Wagub Sumut Tegaskan Reforma Agraria Harus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Medan (buseronline.com) - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan pelaksanaan reforma agraria harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Surya, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan tanah dan kepastian hukum. Program tersebut juga harus mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Surya saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada 2 September 2026.

Rakor tersebut dihadiri Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah.

Surya mengatakan reforma agraria merupakan upaya menghadirkan keadilan melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Karena itu, hasil dari program tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi, kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat," ujar Surya.

Ia menyebut Sumut masih menghadapi berbagai persoalan pertanahan, mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga persoalan penyelarasan data antarinstansi.

Untuk itu, penyelesaian masalah agraria harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan akurat agar memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Surya menekankan, setelah penataan aset dilakukan, masyarakat juga harus mendapatkan dukungan untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Dukungan tersebut dapat berupa penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, pemberdayaan ekonomi, hingga akses pembiayaan.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Ia juga meminta seluruh pihak memperkuat sosialisasi berbagai kebijakan baru terkait reforma agraria agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan.

Surya mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam menjalankan program reforma agraria. Menurutnya, penyelesaian persoalan agraria membutuhkan komitmen dan koordinasi antarlembaga.

"Rakor ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif hingga tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha mengatakan sejumlah langkah awal telah dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang GTRA. Langkah tersebut meliputi konsultasi, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan fokus lokasi.

Ke depan, tim GTRA akan melakukan pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria untuk mendukung penataan aset dan penyelesaian konflik agraria.

Tim GTRA Provinsi Sumut juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN terkait penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumatera Utara.

Selain itu, GTRA akan menyusun daftar hasil penataan aset dan penataan akses secara by name by address, daftar permasalahan pelaksanaan reforma agraria, serta laporan akhir tahun untuk disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN. (P3)

Sekda Jabar Ajak Pemuda Sunda Berkontribusi Nyata untuk Kemajuan Daerah

Wagub Sumut Dukung Perluasan 232 SPPG, Prioritaskan Wilayah 3T

Wagub Sumut Ajak Alumni UINSU Perkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Almamater

Pemprov Jabar dan OJK Dorong Peternak Ayam Petelur Naik Kelas Lewat Program EGG

Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Perkuat Langkah Optimalkan PAD 2026

Wagub Sumut Saksikan Penandatanganan SKB RBI, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak