Bobby Nasution Ajukan Dua Ranperda, Bidik Penguatan PAD dan Perlindungan Hukum Warga Miskin

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Dua Ranperda tersebut mengatur perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Penjelasan kedua Ranperda disampaikan Bobby dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, pada 11 November 2026.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan dewan, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bobby mengatakan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, perubahan tersebut bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi juga kebutuhan hukum untuk merespons hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, keberlanjutan layanan publik, serta penambahan objek retribusi baru.

Ia menjelaskan, regulasi daerah harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan," ujar Bobby.

Selain penyesuaian regulasi, pemerintah daerah juga menilai sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah.

Karena itu, penyesuaian tarif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pemprov Sumut juga merencanakan penambahan objek retribusi, antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Penambahan objek retribusi juga mencakup sektor yang telah diatur dalam regulasi nasional, termasuk pengelolaan pertambangan.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Bobby menilai, masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses keadilan. Bahkan, mereka berisiko mengalami kriminalisasi dalam perkara tindak pidana kategori ringan.

Bobby Nasution Siapkan Pembangunan Irigasi 7,5 Km di Langkat pada 2027

Jelang Nataru, Bobby Nasution Pastikan Distribusi BBM di Kepulauan Nias Lancar

Bobby Nasution Tawarkan Investasi UEA di Sumut, Bidik Pendidikan hingga Industri Semikonduktor

Bobby Nasution Dorong Desa dan Kelurahan Kembangkan Potensi Ekonomi Lokal

Bobby Nasution Optimistis PSMS Medan Promosi ke Super League Usai Tekuk PSIS 2-1

Bobby Nasution Resmikan Sekolah Guang Ming, Dorong Peningkatan Kualitas SDM di Sumut