Task Force Debottlenecking Dorong Reformasi Investasi, Pemerintah Sasar Pertumbuhan 8%

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui reformasi menyeluruh iklim investasi nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti lemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor, Malaysia, sebagai lokasi investasinya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, sebuah kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala riil di lapangan. Kasus yang dilaporkan akan dibahas dalam sidang debottlenecking secara berkala, dipimpin langsung oleh Menkeu.

“Para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ujar Menkeu saat membuka Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin.

Menkeu menekankan bahwa mekanisme ini akan memastikan perbaikan regulasi berbasis realitas lapangan, berbeda dengan pendekatan konvensional yang dimulai dari peraturan ke lapangan. Pengalaman sebelumnya membuktikan efektivitas metode ini; antara 2016–2019, pemerintah berhasil menyelesaikan 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 T.

“Ke depan, kita akan perbaiki iklim bisnis secara bertahap langsung dari lapangan. Dari situ, peraturan akan diperbaiki, bukan sebaliknya,” jelas Menkeu.

Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan pasar domestik. Pengetatan impor barang bekas ilegal bertujuan memberi ruang bagi industri lokal untuk berkembang, sekaligus menjaga daya saing produk dalam negeri.

Kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter, serta perbaikan iklim investasi diyakini sebagai prasyarat bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, dan menargetkan 8% dalam 4–5 tahun ke depan.

“Jadi, tumbuh 8% memang sulit, tapi bukan angka yang mustahil jika dilakukan secara bertahap. Kuncinya adalah perbaikan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi,” pungkas Menkeu Purbaya.

Langkah ini diharapkan menjadi pemicu percepatan investasi, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase