Wagub Sumut Dukung Perluasan 232 SPPG, Prioritaskan Wilayah 3T

Simalungun (buseronline.com) - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Surya BSc menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas, terutama ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Surya saat mengikuti dialog daring bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, pada 14 Oktober 2026.

"Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah," ujar Surya.

Peresmian tersebut merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 232 SPPG berada di Sumatera Utara, termasuk 59 SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Surya menegaskan, keberadaan SPPG diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis.

Menurutnya, peresmian SPPG harus diikuti dengan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas pengelolaan serta pelayanan yang diberikan setiap hari.

"Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis," katanya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, peresmian 1.400 SPPG tersebut merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia.

Pada tahap kedua ini, BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi, termasuk wilayah 3T.

"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ungkap Sudaryono.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah dan perangkat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan rekomendasi apabila ditemukan fasilitas atau pelayanan SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk aspek kebersihan dan higienitas.

Wagub Sumut Ajak Alumni UINSU Perkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Almamater

Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Perkuat Langkah Optimalkan PAD 2026

Dinkes Bandung Perketat Pengawasan SPPG MBG

Pemko Bandung Perketat Pengawasan MBG, Tiga SPPG Masuk Pengawasan Khusus

Wagub Sumut Saksikan Penandatanganan SKB RBI, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wagub Sumut Dorong Garuda Buka Kembali Rute Kualanamu-Nias