Kemenko Polhukam Dorong Peran Intelijen sebagai Pilar Strategis Diplomasi Pertahanan

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menekankan pentingnya peran unsur intelijen negara dalam mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di kancah global.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Peran Unsur Intelijen Negara yang digelar di Jakarta, Kamis.

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana menyatakan bahwa forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan peran dan fungsi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan diplomasi pertahanan.

“Ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tugas dan fungsi antar K/L dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia,” ujar Bayu.

Rapat ini dihadiri sejumlah instansi strategis, antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, Sintel TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perwakilan dari satuan intelijen matra.

Rapat menghasilkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat peran intelijen dalam diplomasi pertahanan:

1. Penguatan SDM Perwakilan
Perlunya pembinaan dan penyiapan sumber daya manusia untuk jabatan seperti Perbinlu, Atase Pertahanan (Athan), dan Atase Matra agar memiliki kapasitas mumpuni dalam mendukung misi diplomasi.

2. Sinkronisasi Diplomasi Pertahanan
Ditekankan pentingnya sinergi antar K/L seperti Kemhan, Kemlu, TNI, Polri, BIN, BSSN, dan lembaga lain yang memiliki kerja sama luar negeri di bidang pertahanan, sesuai arah kebijakan luar negeri yang ditetapkan Kemlu.

3. Optimalisasi Peran Athan
Dipertegas bahwa TNI telah menempatkan Athan sebagai perwakilan militer Indonesia di luar negeri, yang memiliki peran strategis dalam mendukung hubungan bilateral bidang pertahanan.

4. Kejelasan Nomenklatur Diplomasi Pertahanan
Perlunya penjabaran lebih lanjut mengenai nomenklatur diplomasi pertahanan agar semua instansi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing secara utuh.

5. Penyusunan Kerangka Kerja (Framework)
Dibutuhkan penyusunan framework diplomasi pertahanan sebagai acuan bersama antar lembaga untuk merumuskan rencana aksi yang terarah dan terukur.

Rapat juga mengusulkan mekanisme pembibitan sejak dini bagi calon atase pertahanan, seperti mengikuti pendidikan Sesko di negara tujuan, pelatihan bahasa asing, serta keterlibatan dalam latihan militer bersama.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kapabilitas personel dalam menjalankan tugas strategis sebagai Athan.

Menutup rapat, Bayu Hendra menekankan pentingnya penguatan sinergi antar K/L teknis guna menjadikan intelijen pertahanan sebagai instrumen efektif diplomasi Indonesia yang adaptif terhadap tantangan keamanan global. (R)

KPK Serahkan Dua Bidang Tanah Senilai Rp250 Juta untuk Dukung Pelayanan ATR/BPN Labuhanbatu

KPK Perkuat Gerakan Antikorupsi di Aceh dan Bengkulu, Sasar Keluarga hingga Generasi Muda

3.000 Mahasiswa Telkom University Diterjunkan untuk Edukasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

Pertamina Jajaki Teknologi Penyimpanan Gas MOF untuk Perluas Akses Energi di Indonesia

Tenaga Honorer RSUD Dekai Ditikam Dua Orang Tak Dikenal, Satgas Damai Cartenz Selidiki Dugaan Keterlibatan KKB

Kemenkes Salurkan 137 Ribu Masker N95 untuk Warga Terdampak Karhutla di Palangkaraya