Pemprov Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Percepat Pengelolaan Sampah

"Beberapa kota memang mengalami kesulitan memenuhi target 87 persen. Kami akan mencoba mendorong agar kebijakannya segera disiapkan," katanya.

Ia menambahkan, persoalan LP2B, kepastian hukum lahan, hingga usulan insentif bagi daerah dan petani akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terpaku pada satu jenis teknologi dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik sampah, kemampuan fiskal daerah, kesiapan fasilitas, serta ketersediaan pembeli hasil olahan.

Ia juga meminta setiap kabupaten/kota segera menyusun peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas pengolahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan akhirnya mangkrak," tegasnya. (R)

Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Gubernur Jateng Perkuat Pencegahan LGBTQ Lewat Edukasi dan Layanan Konseling

Wagub Jateng: Pendidikan Agama Jadi Kunci Ketenteraman Masyarakat dan Pembangunan SDM

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

Pemprov Jateng Libatkan 1.645 Mahasiswa KKN UGM Perkuat Program Kecamatan Berdaya

Pemprov Jateng Luncurkan Layanan Psikolog Gratis Online untuk Masyarakat