Pemprov Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Percepat Pengelolaan Sampah

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dilansir dari laman Jatengprov, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan hingga saat ini sebanyak 26 kabupaten/kota di wilayahnya telah memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen.

"Masih ada sembilan kabupaten/kota yang sedang berproses. Insyaallah dalam bulan ini kita sanggup menyelesaikannya," ujar Luthfi di sela Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin.

Menurutnya, pemenuhan target perlindungan lahan pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan di Jawa Tengah. Namun, ia mengakui sejumlah daerah perkotaan masih menghadapi kendala dalam memenuhi target tersebut.

Karena itu, Luthfi mendorong daerah yang masih mengalami kesulitan untuk berdiskusi dan belajar dari daerah lain yang telah berhasil memenuhi target perlindungan LP2B.

Selain membahas perlindungan lahan pertanian, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti percepatan pengelolaan sampah di daerah. Pemprov Jateng mendorong pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.

Daerah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan menggunakan skema regional untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut dipersiapkan untuk sejumlah kawasan, antara lain Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, dan Tegal Raya.

Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah yang lebih kecil didorong memanfaatkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif dengan dukungan industri semen sebagai pembeli hasil olahan.

Pemprov Jateng juga memperkuat penanganan sampah dari hulu melalui program Desa Mandiri Sampah. Hingga kini, hampir 210 desa di Jawa Tengah telah menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Didik Mulyanto, mengakui masih ada sejumlah daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi target perlindungan LP2B.

"Beberapa kota memang mengalami kesulitan memenuhi target 87 persen. Kami akan mencoba mendorong agar kebijakannya segera disiapkan," katanya.

Ia menambahkan, persoalan LP2B, kepastian hukum lahan, hingga usulan insentif bagi daerah dan petani akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terpaku pada satu jenis teknologi dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik sampah, kemampuan fiskal daerah, kesiapan fasilitas, serta ketersediaan pembeli hasil olahan.

Ia juga meminta setiap kabupaten/kota segera menyusun peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas pengolahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan akhirnya mangkrak," tegasnya. (R)

Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

Wagub Jateng: Pendidikan Agama Jadi Kunci Ketenteraman Masyarakat dan Pembangunan SDM

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

Pemprov Jateng Libatkan 1.645 Mahasiswa KKN UGM Perkuat Program Kecamatan Berdaya

Pemprov Jateng Luncurkan Layanan Psikolog Gratis Online untuk Masyarakat