Pertamina Jadi Pilot Project Program Kepatuhan Pajak Kolaboratif Bersama DJP

Jakarta (buseronline.com) - PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project penerapan program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dilansir dari laman Pertamina, program tersebut mencakup penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Mega Satria mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina merupakan tanggung jawab yang akan dijalankan dengan penuh komitmen.

"Kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan," ujar Mega dalam Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama DJP di Jakarta, Senin.

Menurutnya, sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mendukung reformasi perpajakan nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi komitmen dan keterbukaan Pertamina yang bersedia menjadi mitra pertama dalam uji coba tersebut.

"Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa," kata Bimo.

Sebagai badan usaha milik negara yang mengemban mandat menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi Pertamina kepada negara mencapai Rp1.188 triliun yang berasal dari pembayaran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.

Partisipasi Pertamina dalam program ini juga menjadi kelanjutan transformasi perpajakan perusahaan yang dimulai sejak penandatanganan kesepahaman integrasi data dengan DJP pada 2019.

Sejak saat itu, perusahaan terus memperkuat pengelolaan perpajakan melalui penerapan Tax Control Framework, harmonisasi sistem dengan Coretax, serta integrasi proses perpajakan dengan berbagai sistem digital perusahaan.

Melalui program kepatuhan kolaboratif ini, Pertamina berharap hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak semakin erat melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. (R)

Pertamina Pastikan Distribusi BBM di Medan Kembali Normal

Pertamina dan Boeing Jajaki Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Pertamina Dorong Energi Bersih dan Edukasi Lingkungan Melalui Desa Energi Berdikari

Pertamina Tuntaskan Penataan 31 Entitas Anak Usaha pada Semester I 2026

Pertamina Salurkan 200 Paket Bantuan Pendidikan untuk Siswa Prasejahtera di Banyuwangi

UMiMAX Pertamina Bantu Korban PHK Bangkit Lewat Usaha Ultra Mikro