Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan ini berlangsung selama enam hari hingga 11 April 2026 dan diikuti 110 peserta, termasuk unsur TNI/Polri serta atlet menembak dari dalam dan luar negeri. Brimob X-Treme menjadi ajang pembuktian kesiapan dan kemampuan personel Korps Brimob dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.

Acara dipimpin langsung oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, dan dihadiri Wadankorbrimob Polri Irjen Pol Reza Arief Dewanto, para teknisi utama Korbrimob, Dansat Jibom Pasgegana Korbrimob Kombes Pol Ronny Suseno, pejabat utama Korbrimob, serta para peserta yang antusias mengikuti lomba.

Hari pertama menampilkan berbagai rangkaian lomba yang tidak hanya menguji keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat sinergi, disiplin, dan kesiapsiagaan personel. Dengan arahan instruktur berpengalaman, setiap peserta menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap tahapan kegiatan.

Kombes Pol Ronny Suseno, selaku Ketua Panitia, menegaskan bahwa seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar operasional yang berlaku. "Kegiatan ini menjadi kunci sukses terselenggaranya lomba yang menantang sekaligus sarat nilai pembinaan dan peningkatan profesionalisme," ujarnya.

Melalui Brimob X-Treme 2026, Korbrimob Polri menegaskan komitmennya untuk mencetak personel yang tangguh, responsif, dan siap menghadapi berbagai dinamika tugas demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. (R)

Sejak pagi, personel melaksanakan apel persiapan sebelum bergerak ke lokasi. Setibanya di gereja, mereka menyapa warga, memantau jalannya prosesi adat, serta memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Di sela pengamanan, personel terlihat berinteraksi dengan warga. Kehadiran aparat secara humanis menciptakan rasa nyaman dan mempererat hubungan sosial antara Satgas dan masyarakat.

Tradisi bakar batu, bagian dari kearifan lokal masyarakat Papua, berlangsung hingga sore hari dengan tertib. Warga mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat, sementara Satgas tetap siaga untuk menjaga keamanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani menekankan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. "Kami mendorong personel untuk hadir berbaur, membangun kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan," ujarnya.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi sarana memperkuat kepercayaan antara aparat dan warga. "Tradisi bakar batu adalah bagian dari budaya yang perlu dijaga bersama," katanya.

Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat Papua, sehingga tercipta situasi yang aman dan harmonis. (R)

Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III.2 KPK, Azril Zah menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi kunci menutup celah korupsi, terutama pada tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa strategis.

Menurutnya, penguatan tata kelola tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dengan mengedepankan transparansi dan pemetaan risiko secara komprehensif.

"Pemetaan potensi dan risiko menjadi langkah krusial bagi Pemko Salatiga untuk segera melakukan perbaikan atas berbagai temuan yang berpotensi membuka celah korupsi," ujar Azril dilansir dari laman KPK.

Berdasarkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025, Pemko Salatiga mencatat skor tinggi 90,31 poin. Namun, KPK masih menemukan ketidakefisienan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 menunjukkan skor 77,95 atau berada dalam kategori "Waspada". Penurunan nilai terjadi pada aspek sosialisasi antikorupsi serta pengelolaan sumber daya manusia, yang mengindikasikan masih adanya celah dalam tata kelola birokrasi.

KPK juga menyoroti pola pengadaan barang dan jasa di Pemko Salatiga. Data LPSE tahun anggaran 2026 menunjukkan metode e-purchasing mendominasi dengan nilai Rp120,8 miliar (49,29%), diikuti pengadaan langsung Rp49,2 miliar (20,07%) dan tender Rp68,8 miliar (28,07%). Komposisi ini dinilai perlu diawasi secara ketat.

Dari analisis tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah anomali pada berbagai pos belanja, termasuk penganggaran pokok-pokok pikiran (pokir), hibah, hingga proyek strategis. Temuan ini menjadi sinyal penting perlunya penguatan pengawasan dan pembenahan yang lebih sistematis.

Pada kesempatan yang sama, PIC Koordinasi dan Supervisi KPK wilayah Jawa Tengah, Alfi Rachman Waluyo, menekankan pentingnya pemetaan risiko sejak tahap perencanaan, khususnya dalam pelaksanaan pokir agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan potensi terjadinya kesepakatan tersembunyi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan APBD yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi perhatian KPK. Semua catatan dan rekomendasi akan menjadi pijakan penting untuk perbaikan berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan lanjutan dari KPK, terutama di tengah tantangan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat yang berpotensi memengaruhi pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin, Ketua DPRD Dance Ishak Palit, Sekretaris Daerah Muthoin, serta jajaran kepala OPD Pemko Salatiga. (R)

Dilansir dari laman Humas Polri, dalam sambutannya, Agus menyebut kehadiran SDC merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya.

"Kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kehadiran SDC ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengemudi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa faktor manusia, khususnya kemampuan pengemudi, masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Melalui SDC, masyarakat dapat memperoleh pelatihan berkendara secara teori maupun praktik dengan dukungan instruktur profesional.

"Semoga masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan pada umumnya dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk berlatih, baik dari sisi teori maupun praktik," katanya.

Selain sebagai sarana peningkatan keselamatan, SDC juga diproyeksikan menjadi pusat pengembangan tenaga pengemudi profesional. Agus mengungkapkan adanya peluang kerja sama dengan perusahaan luar negeri, termasuk dari Jepang, yang membutuhkan tenaga pengemudi asal Indonesia.

"Kami akan lakukan pengkajian, karena ada perusahaan besar di Jepang yang akan merekrut sekitar 30.000 tenaga driver dari Indonesia. Kalimantan Selatan berpeluang untuk ikut ambil bagian melalui pelatihan di sini," jelasnya.

Menurutnya, fasilitas SDC Ditlantas Polda Kalsel saat ini sudah mendekati standar ideal, baik dari segi sarana maupun kualitas instruktur. Korlantas Polri pun berkomitmen untuk terus memberikan dukungan guna menyempurnakan fasilitas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas juga menyerahkan Pin dan Sertifikat Safety Riding and Driving dari Bukit Batok Driving Centre kepada para instruktur SDC Ditlantas Polda Kalsel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta sejumlah pejabat dan stakeholder terkait lainnya. (R)

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini.

"Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya kepada media usai rapat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kampung Nelayan tersebut.

"Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden," ujar Menteri Sakti.

Ke depannya, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan yang akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026.

Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur. "Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur," ungkap Menteri Sakti.

Selain itu, Menteri Sakti menjelaskan terkait rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris yang saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi," jelas Menteri Sakti. (DKI1)

‎Kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Pengawasan ini difokuskan untuk mengantisipasi dugaan perdagangan pupuk bersubsidi secara bebas di pasar serta memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Tim gabungan Pemkab Tapanuli Utara dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar serta melibatkan unsur lintas sektoral, di antaranya Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, perwakilan Dinas Pertanian, perwakilan Satpol PP, serta Direktur PT Perseroda Pertanian.

‎Dalam pelaksanaannya, tim turun langsung ke tingkat kios pengecer UD Siangkaan dan UD Jimmy untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip 6T, yakni Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, dan Tepat Harga.

‎Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tim menemukan bahwa ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tingkat kios saat ini masih cukup terbatas. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat saat ini petani di Kabupaten Tapanuli Utara tengah memasuki masa pemupukan Musim Tanam (MT) I Tahun 2026.

‎Menyikapi temuan tersebut, tim monitoring memberikan sosialisasi dan penekanan kepada para pemilik kios pengecer agar tetap disiplin dalam menyalurkan pupuk. Pemerintah menegaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang berhak dan wajib dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

"‎Tim akan selalu memonitoring pendistribusian Pupuk bersubsidi. Langkah pengawasan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi hak-hak petani dari praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan," jelas Kabag Perekonomian dan SDA Manto Lumbantobing. (Galung)

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut di Hotel Emerald Garden, Selasa.

Sulaiman mengatakan, pembangunan keluarga menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing nasional serta meningkatkan produktivitas, terutama dalam menghadapi bonus demografi.

"Pembangunan keluarga merupakan fondasi pelaksanaan program prioritas nasional, karena keluarga menjadi titik awal pembentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus indikator keberhasilan pembangunan," ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program kolaboratif, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program Lansia Berdaya (SIDAYA).

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong penguatan Satu Data Keluarga Indonesia sebagai dasar perencanaan kebijakan, serta menekankan pentingnya keseimbangan demografi melalui peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK).

Menurut Sulaiman, penguatan layanan kesehatan reproduksi, pelaksanaan program KB secara komprehensif, pengarusutamaan gender, dan inklusi sosial menjadi bagian penting dalam menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah, penguatan kelembagaan KB, serta optimalisasi peran desa.

"Dukungan infrastruktur dan rantai pasok juga penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar," katanya.

Sementara itu, program dari BKKBN berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga.

Upaya tersebut didukung lima inisiatif strategis (Quick Wins), yakni GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, serta Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan untuk pelayanan keluarga. (P3)

Dalam Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penanggulangan TB secara lintas sektor hingga ke level desa dan kelurahan.

"Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, dari total 84.276 desa di Indonesia, baru sekitar 5.711 desa yang telah membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB. Program ini telah tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota.

Pemerintah juga menetapkan 11 provinsi prioritas dalam penanganan TB, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, sebagai wilayah dengan beban kasus tinggi.

Program Desa/Kelurahan Siaga TB dinilai efektif dalam mempercepat penanggulangan, terutama melalui penemuan kasus secara aktif, peningkatan edukasi masyarakat, serta pendampingan pasien hingga menyelesaikan pengobatan.

"Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus, mendampingi pasien, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama melawan TB," tegas Wiyagus.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P Octavianus, menekankan bahwa keberhasilan eliminasi TB tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor.

Ia menyebutkan, keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan media sangat penting dalam mendorong deteksi dini serta memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.

"Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan hingga tuntas," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan layanan bagi orang terduga TB telah masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah.

Dengan penguatan peran desa serta sinergi berbagai pihak, pemerintah optimistis target eliminasi TB di Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan menyeluruh. (R)

Dalam kegiatan Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin P Octavianus mengungkapkan bahwa situasi TB di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Ia menyebut, setiap menit dua orang terinfeksi TB dan setiap empat menit satu orang meninggal dunia akibat penyakit tersebut. "Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan," ujarnya.

Indonesia mencatat lebih dari satu juta kasus TB setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia.

Sebagai upaya penanganan, pemerintah mendorong deteksi dini secara masif melalui berbagai program, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis yang ditargetkan menjangkau 130 juta masyarakat pada 2026.

Selain itu, langkah strategis lainnya yang diperkuat meliputi pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan TB, serta peningkatan peran masyarakat dan kader kesehatan dalam penanggulangan penyakit ini.

"Tidak ada waktu untuk menunda. Setiap kasus yang ditemukan dan diobati adalah langkah menyelamatkan nyawa," tegasnya.

Dukungan global juga terus diperkuat. Perwakilan World Health Organization Indonesia, Setiawan Jati Laksono, menyebut Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TB dunia.

Berdasarkan data, pada 2024 tercatat sekitar 118.000 kematian akibat TB pada orang tanpa HIV dan 8.100 kematian pada orang dengan HIV di Indonesia. "TB masih menjadi ancaman global. Ada kemajuan, tetapi belum cukup cepat. Komitmen politik dan pendanaan nasional sangat menentukan," ujarnya.

WHO juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penanganan TB, seperti masih banyaknya kasus yang belum terdiagnosis, munculnya TB resistan obat, serta faktor risiko seperti malnutrisi, diabetes, dan kebiasaan merokok.

Meski demikian, perkembangan inovasi di bidang kesehatan memberikan harapan baru. Saat ini, lebih dari 100 alat diagnostik, 29 jenis obat TB, serta 18 kandidat vaksin tengah dikembangkan secara global. "Ini saatnya bertindak sekarang," tegasnya. (R)

Dilansir dari laman Jatengprov, ajakan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo di Auditorium Kampus 3, Semarang, Selasa.

Dalam pemaparannya, Nawal menegaskan bahwa tradisi literasi, khususnya menulis, sejatinya telah lama mengakar di dunia pesantren. Hal ini tercermin dari banyaknya ulama yang menghasilkan karya kitab kuning, seperti Syekh Abdur Rouf As-Singkili dengan 21 kitab, serta KH Maimoen Zubair yang menulis 12 kitab.

Namun, ia menilai tradisi tersebut kini mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu, para santri didorong untuk kembali menghidupkan semangat menulis dan berkarya sebagaimana para ulama terdahulu. "Maka mudah-mudahan adik-adik di sini insyaallah nanti akan menjadi mualif-mualif, akan menjadi penulis-penulis," ujar Nawal.

Ia menjelaskan, pesantren dan literasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Proses pembelajaran di pesantren pada dasarnya mencakup praktik literasi secara utuh, mulai dari membaca, memahami, mengajarkan, mendiskusikan, hingga menulis, menerjemahkan, mensyarah, dan mempublikasikan kitab kuning.

Meski demikian, penguatan budaya literasi di pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya tingginya harga kitab, keterbatasan fasilitas perpustakaan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta menurunnya tradisi menulis dan penerjemahan.

Sebagai langkah penguatan, Nawal mendorong pengembangan perpustakaan pesantren, digitalisasi kitab kuning, pembudayaan tradisi menulis, serta penguatan forum diskusi kitab. Ia juga berharap adanya dukungan pemerintah melalui hibah kitab dan penyelenggaraan pameran kitab.

Kepada mahasiswa UIN Walisongo, ia menegaskan bahwa tradisi kepenulisan di pesantren tetap relevan diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, baik melalui penulisan jurnal maupun buku.

Dalam kesempatan tersebut, Nawal juga mengapresiasi program Ma'had Al-Jami'ah yang dinilai mampu membentuk sarjana yang tidak hanya intelektual, tetapi juga berkarakter ulama, melalui pembelajaran bahasa, kajian kitab kuning, serta pendidikan karakter.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin terus mendorong pengembangan pendidikan pesantren melalui program Pesantren Obah.

Pada kesempatan yang sama, Nawal juga membagikan bukunya berjudul "Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual" kepada mahasiswa. Ia berharap pesantren dapat menjadi lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan serta segala bentuk kekerasan. (R)

Dilansir dari laman Jatengprov, kegiatan tersebut dihadiri Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, yang memberikan arahan kepada puluhan guru PAUD. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

Usai memberikan arahan, suasana acara mulai mencair. Sejumlah guru tampak berbincang santai, sementara yang lain bersiap mengakhiri kegiatan. Saat hendak meninggalkan lokasi, langkah Nawal terhenti ketika seorang guru mendekatinya sambil membawa kain putih dan spidol, memohon agar ia menuliskan pesan untuk para pendidik.

Permintaan tersebut disambut hangat. Nawal kemudian menuliskan pesan di atas kain putih bertuliskan, "Mengajar adalah teladan Rasulullah." Ia juga menambahkan kutipan hadis berbahasa Arab, "Innama bu'itstu mu'alliman," yang berarti "Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad SAW) diutus sebagai seorang pendidik."

" Tetap semangat ya untuk mengajar anak-anak," pesannya kepada para guru usai menandatangani kain tersebut.

Momen sederhana itu meninggalkan kesan mendalam bagi para guru PAUD. Pesan tersebut menjadi pengingat untuk terus mengajar dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan.

Dalam arahannya, Nawal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berkomitmen mendukung pengembangan PAUD melalui visi "Ngopeni Bocah, Wajib Nglakoni Setahun Prasekolah".

Sementara itu, Ketua IGPAUD Muslimat NU Kecamatan Kaliwungu, Lathifah, menyampaikan bahwa kehadiran Bunda PAUD Jawa Tengah memberikan semangat baru bagi para pendidik.

Menurutnya, di Kecamatan Kaliwungu terdapat 12 satuan PAUD di bawah naungan Muslimat NU, meliputi TK, PAUD, dan Kelompok Bermain (KB), yang menjadi jumlah terbanyak di Kabupaten Kendal.

Ia menambahkan, lembaga PAUD Muslimat memiliki keunggulan dalam penanaman nilai-nilai ke-Aswaja-an serta pendidikan agama Islam sejak dini, seperti membaca doa dan menghafal surat-surat pendek. Selain itu, berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, mewarnai, dan menari juga turut menunjang pengembangan minat dan bakat anak.

Lathifah berharap dukungan dari Bunda PAUD Jawa Tengah dapat terus berlanjut agar para guru semakin termotivasi dalam mendidik anak-anak.

"Harapannya dengan kehadiran Ning Nawal ini menambah semangat kita, semoga TK Muslimat semakin berkembang dan semakin banyak siswanya," pungkasnya. (R)

Dilansir dari laman Jabarprov, imbauan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal PGRI Kabupaten Ciamis di Aula STIKes Muhammadiyah Ciamis, Selasa.

Menurut Herdiat, pengawasan penggunaan gawai penting dilakukan guna melindungi pelajar dari dampak negatif perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Ia menilai, digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan.

"Risiko seperti kekerasan seksual, perundungan, hingga paparan konten negatif kini semakin mudah diakses melalui gawai," ujarnya.

Herdiat menegaskan, peran guru dan orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan teknologi di kalangan pelajar. Ia juga mendorong pihak sekolah untuk menyusun kebijakan penggunaan gawai secara bijak, tanpa menghambat pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran.

Selain itu, Herdiat turut menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia optimistis kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis tetap dapat ditingkatkan melalui inovasi dan kolaborasi para pendidik.

Kegiatan Halal Bihalal PGRI Kabupaten Ciamis tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi. Acara ditutup dengan tausyiah yang mengajak seluruh insan pendidikan memperkuat nilai kebangsaan dan solidaritas. (R)

Kunjungan edukatif tersebut berlangsung meriah. Didampingi orang tua, anak-anak tampak antusias menjelajahi berbagai bagian kapal layar milik TNI Angkatan Laut tersebut sambil belajar mengenal dunia kemaritiman.

KRI Bima Suci sendiri tengah singgah di Belawan dalam rangka pelayaran persahabatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dengan membawa kadet dari berbagai negara.

Dalam kegiatan itu, Airin Rico Waas turut berinteraksi langsung dengan anak-anak di bagian round house deck dalam suasana santai dan penuh kehangatan. Ia mengajak mereka belajar sambil bermain sekaligus mengenal kehidupan di atas kapal.

"Assalamualaikum! Senang bisa kumpul-kumpul. Hari ini kita bisa jalan-jalan sambil belajar, melihat seperti apa kapal KRI Bima Suci," ujarnya.

Airin juga menanyakan kesan anak-anak setelah berkeliling kapal. Pertanyaan tersebut langsung dijawab serempak dengan penuh semangat.

"Senang!" teriak anak-anak.

Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran tentang kehidupan di kapal serta menumbuhkan cita-cita sejak dini.

"Semoga nanti jadi ada bayangan kalau di kapal itu seperti apa. Mana tahu ada yang mau jadi Angkatan Laut?" katanya.

Ajakan itu disambut antusias. Sejumlah anak langsung mengangkat tangan menyatakan minatnya. Bahkan, saat ditanya cita-cita, salah satu anak mengaku ingin menjadi dokter.

Menanggapi hal tersebut, Airin menjelaskan bahwa di dalam kapal juga terdapat fasilitas kesehatan lengkap, termasuk ruang perawatan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama di berbagai sudut kapal. Anak-anak terlihat gembira mengabadikan momen tersebut sebagai pengalaman berharga pertama mereka melihat langsung kapal latih kebanggaan TNI AL.

Airin berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga dapat memperkenalkan dunia kemaritiman sejak dini sekaligus menumbuhkan rasa ingin tahu dan cita-cita anak-anak terhadap profesi di masa depan. (P3)

Kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam memperkenalkan wawasan kemaritiman kepada generasi muda.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Sesuai arahan Wali Kota Medan, kami membawa siswa Sekolah Rakyat tingkat SMP untuk berkunjung ke KRI Bima Suci yang sedang sandar di Belawan," ujar Khoiruddin saat mendampingi para siswa.

Menurutnya, para siswa tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari mengenal bagian-bagian kapal hingga mendengarkan penjelasan langsung dari awak kapal.

Sementara itu, perwakilan SRMP 2 Medan, Maragoti, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Pemko Medan. Ia menilai kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi siswa sekaligus mendukung proses pembelajaran di luar kelas.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Medan yang telah memfasilitasi kunjungan ini bagi para siswa," katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk menambah wawasan serta memupuk rasa ingin tahu siswa terhadap dunia kemaritiman. (P3)

Saat membuka acara, Wabup Taput itu didampingi Dewi Sulastri Ningsih mewakili Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kehutanan atas perhatian besar terhadap kekayaan alam di Tapanuli Utara.

Ia menekankan bahwa 66 persen dari total luas lanskap Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga tanggung jawab pelestariannya menjadi prioritas utama daerah. "Kami sangat mendukung inisiatif dari Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pemulihan Ekosistem. Dengan pemetaan ini, kita dapat mengidentifikasi aset berharga yang kita miliki. Seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya potensi alam kita sebelum ada upaya identifikasi secara mendalam seperti ini," ujar Deni Parlindungan.

‎Salah satu poin yang disampaikan Wakil Bupati adalah usulan penguatan nama kawasan menjadi "Harangan Tapanuli". Menurutnya, nama bukan sekadar label, melainkan pembawa rasa dan semangat memiliki (sense of belonging) bagi masyarakat di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. ‎"Jika kita sebut Harangan Tapanuli, maka masyarakat akan merasa lebih dekat secara emosional. Ini penting untuk menggerakkan partisipasi publik dalam menjaga hutan kita," tambah Deni.

‎Wakil Bupati mendorong agar kampanye pelestarian dilakukan secara kreatif melalui simbol-simbol daerah yang menarik bagi generasi muda. "Kami ingin edukasi ini sampai ke anak-anak sekolah. Kita bisa belajar dari daerah lain yang menggunakan maskot atau simbol kebanggaan untuk menanamkan jiwa konservasi sejak dini. Ke depan, simbol-simbol keberadaan Orangutan Tapanuli ini harus hadir di ruang-ruang publik sebagai kebanggaan warga Tapanuli Utara", ujar Deni.‎

‎Wakil Bupati berharap workshop yang berlangsung pada 7-8 April ini menghasilkan data akurat yang dapat ditindaklanjuti dengan aksi lapangan oleh pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta kelompok masyarakat dan NGO yang hadir.

‎Mewakili Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Dewi Sulastri Ningsih menekankan bahwa ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli merupakan habitat krusial bagi satwa prioritas, terutama Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis).

‎"Orangutan Tapanuli adalah spesies kera besar yang paling terancam punah di dunia. Mengingat lebih dari 50 persen ekosistem Batang Toru berada di wilayah Tapanuli Utara, ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua untuk menjaga kelestariannya," ujar Dewi dalam sambutannya.

‎Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan ini merupakan upaya kolaboratif dalam mengidentifikasi dan menjaga kelestarian ekosistem di wilayah Tapanuli.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Balai KSDA Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, para pimpinan perangkat daerah, para Camat, Kepala Desa, serta perwakilan NGO lingkungan hidup. (Galung)

Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pertama kendaraan saat melakukan pembayaran pajak tahunan. Wajib pajak kini cukup menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta KTP pihak yang menguasai kendaraan.

Dedi Mulyadi menyampaikan, kemudahan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperlancar layanan di Samsat sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jawa Barat dan mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar pajak," ujarnya, Senin.

Kebijakan ini juga merupakan respons atas keluhan masyarakat yang sempat viral di media sosial. Seorang warga mengaku mengalami kesulitan saat membayar pajak karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan, bahkan diminta membayar biaya tambahan tidak resmi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa pembayaran pajak tidak boleh dipersulit. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

"Tidak boleh ada hambatan dalam membayar pajak. Tugas pemerintah adalah memudahkan," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menghapus praktik pungutan liar di lingkungan Samsat. (R)

Dilansir dari laman Kementan, komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI), Senin.

Mentan Amran menekankan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Dampaknya luas, dari perbaikan gizi hingga menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, besarnya jumlah penerima manfaat akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor pertanian dan UMKM. Kebutuhan pangan dalam skala besar diproyeksikan mendorong peningkatan produksi beras, ayam, telur, hingga sayuran.

"Puluhan juta penerima manfaat akan menghidupkan ekonomi desa," kata Amran.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa program MBG didukung oleh kondisi produksi dan cadangan pangan nasional yang kuat. Saat ini, cadangan beras nasional mencapai sekitar 4,5 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

"Dengan produksi yang meningkat dan cadangan yang kuat, kita pastikan stok pangan aman untuk mendukung kebutuhan besar program MBG," tegasnya.

Untuk menjamin kelancaran program, Kementan telah menyiapkan langkah strategis dari hulu hingga hilir, mulai dari memastikan ketersediaan bahan baku, memperkuat distribusi ke dapur MBG, menjaga stabilitas harga, hingga mendorong keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.

Dalam pertemuan tersebut, APPDMBGI melaporkan telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, dengan jaringan dapur yang terus berkembang di seluruh Indonesia. Asosiasi ini dinilai berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa program MBG menjadi solusi konkret dalam menekan angka stunting serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional.

"Kalau anak-anak kita sehat dan cukup gizi, maka ke depan mereka akan menjadi generasi yang kuat. Ini fondasi menuju Indonesia maju," ujarnya.

Ia turut mengingatkan pentingnya keadilan dalam ekosistem usaha, khususnya antara pelaku usaha besar dan kecil.

"Yang besar jangan menekan yang kecil. UMKM harus dibina dan diperkuat. Ini program rakyat, manfaatnya harus dirasakan bersama," pungkasnya.

Kementan optimistis, dengan dukungan lintas sektor serta cadangan pangan yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan berkelanjutan dan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (R)

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan strategis di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajarannya, serta dukungan penuh Komisi IV DPR RI.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pupuk nasional. Ia menyebut, ekosistem pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman dan terkelola dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa.

Menurut Rahmad, pemerintah telah melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk sejak 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Kebijakan deregulasi tersebut mempermudah distribusi pupuk kepada petani dengan memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya panjang.

Selain itu, kebijakan revitalisasi industri memungkinkan peningkatan efisiensi produksi pupuk nasional. Dampaknya, harga pupuk mengalami penurunan hingga 20 persen pada tingkat Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga lebih terjangkau bagi petani.

Kemudahan akses dan penurunan harga tersebut mendorong peningkatan penyerapan pupuk sepanjang 2025 hingga 2026. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian nasional, yang juga tercermin dari meningkatnya serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dari sisi ketersediaan, Rahmad memastikan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,29 juta ton dengan seluruh pabrik beroperasi optimal. Kondisi ini diyakini mampu menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.

Ia juga menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia. Meski demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan berkat kemandirian industri pupuk yang telah dibangun sejak era Soeharto.

Sejumlah negara seperti Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat mulai merasakan dampak gangguan pasokan pupuk global. Namun Indonesia tetap dalam kondisi stabil dan bahkan berpotensi menjadi penopang ekosistem pangan global.

Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia juga mendapat penugasan untuk mendukung transisi energi menuju B50 melalui pembangunan dua pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor metanol nasional.

Rahmad menegaskan bahwa pupuk merupakan input krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menyebut subsidi pupuk sebagai subsidi produksi yang berdampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

"Peningkatan serapan pupuk akan berbanding lurus dengan produktivitas pertanian. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali," pungkasnya. (R)

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang memicu meluapnya aliran Sungai Sembahe hingga menggenangi badan Jalan Jamin Ginting. Kondisi ini kemudian menyebabkan pergerakan tanah yang menimpa permukiman warga.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi SH bersama personel kepolisian dan tim gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi, petugas menemukan sejumlah rumah warga tertimbun material longsor dan segera melakukan pencarian korban secara manual.

Delapan unit rumah dilaporkan terdampak, masing-masing milik Boy Simorangkir, Ros Br Ginting, Gobal, Gendut, Darma Ginting, Terusdi Ginting, Fernando Sembiring, dan Datuk.

Sekitar pukul 21.00 WIB, tim menemukan korban pertama, Gobal (39), dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, orang tuanya, Sehat Br Tarigan (65), ditemukan selamat namun mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RS Adam Malik untuk mendapatkan perawatan intensif.

Proses pencarian terus dilakukan hingga dini hari dengan bantuan alat berat. Tim kemudian menemukan empat korban lainnya, yakni Rizky (14), Boy Simorangkir (51), Rosmawati Br Ginting (30), dan Jamila Br Ginting (40), yang semuanya dalam kondisi meninggal dunia.

Berdasarkan data sementara, total korban terdiri dari lima orang meninggal dunia dan satu orang luka berat. Tidak ada korban luka ringan dalam kejadian ini. Selain itu, sebanyak 25 warga terpaksa mengungsi akibat terdampak bencana.

Pada Rabu pagi (8/4/2026) sekitar pukul 07.30 WIB, tenda pengungsian telah didirikan untuk menampung para pengungsi. Hingga kini, tim gabungan masih melakukan pembersihan material longsor serta pencarian kemungkinan adanya korban lain.

Sementara itu, akses Jalan Jamin Ginting yang sempat terganggu akibat longsor di dua titik kini telah kembali normal setelah dilakukan pembersihan menggunakan alat berat.

Kapolsek Pancur Batu mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, mengingat kondisi cuaca di wilayah tersebut masih berpotensi hujan. (P3)

Dilansir dari laman Kementan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pangan nasional menunjukkan kinerja positif, termasuk keberhasilan mencapai swasembada dalam waktu relatif singkat.

"Melalui arahan Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras petani, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa.

Ia mengungkapkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga 10-11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global dan ancaman El Nino.

Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging, telur, dan gula pasir juga dalam kondisi cukup.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah strategis kepada seluruh kepala daerah, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi pengelolaan air, rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi.

Di sisi produksi, pemerintah terus mendorong program prioritas seperti cetak sawah, optimasi lahan, penyediaan benih unggul, pupuk subsidi, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Sepanjang 2024-2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada 2026.

Untuk mengantisipasi dampak krisis energi global, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel). Pemerintah juga menyiapkan implementasi B-50 serta pembangunan pabrik etanol berbahan baku komoditas pertanian.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang dipengaruhi oleh geopolitik global dan perubahan iklim ekstrem.

Ia menekankan pentingnya intensifikasi lahan pertanian, peningkatan frekuensi panen, serta perbaikan sistem irigasi dan penyediaan pompa air untuk menghadapi musim kemarau.

"Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, stabilitas nasional juga terancam," tegasnya.

Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional di tengah tantangan global. (R)