KPK dan PPATK Tegaskan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Berantas Pencucian Uang

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kian kompleks dan canggih.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang digelar di Auditorium Yunus Husein, Gedung PPATK, Jakarta, Selasa.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa upaya pemberantasan TPPU tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan negara yang bersih dan berintegritas.

“Penguatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Setyo, seperti dilansir dari laman KPK.

Ia menyebut forum koordinasi seperti ini menjadi langkah strategis untuk merefleksikan dan mengevaluasi capaian serta hambatan dalam penanganan TPPU.

Selain itu, sinergi menjadi semakin krusial mengingat praktik pencucian uang kini semakin kompleks, memanfaatkan teknologi digital dan aset virtual.

Dalam forum tersebut, disoroti pula bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang dalam mendeteksi dan menangani praktik pencucian uang.

Penggunaan big data, pelaporan otomatis, integrasi sistem antarlembaga, hingga pelacakan aset digital dan forensik elektronik dinilai mampu mempercepat proses identifikasi transaksi mencurigakan.

“Profesionalisme dan integritas dalam pengawasan keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional,” ujar Setyo.

PPATK sebagai Sekretariat Komite TPPU, lanjutnya, memiliki peran sentral dalam memperkuat sistem pengawasan dan deteksi transaksi keuangan.

Ia menekankan pentingnya komitmen kolektif jangka panjang yang melibatkan seluruh sektor, termasuk generasi muda.

Selain aspek teknis, pertemuan ini juga membahas arah kebijakan strategis Komite Nasional TPPU ke depan, termasuk integrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hal ini berkaitan erat dengan posisi Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), lembaga internasional yang menetapkan standar global dalam pencegahan TPPU, pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam FATF membawa manfaat strategis bagi sistem keuangan nasional.

"Indonesia memiliki hak istimewa dan posisi strategis untuk turut menyusun standar global, yang tidak dimiliki oleh negara-negara non-anggota FATF,” ungkap Ivan.

Ia menambahkan, Indonesia kini tengah menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan 16 rekomendasi terbaru dari FATF sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan global terhadap sistem keuangan nasional.

Struktur Komite TPPU juga turut diperbarui seiring dengan penguatan rezim antipencucian uang dan perubahan organisasi kementerian/lembaga, guna meningkatkan efektivitas implementasi strategi pemberantasan TPPU dan TPPT di tingkat nasional. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase