Senin, 05 Oktober 2026

Kepatuhan LHKPN DPRD Rendah, KPK Peringatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Publik

Minggu, 12 April 2026 15:30 WIB
Kepatuhan LHKPN DPRD Rendah, KPK Peringatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Publik
Workshop Penguatan Kemitraan Penyelenggara Pemerintahan Daerah melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2026 yang digelar di Semarang, Kamis (9/4/2026).
"Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengesahan APBD yang tepat waktu serta terbuka akan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat," tambah Kunto.

Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sistem, tetapi juga melalui pembentukan karakter.

Program seperti PAKU Integritas, Keluarga Berintegritas (Kertas), dan Perempuan Antikorupsi menjadi bagian dari strategi membangun budaya integritas.

KPK berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK semakin kuat sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan dipercaya publik. (R)

beritaTerkait
Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak
KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama
KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim
KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas
28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026
KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV
komentar
beritaTerbaru