KPK Perkuat Sinergi APH dan Lembaga Pengawasan untuk Berantas Korupsi di Papua

Jayapura (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawasan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua.

Dilansir dari laman KPK, penguatan kolaborasi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura, Kamis.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas institusi.

Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan untuk memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang hanya dapat ditangani melalui kolaborasi antarlembaga. Karena itu, KPK terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat, pengadilan, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan perkara maupun fungsi pengawasan berjalan selaras," ujar Setyo.

Ia menilai Papua memiliki karakteristik tata kelola pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain sehingga membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif.

Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan menjadi hal yang sangat penting.

Setyo menegaskan pengelolaan dana Otsus harus dikawal secara maksimal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, setiap anggaran harus menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selain memperkuat pengawasan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan di lapangan. Dengan koordinasi yang lebih intensif, proses penanganan perkara dan upaya pencegahan korupsi diharapkan berjalan lebih efektif dan selaras.

KPK Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Dana Otsus Papua

KPK Bekali Jurnalis Pemahaman Komprehensif tentang Pemberantasan Korupsi

KPK Dorong Kementerian PU Perkuat Tata Kelola dan Integritas Pembangunan Infrastruktur

Astamaops Kapolri Kunjungi Pusat Olah Seni di Jayawijaya, Serahkan Bantuan Pendidikan

KPK dan KPPU Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPK Tahan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab dalam Kasus Dugaan Pemerasan