"Integritas kita dalam tata kelola ini harus benar-benar dijaga. Setiap orang yang memiliki akses harus bertanggung jawab terhadap kewenangannya," tegasnya.
Purwanto juga meminta tim pengelola memastikan seluruh aktivitas dalam sistem
Dapodik dapat ditelusuri. Dengan demikian, setiap perubahan data dapat diketahui siapa yang melakukan dan dari mana aktivitas tersebut berasal.
"Kalau sistemnya bagus, ketika terjadi sesuatu akan terlihat siapa yang melakukan dan dari mana aktivitas itu berasal. Oleh karena itu, sistem dan aplikasinya harus dirancang dengan baik agar dapat dilacak dan dikontrol," katanya.
Ia berharap penataan pengelolaan
Dapodik dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan data pendidikan di
Jawa Barat.
"Jangan sampai penataan ini membuat pelayanan bertambah lambat atau tidak akurat. Harus tambah benar dan tambah cepat. Itu yang menjadi orientasi pelayanan kita," pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar