Menurutnya, aturan yang ada perlu diperbarui agar sejalan dengan paradigma penegakan hukum modern yang tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.
Melalui perubahan Perda tersebut, Pemprov Sumut ingin mendorong penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian.
Selain itu, revisi aturan diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme pemberian bantuan hukum, memperkuat landasan program perlindungan masyarakat, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.
Pendekatan keadilan restoratif juga diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan menekan beban lembaga pemasyarakatan.
Bobby optimistis, dukungan dan sinergi DPRD Sumut akan membuat kedua Ranperda tersebut menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mendorong kemandirian fiskal serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby menyerahkan secara resmi dokumen kedua
Ranperda kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. (P3)
beritaTerkait
komentar