Alumni SINTESIS KPK Dorong Gerakan Antikorupsi Lewat Distrik Muda

Pontianak (buseronline.com) - Alumni program Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2026 asal Pontianak, Kalimantan Barat, Nana Selviana, mendorong gerakan antikorupsi berbasis anak muda melalui wadah bernama Distrik Muda.

Dilansir dari laman KPK, Nana menilai upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui seminar maupun kegiatan seremonial. Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh persoalan masyarakat.

Inisiatif Distrik Muda lahir dari pengamatannya terhadap berbagai persoalan integritas di tingkat masyarakat, seperti minimnya transparansi pelayanan publik, belum optimalnya pengawasan keuangan organisasi pemuda, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum.

"Salah satunya mengembangkan Distrik Integritas dan Sekolah Integritas, bagian dari Distrik Muda. Ini adalah ruang anak muda belajar, berkolaborasi, dan menciptakan inisiatif sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Nana saat dihubungi, pada 15 September 2026.

Melalui Distrik Integritas, Nana menyiapkan sejumlah program, di antaranya klinik hukum, edukasi, kanal pelaporan, serta forum kolaborasi daerah. Program tersebut diarahkan menjadi ekosistem pencegahan korupsi yang berbasis komunitas.

Nana juga mendorong pendampingan dan edukasi mengenai hak-hak administrasi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses hukum. Upaya ini diharapkan dapat mencegah masyarakat menjadi korban pemerasan maupun pungutan liar.

Selain itu, ia mendorong penguatan transparansi, kejujuran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi pemuda dan organisasi kampus.

Nana juga berupaya mengonsolidasikan komunitas pemuda se-Kalimantan Barat untuk memetakan berbagai persoalan integritas di daerah. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan Pakta Integritas bersama KPK dan pemerintah daerah.

"Kolaborasi dengan KPK menjadi kunci demi memperkuat legitimasi, memperluas jangkauan, dan mempercepat dampak nyata di Kalimantan Barat, sebelum masalah integritas semakin sulit diurai," katanya.

Menurut Nana, kolaborasi diperlukan karena persoalan pembangunan daerah bersifat kompleks dan saling berkaitan. Setiap pihak dapat saling melengkapi untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, ia mengakui membangun kepercayaan dan menyatukan kepentingan menjadi tantangan dalam membangun kolaborasi.

"Kolaborasi butuh komunikasi terbuka, komitmen jangka panjang, serta kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sektoral," ujarnya.

Nana mengatakan, sebelum mengikuti program SINTESIS, dirinya telah cukup dekat dengan berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya terkait keterbatasan akses anak muda terhadap ruang partisipasi yang bermakna.

Ia melihat banyak anak muda memiliki gagasan dan kepedulian terhadap daerah, tetapi belum selalu memiliki ruang, pengetahuan dan jejaring untuk mengubah gagasan tersebut menjadi aksi nyata.

Persoalan pembangunan, lanjut Nana, juga tidak dapat dipisahkan berdasarkan satu sektor. Pendidikan, hukum, lingkungan, ekonomi hingga tata kelola pemerintahan memiliki keterkaitan satu sama lain.

"Tantangan yang paling saya rasakan, bagaimana menghadirkan solusi yang tidak bersifat sementara, tapi mampu membangun kapasitas masyarakat dan menciptakan perubahan berkelanjutan," tuturnya.

KPK Temukan 41 Anomali Tata Kelola Pemda Sumut, PBJ Paling Rawan

KPK Minta Pengendalian Gratifikasi di Kampus Tak Sekadar Seremonial

Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Teken Komitmen Bersama KPK Cegah Korupsi

KPK Dorong PAKSI Bali Perkuat Edukasi dan Budaya Antikorupsi

KPK Tangkap 8 Tersangka Dugaan Suap di ATR/BPN

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,68 Miliar kepada Tiga Kementerian