KPK Angkat Drama Musikal “SIDIK” sebagai Media Edukasi Antikorupsi Jelang Hakordia 2026

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas strategi edukasi antikorupsi dengan menyasar panggung seni pertunjukan.

Dilansir dari laman KPK, lembaga antirasuah tersebut akan menggelar drama musikal bertajuk "SIDIK" pada 4-6 Desember 2026 sebagai bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.

Melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye (Soskam), KPK menilai pendekatan budaya populer dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda dan komunitas seni.

Direktur Soskam KPK, Amir Arief mengatakan proyek tersebut telah disiapkan sejak 2024 sebagai bentuk inovasi kampanye antikorupsi yang lebih kreatif dan segmentatif.

"Proyek ini agenda besar yang telah disiapkan dan digodok sejak 2024," ujar Amir dalam media briefing di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Dalam pelaksanaannya, KPK menggandeng Da Lopez Entertainment melalui mekanisme penunjukan langsung yang mengacu pada ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kolaborasi ini turut melibatkan kreator konten Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez yang sebelumnya dikenal melalui karya musikal bertema sosial dan politik.

Drama musikal "SIDIK" mengangkat kisah fiktif seorang penyidik KPK bernama Sidik yang digambarkan menghadapi dinamika penanganan kasus korupsi, proses hukum, hingga kehidupan pribadinya sebagai penegak hukum.

Andovi da Lopez menjelaskan bahwa naskah disusun berdasarkan riset serta wawancara dengan penyidik KPK, serta terinspirasi dari sejumlah perkara lama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ia menegaskan cerita tidak mengangkat kasus yang masih berjalan untuk menjaga independensi proses hukum.

Selain pementasan nonkomersial bagi mitra pendidikan dan penyuluh antikorupsi, KPK juga membuka peluang pertunjukan komersial melalui sistem e-ticketing yang dikelola secara mandiri oleh pihak produksi. Skema ini disebut tetap menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

KPK menilai pendekatan berbasis seni ini diharapkan mampu memperkuat internalisasi nilai integritas, sekaligus menjadi inspirasi bagi komunitas seni dan pendidikan di berbagai daerah untuk mengembangkan metode serupa dalam kampanye antikorupsi. (R)

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV