KPK Dorong Tata Kelola Bersih untuk Perkuat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis data dalam pembangunan kawasan transmigrasi agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dilansir dari laman KPK, pesan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan pembekalan kepada 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu.

Para Patriot Muda tersebut akan diterjunkan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung pembangunan melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Setyo mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi harus diawali dengan perencanaan yang matang, disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing daerah.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan agar pemanfaatan sumber daya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Keterlibatan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dapat memperkaya perspektif dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan kawasan transmigrasi," ujar Setyo.

Ia menjelaskan, setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, sebanyak 246 tim multidisiplin diharapkan mampu menghasilkan solusi yang komprehensif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah, serta aspek keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, Setyo mengingatkan agar pembangunan kawasan transmigrasi berjalan seiring dengan penguatan sistem pencegahan korupsi.

Menurutnya, berbagai potensi penyimpangan harus diantisipasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.

"Risiko korupsi perlu dikenali dan dimitigasi sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Mengacu pada data Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 tercatat 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara.

Menurut Setyo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas sektor publik dan tata kelola pemerintahan masih menjadi pekerjaan besar.

KPK berharap kolaborasi melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,68 Miliar kepada Tiga Kementerian

KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkot Bekasi untuk Atasi Banjir

KPK Pastikan Barang Rampasan Tak Laku Lelang Tetap Bisa Dimanfaatkan

KPK Perkuat Jejaring Guru Penggerak Integritas Lewat SATRIA 2026

Hasil PISA 2025, Skor Sains dan Membaca Indonesia Naik

Kemendikdasmen Fasilitasi 32.828 Guru Lanjut S1/D4 pada 2026