KPK dan Pemkab Buleleng Perkuat Tata Kelola Anggaran

Sementara itu, pada pengelolaan Pokir DPRD, peningkatan kualitas usulan berbasis kebutuhan riil masyarakat menjadi fokus perbaikan ke depan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyambut baik rekomendasi KPK dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti perbaikan tata kelola. "Harapan Buleleng dari KPK, ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti ke depannya," ujarnya.

Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Buleleng I Gede Suyasa, Inspektur I Putu Karuna, Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, serta jajaran terkait lainnya.

KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi capaian indikator pencegahan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Penilaian tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan penguatan sistem secara substantif.

Ke depan, sinergi antara KPK dan Pemkab Buleleng diharapkan terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (R)

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV