Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Energi

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi.

Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan bahwa Presiden menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Upaya ini dilakukan melalui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, melalui efisiensi dari berbagai K/L. Dengan langkah ini, defisit 3 persen bisa dijaga,” kata Airlangga.

Selain pengelolaan defisit, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan komoditas lainnya. Salah satunya adalah peningkatan volume produksi batu bara.

“Bapak Presiden juga meminta agar volume produksi batu bara dapat ditingkatkan, termasuk perbaikan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya,” jelas Menko Airlangga.

Pemerintah juga mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga komoditas.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga surya sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas bensin yang cukup signifikan, sekitar seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujar Airlangga.

Skema WFH ini nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara tetapi juga diharapkan diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Pemerintah masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara rinci kepada publik setelah seluruh konsep final siap.

Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional. (DKI1)

KPK Perkuat Sinergi APH dan Lembaga Pengawasan untuk Berantas Korupsi di Papua

Bobby Nasution Komit Revitalisasi Situs Megalitik Tetegewo di Nias Selatan

Zakiyuddin Ajak Kapolres Baru Perkuat Sinergi Wujudkan Belawan Aman dan Bebas Kriminalitas

Bobby Nasution Ajak Dubes Prancis Kunjungi Situs Megalitik Nias, Dorong Kerja Sama Pariwisata

Kominfo Kota Medan Ajak Mahasiswa Manfaatkan AI Secara Bijak dan Kritis

Wamenkes: One Health Jadi Kunci Kemandirian dan Kedaulatan Kesehatan Indonesia