KPK dan Pemkab Buleleng Perkuat Tata Kelola Anggaran

Sementara itu, pada pengelolaan Pokir DPRD, peningkatan kualitas usulan berbasis kebutuhan riil masyarakat menjadi fokus perbaikan ke depan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyambut baik rekomendasi KPK dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti perbaikan tata kelola. "Harapan Buleleng dari KPK, ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti ke depannya," ujarnya.

Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Buleleng I Gede Suyasa, Inspektur I Putu Karuna, Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, serta jajaran terkait lainnya.

KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi capaian indikator pencegahan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Penilaian tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan penguatan sistem secara substantif.

Ke depan, sinergi antara KPK dan Pemkab Buleleng diharapkan terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (R)

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp24,3 Miliar Kepada Kementerian Pertahanan

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan, 33 Hakim Pernah Terjerat Korupsi

KPK-Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Dibekali Kompetensi Antikorupsi

KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026

KPK dan CAC Timor Leste Perkuat Kerja Sama Lewat Benchmarking Sistem LHKPN

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Calon Pemimpin Pertamina