Pj Sekdaprov Sumut: Setiap Rupiah APBD Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat

Medan (buseronline.com) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Timur, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut secara daring, pada 3 September 2026.

Webinar tersebut diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Dalam arahannya, Timur mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah hasil dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ujar Timur.

Timur menyampaikan empat hal penting dalam mengoptimalkan penggunaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.

Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah. Pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah perlu diidentifikasi dan dikurangi, sementara sumber daya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.

Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas menemukan kesalahan, tetapi juga berperan mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Timur berharap kegiatan webinar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta para peserta menyerap pengetahuan yang diberikan dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing," katanya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BPSDM Sumut dalam meningkatkan kompetensi ASN.

Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi ASN bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan penting agar aparatur mampu menghadapi tuntutan organisasi dan perkembangan zaman.

Ia menjelaskan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan kemampuan ASN dalam melakukan analisis anggaran agar penggunaan dana tidak sekadar terserap, tetapi mampu memberikan nilai tambah.

"Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan," pungkasnya. (P3)

Pemprov Sumut Pastikan Perubahan APBD 2026 Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Pemko Medan dan DPRD Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027

KPK: Kampanye Antikorupsi Tak Diukur dari Viralitas, tetapi Perubahan Nyata di Masyarakat

DPRD Kota Medan Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025

Pemprov Sumut Catat Surplus APBD 2025 Sebesar Rp521,494 Miliar

Kemendikdasmen Dorong LKP Mendunia, Siapkan Lulusan Berdaya Saing Global