KPK Ingatkan Bahaya Gratifikasi Berkedok Ucapan Terima Kasih

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa praktik gratifikasi sering kali muncul dalam bentuk sederhana, seperti pemberian yang dibungkus dengan alasan budaya lokal atau ucapan terima kasih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dalam kegiatan Executive Onboarding Leadership Program BPJS Kesehatan di Hotel Novotel Jakarta Timur, Jumat.

Agus menyebut, dalam praktiknya, banyak pihak menghadapi dilema antara menjaga sopan santun dan menolak pemberian yang berpotensi sebagai gratifikasi. Ia menyarankan agar setiap pemberian yang diragukan segera dilaporkan.

"Jika Anda ragu apakah itu gratifikasi atau bukan, terima terlebih dahulu, lalu segera laporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)," ujarnya dilansir dari laman KPK.

Berdasarkan data KPK hingga Desember 2025, tercatat 1.100 kasus tindak pidana korupsi (TPK) dengan dominasi penyuapan dan gratifikasi. Selain itu, 545 kementerian/lembaga tercatat terlibat dalam kasus tersebut.

KPK menegaskan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat menjadi "bom waktu" yang berpotensi menjerat pejabat di kemudian hari, terutama jika berkaitan dengan kewenangan.

Selain gratifikasi dan penyuapan, KPK juga mencatat berbagai perkara lain, seperti 446 kasus pengadaan barang dan jasa, 66 kasus tindak pidana pencucian uang, 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 71 kasus pungutan liar dan pemerasan, 28 kasus perizinan, serta 14 kasus perintangan penegakan hukum.

KPK menilai, keberhasilan pengendalian gratifikasi sangat bergantung pada keteladanan pimpinan. Pimpinan diharapkan menjadi role model dalam menanamkan integritas di lingkungan kerja. "Jika pimpinan menganggap gratifikasi sebagai hal biasa, maka bawahan pun akan mengikuti," kata Agus.

KPK pun mendorong seluruh instansi, termasuk BPJS Kesehatan, untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). (R)

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp3,52 Miliar ke Lemhannas untuk Optimalkan Pemanfaatan Negara

KPK: Seperempat Perkara Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

KPK Ungkap Pola Korupsi Berbasis “Circle”, Libatkan Keluarga hingga Kolega Politik

KPK Gelar ACFFEST 2026 di Riau, Edukasi Antikorupsi Lewat Film

Korupsi Kepala Daerah Berulang, KPK Soroti Biaya Politik dan Sistem Pemilu

Perempuan Lansia Gaungkan Nilai Antikorupsi di KPK dalam Semangat Kartini