Kepatuhan LHKPN DPRD Rendah, KPK Peringatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Publik

"Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengesahan APBD yang tepat waktu serta terbuka akan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat," tambah Kunto.

Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sistem, tetapi juga melalui pembentukan karakter.

Program seperti PAKU Integritas, Keluarga Berintegritas (Kertas), dan Perempuan Antikorupsi menjadi bagian dari strategi membangun budaya integritas.

KPK berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK semakin kuat sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan dipercaya publik. (R)

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru

KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar, Masyarakat Bisa Ikut Open Bidding

KPK: Gratifikasi Ancam Integritas, Kesadaran Antikorupsi Harus Diperkuat

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Pelajar Lewat ACFFEST

KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi dalam SPMB 2026