Pemprov Sumut Tegaskan Warga Ber-KTP Sumut Berhak Dapat Layanan Berobat Gratis

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan seluruh masyarakat yang memiliki KTP Sumut mendapatkan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan melalui Program Berobat Gratis-Universal Health Coverage (Probis-UHC).

Melalui program tersebut, rumah sakit (RS) maupun fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diwajibkan memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumut yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut HM Faisal Hasrimy mengatakan Probis-UHC merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

"Kami informasikan bahwa Sumut untuk cakupan kepesertaan sudah mencapai 98,6 persen. Artinya sudah memenuhi persyaratan, dengan keaktifan sudah di atas 80 persen. Makanya seluruh masyarakat yang ber-KTP Sumut ini dijamin oleh negara," ujar Faisal, Kamis.

Menurut Faisal, program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga masyarakat yang belum terdaftar maupun yang belum masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, dan pekerja lainnya juga menjadi bagian dari masyarakat yang mendapat perlindungan melalui program tersebut.

Faisal menjelaskan, persoalan administrasi kepesertaan tidak boleh menjadi alasan bagi rumah sakit atau faskes untuk menolak memberikan pelayanan kepada pasien.

"Apabila mendapatkan informasi dari petugas di RS, misalnya kartu belum aktif dan sebagainya, ada petugas dari Pemkab/Pemko dan dari BPJS Kesehatan. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak pasien untuk melengkapi administrasinya selama 3x24 jam, pelayanan kesehatan tetap diberikan," katanya.

Ia menegaskan, selama proses pelengkapan administrasi berlangsung, pelayanan kesehatan tetap wajib diberikan oleh rumah sakit maupun fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, tidak boleh ada lagi masyarakat yang ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas di seluruh wilayah Sumut karena persoalan kepesertaan BPJS.

Selain masyarakat umum, Faisal menyebut Program Probis-UHC juga berlaku bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memenuhi ketentuan dan berhak memperoleh layanan kesehatan gratis.

"Hari ini juga, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan Probis-UHC ini juga berlaku kepada warga binaan (Lapas) yang berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis," ungkapnya.

Faisal kembali menegaskan bahwa Program Probis-UHC berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Sumut tanpa terkecuali.

Pemprov Sumut berharap program tersebut dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan tanpa terkendala persoalan administrasi kepesertaan. (P3)

Pemprov Sumut Dorong Pemda Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, 15 Ribu Hewan Divaksin

Pemprov Sumut Targetkan 15 Ribu Hewan Divaksin Rabies, Dukung Indonesia Bebas Rabies 2030

BRT Mebidang Terapkan Sistem Sekali Bayar, Operasional Penuh Mulai 8 Desember

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target

Pemprov Sumut dan Kadin Perkuat Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi