Bupati Jonius mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Pemerintah secara berkala memantau pergerakan harga komoditas pokok agar tidak melonjak melebihi daerah lain. Melalui operasi pasar murah ini, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasar, sehingga selisih harganya dapat secara langsung membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga," ujar Jonius.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, SEY Pasaribu, menyampaikan bahwa kegiatan GPM berlangsung selama dua hari, mulai 2 hingga 3 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah menyediakan beras sebanyak 8 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram.

Pemkab Tapanuli Utara memastikan ketersediaan stok bahan pangan murah tersebut aman dan mencukupi selama pelaksanaan kegiatan.

Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Tapanuli Utara. (Galung)

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan panen sekaligus meningkatkan produktivitas buruh tani. Tak hanya itu, Amran juga memastikan traktor milik kelompok yang hilang dicuri pada malam 17 Agustus akan segera diganti.

Dalam pertemuan itu, Amran mendapati sebagian buruh tani tidak memiliki lahan sendiri dan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh ngarit atau tenaga panen. Kondisi tersebut membuat penghasilan mereka sangat terbatas.

Menurut Amran, dengan pendapatan sekitar Rp30 ribu per hari dan pekerjaan yang hanya tersedia dua kali dalam sepekan, penghasilan buruh tani bisa hanya sekitar Rp240 ribu per bulan.

"Regulasi kami ubah. Sudah kami ubah, sudah kami tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya kepada buruh tani yang tidak punya sawah supaya kesejahteraannya meningkat," tegasnya.

Combine harvester dapat dikelola dan disewakan kepada petani di sekitar yang membutuhkan jasa panen. "Ini nanti dipakai dan disewakan ke masyarakat. Bisa lima hektare, sepuluh hektare satu hari," katanya.

"Bapak tadi langsung datang combine, kemudian langsung juga mau mengganti alat tani saya yang hilang pas 17 Agustus malamnya. Insyaallah mau diganti," ujar Julaiha.

Menurutnya, modernisasi pertanian harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk buruh tani yang tidak memiliki lahan. "Yang diprioritaskan yang tidak punya alat. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine," tegas Amran.

Amran menegaskan pemerintah ingin memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat kecil di sektor pertanian. "Kita mau ini pemerataan. Kita mau semua anak bangsa, khususnya sektor petani, merasakan kehadiran pemerintah," ujarnya.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi diperuntukkan bagi anak-anak dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh akses pendidikan.

"Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depannya hanya karena kondisi ekonomi atau keterbatasan yang dihadapinya," ujar Asep.

Ia meminta para peserta didik mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, menjaga hubungan baik dengan teman, serta tidak berhenti mengejar cita-cita.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan 427 siswa yang mengikuti MPLS berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak yang belum pernah bersekolah maupun anak yang pernah bersekolah tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan.

"Harapannya anak-anak kita setelah itu bisa menjadi agen perubahan untuk meningkatkan derajat ekonomi dan derajat kesehatan keluarga," ujarnya.

Alamsyah menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi berlangsung dalam waktu relatif singkat. Sekitar delapan bulan sebelumnya, lokasi tersebut masih berupa persawahan.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. "Sekolah Rakyat ini satu sekolah, seribu mimpi dan sejuta prestasi," pungkas Alamsyah. (R)

Di tengah patroli, personel beberapa kali berhenti ketika bertemu warga. Mereka menyapa masyarakat, menanyakan aktivitas sehari-hari, serta berbincang mengenai kondisi lingkungan sekitar.

Salah seorang warga yang ditemui dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian personel.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol Dr Faizal Ramadhani SSos SIK MH mengatakan patroli di wilayah operasi tidak hanya bertujuan memantau kondisi keamanan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi personel untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga SIK MHum Menurutnya, patroli berjalan kaki memungkinkan personel melihat kondisi lingkungan secara langsung sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan di wilayah yang dipatroli terpantau aman. Aktivitas masyarakat juga berjalan normal tanpa terganggu oleh pelaksanaan patroli.

PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Budi Satriyo mengatakan MPLS menjadi tahap awal untuk membangun kedisiplinan dan kebiasaan positif siswa.

Setelah menyelesaikan MPLS, siswa akan mengikuti program matrikulasi selama tiga bulan. Program ini bertujuan menyetarakan kemampuan akademik peserta didik sebelum memasuki pembelajaran reguler.

"Ada yang putus sekolah, ada yang tidak sekolah. Atau mungkin anak-anak normal yang kurang beruntung. Jadi perlu disiapkan dulu, disetarakan dulu. Setelah masa itu baru pembelajaran normal," jelasnya.

"Yang muslim ngaji, shalat berjamaah. Kemudian yang nonmuslim ada pelajaran agama masing-masing. Bisa belajar kelompok atau mungkin diskusi bersama," katanya.

Selama mengikuti pendidikan, peserta didik juga tidak diperkenalkan menggunakan telepon seluler sebagai bagian dari pola kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi didukung 19 guru eksisting, 24 guru tamu, 40 tenaga kependidikan, serta 29 tenaga perbantuan.

"Sebagian besar dari Kabupaten Bekasi. Ada sedikit dari Kota Bekasi, dititipkan karena di sana belum ada Sekolah Rakyat yang permanen," katanya.

Siswa juga mendapat kesempatan pulang mengikuti kalender pendidikan sekitar tiga kali dalam setahun, di antaranya saat Idulfitri, kenaikan kelas, serta Natal dan Tahun Baru.

Bobby mengatakan, penerapan kebijakan opsen PKB membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih langsung diterima oleh kabupaten/kota sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Yang paling banyak tentunya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang sesuai jumlahnya," ujar Bobby.

"Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya," katanya.

Selain membahas PKB, Bobby juga menyoroti capaian PAD Sumut. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hingga Agustus 2026 realisasi penerimaan mencapai 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun.

"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 persen hingga akhir tahun," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution dalam menginisiasi rapat koordinasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan pendapatan daerah.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut. (P3)

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan transformasi di lingkungan pemerintahan, mulai dari transformasi aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.

"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS)," kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure, Kota Bandung, pada 31 Agustus 2026 malam.

Ia menilai, persoalan ATS tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Diperlukan gerak bersama serta sinergi lintas sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, data yang berkualitas akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kunjungannya, Amran mengecek langsung kondisi lahan, ketersediaan air, serta pemasangan dan pemanfaatan pompa untuk mengairi sawah.

Amran meminta kondisi tersebut segera ditangani agar air yang tersedia dapat dialirkan ke lahan pertanian. Dengan demikian, petani tetap dapat melakukan penanaman dan tidak kehilangan kesempatan produksi pada musim kemarau.

Menurut Amran, sidak ke lapangan penting dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar terpasang dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan pemantauan tidak cukup hanya dilakukan dari pusat.

Amran mengatakan, optimalisasi sumber air melalui program pompanisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga pertanian tetap produktif sepanjang tahun. Melalui pengairan yang optimal, lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami dua kali ditargetkan bisa meningkat menjadi tiga kali tanam.

Karawang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produksi padi. Di lokasi yang dikunjungi, luas areal yang berpotensi dioptimalkan mencapai sekitar 3.000 hektare.

Dengan penerapan metode budidaya yang lebih baik, produktivitas tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan. "Produksinya petani tujuh ton. Ini bisa naik 12 ton, 11 ton dengan metode baru," ujar Amran.

"Dulu kita pasangkan pompa kurang lebih 100 ribu. Hasilnya adalah meningkat untuk Jawa saja 2,8 juta ton gabah. Hampir tiga juta ton," jelasnya.

Amran juga mengapresiasi kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta jajaran teknis di lapangan dalam mempercepat pengelolaan air untuk pertanian.

Dengan optimalisasi sumber air, pompanisasi, percepatan tanam, dan peningkatan produktivitas, pemerintah menargetkan lahan pertanian tetap produktif meski menghadapi musim kemarau.

Dilansir dari laman Humas Polri, instalasi perangkat jaringan WONTECH rampung dilakukan pada 31 Agustus 2026 sekitar pukul 08.20 WITA di Posko Pengungsian Barangkolong, Kabupaten Manggarai.

Sejak diaktifkan, tercatat sekitar 30 gawai dapat terhubung secara bersamaan dengan jaringan internet yang disediakan Korps Brimob Polri.

Bagi personel dan relawan, akses internet tersebut turut membantu memperlancar koordinasi lintas sektor. Dengan komunikasi yang lebih mudah, proses pendistribusian bantuan dan pelaksanaan tugas kemanusiaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Melalui penyediaan akses komunikasi dan penguatan kesiapan personel SAR, Korps Brimob Polri terus berupaya mendukung masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, pada 31 Agustus 2026.

Dalam rapat itu, Rico meminta OPD segera memetakan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan (dapil). Usulan yang dinilai dapat dikerjakan dalam waktu dekat diminta untuk segera dieksekusi.

Menurutnya, dari laporan reses lima dapil terdapat sejumlah aspirasi dengan persoalan yang serupa. Beberapa di antaranya bahkan tidak membutuhkan proses panjang untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Rico kemudian meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan OPD terkait untuk memeriksa catatan hasil reses dan menentukan program yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang telah diserap anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5, kata Rico, tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif.

Selain membahas hasil reses, Rico juga menyoroti Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia meminta agar Pokir diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) KPK.

Rico menegaskan, setiap Pokir harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, didukung kajian yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

"Masyarakat tidak akan menilai kita dari seberapa sering kita berbicara tentang sinergi. Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat. Kita boleh berbeda fungsi, tetapi keberpihakan kita harus satu: untuk kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya. (P3)

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurrahman seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada 31 Agustus 2026.

"Ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kebutuhan saudara-saudara kita di daerah, pulau terluar, hingga ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujar Dudung.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, 25 prodi baru tersebut terdiri atas 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi dalam rumpun Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU) serta spesialis unggulan lainnya.

Pemerintah juga akan melanjutkan pengembangan program tersebut. Pada tahap kedua tahun 2026, sebanyak 30 program studi spesialis ditargetkan memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026. Program tersebut terdiri dari 13 prodi spesialis dasar dan 17 prodi spesialis KJSU.

Seleksi peserta didik untuk 25 prodi baru PPDS RSPPU akan diluncurkan pada Kamis, 3 September 2026. Program ini memberikan perhatian khusus kepada putra-putri daerah. Penempatan kerja setelah menyelesaikan pendidikan juga telah direncanakan sejak awal untuk mengisi kekurangan dokter spesialis di wilayah yang menjadi prioritas nasional.

Rapat Tingkat Menteri tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KSP dan dihadiri sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah 3T diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. (R)

Keputusan tersebut sempat mendapat perdebatan dan kemudian ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR). Setelah melakukan pengecekan, wasit tetap pada keputusan awal dan memberikan penalti untuk Osasuna.

Pelatih Jose Bordalas melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Alberto Risco dan Nemanja Gudelj. Namun, usaha Getafe tidak membuahkan hasil.

Sementara itu, Getafe masih berada di peringkat ke-14 dengan 3 poin dari tiga pertandingan. Mereka baru meraih satu kemenangan dan harus menelan dua kekalahan.

Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal. Aston Villa langsung mengambil inisiatif serangan dan beberapa kali memberikan ancaman ke gawang David Raya.

Arsenal juga memiliki sejumlah peluang. Gabriel Magalhaes dan Declan Rice sempat mengancam melalui sundulan dari situasi sepak pojok, tetapi belum mampu mengubah skor.

Pada menit ke-55, The Gunners sempat mendapatkan penalti setelah Bukayo Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun, setelah meninjau insiden melalui VAR, wasit Jarred Gillett membatalkan keputusan tersebut.

Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Arsenal pun membawa pulang tiga poin dari Villa Park. Kemenangan ini membuat Arsenal mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan berada di posisi kedua klasemen sementara Premier League.

Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Dotty Rahmatiasih mengatakan isu tersebut penting dibicarakan karena generasi muda saat ini menghadapi berbagai persoalan terkait kesempatan pendidikan, pekerjaan, pengembangan karier, hingga ruang untuk berkarya.

"Privilege bukan masalah selama diperoleh dan digunakan secara tepat. Yang menjadi persoalan adalah ketika akses atau kedekatan kemudian digunakan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak adil," ujar Dotty.

"Kami ingin anak muda tidak sekadar menerima apa yang muncul di media sosial. Mereka perlu membiasakan diri untuk bertanya, memeriksa, dan melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang," katanya.

Pembahasan mencakup pengalaman dan pandangan mengenai privilege, kesempatan, kerja keras, pencapaian, serta bagaimana seseorang tetap menjaga integritas ketika memiliki akses atau keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain.

KPK menilai praktik korupsi tidak selalu bermula dari tindakan besar. Perilaku tersebut dapat diawali dari pembenaran kecil yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan koneksi untuk mendapatkan sesuatu, memberikan keistimewaan kepada orang terdekat, maupun mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi hak orang lain.

KPK berharap melalui kegiatan tersebut, kampanye antikorupsi tidak hanya berbicara kepada generasi muda, tetapi juga menggunakan bahasa yang dekat dengan mereka dan membuka ruang bagi anak muda untuk ikut membangun budaya integritas.

Rayo Vallecano sempat memberikan kejutan dengan mencetak gol lebih dahulu. Sergio Camello membawa tim tamu unggul pada menit ke-12 setelah memanfaatkan umpan Alvaro Garcia dan melepaskan tembakan first-time ke pojok kiri atas gawang Barcelona.

Hanya dua menit berselang, Lamine Yamal membawa Barcelona berbalik unggul 2-1 lewat tembakan keras dari depan kotak penalti.

Rayo kembali memperkecil ketertinggalan melalui Camello pada menit ke-59. Penyerang tersebut mencetak gol keduanya lewat sundulan setelah menerima umpan sepak pojok.

Barcelona kemudian memastikan kemenangan setelah Raphinha mencetak gol keduanya pada menit ke-71. Ia menyelesaikan umpan tarik Anthony Gordon dari sisi kanan untuk mengubah skor menjadi 4-2.

Sementara itu, Rayo Vallecano baru mengumpulkan satu poin dari tiga laga dan berada di posisi ke-19 klasemen. (R)

Atalanta kemudian melakukan sejumlah perubahan pemain untuk meningkatkan daya gedor. Salah satunya dengan memasukkan Lazar Samardzic pada menit ke-68 untuk menggantikan Ederson.

Gol tersebut berawal dari umpan Nicola Zalewski. Kerja sama dua pemain pengganti itu menjadi penentu kemenangan Atalanta pada laga yang hampir berakhir tanpa gol.

Sementara itu, Bologna harus kembali menelan kekalahan. Tim asuhan Domenico Tedesco sebenarnya mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali mengancam pertahanan Atalanta melalui serangan balik.

Bagi Atalanta, kemenangan atas Bologna menjadi modal penting untuk melanjutkan tren positif mereka pada awal musim.

Rapat tersebut dipimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba bersama para camat se-Kabupaten Toba. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga turut mengikuti pembahasan.

Eston mengatakan, pelaksanaan Pilkades bukan merupakan agenda yang baru pertama kali dilaksanakan. Karena itu, pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Pilkades 2027 dapat berjalan lebih baik.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana anggaran pelaksanaan Pilkades. Selain itu, Pemkab Toba juga melakukan penyelarasan rencana pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Kita masih fokus membahas rencana biaya dan penyelarasan regulasi. Tahapan Pilkades direncanakan mulai akhir Mei 2027 sampai Desember 2027," kata Melati.

"Untuk teknis belum dapat kita bahas secara detail karena Peraturan Menterinya belum turun. Berikutnya kita akan bahas soal teknis secara detail," jelas Melati.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, pada 30 Agustus 2026 malam.

Surya mengatakan, rapat kerja tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas DPRD selama satu tahun, tetapi juga menjadi momentum untuk menyusun arah kerja kelembagaan pada 2027.

Ia menegaskan, setiap kebijakan, program, dan keputusan yang dihasilkan pemerintah daerah bersama DPRD harus memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Selain sektor ekonomi, Sumut juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta keberagaman budaya Batak, Melayu, dan Nias dinilai mampu menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari sisi konektivitas, posisi Sumut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu juga menjadi keunggulan strategis dalam pengembangan perdagangan dan konektivitas internasional.

Karena itu, Surya meminta agar pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Surya juga mengapresiasi peran DPRD Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah harus menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

"Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil," kata Erni.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Muhammad Ali Sipahutar menjelaskan, rapat kerja tersebut juga merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi serta menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah terkait kondisi dan arah pembangunan Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Erfin saat membacakan sambutan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada pembukaan Workshop Digital Entrepreneurship yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Hotel Grandhika Medan, pada 31 Agustus 2026.

"Kami sangat mengapresiasi Kota Medan dipilih sebagai lokasi workshop ini. Ketika kita berbicara tentang pemulihan, yang kita bangun bukan hanya sarana dan fasilitas, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk kembali berdiri, berkembang, dan menciptakan peluang baru," ujar Erfin.

Karena itu, Erfin berharap pelaku ekonomi kreatif dan UMKM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk menciptakan peluang usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai produk.

Sementara itu, Direktur Aplikasi sekaligus Plt Direktur Jasa TIK Kementerian Ekraf Tri Wahyudi menjelaskan workshop tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana.

Tri berharap digitalisasi dapat membantu UMKM mengurangi ketergantungan terhadap sistem operasional konvensional sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Workshop tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, sebagai salah satu narasumber.

Menurutnya, pengembangan aplikasi tersebut merupakan arahan Wali Kota Medan Rico Waas untuk menyatukan aplikasi, layanan publik, dan informasi kota dalam satu aplikasi induk bernama Medan Satu Data.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Gebyar Kursus 2026 mengusung tema "Connecting Skills, Creating Futures" yang menegaskan pentingnya menghubungkan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja serta membuka peluang masa depan yang lebih baik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti mengatakan keberangkatan ribuan alumni LKP menjadi bukti nyata bahwa pendidikan nonformal memiliki kontribusi penting dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing di tingkat global.

Menurut Abdul Mu'ti, para lulusan yang bekerja di luar negeri tidak hanya membawa keterampilan, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

"Mereka adalah diaspora-diaspora Indonesia yang ke luar negeri bukan semata-mata untuk mencari rezeki, tetapi mereka adalah duta-duta Indonesia yang membawa misi Indonesia, membawa misi untuk memperkuat jalinan kerja sama dan bahkan jaringan bisnis antara Indonesia dengan negara-negara lain di mana mereka berada," kata Abdul Mu'ti.

Ia menyampaikan apresiasi kepada forum LKP dan Direktorat Kursus dan Pelatihan atas penyelenggaraan Gebyar Kursus 2026. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong tersedianya layanan pendidikan yang fleksibel, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat.

Penguatan pendidikan keterampilan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden serta berbagai program pengembangan pendidikan vokasi, termasuk SMK Go Global dan SMK 3 + 1.

Abdul Mu'ti menilai pendidikan formal dan nonformal memiliki peran yang sama penting dalam membekali masyarakat dengan kecakapan hidup agar mampu memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa pelepasan ribuan alumni tersebut bukan sekadar seremoni pemberangkatan tenaga kerja.

"Hari ini kita tidak sekadar melepas 4.021 alumni, tetapi kita melepas talenta Indonesia yang membawa keterampilan, karakter, dan nama bangsa ke panggung dunia," ujar Tatang.

Ia mengatakan tema Connecting Skills, Creating Futures menggambarkan upaya pemerintah untuk menghubungkan keterampilan para lulusan dengan peluang kerja sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dukungan terhadap penguatan LKP juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro. Ia menilai LKP harus mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar kerja agar program pelatihan yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan industri.

Agung juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara LKP, pemerintah, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menurutnya, keberhasilan LKP tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang memperoleh sertifikat, tetapi juga dari sejauh mana lulusan dapat memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, lulusan LKP perlu dibekali keterampilan teknis sekaligus kemampuan digital, manajemen usaha, pemasaran, literasi keuangan, dan jejaring.

Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Indonesia, Zulkifli M. Adam, mengatakan lulusan LKP memiliki peluang luas untuk memasuki pasar kerja, baik di dalam negeri, luar negeri, maupun melalui jalur kewirausahaan.

Pada Gebyar Kursus 2026, sektor perhotelan dan kuliner (hospitality) serta tenaga pengasuh (caregiver) menjadi salah satu bidang utama yang menyerap lulusan LKP di luar negeri.

Para alumni yang dilepas mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sejumlah negara, di antaranya Jepang, Malaysia, Bulgaria, Thailand, Albania, Singapura, dan Turki.

Selain pelepasan alumni, Gebyar Kursus 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi keterampilan, pameran dan ekspo, promosi program unggulan LKP, hingga business matching.

Melalui kegiatan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan keterampilan dan memperkuat kemitraan antara lembaga kursus, pemerintah, serta dunia usaha dan industri.

Di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat, kebutuhan terhadap SDM tidak lagi sebatas tenaga kerja yang siap pakai. Lulusan juga dituntut memiliki kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi agar mampu bertahan serta berkembang di tengah persaingan global. (R)