Cegah Dampak Hoaks, Kemenkes Gandeng Lintas Sektor Perkuat Respons

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama sejumlah mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada 17 September 2026.

Dilansir dari laman Kemkes, peluncuran ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penanganan hoaks kesehatan yang dinilai turut memengaruhi cakupan imunisasi anak hingga berkaitan dengan munculnya wabah campak dan polio di sejumlah daerah.

Kolaborasi penanganan hoaks tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, serta praktisi.

Kemenkes mencatat sepanjang 2025-2026 terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) campak di sejumlah daerah yang menyebabkan 72 anak meninggal dunia.

Selain campak, polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut terjadi ketika kekebalan masyarakat terhadap penyakit tidak mencukupi sehingga virus lebih mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan dapat menyebabkan kesakitan, disabilitas, hingga kematian.

Di sisi lain, cakupan imunisasi nasional dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi mencapai 95 persen pada 2023, kemudian turun menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.

Padahal, untuk membentuk kekebalan masyarakat, dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90-95 persen secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota.

Kemenkes menyebut hoaks kesehatan tidak hanya berkaitan dengan imunisasi. Informasi palsu juga beredar mengenai tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga pemberian vitamin dan suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Imunisasi menjadi salah satu topik dengan jumlah hoaks yang tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, luasnya penyebaran hoaks membuat pemerintah perlu mengubah pola penanganan dari pendekatan konvensional menjadi sistem yang lebih terstruktur.

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," kata Dante.

Menurut Dante, playbook tersebut diharapkan mengubah penanganan hoaks yang selama ini bersifat ad hoc menjadi mekanisme kerja yang terstruktur dan terorganisasi.

"Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," ujarnya.

Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri, mengatakan lokakarya peluncuran playbook bertujuan membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital.

Kegiatan tersebut tidak hanya membahas strategi komunikasi kesehatan, tetapi juga melakukan simulasi mekanisme penanganan hoaks mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi, hingga respons.

"Output hari ini adalah kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi," ujar Rizky.

SATUSEHAT Raih Dua Penghargaan, Perkuat Transformasi Digital Kesehatan Indonesia

Kemenkes Bekali 4.630 Dokter dan Dokter Gigi Internsip, Tekankan Lingkungan Bebas Perundungan

Kemenkes: Keselamatan Pasien Harus Dijaga Sepanjang Perjalanan Perawatan

Kemenkes Turunkan Syarat SKP Dokter dari 250 Menjadi 160

Kemenkes: Aktivitas Influenza Meningkat, Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Kemenkes Imbau Warga Tak Panic Buying Oseltamivir, Mayoritas Influenza Bisa Sembuh Sendiri