Raker Komisi XI, Menkeu Bahas dan Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senin.

Rapat tersebut membahas dan menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta target-target pembangunan sebagai landasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ketiganya turut memberikan masukan dan dukungan dalam proses perumusan indikator ekonomi makro dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan indikator RAPBN 2026.

“Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI atas pembahasan yang sangat mendalam. Juga kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK atas kontribusi dan kerja sama dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan target pembangunan nasional yang solid dan adaptif,” ujar Sri Mulyani.

Dalam Raker tersebut, disepakati sejumlah indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) untuk tahun 2026, yakni:

Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%

Inflasi: 1,5% – 3,5%

Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per dolar AS

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%

Sementara itu, target pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk:

Menurunkan tingkat pengangguran terbuka: 4,44% – 4,96%

Mengurangi tingkat kemiskinan: 6,5% – 7,5%

Menekan kemiskinan ekstrem: 0% – 0,5%

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk terus mendorong peningkatan Indeks Modal Manusia, memperbaiki Gini Rasio, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan memperluas lapangan kerja formal.

Menkeu menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan dirancang secara ekspansif namun tetap terukur, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan mengedepankan belanja yang berkualitas.

Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan fiskal nasional.

“Fiskal kita harus tetap kredibel dan responsif terhadap dinamika global, namun tetap berpihak kepada rakyat dengan belanja yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan,” tegas Sri Mulyani.

Kesepakatan hasil rapat ini akan menjadi landasan awal bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2026 secara lebih terarah. Selanjutnya, proses pembahasan akan dilanjutkan di Badan Anggaran DPR RI guna menyempurnakan rancangan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional tahun depan.

RAPBN 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan struktural dan global, serta memperkuat fondasi ekonomi menuju Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase