Pj Sekdaprov Sumut: Setiap Rupiah APBD Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat

Medan (buseronline.com) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Timur, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut secara daring, pada 3 September 2026.

Webinar tersebut diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Dalam arahannya, Timur mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah hasil dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ujar Timur.

Timur menyampaikan empat hal penting dalam mengoptimalkan penggunaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.

Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah. Pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah perlu diidentifikasi dan dikurangi, sementara sumber daya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.

Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas menemukan kesalahan, tetapi juga berperan mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Timur berharap kegiatan webinar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta para peserta menyerap pengetahuan yang diberikan dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing," katanya.

Sekdaprov Sumut Dorong Kampus Jadi Pelopor Kemandirian Pangan

Pj Sekdaprov Sumut Ajak UMKM Manfaatkan Digitalisasi untuk Naik Kelas

Gubernur Jateng: Perubahan APBD 2026 Harus Responsif terhadap Dinamika Ekonomi

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target

APBD Medan 2027 Diproyeksikan Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas

Pemko Medan Ajukan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Jadi Rp7,13 Triliun