KPK Dorong Penguatan Pengawasan Internal Pemkab Temanggung

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai upaya perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemkab Temanggung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Plt Direktur Korsup Wilayah III KPK, Imam Turmudhi menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko di sejumlah sektor strategis, mulai dari pokok-pokok pikiran (pokir), belanja hibah, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan alokasi dan penggunaan anggaran daerah tetap berada dalam koridor regulasi dan tata kelola yang baik.

“Kami ingin memastikan alokasi dan penggunaan anggaran berada dalam koridor regulasi dan tata kelola yang baik. Pengawasan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi risiko,” ujar Imam, dilansir dari laman KPK.

Penguatan ini sejalan dengan hasil evaluasi tata kelola KPK yang tercermin dalam skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam dua tahun terakhir, nilai MCSP Kabupaten Temanggung meningkat dari 93 pada 2023 menjadi 96 pada 2024. Sementara itu, skor SPI juga menunjukkan tren positif, naik dari 76,91 pada 2024 menjadi 77,93 pada 2025.

Meski demikian, KPK mencatat masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada dimensi integritas internal dalam pelaksanaan tugas yang mengalami penurunan dari 79,26 pada 2024 menjadi 75,81 pada 2025.

Imam menegaskan, pemahaman dan konsistensi dalam menjalankan regulasi menjadi kunci meminimalkan potensi risiko sejak tahap perencanaan.

Senada, Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah menyoroti pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses penganggaran, termasuk mekanisme usulan pokir dan hibah yang berkaitan langsung dengan program daerah.

“Kami masih melihat gradasi atau variasi nilai anggaran di sejumlah usulan pokir. Potensi moral hazard dalam perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan bersama hingga tahap realisasi anggaran,” tegas Azril.

Ia menambahkan, dengan ruang fiskal yang lebih terbatas pada 2026, efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah menjadi sangat krusial. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran, harus dijaga integritasnya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Ini menjadi pengingat sekaligus penguatan bagi kami agar pelaksanaan program benar-benar berjalan baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Temanggung, Kristri Widodo, menegaskan fungsi pengawasan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam pengelolaan risiko di perangkat daerah.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Tim Satgas Korsup Wilayah III KPK, pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, jajaran Inspektorat, serta kepala perangkat daerah terkait.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan berintegritas. (R)

Kemenhub Perkuat Layanan Transportasi Inklusif bagi Kelompok Rentan dan Wilayah 3T

Presiden Prabowo Resmikan Renovasi Museum dan Perpustakaan Seskoad di Bandung

Pertamina Tekankan Peran Strategis NOC dalam Menjaga Ketahanan Energi

Wamenkes Dante Dorong Deteksi Dini Lewat Cek Kesehatan Gratis Mitra Gojek

Semangat Literasi Tumbuh dari Perbatasan, Malinau Jadi Contoh Kolaborasi Pendidikan

Girona Resmi Terdegradasi dari La Liga, Elche Bertahan Usai Bermain Imbang