Kemenko Polhukam Dorong Peran Intelijen sebagai Pilar Strategis Diplomasi Pertahanan

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menekankan pentingnya peran unsur intelijen negara dalam mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di kancah global.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Peran Unsur Intelijen Negara yang digelar di Jakarta, Kamis.

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana menyatakan bahwa forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan peran dan fungsi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan diplomasi pertahanan.

“Ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tugas dan fungsi antar K/L dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia,” ujar Bayu.

Rapat ini dihadiri sejumlah instansi strategis, antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, Sintel TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perwakilan dari satuan intelijen matra.

Rapat menghasilkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat peran intelijen dalam diplomasi pertahanan:

1. Penguatan SDM Perwakilan
Perlunya pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan seperti Perbinlu, Atase Pertahanan (Athan), dan Atase Matra agar memiliki kapasitas mumpuni dalam mendukung misi diplomasi.

2. Sinkronisasi Diplomasi Pertahanan
Ditekankan pentingnya sinergi antar K/L seperti Kemhan, Kemlu, TNI, Polri, BIN, BSSN, dan lembaga lain yang memiliki kerja sama luar negeri di bidang pertahanan, sesuai arah kebijakan luar negeri yang ditetapkan Kemlu.

3. Optimalisasi Peran Athan
Dipertegas bahwa TNI telah menempatkan Athan sebagai perwakilan militer Indonesia di luar negeri, yang memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan bilateral bidang pertahanan.

4. Kejelasan Nomenklatur Diplomasi Pertahanan
Perlunya penjabaran lebih lanjut mengenai nomenklatur diplomasi pertahanan agar semua instansi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing secara utuh.

5. Penyusunan Kerangka Kerja (Framework)
Dibutuhkan penyusunan framework diplomasi pertahanan sebagai acuan bersama antar lembaga untuk merumuskan rencana aksi yang terarah dan terukur.

Rapat juga mengusulkan mekanisme pembibitan sejak dini bagi calon atase pertahanan, seperti mengikuti pendidikan Sesko di negara tujuan, pelatihan bahasa asing, serta keterlibatan dalam latihan militer bersama.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kapabilitas personel dalam menjalankan tugas strategis sebagai Athan.

Menutup rapat, Bayu Hendra menekankan pentingnya penguatan sinergi antar K/L teknis guna menjadikan intelijen pertahanan sebagai instrumen efektif diplomasi Indonesia yang adaptif terhadap tantangan keamanan global. (R)

Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah

Presiden Prabowo Disambut Antusias Warga Saat Kunjungan Kerja ke Pesisir Barat Lampung

Gerakan Sekolah ASRI dan Penanaman Mangrove Perkuat Karakter Peduli Lingkungan

Polri Siapkan Posko Khusus untuk Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Polri dan PLN Perkuat Pengamanan Jantung Kelistrikan Jateng-DIY Melalui Bintek Sistem Manajemen Pengamanan

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar