Komunikasi Publik Jadi Tantangan Utama Program Imunisasi Nasional

Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa tantangan utama dalam menyukseskan program imunisasi nasional saat ini terletak pada aspek komunikasi publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026 di Kantor Ditjen SDM Kesehatan, Jakarta, Selasa.

Dilansir dari laman Kemkes, dalam sambutannya, Dante mengungkapkan bahwa arus mis informasi dan disinformasi yang masif menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.

Isu terkait keamanan, kehalalan, hingga narasi menyesatkan dinilai turut memengaruhi partisipasi imunisasi. "Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyampaikan bahwa keengganan masyarakat terhadap imunisasi berdampak pada meningkatnya jumlah anak tanpa imunisasi atau zero dose.

Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh disrupsi informasi, minimnya edukasi, serta keterbatasan izin dari keluarga. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan cakupan imunisasi bayi dan baduta hingga 2025 masih belum merata di berbagai daerah.

Cakupan imunisasi anak sekolah juga belum mencapai target nasional, dengan sebagian wilayah masih berada di bawah 88 persen. Sementara itu, jumlah anak dengan status zero dose DPT-HB-Hib pada 2025 mencapai 991.022, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Forum Bakohumas tahun ini mengangkat tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya". Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi publik sekaligus memperluas sinergi lintas sektor.

Aji menekankan pentingnya peran strategis humas pemerintah dalam menangkal hoaks, bahkan mengibaratkannya sebagai "ikan sapu-sapu" di ekosistem digital yang membersihkan informasi menyesatkan serta memperkuat penyebaran pesan positif.

Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital, Maroli J Indarto menyoroti fenomena infodemic yang membuat hoaks lebih cepat menyebar dibandingkan fakta medis.

Ia menyebut meski cakupan imunisasi lengkap anak usia 12-23 bulan telah mencapai 76,9 persen pada 2025, penguatan komunikasi di tingkat akar rumput masih menjadi pekerjaan rumah.

"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang mudah dipahami masyarakat," tegasnya.

Kegiatan tersebut juga diisi diskusi panel bersama Direktur Imunisasi Indri Yogaswari, pakar big data Ismail Fahmi, serta influencer kesehatan Mohamad Hildan.

Diskusi membahas situasi imunisasi nasional hingga strategi komunikasi menghadapi maraknya konten anti-vaksin di media sosial.

Melalui forum ini, humas pemerintah diharapkan semakin proaktif melakukan prebunking atau edukasi dini kepada masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan hoaks, khususnya terkait imunisasi, demi memastikan hak kesehatan anak Indonesia terpenuhi secara merata. (R)

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Eliminasi Kusta

Indonesia Luncurkan Purwarupa Vaksin DBD Berbasis mRNA Pertama di Dunia

Wamenkes: Obesitas Harus Dipandang sebagai Penyakit Kronis, Jadi Pemicu Utama Diabetes

Indonesia dan Belarus Sepakat Perkuat Kerja Sama Kesehatan

Ketahanan Kesehatan Jadi Kunci Indonesia Keluar dari Middle-Income Trap

Filantropi Kesehatan Harus Berbasis Kepercayaan dan Transparansi, Tegas Menkes