KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selamatkan Keuangan Negara Rp2,23 Triliun

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara utuh dan terintegrasi sepanjang Semester I 2026.

Dilansir dari laman KPK, penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi, hingga penguatan kelembagaan dilakukan secara bersamaan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dipandang hanya dari aspek penindakan. Menurutnya, setiap perkara korupsi juga harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

"Setiap perkara yang ditangani KPK tidak hanya berbicara tentang siapa pelakunya, melainkan kelemahan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan, tetapi juga melalui pencegahan dan pendidikan," ujar Setyo dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Semester I 2026 KPK, Kamis.

Sepanjang Semester I 2026, KPK mencatat peningkatan kinerja penindakan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 12 penyelidikan tertutup berhasil dikembangkan hingga berujung pada operasi tangkap tangan (OTT).

Selain penindakan, KPK juga mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Pengguna (PSP), aset rampasan negara senilai Rp229 miliar telah disalurkan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Di bidang pencegahan, KPK berhasil mendorong penyelamatan keuangan daerah senilai Rp2,23 triliun melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Salah satu capaian terbesar berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penyelamatan dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp1,31 triliun.

Sementara di DKI Jakarta, sebanyak 499 sertifikat hak pakai lahan publik senilai sekitar Rp22,6 triliun berhasil memperoleh kepastian hukum. KPK juga mencatat peningkatan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hingga Semester I 2026, sebanyak 422.766 penyelenggara negara atau sekitar 98 persen telah menyampaikan LHKPN. Dalam aspek pendidikan antikorupsi, KPK memperluas jangkauan edukasi kepada pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, dunia usaha, hingga masyarakat umum.

Sebanyak 35 kepala daerah dari 19 provinsi mengikuti program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Selain itu, 15.498 guru dan 5.523 dosen telah mendapatkan penguatan nilai-nilai integritas.

KPK juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi internasional guna memperkokoh sistem pencegahan korupsi di Indonesia.

Setyo Budiyanto menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari keberhasilan membangun tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. (R)

KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional

KPK Raih Penghargaan Nagara Dana Abisatya dari Kemenkeu atas Pemulihan Aset Korupsi

KPK Minta BUMN dan Swasta Perkuat Integritas untuk Cegah Korupsi

KPK Ungkap 18 Penyimpangan Kasus Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada 100 Pelajar Lewat Film dan Edukasi Museum

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, MoU Ditargetkan Ditandatangani 2027