Kamis, 19 November 2026

Baleg DPR RI Bahas RUU Masyarakat Adat Bersama Pemda se-Kawasan Danau Toba

Sabtu, 09 Mei 2026 19:52 WIB
Baleg DPR RI Bahas RUU Masyarakat Adat Bersama Pemda se-Kawasan Danau Toba
Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan sedang menyampaikan seputar persoalan MHA di Taput dengan Tim Baleg DPR RI dan Pemkab se kawasan Danau Toba di hotel Labersa Balige, Sabtu (9/5/2026).

Balige (buseronline.com) - Pemerintah kabupaten/kota se-Kawasan Danau Toba bersama Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Martin Manurung menggelar pertemuan membahas isu lahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (9/5/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Baleg DPR RI dalam rangka tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang ditujukan untuk memperkuat pengakuan, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) turut hadir dalam forum tersebut yang diwakili Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan. Dalam paparannya, ia menyoroti masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terkait produk hukum yang mengatur pengelolaan hutan adat.

Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setelah SK penetapan kawasan adat diterbitkan, seluruh wilayah dapat dikelola secara bebas. Padahal, menurutnya, pengelolaan yang diperbolehkan lebih difokuskan pada pemanfaatan potensi hutan non-kayu.

"Masih diperlukan penjelasan teknis lanjutan agar masyarakat hukum adat memahami secara utuh apa saja yang dapat dan tidak dapat dikelola dari kawasan hutan tersebut," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan lanjutan dalam RUU Masyarakat Adat, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, agar implementasi di lapangan lebih jelas dan berkelanjutan. Pemkab Taput, kata dia, siap mendukung penuh pembentukan regulasi tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung perwujudan undang-undang terkait MHA ini," tambahnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpyanto Ruddyard, Ephorus HKBP Victor Tinambunan, para kepala daerah se-Kawasan Danau Toba, perangkat daerah terkait, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat di Indonesia. (Galung)

Editor
: Agie HT Bukit SH
beritaTerkait
Bupati Taput Tinjau Pembangunan 20 Unit Huntap Bantuan Dedi Mulyadi, Progres Capai 40 Persen
Bupati Taput Salurkan Bantuan Presiden Rp1,848 Miliar kepada 616 UMKM Terdampak Bencana
Moderamen GBKP Imbau Klasis dan Runggun Tingkatkan Kesiapsiagaan
Pemkab Taput Percepat Digitalisasi Desa, Tarutung Jadi Pelopor Penerapan SID 2026
Wabup Toba Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas pada Operasi Zebra 2026
Pemkab Tapanuli Utara Gandeng Kemenko PMK Percepat Rehabilitasi Pascabencana
komentar
beritaTerbaru