Dilansir dari laman Kemkes, persoalan ini membutuhkan kerja sama lintas negara dan sektor karena tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.

Penegasan tersebut disampaikan Dante saat membuka kegiatan High Level Dialogue on the Future of AMR in the Asia-Pacific di Jakarta, pada 11 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Dante mengibaratkan kerja sama antarnegara seperti seikat sapu lidi. Satu batang lidi mudah dipatahkan, tetapi jika disatukan akan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan.

"AMR adalah pandemi senyap yang dampaknya sama sekali tidak senyap. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyapunya sendirian," kata Dante.

Ia mengatakan, penetapan target global tidak akan cukup tanpa komitmen dan tindakan nyata dari setiap negara. Oleh karena itu, seluruh pihak harus membangun kolaborasi secara terbuka dan konsisten untuk mengendalikan ancaman resistansi antimikroba.

Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021, AMR menyebabkan 1,14 juta kematian secara langsung dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian di seluruh dunia.

Sementara di Indonesia, sebanyak 36.500 orang meninggal secara langsung akibat AMR dan 147.000 kematian lainnya berkaitan dengan kondisi tersebut.

Jika tidak ditangani secara serius, krisis AMR diproyeksikan dapat menyebabkan hingga 10 juta kematian pada 2050. Bahkan, kerugian ekonomi akibat ancaman tersebut diperkirakan mencapai US$3,4 triliun per tahun pada 2030.

Menghadapi ancaman tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat pengendalian AMR melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029 dan Strategi Nasional Sektor Kesehatan 2025-2029.

Penguatan juga dilakukan melalui Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di rumah sakit. Hingga saat ini, sebanyak 1.635 rumah sakit atau sekitar 51 persen telah melaporkan pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, pemantauan diperluas dari 69 rumah sakit pada 2023 menjadi 139 rumah sakit pada 2024. Langkah ini didukung dengan pemantauan bakteri prioritas WHO dan penetapan laboratorium rujukan nasional.

Kemenkes juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah. Sejumlah daerah telah menerbitkan regulasi terkait pengendalian AMR, di antaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Pasuruan.

Dari sisi fasilitas laboratorium, pemetaan mikrobiologi menunjukkan sebanyak 131 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki peralatan dan tenaga terlatih untuk melakukan kultur serta uji kepekaan antibiotik.

Dante juga mengingatkan para dokter agar tidak sembarangan memberikan antibiotik kepada pasien. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan indikasi medis karena pemberian yang tidak tepat dapat mempercepat terjadinya resistansi.

"Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya digunakan kalau infeksinya disebabkan bakteri. Padahal sebagian besar kasus demam sebabnya adalah virus dan itu tidak memerlukan antibiotik," tegasnya.

Untuk meningkatkan ketepatan penggunaan antibiotik, Kemenkes mulai menerapkan uji kepekaan antibiotik dan penyusunan peta pola kuman sebagai bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu tenaga medis menentukan pengobatan yang tepat sasaran sekaligus mencegah penggunaan antibiotik secara berlebihan.

Menurutnya, kawasan Asia-Pasifik turut menghadapi beban besar akibat resistansi antimikroba sehingga diperlukan kepemimpinan dan kolaborasi yang kuat antarnegara.

Melalui dialog tingkat tinggi tersebut, Kemenkes mendorong negara-negara Asia-Pasifik untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pendekatan One Health, yakni keterpaduan upaya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Kolaborasi regional ini diharapkan mampu memperkuat pengendalian resistansi antimikroba sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkualitas. (R)

Sebelumnya, pemain Real Madrid itu juga tidak mengikuti sesi latihan bersama tim. Setelah mempertimbangkan kondisi sang pemain, tim medis dan pelatih sepakat untuk tidak mengambil risiko yang dapat memperparah cedera.

Zidane berharap Mbappe dapat kembali memperkuat Timnas Prancis saat menghadapi Turki pada pertandingan berikutnya.

Persoalan kebugaran pemain tidak hanya dialami Mbappe. Timnas Prancis juga harus kehilangan Aurelien Tchouameni dan Marcus Thuram yang mengalami masalah cedera.

Zidane menegaskan, keselamatan dan kebugaran pemain menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin memaksakan pemain yang belum sepenuhnya pulih karena kompetisi musim ini masih berlangsung panjang.

"Menurut saya, kondisinya baik. Buktinya, dia tetap bersama kami. Dia tidak senang karena sebenarnya ingin bermain besok. Kami tidak boleh mengambil risiko apa pun karena musim masih panjang," tutur Zidane.

Meski demikian, pernyataan Zidane memberikan indikasi bahwa cedera Mbappe belum tergolong serius. Timnas Prancis berharap sang kapten bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim saat menghadapi Turki.

Catatan tersebut membuat Los Blancos memiliki alasan kuat untuk menjaga kebugaran sang penyerang agar dapat kembali tampil maksimal setelah jeda internasional. (R)

Menurut laporan ESPN Argentina, dua nama yang masuk dalam kandidat utama adalah Lautaro Martinez dan Nico Paz. Keduanya saat ini sama-sama berkarier di kompetisi Serie A Italia, tetapi memiliki pengalaman dan karakter permainan berbeda.

Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan yang memastikan Argentina keluar sebagai juara. Momen itu semakin berkesan karena Lionel Messi harus meninggalkan lapangan akibat mengalami cedera.

Sementara itu, Nico Paz menjadi kandidat yang mewakili generasi muda Argentina. Pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini mengenakan nomor punggung 10 di Como dan menjadi salah satu pengatur serangan utama klub Italia tersebut.

Nomor punggung 10 memiliki arti yang sangat besar bagi sepak bola Argentina. Sejumlah legenda, seperti Mario Kempes, Diego Maradona, Juan Roman Riquelme, hingga Lionel Messi pernah mengenakan nomor tersebut.

Lautaro memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan prestasi bersama tim nasional. Di sisi lain, Nico Paz menawarkan potensi besar sebagai bagian dari regenerasi pemain Argentina.

"Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang," ujar Aries.

"Jadi kita masih aturan yang sekarang, itu SIM masih ada pembayaran PNBP," tegasnya.

Sistem tersebut dirancang menggunakan mekanisme reward and punishment atau penghargaan dan sanksi melalui merit point system. Dengan mekanisme ini, pengendara yang patuh dan tertib berlalu lintas berpeluang mendapatkan penghargaan.

Aries mengatakan, sistem tersebut telah diterapkan di sejumlah negara maju sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

"Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut," tandasnya.

Saat ditanya mengenai peluang melatih Juventus, Zidane tidak memberikan jawaban tertutup. Ia justru mengaku memiliki keinginan untuk kembali ke klub yang pernah dibelanya tersebut, kali ini dengan peran sebagai pelatih.

Ia juga mengenang perjalanan awalnya ketika bergabung dengan Juventus. Zidane mengaku sempat mengalami masa sulit karena belum mampu menunjukkan performa terbaik dan mendapatkan kritik dari suporter maupun media.

Selama sekitar empat hingga lima tahun memperkuat Juventus, Zidane mendapatkan banyak pengalaman berharga. Salah satunya adalah pemahaman mengenai taktik dan strategi permainan yang diberikan langsung oleh Marcello Lippi.

"Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempelajari taktik bersama Lippi dalam latihan. Bagi seseorang seperti saya yang selalu ingin bola berada di kaki, itu menjadi proses pembelajaran yang besar," tuturnya.

Meski menghadapi persoalan tersebut, Zidane tetap optimistis Prancis mampu menurunkan komposisi tim yang kompetitif. "Tujuannya adalah memilih susunan pemain terbaik. Meski ada beberapa pemain yang absen, kami memiliki skuad yang mampu tampil baik. Kami akan bisa menurunkan tim yang kompetitif," tegasnya.

Di tengah persiapan menghadapi Italia, pernyataan Zidane mengenai Juventus turut menjadi sorotan. Peluang kembali ke Turin sebagai pelatih tampaknya masih menjadi salah satu impian yang ingin diwujudkannya. (R)

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Bahkan, peluang emas sudah tercipta ketika laga baru memasuki menit kedua melalui Dhamar Tri Kusuma. Namun, sepakannya masih melebar dari sasaran.

Tiga menit kemudian, I Dewa Gede Majesta Sandhya mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Akan tetapi, tembakannya berhasil diamankan kiper lawan.

Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Garuda Muda. Indonesia terus melancarkan serangan hingga akhirnya Dhamar kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang babak pertama berakhir.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengatakan proses aksesi Konvensi Anti-Suap OECD tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi nasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara.

"Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerapkan standar integritas global sekaligus memperkuat kredibilitas sistem hukum dan tata kelola nasional di mata dunia," ujar Agus.

Penyusunan kajian merupakan tindak lanjut dari initial gap analysis yang telah dilakukan pada 2025 dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pada 9-11 Juni 2026, OECD juga telah melaksanakan Fact Finding Mission di Jakarta dengan melibatkan para ahli dari Brasil, Australia, dan Rumania.

Ketiga persyaratan tersebut meliputi kriminalisasi foreign bribery, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi efektif dan memberikan efek jera, serta larangan pengurangan pajak atas pembayaran suap kepada pejabat publik asing.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPK mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Tipikor agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Selain itu, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Hukum sebagai koordinator utama dalam penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan aksesi dan ratifikasi konvensi tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah menargetkan Indonesia resmi bergabung pada 2028.

Perubahan undang-undang diperlukan untuk mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas aspek yurisdiksi, mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.

Selain pemberantasan korupsi, proses aksesi OECD juga mencakup sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha.

Pemerintah berharap berbagai pembenahan regulasi tersebut dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sehingga target Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028 dapat tercapai. (R)

Dilansir dari laman Humas Polri, seminar tersebut bertujuan membentuk perwira Polri yang memiliki kepemimpinan adaptif, inovatif, dan solutif, sekaligus mendorong kontribusi kepolisian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Wakapusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Henny Purwanti mengatakan seminar policy brief menjadi sarana penting bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara langsung.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pemenuhan kurikulum pelatihan, melainkan bagian dari upaya membangun kepemimpinan strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan zaman.

"Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman," ujar Henny.

Ia berharap para perwira peserta PKN mampu menerapkan hasil analisis kebijakan menjadi langkah nyata di wilayah tugas masing-masing. Hal itu perlu didukung sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, turut memberikan materi mengenai tren dan tantangan industri kreatif nasional.

Restog menilai Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim industri kreatif yang aman dan kondusif, terutama melalui penegakan hukum serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ia menegaskan, kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Tanah Air.

"Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP)," tegas Restog.

Selain perlindungan kekayaan intelektual, Restog juga menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam mendukung kemudahan perizinan dan menjamin keamanan penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk konser musik dan event kreatif di daerah.

Ia menjelaskan, pengamanan yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan kreatif dapat diselenggarakan dan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata serta perekonomian daerah.

"Pengamanan yang baik akan memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Jika event berjalan lancar dan banyak digelar, destinasi wisata serta kegiatan ekonomi kreatif di daerah akan semakin menggeliat (boom), sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pusdikmin Lemdiklat Polri mendorong lahirnya pemimpin kepolisian yang mampu menghasilkan kebijakan strategis, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang aman, produktif, dan berdaya saing. (R)

Program sosialisasi ini merupakan kebijakan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin atas arahan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol Hilman Wijaya.

"Melalui buku, e-book, dan bank soal digital, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari materi ujian SIM. Masyarakat dapat mengakses dan memahami materi terlebih dahulu, sehingga lebih siap ketika mengikuti proses ujian teori maupun praktik," jelas Hilman.

Dalam konsep terbaru, materi ujian teori SIM dibagi menjadi tiga kategori, yakni Uji Persepsi Bahaya, Uji Wawasan, dan Uji Pengetahuan. Masing-masing kategori terdiri atas 25 soal.

Sementara itu, Uji Wawasan menguji pemahaman mengenai keselamatan dan budaya tertib berlalu lintas. Adapun Uji Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, rambu, marka jalan, APILL, serta ketentuan berkendara.

Video tersebut dapat diakses melalui kanal YouTube resmi NTMC Korlantas Polri dan aplikasi Digital Korlantas Polri. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui tahapan ujian praktik sebelum mengikuti pengujian secara langsung di lokasi pelayanan SIM.

Korlantas Polri mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas digital tersebut sebagai sarana belajar sebelum mengikuti ujian SIM. Persiapan sejak dini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon pengendara terhadap prosedur ujian sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana, penyediaan alat permainan edukatif (APE), serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru PAUD.

Menurut Nawal, anggaran bantuan tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jawa Tengah yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dalam APBD Perubahan 2026.

Ia berharap tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat berbagai program pengembangan PAUD, salah satunya Sedulor PAUD atau Satu Desa Dua PAUD.

Ke depan, pemerintah menargetkan setiap desa dapat memiliki dua satuan PAUD guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Hingga saat ini, Bunda PAUD Jawa Tengah telah menyalurkan beasiswa senilai Rp175 juta kepada 35 guru PAUD. Setiap guru menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Materi pembelajaran nantinya juga dilengkapi lagu-lagu daerah yang dapat diakses melalui pemindaian barcode pada modul.

Terlebih, pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari upaya mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan PAUD di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Dante dalam kegiatan Sandbox Kesehatan Summit 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui AMANA Solutions, pada 10 November 2026.

Dante menegaskan, tantangan pengembangan teknologi kesehatan bukan hanya mempercepat lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan setiap teknologi yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, kualitas, dan memberikan manfaat nyata.

"Sejak 2023, Sandbox Kesehatan hadir sebagai ruang aman bagi inovator untuk menguji, mendapatkan pendampingan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan dengan tiga prinsip utama: memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menjamin keamanan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat," ujar Dante.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Minister-Counsellor (Development) to Indonesia, Timor-Leste and ASEAN Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Peter Rajadiston. Ia menyatakan Inggris berkomitmen melanjutkan kemitraan strategis dengan Kemenkes RI dalam menciptakan ekosistem inovasi kesehatan yang aman dan inklusif.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kemitraan Tangguh, platform kerja sama kesehatan Inggris-Indonesia yang diluncurkan pada Oktober 2026 untuk membangun ekosistem inovasi berkelanjutan dan memperkuat hubungan kedua negara.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa Regulatory Sandbox berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.

Selain memperkuat regulasi, Kemenkes RI juga mendorong penerapan prinsip inklusivitas dalam pengembangan teknologi kesehatan digital. Bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kemenkes menyusun Pedoman Inklusivitas bagi Teknologi Kesehatan Digital dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari para peserta serta kegiatan matchmaking yang mempertemukan inovator dengan investor. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dan mendukung keberlanjutan bisnis inovasi kesehatan setelah proses pengujian.

Merespons tingginya minat para inovator, Kemenkes RI berencana membuka pendaftaran Sandbox Kesehatan 2027 lebih awal, yakni pada akhir 2026. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi sandbox.kemkes.go.id.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Kota Bandung, pada 10 November 2026.

Menurutnya, saat ini muncul sejumlah persoalan yang menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai moral, salah satunya kasus perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.

"Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu," ujar Erwan.

Erwan juga menyoroti pentingnya penguatan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dahulu menjadi bagian dari materi pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut positif kesiapan Jawa Barat menjadi daerah percontohan penguatan pendidikan Pancasila.

Ia menjelaskan, pembelajaran Pancasila harus diarahkan pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan dapat membimbing siswa untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pengamalan Pancasila di lingkungan sekitar.

Yudian menyebutkan, secara keseluruhan sekitar 900 orang telah mengikuti program tersebut. Ia mengakui, pelaksanaan penguatan pendidikan Pancasila di Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang beragam.

Yudian berharap kesiapan Pemprov Jabar menjadi daerah percontohan dapat memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun karakter generasi muda Indonesia. (R)

Menurutnya, penghargaan yang diterima bukan hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap pencapaian institusi, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Muryanto menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antarsatuan kerja dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Anugerah Diktisaintek merupakan ajang apresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada perguruan tinggi serta para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki kinerja dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Selain itu, USU juga meraih penghargaan di bidang kehumasan dan komunikasi publik, meliputi laman, siaran pers, media sosial, Unit Layanan Terpadu (ULT), insan humas, serta laporan manajemen keprotokolan.

USU juga meraih penghargaan PTN-BH dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2025, Laman kategori Gold Winner, Siaran Pers kategori Silver Winner, Media Sosial kategori Gold Winner, ULT kategori Silver Winner, Insan Humas kategori Gold Winner, dan Laporan Manajemen Keprotokolan kategori Gold Winner.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan pemerintah harus mengutamakan produksi gula dalam negeri dibandingkan menambah pasokan melalui impor.

"Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?" ujar Soemitro, pada 9 November 2026.

"Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat," katanya.

APTRI bahkan meminta agar impor GKM dihentikan apabila neraca gula nasional menunjukkan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurut Soemitro, penghentian impor saat produksi domestik mencukupi akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendorong kemandirian industri gula nasional.

Desakan APTRI tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pencapaian swasembada gula nasional. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada gula impor karena masih memiliki potensi lahan dan kemampuan petani untuk meningkatkan produksi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada gula nasional saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pada 26 Agustus 2026.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk program peremajaan tanaman tebu rakyat atau plasma. Langkah ini dilakukan karena sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan peremajaan.

Ia optimistis program peremajaan dan peningkatan produktivitas tersebut dapat mendorong produksi gula nasional sehingga kebutuhan gula konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari dalam negeri. "Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih," ujarnya. (R)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Sidang KKEP berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Dr Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.

Johnny menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi.

Ia juga memastikan proses penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus berlanjut. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan dan berkomitmen menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat secara transparan.

Menurut Anam, seluruh pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan selama persidangan.

Di sisi lain, Polri juga terus mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Johnny meminta masyarakat turut mendukung dan mengawal proses penanganan perkara tersebut agar berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya. (R)

Sekretaris Jenderal AGI Dwi Purnomo mengatakan produksi gula nasional hingga menjelang akhir musim giling 2026 telah mencapai kisaran 2,6-2,7 juta ton. Angka tersebut diperkirakan masih meningkat hingga sedikitnya 2,8 juta ton.

"Menurut saya cukup baik. Artinya kebijakan yang sudah dijalankan selama ini telah menghasilkan performa operasional produksi yang bagus dari sisi teknis," kata Dwi, pada 10 November 2026.

Untuk mempertahankan tren tersebut, AGI mendorong pemerintah memperkuat tiga aspek utama, yakni intensifikasi lahan, peremajaan tanaman tebu, serta pembenahan dan peningkatan kinerja pabrik gula.

AGI secara khusus meminta pemerintah mengendalikan kebijakan impor dengan mempertimbangkan ketersediaan produksi nasional dan kebutuhan pasar. Hal ini penting agar masuknya gula impor tidak menekan harga, mengganggu pasar, maupun merugikan petani tebu dan industri gula domestik.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada gula konsumsi melalui pembenahan sektor pergulaan dari hulu hingga hilir.

Salah satu program prioritas Kementan adalah bongkar ratoon untuk mengganti tanaman tebu tua yang mengalami penurunan produktivitas. Berdasarkan evaluasi Kementan, sekitar 70-80 persen tanaman tebu nasional sudah tidak layak atau tidak lagi produktif secara optimal.

Selain itu, pada 2026 pemerintah menargetkan pengembangan kawasan tebu seluas 99.547 hektare. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi pabrik gula.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027 sesuai peta jalan swasembada gula nasional.

"Produksi tebu harus kita tingkatkan, produktivitas diperkuat, dan hilirisasi harus berjalan agar nilai tambah dinikmati petani serta industri nasional. Swasembada gula hanya bisa dicapai jika sektor hulu dan hilir bergerak bersama," ujarnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan inovasi teknologi kesehatan berjalan aman, transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Penegasan itu disampaikan Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia atau Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, pada 10 November 2026.

Menurutnya, perkembangan layanan kesehatan digital mengalami peningkatan pesat sejak pandemi Covid-19. Berbagai inovasi bermunculan, mulai dari telemedisin, konsultasi kesehatan daring, hingga pemanfaatan aplikasi kesehatan.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait keakuratan informasi medis dan pertanggungjawaban layanan kesehatan yang diberikan melalui platform digital.

Dalam penerapannya, layanan telemedisin harus terintegrasi dengan sistem pencatatan rekam medis yang baik. Praktik konsultasi dokter secara daring juga harus memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), serta aturan mengenai tarif pelayanan.

Sebaliknya, teknologi digital harus mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok seperti Papua.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI Eko Sulistijo mengatakan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi kesehatan nasional.

Dukungan terhadap pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital juga disampaikan Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes.

Ia mengungkapkan, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut terdapat 15 inovator yang mendaftar. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi lebih dari 60 inovasi yang mengikuti proses pengujian, dengan 39 di antaranya telah memperoleh akreditasi.

Selain itu, Inggris juga memiliki pengalaman dalam pengembangan inovasi kesehatan digital, khususnya terkait aspek keselamatan dan etika pemanfaatan AI.

Hayes berharap kerja sama kedua negara semakin kuat sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi teknologi kesehatan yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, pada 10 November 2026.

Herman optimistis persoalan ATS dapat segera diselesaikan apabila seluruh pihak memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Menurutnya, pengentasan ATS merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

Ia menjelaskan, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Dalam upaya tersebut, Herman berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran. Meski demikian, Pemprov Jabar memastikan program pengentasan ATS tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Herman mengatakan anak-anak yang masuk kategori ATS akan diarahkan kembali ke pendidikan formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Herman menegaskan pengentasan ATS menjadi bagian penting dalam mempersiapkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan dinilai sebagai salah satu kunci untuk membentuk generasi muda yang produktif, berpengetahuan dan mampu bersaing.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS," pungkasnya. (R)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras petani dalam meningkatkan produksi beras nasional.

Arief menjelaskan, masyarakat perlu memahami perbedaan antara beras medium untuk konsumsi sehari-hari dengan beras khusus seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus.

Menurutnya, volume impor beras khusus hanya sekitar 1,3 persen dibandingkan produksi beras nasional. Impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik hotel, restoran, dan kafe (horeka), bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Arief juga menjelaskan bahwa pencatatan beras dari Singapura tidak otomatis menunjukkan beras tersebut diproduksi di negara itu. Sebab, Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi regional. Karena itu, Kementan mengacu pada data resmi BPS untuk melihat aktivitas impor beras Indonesia.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengimpor beras hingga sekitar 7,5 juta ton dengan nilai mendekati Rp100 triliun. Kini, pemerintah menilai kebutuhan beras medium nasional dapat dipenuhi melalui produksi petani dalam negeri.

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah memperkirakan pasokan beras mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Juli-Agustus 2027.

Arief mengatakan ekspor tersebut menjadi bukti meningkatnya kemampuan produksi nasional sehingga Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada pasokan dari luar negeri.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka tersebut menjadi level tertinggi dalam catatan BPS.

Di sisi lain, Kementan memastikan akan menindak tegas praktik impor beras medium secara ilegal. Pemerintah menegaskan tidak membuka izin impor beras medium sehingga setiap pemasukan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Laporan dapat disampaikan melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 08111-312-312 dengan menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, serta bukti pendukung berupa foto atau video.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut keteladanan Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Selama menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng mendorong penguatan profesionalisme kepolisian dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Kontribusinya juga terlihat dalam pengembangan penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

"Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta.

Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat diharapkan menjadi karakter seluruh anggota Polri.

Ia menambahkan, keteladanan Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatan, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Polri berharap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memperkuat komitmen menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.