Pemerintah Perluas Pengawasan Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi

Apabila ditemukan pelanggaran berupa klaim gizi palsu, manipulasi mutu, pengoplosan, maupun pelabelan yang menyesatkan, pemerintah akan menghentikan peredaran produk, melakukan penarikan dari pasar, menjatuhkan sanksi administratif, hingga memproses pelaku secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bapanas, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memperluas pengawasan terhadap dugaan penyimpangan beras fortifikasi di wilayah Jawa Barat.

Pemeriksaan dilakukan terhadap produsen, penggilingan, pengemas, distributor hingga jaringan ritel. Selain menelusuri rantai distribusi, petugas juga memeriksa kesesuaian kandungan gizi, kebenaran informasi pada label, serta kewajaran harga jual.

Menurut Wirdhanto, pengawasan tersebut bertujuan melindungi konsumen sekaligus memastikan beras fortifikasi benar-benar memberikan manfaat gizi sesuai tujuan program pemerintah, bukan menjadi celah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku. (R)

PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Tekankan Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi

Polri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perketat Pengawasan Buronan Internasional

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen pada November 2026, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

PP Polri Dukung Kapolri Tindak Tegas Oknum Anggota Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal

Polri Bakal Tertibkan Debt Collector, Usulkan Pembentukan Satuan Jasa Penagihan

Polri Bongkar Sindikat TPPO Modus Rekrutmen Tentara Bayaran ke Rusia, 58 WNI Jadi Korban