Baleg DPR RI Bahas RUU Masyarakat Adat Bersama Pemda se-Kawasan Danau Toba

Balige (buseronline.com) - Pemerintah kabupaten/kota se-Kawasan Danau Toba bersama Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Martin Manurung menggelar pertemuan membahas isu lahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (9/5/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Baleg DPR RI dalam rangka tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang ditujukan untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) turut hadir dalam forum tersebut yang diwakili Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan. Dalam paparannya, ia menyoroti masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terkait produk hukum yang mengatur pengelolaan hutan adat.

Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setelah SK penetapan kawasan adat diterbitkan, seluruh wilayah dapat dikelola secara bebas. Padahal, menurutnya, pengelolaan yang diperbolehkan lebih difokuskan pada pemanfaatan potensi hutan non-kayu.

"Masih diperlukan penjelasan teknis lanjutan agar masyarakat hukum adat memahami secara utuh apa saja yang dapat dan tidak dapat dikelola dari kawasan hutan tersebut," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan lanjutan dalam RUU Masyarakat Adat, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, agar implementasi di lapangan lebih jelas dan berkelanjutan. Pemkab Taput, kata dia, siap mendukung penuh pembentukan regulasi tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung perwujudan undang-undang terkait MHA ini," tambahnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpyanto Ruddyard, Ephorus HKBP Victor Tinambunan, para kepala daerah se-Kawasan Danau Toba, perangkat daerah terkait, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat di Indonesia. (Galung)

Pemkab Taput Ajukan Revitalisasi 25 Sekolah ke Mendikdasmen

Polda Jabar Musnahkan Barang Bukti Kejahatan, KDM Soroti Knalpot Brong hingga Tramadol

Pemkab Tapanuli Utara Resmi Perpanjang Tenor Pinjaman PEN Menjadi 15 Tahun

Pemkab Taput dan DPC Partai Demokrat Tanam Ribuan Bibit Pohon, Wujudkan Lingkungan Asri dan Berkelanjutan

Wamen ESDM Tinjau PLTP Sarulla, Investasi Rp4,8 Triliun Disiapkan Pulihkan Kapasitas Listrik

Pemkab Taput Apresiasi Pembangunan Jembatan Gantung Asa SCTV di Desa Parbaju Toruan