Senin, 07 September 2026

Kebijakan Fiskal Prudent dan Reformasi Struktural: Pilar Utama Ekonomi Indonesia ke Depan

Jumat, 15 Agustus 2025 12:17 WIB
Kebijakan Fiskal Prudent dan Reformasi Struktural: Pilar Utama Ekonomi Indonesia ke Depan
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memaparkan arah kebijakan fiskal dan reformasi struktural dalam forum Verdhana Connect: Indonesia Macro and Banks Day di Jakarta, Selasa (12/8/2025). (Dok/Kemenkeu)
Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan fiskal yang prudent (hati-hati) serta melanjutkan reformasi struktural secara konsisten sebagai pondasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam forum Verdhana Connect: Indonesia Macro and Banks Day bertema “Recalibrating Indonesia: Politics, Policy & The Path Ahead”, di Jakarta, Selasa.

Menurut Thomas, arah kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Reformasi struktural yang dijalankan pemerintah mencakup delapan fokus prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan perdagangan dan investasi global.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produktivitas di sektor pertanian, tetapi juga mencakup aspek lain seperti irigasi, pembangunan infrastruktur rantai pasok, dan seterusnya,” jelas Wamenkeu Thomas.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan energi juga menitikberatkan pada hilirisasi dan pengembangan infrastruktur pendukung. Sementara itu, program makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, serta penguatan koperasi desa dan UMKM ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa program bersifat baru, sementara lainnya merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Semua diarahkan untuk memperkuat rantai pasok, terutama di wilayah pedesaan, sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan.

Thomas juga menyoroti pentingnya penguatan pertahanan semesta. Konsep ini tidak hanya mencakup belanja peralatan militer, tetapi juga penegakan hukum, reformasi sistem peradilan, serta peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, percepatan perdagangan, investasi, dan deregulasi tetap menjadi prioritas untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Langkah ini diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi nasional dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok internasional.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, fokus pada delapan prioritas utama, dan konsistensi dalam reformasi struktural, pemerintah optimistis mampu membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di masa depan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Diskominfo Toba Dorong KIM Jadi Jembatan Informasi Pemerintah dan Masyarakat
Kabut Asap Menebal, Disdikpora Toba Imbau Sekolah Hentikan Aktivitas Luar Ruangan
Tekan Harga dan Kendalikan Inflasi, Pemkab Toba Segera Gelar Gerakan Pangan Murah
Erupsi Gunung Anak Krakatau Berdampak ke Penerbangan, Pemerintah Tutup Sejumlah Bandara
Pemkab Taput Hadiri Bersholawat dan Santuni Anak Yatim di Tarutung
Wabup Taput Tekankan Evaluasi Kinerja, Inovasi Pelayanan dan Transparansi Publik
komentar
beritaTerbaru