Prasetyo menjelaskan, berdasarkan perkembangan informasi yang diterima pemerintah, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga berkaitan dengan tindakan tersebut. Pemerintah menilai persoalan ini serius karena berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatan negara.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian tersebut telah ditandatangani Presiden pada Rabu pagi.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan, Presiden Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Selain itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri guna memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh perkembangan kasus tersebut.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," pungkas Prasetyo. (DKI1)

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia secara daring maupun luring, perwakilan pimpinan PGI, pimpinan sinode gereja, Ketua Umum Panitia Dra Sandra Hutabarat br Sidabutar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mendukung kegiatan positif yang mampu memperkuat peran perempuan dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berkeadilan, dan sejahtera.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan polikrisis global, perempuan gereja memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat.

"Perempuan adalah fondasi utama dalam keluarga yang mampu membentuk karakter anak-anak melalui pendidikan moral dan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Di tengah kompleksitas tantangan zaman, perempuan gereja harus tampil sebagai agen transformasi yang membawa terang, keadilan, dan kebenaran," tambahnya.

Konas Perempuan Gereja 2026 berlangsung pada 4-6 November 2026 dengan mengusung tema "Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan dan Kebenaran" (Efesus 5:8b–9).

Melalui kegiatan ini, Pemkab Tapanuli Utara berharap lahir berbagai rumusan dan langkah strategis yang konkret dalam memperkuat peran perempuan gereja menghadapi tantangan zaman.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, masuknya investasi tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan investor. Salah satunya melalui kerja sama sister province antara Jawa Tengah dan Provinsi Quang Ninh, Vietnam.

"Tidak mudah mendapatkan Rp9,7 triliun dalam beberapa hari. Investasi ini bisa didapatkan karena ada kepercayaan. Jadi kami mengajak seluruh stakeholder untuk ikut mendukung pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi," ujar Luthfi di Semarang, pada 2 November 2026.

Kunjungan itu sekaligus dimanfaatkan untuk menjajaki kerja sama sister province dengan Provinsi Quang Ninh serta mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi Jawa Tengah.

Salah satu perusahaan garmen berskala besar berencana menanamkan investasi sekitar Rp4,6 triliun di Jawa Tengah. Perusahaan tersebut dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pada Desember 2026.

Sementara itu, investor asal Tiongkok berencana merelokasi perusahaannya ke Jawa Tengah dengan nilai investasi sekitar Rp2,17 triliun.

Strategi tersebut dilakukan melalui keterlibatan pemerintah sejak tahap awal, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, kemudahan perizinan, penyediaan rantai pasok bahan baku, hingga penyiapan sumber daya manusia.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap realisasi investasi semakin meningkat, kawasan industri semakin berkembang, serta mampu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (R)

Brigjen Pol Nariyana MKes QHIA, yang sebelumnya menjabat Karumkit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri, kini dipercaya menduduki jabatan Kapusdokkes Polri menggantikan Irjen Pol Asep Hendradiana yang memasuki masa pensiun.

Pergantian juga terjadi di jajaran Pusat Keuangan Polri. Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono SIK MM, yang sebelumnya menjabat Kabid APK Puskeu Polri, diangkat sebagai Kapuskeu Polri menggantikan Irjen Pol Lukas Akbar Abriari yang memasuki masa pensiun.

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas serta meningkatkan efektivitas kinerja institusi. Penempatan personel juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, dan rekam jejak masing-masing anggota.

Isir juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang mengakhiri masa tugasnya, khususnya Irjen Pol Asep Hendradiana dan Irjen Pol Lukas Akbar Abriari. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian keduanya selama menjalankan tugas di lingkungan Polri.

Selain itu, para pejabat baru diharapkan mampu mengoptimalkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki untuk melanjutkan program kerja, memperkuat pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mutasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme personel, serta menjaga kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. (R)

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti mengatakan, guru memiliki peran penting dalam membangun generasi masa depan.

Tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, guru juga harus menjadi inspirasi dan teladan bagi murid. Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti dalam momentum Bulan Guru Nasional 2026 di Jakarta, pada 30 Oktober 2026.

Menurutnya, menjadi guru berarti harus terus belajar dan mengembangkan diri. Guru yang terus bertumbuh akan mampu memberikan lebih banyak kesempatan bagi murid untuk berkembang.

Komitmen tersebut diperkuat melalui berbagai program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Kemendikdasmen. Program tersebut meliputi penguatan metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan kesejahteraan psikologis guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menegaskan bahwa pelatihan guru harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

"Kami mendengar harapan guru-guru yang ingin terus mengembangkan diri. Komitmen kami adalah menghadirkan pelatihan yang bermakna, yang dampaknya benar-benar dirasakan guru dan murid di ruang kelas," ujar Nunuk.

Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh sejumlah guru dari berbagai daerah. Salah satunya Wahyu Setiawan, guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP Negeri 216 Jakarta, yang mengikuti pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Digitalisasi Pembelajaran.

Melalui pelatihan tersebut, Wahyu mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ia juga memadukan Pembelajaran Mendalam dengan platform Ruang Murid pada Rumah Pendidikan.

Menurut Wahyu, penerapan metode tersebut mendapatkan respons positif dari murid yang semakin antusias mengikuti pembelajaran.

Sementara itu, Mustika Nurdiati, guru IPA SMPIT Al-Khoiriyah Al-Husna, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merasakan manfaat Program Prioritas Kesejahteraan Psikologis Guru.

Dari program tersebut, ia memahami pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis guru sekaligus memperhatikan kondisi psikologis murid.

Salah satu materi yang diterapkan adalah reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap pengalaman negatif menjadi lebih positif. Pendekatan tersebut diterapkan dengan mengajak murid memahami bahwa mereka bukan tidak bisa, melainkan belum bisa.

Hasilnya, murid menjadi lebih berani menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah. Pengalaman lainnya disampaikan Yuanita Widyaningrum, guru SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Yuanita menerapkan pola pikir bertumbuh melalui kegiatan BERKARYA, yakni aktivitas pembelajaran yang membimbing murid kelas II SDLB untuk berkreasi dan menghasilkan karya sederhana. Kegiatan tersebut juga didukung pemanfaatan Papan Interaktif Digital.

Menurutnya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan kemampuan murid, tetapi juga strategi yang digunakan guru. Karena itu, guru perlu terus berinovasi dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru membawa perubahan nyata dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, perhatian terhadap kesejahteraan psikologis, serta penerapan pola pikir bertumbuh menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

Kemendikdasmen pun berkomitmen memperluas kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan praktik pembelajaran yang inovatif.

Melalui penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru, pemerintah berharap semakin banyak murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. (R)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, terutama karena peristiwa tersebut turut menimbulkan rasa takut bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi.

Polri juga menyampaikan empati kepada para santri dan keluarga yang merasa terdampak akibat pelaksanaan penggeledahan tersebut.

Menurut Johnny, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Terkait pelaksanaan penggeledahan yang menuai keluhan, Polri memastikan akan melakukan pendalaman secara objektif dan profesional melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Johnny menyebut kritik dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian agar setiap tindakan yang dilakukan personel dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, pihaknya telah melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan). Pendampingan juga dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi untuk membantu para santri yang terdampak.

Johnny menegaskan, proses penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap evaluasi. Ia memastikan setiap perkara pidana ditangani berdasarkan bukti, sementara setiap kritik masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Masyarakat diimbau menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan.

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengatakan transformasi Posyandu tidak cukup hanya dengan menambah jenis layanan. Diperlukan perubahan pendekatan agar keberadaan Posyandu benar-benar memberikan manfaat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Posyandu (SIP), dari total 49.149 lembaga Posyandu di Jawa Tengah, sebanyak 20.521 telah menerapkan enam bidang SPM. Sementara itu, 2.256 lembaga telah terdaftar dalam register Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Posyandu lainnya masih dalam proses transformasi.

Nawal menjelaskan, transformasi tersebut mulai mendorong munculnya berbagai inovasi pelayanan di sejumlah daerah. Salah satunya Kota Surakarta yang mengembangkan pelayanan berbasis digital dan menghadirkan layanan konseling.

Selain memberikan pelayanan secara langsung, Posyandu juga diharapkan menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai program pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai langkah konkret, Tim Pembina Posyandu Jawa Tengah menyepakati kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Walisongo.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan mengumpulkan 31.032,44 liter minyak jelantah dengan melibatkan 60.680 pegawai. Penghargaan diserahkan oleh Senior Representative MURI, Ari Adriyani.

"Kader-kader Posyandu ini luar biasa tugasnya, melebihi gubernur, bupati, dan wali kota. Dan kader-kader inilah yang membantu kita sebenarnya," pungkasnya. (R)

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Ketua Steering Committee (SC) Taufik Wal Hidayat, Sekretaris SC Riza Mulyadi, serta sejumlah pendukung.

"Ini bukti keseriusan saya untuk maju memimpin PWI Sumut periode kedua. Formulir dan seluruh persyaratannya akan segera saya lengkapi," ujar Farianda.

Farianda mengatakan, keinginannya kembali memimpin PWI Sumut didasari komitmen untuk melanjutkan program kerja dalam membangun organisasi yang profesional, solid, dan bermartabat, sekaligus menjaga marwah organisasi wartawan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rifki Warisan mengingatkan seluruh bakal calon Ketua PWI Sumut dan Dewan Kehormatan PWI agar mematuhi tahapan serta ketentuan pendaftaran yang telah ditetapkan.

"Kepada semua calon kiranya penyerahan pendaftaran sebelum pukul 16.00 WIB guna menghindari keramaian," harapnya. (Galung)

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba, Harlen Simarmata, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan program tersebut.

Diketahui, program pembebasan denda administratif PBB-P2 tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 488 Tahun 2026.

Menurut Harlen, capaian tersebut menunjukkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Meski program pembebasan denda administratif telah berakhir pada 30 September 2026, Pemkab Toba mengimbau seluruh masyarakat agar tetap disiplin membayar PBB-P2 sesuai ketentuan dan tidak menunggu hingga terjadi tunggakan.

"Kami mendorong warga untuk membangun budaya tertib membayar pajak dan menyelesaikan kewajiban pajaknya secara tepat waktu," pungkas Harlen. (Galung)

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinkes PPKB Tapanuli Utara, dr Ganda Nainggolan, beserta sekretaris dinas, para kepala bidang dan staf. Turut hadir Direktur RSUD Tarutung, dr Bobby Simanjuntak, Kepala Disdukcapil Tapanuli Utara, Romusa Simanungkalit ST MM, beserta jajaran, serta seluruh kepala puskesmas.

Dokumen yang diterbitkan meliputi akta kelahiran bayi, Kartu Keluarga (KK) terbaru dengan penambahan anggota keluarga, serta Kartu Identitas Anak (KIA).

Tidak hanya itu, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak bayi dilahirkan juga akan mempermudah proses pendaftaran dan integrasi bayi baru lahir ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. (Galung)

Kunjungan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan MEng serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput, Josua Hutabarat.

"Selamat ulang tahun kepada Bank Sumut yang telah berusia 65 tahun. Kami mengapresiasi pelayanan yang selama ini sudah cukup baik, namun tentu masih ada banyak ruang untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan," ujar Jonius.

Menurutnya, akses permodalan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Karena itu, Bank Sumut diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai hambatan yang dialami calon penerima KUR.

Jonius menilai KUR merupakan instrumen pembiayaan yang efektif karena memberikan dampak langsung terhadap pengembangan sektor usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin baik, Bank Sumut diharapkan terus berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat usaha masyarakat, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Tapanuli Utara. (Galung)

Lokasi pertama yang dikunjungi Bupati adalah jembatan di Jalan Rangkea yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam. Saat ini, perbaikan jembatan telah selesai dilaksanakan melalui pembangunan bronjong, tembok penahan tanah (TPT), serta saluran air untuk mendukung keamanan dan kelancaran akses masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati meminta agar dilakukan penambahan alokasi anggaran atau melalui mekanisme adendum untuk memperbaiki bangunan groundsill yang telah dibangun beberapa tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar bangunan tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Melalui peninjauan langsung tersebut, Bupati menegaskan pentingnya pengawasan terhadap setiap pekerjaan infrastruktur agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengenal dan memainkan berbagai permainan tradisional, seperti gobak sodor, gundu, sunda manda, hingga gangsingan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan senam bersama, membaca buku, mendengarkan dongeng, mewarnai, serta kuis interaktif.

Menurutnya, permainan tradisional bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. "Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak tidak hanya bergembira, tetapi juga belajar tentang kerja sama, keberanian, kepercayaan diri, dan kebersamaan. Kita ingin permainan tradisional tetap dikenal dan dicintai anak-anak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital," ungkapnya.

Melalui Dolanan Bareng Bunda PAUD, Pemerintah Kota Salatiga berharap dapat menghadirkan ruang bermain yang sekaligus menjadi sarana belajar dan pembentukan karakter anak.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp11 miliar untuk pelebaran Jalan Raya Singaparna dan Rp14 miliar untuk rekonstruksi Jalan Karangnunggal-Cipatujah.

Peningkatan infrastruktur juga menyasar jembatan. Pemprov Jabar melakukan penggantian Jembatan Citoe pada ruas Jalan Karangnunggal-Cipatujah dengan anggaran Rp16 miliar.

Adapun pada 2025, pemeliharaan jalan batas Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya (Cikunir)-Tasikmalaya menghabiskan anggaran Rp36 miliar. Selanjutnya, pemeliharaan Jalan Cisumur Garuda (Letjen Mashudi) mendapat alokasi dana Rp20 miliar.

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih nyaman, aman, dan lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (R)

Dirtipideksus Bareskrim Polri sekaligus Kasatgas Pangan Polri, Kombes Pol Suhasto SIK MH mengatakan kasus tersebut bermula dari hasil pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap empat merek beras fortifikasi.

Temuan itu kemudian dilaporkan Bapanas RI kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.

Karena itu, ketidaksesuaian kandungan gizi dengan klaim pada kemasan berpotensi merugikan konsumen, terutama jika produk dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Selain itu, turut diamankan 144 kemasan kernel beras fortifikasi Vitamin B6, 144 kemasan kernel fortifikasi Vitamin B9, satu set mesin Rice Milling Unit (RMU) merek Lamico, dan dua unit mesin fortifikasi merek Masema.

Penyidik juga mendalami jumlah produksi beras fortifikasi PT UDS. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, perusahaan tersebut diperkirakan telah memproduksi sekitar 525 ton beras fortifikasi selama periode Maret hingga Agustus 2026.

Suhasto menjelaskan, beras fortifikasi tersebut diproduksi menggunakan bahan baku beras putih atau setengah jadi yang dicampur dengan kernel sebagai sumber vitamin. Proses produksinya meliputi penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu, pencampuran, penimbangan, hingga pengemasan.

Polri bersama instansi terkait akan terus memperketat pengawasan dan menindak dugaan pelanggaran di bidang pangan guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan informasi pada kemasan.

Program yang berlangsung hingga 30 November 2026 ini memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, penghapusan pajak progresif, serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Menurut Sutan, sambutan masyarakat terhadap program pemutihan tahun ini cukup tinggi. Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah wajib pajak yang telah memanfaatkan program tersebut pada hari pertama.

Fitri mengatakan, dirinya mengetahui informasi program tersebut melalui media sosial dan teman-temannya. "Ya, tahu dari media sosial juga, terus dari teman-teman yang ngasih tahu ada pemutihan. Saya sih rutin bayar pajak, tapi adanya pemutihan ini bagus juga untuk yang mau bayar," katanya.

Pemerintah berharap berbagai insentif yang diberikan dapat mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus memanfaatkan kesempatan pemutihan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. (P3)

Kegiatan yang mengusung tema "Membangun Tenaga Kesehatan Masa Depan: Menghubungkan Tata Kelola, Pendidikan, dan Transformasi Digital untuk Sistem Kesehatan yang Berkelanjutan" tersebut diikuti sekitar 200 peserta, mulai dari pembuat kebijakan, pendidik, profesional kesehatan, hingga mitra pembangunan.

"Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, pendidikan kesehatan yang lebih baik, dan transformasi digital. Kita juga harus memperkuat kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain," ujar Wamenkes Benny melalui rekaman video, pada 2 November 2026.

Ketua AAAH Anna Kurniati yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan mengungkapkan, tantangan sektor kesehatan semakin kompleks.

Bahkan, kekurangan tenaga kesehatan secara global diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta orang pada 2030, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

"Kita perlu menindaklanjuti diskusi dan rekomendasi dengan kerja nyata untuk membangun tenaga kesehatan masa depan yang kompeten, tangguh, adil, dan berkelanjutan," tegasnya.

Dalam menjalankan misinya, AAAH bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.

Karena itu, tenaga kesehatan perlu mendapatkan perlindungan, kondisi kerja yang layak, kesempatan pengembangan karier, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka.

Di Indonesia, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 37 persen puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan memanfaatkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan guna memetakan distribusi dan memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan.

Melalui konferensi ini, AAAH menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perencanaan tenaga kerja kesehatan, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta memperluas pemanfaatan inovasi digital.

Kongres bertema "Bahasa Indonesia di Pentas Global: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan" tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat internasional.

"Penginternasionalan bahasa Indonesia bukan semata-mata upaya menambah jumlah orang yang mempelajari bahasa Indonesia, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan fungsi, martabat, dan daya guna bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat global," ujar Atip.

Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia 2025-2045. Hasilnya, Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) meningkat dari 51,44 pada 2024 menjadi 52,99 pada 2025. Angka tersebut ditargetkan mencapai 55,87 pada 2029.

Atip menilai Rusia memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam pengembangan bahasa Indonesia. Tradisi akademik Rusia dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama melalui pertukaran mahasiswa, riset bersama, pengembangan BIPA, hingga penerjemahan karya sastra.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Tavares, mengungkapkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di Rusia telah berlangsung sejak akhir 1950-an melalui Universitas Negeri Moskow. Saat ini, bahasa Indonesia juga diajarkan di HSE University.

Jose berharap kongres tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi berbagai kendala sekaligus memperluas jaringan Indonesianis di Rusia dan Belarus.

Melalui kegiatan tersebut, Kemendikdasmen berharap bahasa Indonesia semakin dikenal, dipelajari, dan digunakan dalam berbagai forum internasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga jembatan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dengan masyarakat dunia. (R)

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M Rudy Syafirudin saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) 2026 di Hotel Novotel, Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Oktober 2026.

Menurutnya, tugas Satpam saat ini tidak hanya sebatas menjaga keamanan fisik suatu kawasan atau fasilitas, tetapi juga berperan dalam mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Ia menjelaskan, APSI memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan anggota Satpam, dunia usaha, dan Polri sebagai pembina fungsi kepolisian terbatas.

Rudy juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para personel Satpam.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, organisasi profesi Satpam, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan yang mengutamakan pencegahan.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk Satpam yang setiap hari berada di lingkungan kerja dan berinteraksi langsung dengan masyarakat," ungkapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP APSI Aziz Said, Ketua Dewan Penasihat APSI Komjen Pol (Purn) Ahwil Luthan, Dirbinmas Polda Jawa Tengah Kombes Siti Rondhijah, Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya, serta perwakilan instansi terkait dan pengurus APSI dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, Polri berharap APSI semakin solid dan profesional dalam membina anggotanya. Peningkatan kualitas Satpam diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif. (R)

Melalui program Pandu Tangguh, kader Posyandu di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah akan mendapatkan pelatihan penggunaan portal Perlinsos. Mereka nantinya bertugas membantu masyarakat mengakses layanan, mengajukan sanggahan, serta memperbaiki data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Jadi pada hari ini kita me-launching Pandu Tangguh, bagaimana nanti kader-kader di Posyandu 35 kabupaten/kota ini kita latih, untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi Perlinsos," kata Nawal seusai Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Di antaranya warga yang masuk dalam pengelompokan desil tidak sesuai kondisi ekonomi, masyarakat kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan, hingga warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kemudian dicoret dari daftar penerima.

"Dan terus juga bagaimana ketika mengajukan satu bantuan, ternyata ditutup (dicoret) bantuannya, bagaimana caranya menjawab sanggahan yang ada di aplikasi ini," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi peluncuran program Pandu Tangguh. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi untuk membantu masyarakat yang selama ini mengalami kendala terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.

Program Pandu Tangguh juga sejalan dengan program Kecamatan Berdaya yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Program tersebut diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pendampingan kepada kelompok rentan, seperti ibu, lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

"Kami berharap Posyandu nanti juga bisa memberikan pendampingan langsung, berkolaborasi dengan operator pendataan yang ada di desa masing-masing," pungkasnya. (R)