Kemenkes Siapkan Regulasi Seluruh Platform Kesehatan Digital, Telemedisin hingga Tarif Layanan Bakal Diatur

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan memperketat pengaturan terhadap seluruh platform pelayanan kesehatan digital di Indonesia.

Dilansir dari laman Kemkes, regulasi tersebut mencakup layanan telemedisin, pencatatan rekam medis, perizinan praktik dokter, hingga penetapan tarif pelayanan kesehatan digital.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan inovasi teknologi kesehatan berjalan aman, transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur seluruh platform digital yang bergerak di sektor kesehatan.

Penegasan itu disampaikan Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia atau Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, pada 10 November 2026.

"Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur, the duty of the government is to govern, yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia," tegas Dante.

Menurutnya, perkembangan layanan kesehatan digital mengalami peningkatan pesat sejak pandemi Covid-19. Berbagai inovasi bermunculan, mulai dari telemedisin, konsultasi kesehatan daring, hingga pemanfaatan aplikasi kesehatan.

Bahkan, saat ini masyarakat mulai menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mencari informasi kesehatan dan mengetahui kemungkinan penyakit berdasarkan keluhan yang dialami.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait keakuratan informasi medis dan pertanggungjawaban layanan kesehatan yang diberikan melalui platform digital.

Untuk itu, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan sebagai acuan pengujian berbagai inovasi teknologi kesehatan, termasuk AI dan telemedisin.

Dalam penerapannya, layanan telemedisin harus terintegrasi dengan sistem pencatatan rekam medis yang baik. Praktik konsultasi dokter secara daring juga harus memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), serta aturan mengenai tarif pelayanan.

Dante menegaskan, transformasi digital kesehatan tidak boleh justru memperlebar kesenjangan akses pelayanan antara masyarakat di perkotaan dan daerah terpencil.

Sebaliknya, teknologi digital harus mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok seperti Papua.

"Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI Eko Sulistijo mengatakan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi kesehatan nasional.

Wamenkes Ingatkan Risiko Inovasi Teknologi Medis, Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas

Wamenkes Dante: Resistansi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata bagi Kesehatan Masyarakat

Kemenkes Dorong BB Binomika Tingkatkan Kualitas Layanan Laboratorium Berorientasi Pelanggan

Kemenkes Perkuat Pencegahan TBC, Cakupan Pemberian Obat di Jakarta Naik Jadi 26 Persen

Kemenkes Perkuat Kolaborasi Tenaga Kesehatan Asia-Pasifik, 22 Negara Hadiri Konferensi AAAH di Bali

Kemenkes Gencarkan Imunisasi HPV, Cegah Kanker Serviks dan Kanker Akibat Infeksi HPV