Polri Pecat Anggota AS Terkait Dugaan Penyalahgunaan Akses Teknologi untuk Penyadapan

Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, pada 10 November 2026.

Dilansir dari laman Humas Polri, sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan setelah AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir.

Sidang KKEP berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Dr Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.

Atas putusan tersebut, AS telah mengajukan banding. Permohonan itu selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.

Ia juga memastikan proses penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran akan terus berlanjut. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan dan berkomitmen menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat secara transparan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menyatakan kehadiran pihaknya dalam persidangan bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan hak setiap pihak terpenuhi.

Menurut Anam, seluruh pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan selama persidangan.

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.

Di sisi lain, Polri juga terus mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Pusdikmin Polri Gelar Seminar Policy Brief, Perkuat Peran Kepolisian dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Korlantas Polri Permudah Ujian SIM, Materi Teori dan Praktik Kini Bisa Dipelajari Secara Digital

Hoegeng Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Polri Jadikan Keteladanannya Pedoman Kepemimpinan

Korlantas Polri Peringatkan Bahaya Gas Karbon Monoksida, Tidur di Mobil dengan Mesin Menyala Bisa Berakibat Fatal

Polri Ungkap 1.446 Kasus Curanmor dalam Dua Pekan, 1.672 Tersangka Ditangkap

Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis di Mabes Polri Berganti