Pertamina Jadi Pilot Project Program Kepatuhan Pajak Kolaboratif Bersama DJP

Jakarta (buseronline.com) - PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project penerapan program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dilansir dari laman Pertamina, program tersebut mencakup penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Mega Satria mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina merupakan tanggung jawab yang akan dijalankan dengan penuh komitmen.

"Kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan," ujar Mega dalam Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama DJP di Jakarta, Senin.

Menurutnya, sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mendukung reformasi perpajakan nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi komitmen dan keterbukaan Pertamina yang bersedia menjadi mitra pertama dalam uji coba tersebut.

"Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa," kata Bimo.

Sebagai badan usaha milik negara yang mengemban mandat menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Tak Bayar Pajak hingga Tanpa Pelat Nomor

Pertamina Dorong UMKM Batik Inklusif, Libatkan Penyandang Disabilitas

Pertamina SMEXPO Yogyakarta 2026 Hadirkan 47 UMKM, Perluas Akses Pasar Produk Lokal

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2027 Dilanjutkan ke Paripurna

Lampaui Target 2026, Dekarbonisasi Pertamina Capai 118 Persen

Pertamina Bawa Tujuh UMK Mitra Binaan Tembus Pasar Internasional di CAEXPO 2026