Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama SEAMEO CECCEP dan SEAMEO Secretariat menyelenggarakan SEAMEO Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, forum yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai mitra pendidikan dari kawasan Asia Tenggara.
Mengusung tema "Bridging Research, Policy, and Practice: Pathways toward an Inclusive, Equitable and Sustainable Futures", kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk membahas tantangan pendidikan masa depan, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), pengembangan guru, hingga penguatan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan sinergi yang kuat antara penelitian, kebijakan, dan praktik di lapangan.
"Jembatan antara riset dan kebijakan sering kali terputus. Peneliti menerbitkan hasil penelitian yang tidak dibaca pembuat kebijakan, sementara pembuat kebijakan mengambil keputusan tanpa memanfaatkan hasil riset. Kita harus mengubah keadaan ini," ujar Abdul Mu'ti saat membuka kegiatan tersebut.
Menurutnya, peneliti dan pembuat kebijakan perlu duduk bersama sejak awal untuk merancang solusi yang tepat bagi berbagai persoalan pendidikan.
Presiden Dewan SEAMEO, Datin Seri Setia Dr Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh menyampaikan bahwa CPRN telah berkembang menjadi platform strategis yang mempertemukan riset, kebijakan, dan praktik pendidikan di Asia Tenggara.
"Pengetahuan yang dihasilkan para peneliti tidak boleh berhenti di ruang akademik. Pengetahuan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany menjelaskan bahwa CPRN 2026 dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan di kawasan.
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa adopsi AI dan robot di lima negara Asia Tenggara sepanjang 2018-2022 telah menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja terampil, namun juga menggeser sekitar 1,4 juta pekerja dengan keterampilan rendah.
Temuan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.
Karena itu, Indonesia mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dengan menjadikan hasil penelitian, pengalaman lapangan, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat transformasi pendidikan melalui pendekatan Deep Learning yang mendorong proses belajar menjadi lebih sadar, bermakna, dan menyenangkan.
Pendekatan ini didukung melalui penguatan kompetensi guru di bidang AI, coding, STEM, pendidikan karakter, pengembangan tata kelola data pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang lebih interaktif.
Melalui CPRN Summit 2026, Kemendikdasmen berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai publikasi akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong perbaikan sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara. (R)
beritaTerkait
komentar