Wamenkeu Juda Agung Tekankan Kredibilitas Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Juda Agung menegaskan bahwa kredibilitas fiskal merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dilansir dari laman Kemkeu, selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang optimal diperlukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Juda Agung dalam acara Australia-Indonesia High Level Policy Dialogue 2026 di Jakarta, pada 12 Oktober 2026. Forum tersebut mengangkat tema "Structural Transformation through Productivity and Industrial Upgrading".

Menurut Juda, kredibilitas fiskal dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi ketidakpastian, serta mendorong investasi produktif yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional.

"Kredibilitas fiskal merupakan modal terpenting yang dibutuhkan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Kredibilitas membangun kepercayaan investor, mengurangi ketidakpastian, dan mendukung investasi produktif yang diperlukan untuk transformasi struktural," ujar Juda.

Ia menjelaskan, pengelolaan fiskal yang kredibel harus berjalan beriringan dengan fleksibilitas agar APBN mampu merespons perubahan kondisi ekonomi. Meski demikian, fleksibilitas tersebut tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

Juda menambahkan, APBN memiliki tiga fungsi strategis, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan mendukung transformasi ekonomi. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu mengoptimalkan belanja produktif sekaligus memperkuat program perlindungan sosial.

"APBN kita harus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan mentransformasi perekonomian. Belanja produktif mendukung aktivitas ekonomi dan investasi, sementara perlindungan sosial menjaga kesejahteraan serta daya beli masyarakat," jelasnya.

Dalam menjaga keberlanjutan fungsi APBN, pemerintah juga perlu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta menjaga pembiayaan yang prudent. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan APBN tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi dan mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Juda menyoroti pentingnya investasi produktif, hilirisasi, dan industrialisasi sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta nilai tambah ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dan secara bertahap mengembangkan kegiatan produksi yang lebih canggih serta memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Kompleksitas ekonomi Indonesia yang relatif rendah justru menjadi alasan mengapa hilirisasi dan industrialisasi menjadi inti strategi pembangunan kita selama satu dekade terakhir. Kita perlu membangun kekuatan yang sudah kita miliki, terutama sumber daya alam, serta secara bertahap beralih ke kegiatan produksi yang lebih canggih dan bernilai tambah lebih tinggi," tegasnya.

Juda berharap, dialog Indonesia-Australia yang mempertemukan pemerintah dan kalangan akademisi tersebut dapat menghasilkan masukan konkret bagi pengembangan kebijakan investasi, industri, dan fiskal.

Ia menilai, pertukaran pengalaman dan hasil riset melalui forum tersebut dapat membantu kedua negara mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperkuat kapasitas produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap diskusi hari ini dapat mempertajam pemahaman mengenai bagaimana investasi, pengembangan industri, dan kebijakan fiskal dapat saling bersinergi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," pungkasnya.

Melalui penguatan kredibilitas fiskal, peningkatan kualitas belanja negara, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat fondasi perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih produktif serta berkelanjutan. (R)

Pemerintah Pastikan APBN Tetap Terjaga

APBN 2027 Resmi Disahkan, Defisit Ditargetkan 2,4 Persen dari PDB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2027 Dilanjutkan ke Paripurna

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Pemerintah Terima Pertimbangan DPD RI untuk RAPBN 2027

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global