Cegah Dampak Hoaks, Kemenkes Gandeng Lintas Sektor Perkuat Respons

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama sejumlah mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada 17 September 2026.

Dilansir dari laman Kemkes, peluncuran ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penanganan hoaks kesehatan yang dinilai turut memengaruhi cakupan imunisasi anak hingga berkaitan dengan munculnya wabah campak dan polio di sejumlah daerah.

Kolaborasi penanganan hoaks tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, serta praktisi.

Kemenkes mencatat sepanjang 2025-2026 terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB) campak di sejumlah daerah yang menyebabkan 72 anak meninggal dunia.

Selain campak, polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut terjadi ketika kekebalan masyarakat terhadap penyakit tidak mencukupi sehingga virus lebih mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan dapat menyebabkan kesakitan, disabilitas, hingga kematian.

Di sisi lain, cakupan imunisasi nasional dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi mencapai 95 persen pada 2023, kemudian turun menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.

Padahal, untuk membentuk kekebalan masyarakat, dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90-95 persen secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota.

Kemenkes menyebut hoaks kesehatan tidak hanya berkaitan dengan imunisasi. Informasi palsu juga beredar mengenai tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga pemberian vitamin dan suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Imunisasi menjadi salah satu topik dengan jumlah hoaks yang tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, luasnya penyebaran hoaks membuat pemerintah perlu mengubah pola penanganan dari pendekatan konvensional menjadi sistem yang lebih terstruktur.

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," kata Dante.

Menurut Dante, playbook tersebut diharapkan mengubah penanganan hoaks yang selama ini bersifat ad hoc menjadi mekanisme kerja yang terstruktur dan terorganisasi.

"Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," ujarnya.

Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri, mengatakan lokakarya peluncuran playbook bertujuan membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital.

Kegiatan tersebut tidak hanya membahas strategi komunikasi kesehatan, tetapi juga melakukan simulasi mekanisme penanganan hoaks mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi, hingga respons.

"Output hari ini adalah kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi," ujar Rizky.

Rizky menambahkan, peningkatan literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat tetap diperlukan di tengah tingginya penetrasi internet di Indonesia.

Berdasarkan Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026, penetrasi internet Indonesia mencapai 81,72 persen.

Sementara itu, Aqueelah Johnson, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, menyatakan penyebaran hoaks merupakan persoalan global yang dihadapi banyak negara.

Menurutnya, hoaks kesehatan tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Pemerintah Amerika Serikat melalui proyek Global Health Security yang dikelola Department of State menyambut baik kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.

"Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini," kata Aqueelah.

Melalui Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan, pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan memiliki mekanisme bersama untuk mendeteksi, memverifikasi, dan merespons hoaks kesehatan secara cepat, akurat, dan terkoordinasi. (R)

Kemenkes Ungkap 41 Persen Anak Sekolah Alami Karies Gigi dari Hasil CKG

Kemenkes Luncurkan Playbook Respons Cepat Tangani Hoaks Kesehatan

Kemenkes Dorong Kemitraan Kesehatan Bertransformasi Menjadi Dampak Nyata

Kemenkes Temukan PM2,5 di Bandara Soekarno-Hatta Masih di Atas Batas Aman

Kemenkes Pastikan BIAS Tetap Berjalan, KIPI Siswi di Karo Dinyatakan Koinsiden

Kemenkes Siagakan 413 Rumah Sakit dan 830 Puskesmas Hadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau