Kamis, 06 Agustus 2026

Kepatuhan LHKPN DPRD Rendah, KPK Peringatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Publik

Minggu, 12 April 2026 15:30 WIB
Kepatuhan LHKPN DPRD Rendah, KPK Peringatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Publik
Workshop Penguatan Kemitraan Penyelenggara Pemerintahan Daerah melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2026 yang digelar di Semarang, Kamis (9/4/2026).
"Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengesahan APBD yang tepat waktu serta terbuka akan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat," tambah Kunto.

Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sistem, tetapi juga melalui pembentukan karakter.

Program seperti PAKU Integritas, Keluarga Berintegritas (Kertas), dan Perempuan Antikorupsi menjadi bagian dari strategi membangun budaya integritas.

KPK berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK semakin kuat sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan dipercaya publik. (R)

beritaTerkait
KPK Dorong Pemko Singkawang Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi
KPK Dorong Penguatan Integritas di Kemenkop untuk Cegah Korupsi
KPK Dorong Tata Kelola Bersih untuk Perkuat Pembangunan Kawasan Transmigrasi
KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selamatkan Keuangan Negara Rp2,23 Triliun
KPK Tangkap Bupati Pemalang dan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemerasan
KPK Kaji Regulasi Praktik Lobi untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
komentar
beritaTerbaru