KPK dan Pemkab Buleleng Perkuat Tata Kelola Anggaran

Sementara itu, pada pengelolaan Pokir DPRD, peningkatan kualitas usulan berbasis kebutuhan riil masyarakat menjadi fokus perbaikan ke depan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyambut baik rekomendasi KPK dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti perbaikan tata kelola. "Harapan Buleleng dari KPK, ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti ke depannya," ujarnya.

Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Buleleng I Gede Suyasa, Inspektur I Putu Karuna, Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, serta jajaran terkait lainnya.

KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi capaian indikator pencegahan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Penilaian tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan penguatan sistem secara substantif.

Ke depan, sinergi antara KPK dan Pemkab Buleleng diharapkan terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (R)

KPK Awasi SPMB DKI Jakarta 2026/2027, Pastikan Proses Penerimaan Transparan dan Bebas Titipan

KPK Apresiasi Jateng, Jadi Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB

KPK Ajak Kepala Daerah Refleksikan Makna Jabatan dan Integritas dalam PAKU Integritas 2026

KPK Tekankan Peran Pasangan Pimpinan Daerah sebagai Benteng Integritas

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Daerah Lewat PAKU Integritas 2026

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar