Disdik Jabar Tata Pengelolaan Dapodik, Pelayanan Data Harus Makin Cepat dan Akurat

Bandung (buseronline.com) - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan penataan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk meningkatkan kualitas layanan data pendidikan.

Dilansir dari laman Jabarprov, penataan tersebut diarahkan agar pelayanan kepada sekolah, guru, dan masyarakat semakin cepat, tepat, benar, dan akurat.

Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto mengatakan penataan Dapodik tidak boleh membuat proses pelayanan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, perubahan tata kelola harus mampu meningkatkan efektivitas pelayanan.

"Yang dibutuhkan sekolah, masyarakat, dan guru adalah pelayanan yang cepat, tetapi tetap benar dan akurat. Jangan sampai setelah akses diberikan ke setiap bidang dan KCD, pelayanan justru menjadi lebih lambat. Harus tambah benar dan tambah cepat," kata Purwanto dalam kegiatan Serah Terima Pengelolaan Dapodik di Ruang Rapat Oproom Disdik Jabar, Kota Bandung, pada 31 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat struktural Disdik Jabar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah I-XIII, serta tim fasilitasi Dapodik. Purwanto menjelaskan, penguatan tata kelola Dapodik dilakukan dari sisi fungsional dan struktural.

Pengelolaan Dapodik yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat Disdik Jabar kini dialihkan secara kelembagaan kepada bidang yang menangani Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik).

Menurutnya, perubahan tersebut lebih merupakan penataan kelembagaan dan tidak mengubah fungsi utama pelayanan Dapodik.

"Ini sebenarnya bukan perubahan yang signifikan dari sisi pengelolaan, tetapi lebih kepada penataan kelembagaan. Mudah-mudahan dengan penataan ini, analisis sistem dan hal-hal lainnya bisa lebih tajam," ujarnya.

Selain tata kelola, Disdik Jabar juga memperkuat aspek keamanan dan integritas data. Setiap pihak yang memperoleh akses terhadap Dapodik harus memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan kebutuhan masing-masing.

Hak akses juga akan diatur secara terukur, mulai dari akses untuk melihat dashboard hingga kewenangan melakukan pembaruan data.

"Siapa saja yang diberikan akses dan kewenangan harus dibuka dan diatur dengan jelas. Ada yang hanya bisa melihat dashboard, ada yang bisa masuk lebih dalam, dan ada yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembaruan data," jelas Purwanto.

Untuk memperkuat akuntabilitas, setiap pemegang akses Dapodik diminta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dokumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian akses di tingkat satuan pendidikan, KCD, maupun provinsi.

"Integritas kita dalam tata kelola ini harus benar-benar dijaga. Setiap orang yang memiliki akses harus bertanggung jawab terhadap kewenangannya," tegasnya.

Purwanto juga meminta tim pengelola memastikan seluruh aktivitas dalam sistem Dapodik dapat ditelusuri. Dengan demikian, setiap perubahan data dapat diketahui siapa yang melakukan dan dari mana aktivitas tersebut berasal.

"Kalau sistemnya bagus, ketika terjadi sesuatu akan terlihat siapa yang melakukan dan dari mana aktivitas itu berasal. Oleh karena itu, sistem dan aplikasinya harus dirancang dengan baik agar dapat dilacak dan dikontrol," katanya.

Ia berharap penataan pengelolaan Dapodik dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan data pendidikan di Jawa Barat.

"Jangan sampai penataan ini membuat pelayanan bertambah lambat atau tidak akurat. Harus tambah benar dan tambah cepat. Itu yang menjadi orientasi pelayanan kita," pungkasnya. (R)

184 Pelajar SMP di Bandung Raih Penghargaan Duke of Edinburgh, 17 Siswa Capai Gold Award

West Java Expo 2026 Catat Transaksi Rp477,3 Miliar, Produk Jabar Tembus Pasar Global

Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Rp5,8 Miliar, Dua Orang Ditangkap

Sekda Jabar Ajak Pemuda Sunda Berkontribusi Nyata untuk Kemajuan Daerah

Ekspor Jawa Barat ke Pakistan Naik 22,81 Persen, Tembus USD 242,18 Juta

Psikolog Puskesmas Cipadung Ajak Orang Tua Validasi Emosi Anak Sejak Dini