Wakil Wali Kota Medan Paparkan Program Perlindungan Sosial untuk Ojol kepada Kojira

Medan (buseronline.com) - Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam dialog bersama Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumut, Sabtu.

Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif dengan fokus pada penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online.

Kegiatan tersebut dihadiri Pembina Kojira Meriyawaty Amelia Prasetio (Bunda Yin), Ketua Umum DPP Kojira Rudi Zulham Hasibuan, serta pengurus Kojira Dewi Budiarti.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Medan Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan dan Berantas Narkoba

Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin menegaskan pentingnya peran Kojira sebagai wadah aspirasi yang dapat memperkuat komunikasi antara komunitas ojol dan pemerintah.

"Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama," ujar Zakiyuddin.

Zakiyuddin menjelaskan bahwa Pemko Medan menjalankan program bantuan sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah yang menyasar lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas yang belum terakomodasi bantuan pusat.

Penerima manfaat memperoleh bantuan Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun, dengan mekanisme pendaftaran melalui kelurahan atau kepala lingkungan menggunakan Kartu Keluarga.

Ia juga menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan telah berjalan optimal. Warga ber-KTP Medan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya langsung.

Meski demikian, Pemko Medan menghadapi tantangan keterbatasan fasilitas rumah sakit akibat tingginya jumlah pasien, termasuk dari luar daerah.

Pemerintah Kota Medan turut mendorong pengemudi ojol untuk terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja, termasuk kecelakaan. Pendaftaran dapat difasilitasi melalui aparat lingkungan setempat.

Zakiyuddin menyebut, manfaat program ini sudah terbukti dengan adanya klaim santunan hingga ratusan juta rupiah bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Selain itu, Pemko Medan juga menyiapkan alokasi sekitar Rp3 miliar melalui RSUD Dr Pirngadi untuk membantu pembiayaan korban kecelakaan atau tindak kriminal seperti begal yang tidak tercakup BPJS. "Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan warga tetap mendapatkan penanganan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin juga mendorong masyarakat, khususnya anggota Kojira, untuk memanfaatkan program pelatihan kerja yang disediakan Pemko Medan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas ojol dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal di Kota Medan. (P3)

Wakil Wali Kota Medan Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan dan Berantas Narkoba

Kakorlantas Polri Hadiri Polantas Menyapa Bersama Driver Ojol di Banjarmasin

Polantas Menyapa di Wajo, Dirgakkum Korlantas Polri Serap Aspirasi Driver Ojol

Pemko Medan Tingkatkan Layanan dan Fasilitas RSUD Dr Pirngadi di Hari Ginjal Sedunia

Kapolri Ajak Buruh dan Ojol Jadi Mitra Strategis Jaga Kamtibmas

Driver Ojol Terbantu, Gubernur Ahmad Luthfi Bebaskan Biaya SIM Mati