Pemerintah Selaraskan Aturan KEK, Perusahaan Ber-TKDN Tinggi Dapat Akses Setara

Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan menginstruksikan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Administrator KEK untuk segera menyelaraskan aturan yang selama ini menjadi hambatan.

Selain isu KEK, sidang juga membahas penyederhanaan regulasi dan perizinan pembangunan cable car di Danau Toba sebagai bagian dari upaya mempercepat investasi di sektor pariwisata.

Pemerintah menegaskan Kanal Debottlenecking menjadi instrumen strategis untuk menindaklanjuti berbagai aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Melalui forum tersebut, berbagai kendala investasi diharapkan dapat diselesaikan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga 23 Juli 2026, Satgas P3M-PPE telah menyelesaikan 167 aduan melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan maupun rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, memberikan kepastian bagi investor, serta mengatasi berbagai hambatan investasi secara konkret dan berkelanjutan. (R)

Kemenkes, LKPP, dan Telkom Perkuat E-Katalog Kesehatan untuk Dorong Efisiensi Pengadaan Obat

KPK Libatkan Generasi Muda Perkuat Budaya Antikorupsi Lewat SINTESIS 2026

Indonesia-Australia Luncurkan Program KITA SEHAT Senilai AUD100 Juta

KPK dan ANRI Resmi Luncurkan Pusdankor, Jadikan Arsip Sejarah sebagai Senjata Pencegahan Korupsi

Ditpamobvit Baharkam Polri dan PT ABB Perkuat Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional

Korlantas Polri Gelar Pelatihan Pengoperasionalan Mobil Dikmas Lantas 2026 di Cibubur