Pemerintah Selaraskan Aturan KEK, Perusahaan Ber-TKDN Tinggi Dapat Akses Setara

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah akan menyesuaikan regulasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memberikan kesempatan yang setara bagi perusahaan dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan di kawasan tersebut.

Dilansir dari laman Kemenkeu, langkah ini merupakan hasil Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Kamis.

Sidang tersebut membahas dua persoalan utama, yakni regulasi dan perizinan pembangunan cable car (kereta gantung) di kawasan Danau Toba serta dugaan ketimpangan persaingan usaha (unfair level playing field) di KEK yang menyebabkan rendahnya penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri pada proyek infrastruktur dasar.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyelaraskan berbagai regulasi agar perusahaan yang telah berinvestasi dan memiliki tingkat TKDN tinggi memperoleh akses yang sama dalam pasar KEK.

"Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK," ujar Purbaya.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan menginstruksikan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Administrator KEK untuk segera menyelaraskan aturan yang selama ini menjadi hambatan.

Selain isu KEK, sidang juga membahas penyederhanaan regulasi dan perizinan pembangunan cable car di Danau Toba sebagai bagian dari upaya mempercepat investasi di sektor pariwisata.

Pemerintah menegaskan Kanal Debottlenecking menjadi instrumen strategis untuk menindaklanjuti berbagai aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Melalui forum tersebut, berbagai kendala investasi diharapkan dapat diselesaikan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga 23 Juli 2026, Satgas P3M-PPE telah menyelesaikan 167 aduan melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan maupun rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, memberikan kepastian bagi investor, serta mengatasi berbagai hambatan investasi secara konkret dan berkelanjutan. (R)

Hasil PISA 2025, Skor Sains dan Membaca Indonesia Naik

Kemendikdasmen Fasilitasi 32.828 Guru Lanjut S1/D4 pada 2026

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

Pemerintah Dorong Investasi Berkualitas untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pertamina Perkuat Ketahanan Energi dan Kembangkan Bisnis Rendah Karbon

Kemenkes dan CEPI Uji Kesiapan Indonesia Hadapi Ancaman Pandemi Baru