Jumat, 20 November 2026

Pemprov Sumut Tegaskan Warga Ber-KTP Sumut Berhak Dapat Layanan Berobat Gratis

Sabtu, 15 Agustus 2026 18:35 WIB
Pemprov Sumut Tegaskan Warga Ber-KTP Sumut Berhak Dapat Layanan Berobat Gratis
Kepala Dinas Kesehatan Sumut HM Faisal Hasrimy.

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan seluruh masyarakat yang memiliki KTP Sumut mendapatkan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan melalui Program Berobat Gratis-Universal Health Coverage (Probis-UHC).

Melalui program tersebut, rumah sakit (RS) maupun fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diwajibkan memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumut yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut HM Faisal Hasrimy mengatakan Probis-UHC merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan kepesertaan sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumut ini dijamin oleh negara," ujar Faisal, Kamis.

Menurut Faisal, program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga masyarakat yang belum terdaftar maupun yang belum masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga menjadi bagian dari masyarakat yang mendapat perlindungan melalui program tersebut.

Faisal menjelaskan, persoalan administrasi kepesertaan tidak boleh menjadi alasan bagi rumah sakit atau faskes untuk menolak memberikan pelayanan kepada pasien.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," katanya.

Ia menegaskan, selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, pelayanan kesehatan tetap wajib diberikan oleh rumah sakit maupun fasilitas kesehatan.

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Pemprov Sumut Salurkan Banpres Rp48,35 Miliar untuk 16.118 UMKM Terdampak Bencana
Pemprov Sumut Catat 38 Kerja Sama Daerah, Naik 100 Persen Dibanding Tahun 2025
Pendapatan Daerah Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Naik 3,71 Persen
Pemprov Sumut Siapkan Delapan Event, Targetkan 365 Ribu Kunjungan Wisman pada 2026
Pemprov Sumut Gandeng AFEBI Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah Bangun Ekonomi Daerah
Anggaran Sumut 2027 Turun Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan
komentar
beritaTerbaru