KPK Tahan Bupati Lombok Barat dalam OTT Dugaan Korupsi Proyek dan Gratifikasi

KPK juga mendalami dugaan tidak dilaporkannya 55 bidang tanah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik LAZ. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan delapan orang untuk dimintai keterangan.

Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai, sertifikat dan akta jual beli tanah, satu unit mobil Toyota Alphard, serta kuitansi pembelian tanah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp9,06 miliar.

Atas perbuatannya, LAZ dan SUD disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan, suap, dan gratifikasi. Sementara ALG dijerat sebagai pihak pemberi suap berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menjunjung tinggi integritas serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan. (R)

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan Melalui Program PRISMA

KPK Gandeng Perguruan Tinggi, Ajak Mahasiswa Papua Awasi Pengelolaan Dana Otsus

KPK Tegaskan Pelaporan Gratifikasi Perkuat Pencegahan Korupsi

KPK Perkuat Sinergi APH dan Lembaga Pengawasan untuk Berantas Korupsi di Papua

KPK Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Dana Otsus Papua

KPK Bekali Jurnalis Pemahaman Komprehensif tentang Pemberantasan Korupsi