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Bahkan, kondisi tersebut disebut sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga ketertiban dan nilai sosial masyarakat.

"Ini bukan lagi soal lalai, tapi soal keberanian untuk bertindak," lanjut orator.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera menutup seluruh THM ilegal tanpa pengecualian, melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha hiburan, serta menindak tegas oknum yang diduga terlibat atau membekingi operasional ilegal.

Mereka juga meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) independen guna memastikan proses penertiban berjalan transparan dan bebas intervensi.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Tapanuli Utara, Binhot Aritonang, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dan memastikan akan menindaklanjutinya.

"Kami mengapresiasi aspirasi ini dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Tapanuli Utara, Kompol Wirhan Arif, menyatakan pihak kepolisian siap mendukung langkah penegakan aturan serta berkolaborasi dengan instansi terkait.

Meski sempat diwarnai perdebatan, aksi berlangsung aman dan tertib. Massa dan pihak pemerintah menyepakati bahwa dalam waktu dua minggu akan dilakukan penindakan terhadap THM ilegal.

Aksi berakhir damai dengan pengawalan aparat TNI-Polri dan Satpol PP. Aliansi Pemuda Tapanuli Utara menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

Di sisi lain, Plt Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, Fajar Gultom, menjelaskan ketidakhadiran anggota DPRD disebabkan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut.

"Tidak ada pemberitahuan secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak dapat disampaikan kepada anggota DPRD untuk hadir," ujarnya. (Galung)

"Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG," ujar Dadan kepada media di Jakarta.

Menurut Dadan, keterlibatan investor membuat pembangunan dapur MBG jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pada 2025, BGN memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun, namun hanya mampu membangun 315 unit dan belum seluruhnya beroperasi.

Setelah beroperasi, satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Dadan.

BGN menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis komunitas.

Dalam suasana hangat, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) di ruang Les Salon des Portraits.

Usai pertemuan tertutup, agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi guna mempererat hubungan personal sekaligus memperkokoh kemitraan antara Indonesia dan Prancis.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi internasional Presiden Prabowo, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin.

Siti Aminah, warga Kelurahan Podosugih, mengaku sangat terbantu karena dapat melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus membayar denda keterlambatan.

Hal serupa disampaikan Kiki (47), warga Kelurahan Tirto. Ia langsung memanfaatkan program tersebut setelah mendapat informasi dari lingkungan tempat tinggalnya.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Pekalongan. Melalui program ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah juga turut berpartisipasi dalam menyemarakkan hari jadi kota, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha memberikan potongan harga kepada masyarakat.

Berdasarkan data sementara, kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan PBB baru mencapai sekitar Rp1,4 miliar atau 6 persen dari target tahunan sebesar Rp16,25 miliar. Namun, memasuki awal April terjadi peningkatan sekitar dua persen.

Luthfi menegaskan, kewenangan penerbitan HGB berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional dan menjaga realisasi investasi di Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara itu, progres investasi di KITB telah mencapai hampir Rp22 triliun sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu. Pengelola menargetkan total investasi di kawasan tersebut mencapai Rp70 triliun hingga 2030.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak para notaris untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum di bidang usaha dan pertanahan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan belum terbitnya HGB di KITB telah dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga pada 21 Januari 2026.

Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi muda melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pentingnya tata kelola keuangan kampus yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi kerentanan korupsi di lingkungan perguruan tinggi serta langkah-langkah pencegahannya.

"Saat ini sekitar 1.800 perguruan tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi, baik melalui mata kuliah wajib maupun model insersi," kata Ibnu.

Dalam aspek pembelajaran, potensi penyimpangan yang ditemukan antara lain praktik titip absen, dosen yang tidak menjalankan kewajiban mengajar secara optimal, hingga pertanggungjawaban anggaran penelitian yang belum sepenuhnya akuntabel.

Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan menyatakan, audiensi ini dilatarbelakangi masih adanya praktik pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang belum transparan.

KPK pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (R)

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa.

Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Percontohan Penguatan Kemitraan Program MBG

Menurut Sumarno, kondisi saat ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi dalam keluarga, di mana banyak anak lebih memilih mencurahkan masalahnya kepada teknologi seperti artificial intelligence (AI) dibandingkan orang tua.

Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan hubungan dalam keluarga dengan meluangkan waktu berkumpul dan berkomunikasi secara langsung.

Baca Juga: Kahiyang Ayu Dorong Daerah Perkuat Kerajinan Lokal dalam Pembukaan Rakorda Dekranasda se-Sumut

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Rusman Effendi, mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk mempercepat implementasi program-program tersebut di seluruh daerah. "Kelima program prioritas ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya optimal," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mengembangkan inovasi seperti Serat Kartini (Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini) serta platform layanan keluarga berbasis digital melalui Super Apps.

Dilansir dari laman Kemhan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka hubungan yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan hubungan pertahanan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui penandatanganan Joint Statement.

Kerangka MDCP ini membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, meliputi modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi militer generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Selain itu, kedua pihak juga membahas perluasan program International Military Education and Training (IMET) yang difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk bagi satuan khusus.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme militer kedua negara dalam mendukung stabilitas kawasan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) Defense POW/MIA Accounting Agency dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kerja sama ini berfokus pada pencarian, pemulihan, dan repatriasi sisa-sisa jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia, dengan tetap berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama pertahanan akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Setiap langkah lanjutan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan peningkatan status kerja sama menjadi MDCP, hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dipandang memasuki fase baru yang lebih strategis dan komprehensif, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. (R)

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, saat membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa.

Menurut wali kota yang akrab disapa Aaf, peran kader PKK sangat strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama dalam upaya pemberdayaan keluarga.

Ia menegaskan, para kader PKK perlu memiliki pemahaman yang utuh terkait rokok ilegal sebelum menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Edukasi tersebut mencakup pengenalan ciri-ciri rokok ilegal, perbedaannya dengan rokok legal, hingga dampak kerugian negara yang ditimbulkan.

"Pemahaman ini penting agar ibu-ibu PKK dapat menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.

Aaf berharap, kader PKK dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok ilegal, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Pekalongan juga berencana memperluas sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti RT dan RW, agar pemahaman terkait rokok ilegal semakin merata.

Dalam kesempatan tersebut, Aaf turut menyoroti masih tingginya pelanggaran peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. Berdasarkan data, pada 2025 nilai denda akibat pelanggaran rokok ilegal mencapai sekitar Rp124 juta.

Sementara hingga April 2026, jumlah denda telah mencapai Rp55 juta. "Hal ini menjadi evaluasi bersama agar masyarakat tidak lagi membeli maupun menjual rokok ilegal," tegasnya.

Selain berdampak pada kerugian negara dari sektor cukai, rokok ilegal juga dinilai berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji laboratorium sesuai standar serta tidak mencantumkan informasi kandungan secara jelas.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Trieska Herawan menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah dimanfaatkan untuk berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menyebutkan, hampir 60 persen DBHCHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, termasuk pembayaran premi BPJS Kesehatan guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

"Program ini telah memberikan manfaat nyata, termasuk santunan bagi pekerja yang mengalami risiko kerja," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa peredaran rokok ilegal masih kerap ditemukan di lapangan, terutama di warung kelontong, baik tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, maupun tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan akan terus mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. (R)

Dilansir dari laman Kementan, gangguan jalur logistik, eskalasi konflik, hingga ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menekan pasokan dan mendorong lonjakan harga pangan global. Sejumlah negara mulai mengambil langkah antisipatif.

Rusia, misalnya, menyerukan pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS guna menghadapi potensi krisis yang semakin meningkat. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang kuat di sektor pangan.

Baca Juga: Tantangan Pembiayaan Iklim Global Disorot Wamenkeu Thomas di Forum BRICS

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 4,7 juta ton tertinggi sepanjang sejarah dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton.

Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik serta sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) mencapai sekitar 12 juta ton. Sementara itu, produksi dari standing crop diperkirakan terus menopang pasokan hingga akhir tahun.

Dengan tiga lapisan ketersediaan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga kecukupan pangan nasional hingga 11 bulan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci kemandirian bangsa, terutama dalam menghadapi krisis global.

"Dengan swasembada pangan, kita aman. Kita tidak boleh lagi bergantung pada sumber dari luar negeri," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna Januari 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah penguatan cadangan pangan telah dilakukan jauh sebelum tekanan global meningkat, sesuai arahan Presiden.

"Sejak awal, Bapak Presiden sudah menekankan pentingnya swasembada dan penguatan cadangan pangan. Ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Amran.

Ia menambahkan, posisi cadangan pangan saat ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai skenario krisis global.

"Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan," tegasnya.

Terkait inisiatif Rusia untuk membangun cadangan pangan bersama negara-negara BRICS, pemerintah Indonesia memandangnya sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan global melalui kerja sama antarnegara.

Dengan fondasi cadangan yang kuat serta produksi yang berkelanjutan, Indonesia dinilai berada dalam posisi relatif aman untuk menghadapi potensi krisis pangan global di tengah ketidakpastian yang terus berkembang. (R)

Dilansir dari laman Kementan, dalam keterangannya, Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam implementasi NEK. Selain sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK), sektor ini juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui praktik budidaya berkelanjutan.

"Pertanian memiliki posisi unik, tidak hanya sebagai penghasil emisi, tetapi juga sebagai penyerap karbon. Dengan penerapan teknologi rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru," ujarnya.

Ia menambahkan, kesiapan sektor pertanian dalam mengimplementasikan NEK juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, terutama seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme tersebut, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, sehingga membuka peluang pembiayaan bagi proyek pertanian rendah karbon.

"Implementasi NEK bukan hanya mendukung target penurunan emisi nasional, tetapi juga menjadi pintu masuk strategis bagi arus investasi hijau yang berkelanjutan," tambahnya.

Pemerintah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030 sebagai bagian dari komitmen nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Target ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang Indonesia menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menekankan integrasi pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan, energi, dan air, serta transisi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.

Untuk mempercepat implementasi NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk sektor pertanian yang mencakup subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan.

Sejak 2019, Kementan telah menjalankan berbagai program penurunan emisi, seperti pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, pengembangan desa organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, perbaikan kualitas pakan ternak, hingga pengelolaan lahan gambut dan sekuestrasi karbon pada tanaman hortikultura serta perkebunan.

Upaya tersebut mencatatkan rata-rata penurunan emisi sebesar 71,13 juta ton CO2 ekuivalen pada periode 2019-2024. Meski demikian, implementasi perdagangan karbon di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan.

Di antaranya adalah kompleksitas penghitungan emisi lintas sektor, keterbatasan data, fragmentasi lahan petani, kepastian hak atas karbon, fluktuasi harga karbon, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, Kementan juga tengah menyiapkan sejumlah peta jalan strategis, seperti Net Zero Emission sektor pertanian, Enhanced NDC, hingga peta jalan implementasi NEK.

Ke depan, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, serta meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon. Skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan pembayaran berbasis hasil juga akan didorong.

"Keberhasilan implementasi NEK membutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Kami mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani," tutup Sudaryono.

Kementan optimistis, melalui implementasi NEK yang terarah, sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar karbon global. (R)

Dilansir dari laman KPK, hasil pendampingan dan verifikasi lapangan atas 23 rekomendasi strategis KPK pada 14 Agustus 2025 menghasilkan penyesuaian anggaran signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Secara keseluruhan, Pemko Mojokerto mencatatkan efisiensi dan pengamanan keuangan daerah hingga Rp43,8 miliar, melalui pengetatan kriteria administratif dan teknis pada sejumlah pos anggaran yang dinilai rawan penyimpangan, seperti pokok pikiran (pokir) DPRD, bantuan sosial (bansos), dana hibah, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Direktur Korsup Wilayah III KPK Imam Turmudhi mengapresiasi tindak lanjut Pemko Mojokerto dalam menyesuaikan rekomendasi KPK. Ia menegaskan pentingnya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi penyimpangan.

Pada tahun 2025, Pemko Mojokerto mencatat efisiensi sebesar Rp19,2 miliar. Penghematan terbesar berasal dari penyesuaian usulan pokir DPRD sebesar Rp14,2 miliar, melalui eliminasi 84 usulan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria teknis.

Selain itu, efisiensi juga diperoleh dari sektor bansos dan hibah sebesar Rp4,5 miliar, melalui validasi data penerima yang lebih ketat. Pada sektor PBJ, konsolidasi paket pengadaan pada tiga perangkat daerah turut menghasilkan efisiensi sebesar Rp412 juta.

Untuk tahun 2026, KPK bersama Pemko Mojokerto memproyeksikan efisiensi mencapai Rp24,6 miliar. Penyesuaian kembali dilakukan pada anggaran pokir sebesar Rp16,2 miliar, dengan eliminasi 304 usulan kegiatan yang tidak sesuai kriteria.

Efisiensi juga dilakukan pada bansos dan hibah melalui validasi data penerima, serta konsolidasi pengadaan yang menghasilkan penghematan pada sektor PBJ sebesar Rp239 juta.

Dalam proses supervisi, KPK masih menemukan sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian serius, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Salah satunya adalah dugaan kesamaan alamat protokol internet (IP Address) antara penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah paket pengadaan tahun 2025.

KPK menilai, sistem digital seperti e-purchasing seharusnya menjadi alat penguatan transparansi, bukan membuka celah baru untuk penyimpangan.

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian nomenklatur anggaran serta data bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tidak sinkron.

KPK menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut baik pendampingan KPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut kehadiran KPK menjadi penguat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

KPK juga mendorong Pemko Mojokerto untuk mengoptimalkan fitur e-audit guna mendeteksi anomali pengadaan secara real-time, serta memastikan setiap perubahan anggaran pokir mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan digitalisasi sistem anggaran harus terus diperkuat untuk mencegah potensi korupsi di daerah. (R)

"Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias," ujarnya. Ia hadir bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya.

Dari sisi pembangunan, berbagai indikator menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat 4,53% dengan kontribusi terhadap ekonomi Pulau Sumatera sebesar 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,47 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24%.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 sebesar 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik), meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP juga naik menjadi 69,11 poin dengan predikat B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin.

Meski mencatat berbagai capaian, Bobby menyoroti tantangan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap provinsi tersebut semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Sumut, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. (P3)