Korupsi Kepala Daerah Berulang, KPK Soroti Biaya Politik dan Sistem Pemilu

KPK mengidentifikasi sedikitnya enam celah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, antara lain tingginya biaya politik, lemahnya integritas penyelenggara, proses kandidasi yang transaksional, mahalnya biaya pemenangan, indikasi suap terhadap penyelenggara, serta belum optimalnya penegakan hukum.

Sebagai upaya pencegahan, KPK merekomendasikan lima langkah strategis, yakni penguatan integritas penyelenggara pemilu, penataan ulang proses pencalonan partai politik, reformasi pembiayaan kampanye melalui dukungan negara, pembatasan penggunaan uang tunai, serta penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik.

Selain itu, penguatan aspek penegakan hukum dinilai penting melalui kejelasan norma dan perluasan subjek hukum agar memberikan efek jera serta menutup celah pelanggaran.

"Kami mendorong sistem pemilu dan pilkada dibangun di atas fondasi yang kuat dan jelas, sehingga dapat meminimalisir peluang korupsi sejak proses, pelaksanaan, hingga pasca-elektoral," tutup Budi. (R)

Perempuan Lansia Gaungkan Nilai Antikorupsi di KPK dalam Semangat Kartini

KPK Dorong Pemda Kampanye Antikorupsi Kreatif Lewat Pariwara 2026

KPK Tekankan Integritas Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan

KPK Gelar Safari Keagamaan, Gaungkan Nilai Antikorupsi di Tiga Daerah

KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Kampus

KPK Kawal Penguatan Tata Kelola APBD Kota Mojokerto, Efisiensi Anggaran Capai Rp43,8 Miliar