KPK Dorong Tata Kelola Bersih untuk Perkuat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis data dalam pembangunan kawasan transmigrasi agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dilansir dari laman KPK, pesan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan pembekalan kepada 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu.

Para Patriot Muda tersebut akan diterjunkan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung pembangunan melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Setyo mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi harus diawali dengan perencanaan yang matang, disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing daerah.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan agar pemanfaatan sumber daya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Keterlibatan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dapat memperkaya perspektif dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan kawasan transmigrasi," ujar Setyo.

Ia menjelaskan, setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, sebanyak 246 tim multidisiplin diharapkan mampu menghasilkan solusi yang komprehensif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah, serta aspek keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, Setyo mengingatkan agar pembangunan kawasan transmigrasi berjalan seiring dengan penguatan sistem pencegahan korupsi.

Menurutnya, berbagai potensi penyimpangan harus diantisipasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.

"Risiko korupsi perlu dikenali dan dimitigasi sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Mengacu pada data Transparency International Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 tercatat 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara.

Menurut Setyo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas sektor publik dan tata kelola pemerintahan masih menjadi pekerjaan besar.

KPK berharap kolaborasi melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertamina Perkuat Keandalan Operasi, Wakil Dirut Tinjau Fuel Terminal Ujung Berung

Kemendikdasmen Luncurkan Penelusuran Tamatan SMK 2026, Perkuat Kualitas Pendidikan Vokasi Berbasis Data

KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selamatkan Keuangan Negara Rp2,23 Triliun

KPK Tangkap Bupati Pemalang dan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemerasan

KPK Kaji Regulasi Praktik Lobi untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

KPK Libatkan Keluarga Pejabat Pemprov Jabar untuk Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi