Kepemimpinan Kepala Daerah Jadi Kunci Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer

Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor utama dalam keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat hanya akan berdampak nyata jika mampu diterjemahkan menjadi layanan kesehatan yang berkualitas di daerah.

Dilansir dari laman Kemkes, pernyataan tersebut disampaikan Wamenkes saat menjadi pembicara dalam sesi Leaders Talk bertajuk "Dari Komitmen ke Dampak: Praktik Kepemimpinan Daerah dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer" pada Leimena Conference 2026 di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin.

Wamenkes mengatakan, Indonesia tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari desa hingga Puskesmas.

Ia menegaskan, kepala daerah memiliki peran sebagai motor penggerak perubahan melalui penguatan Puskesmas, pemberdayaan Posyandu dan kader kesehatan, pembangunan kolaborasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan berbasis data kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga terus memperluas akses layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Di sisi lain, implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) terus mengalami kemajuan.

Hingga 24 Juli 2026, sebanyak 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP, sementara lebih dari 7.500 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam kesempatan itu, Wamenkes mengapresiasi tenaga kesehatan Puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.

Menurutnya, CKG menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari pengobatan menuju pencegahan sekaligus menjadi sumber data bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) tetap menjadi prioritas nasional. Pemerintah memperkuat strategi melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, serta penguatan kader TB di tingkat desa.

Wamenkes Dorong Gerakan Ayah Siaga untuk Dukung Kesehatan Anak

Wamenkes: Indonesia Emas 2045 Harus Ditopang Penguatan Promotif dan Preventif

Kota Bogor Diusulkan Jadi Percontohan Nasional Penanggulangan TBC

Wamenkes: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Percepatan Inovasi Kesehatan Nasional

Wamenkes: One Health Jadi Kunci Kemandirian dan Kedaulatan Kesehatan Indonesia

Pemerintah Wajibkan Pelacakan 100 Persen Kontak Erat Pasien TB untuk Percepat Eliminasi 2030