Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Berturut-turut dari BPK RI

Gubernur juga menyoroti keterlambatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada pengelolaan fiskal daerah dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Sementara terkait pengelolaan dana pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dedi mengakui masih terdapat kelemahan administrasi di sejumlah sekolah akibat keterbatasan tenaga pengelola administrasi. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera diperbaiki.

Di sisi lain, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD dan Pemprov Jawa Barat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien merupakan hal yang sangat penting karena setiap anggaran yang dialokasikan berasal dari kepercayaan dan harapan masyarakat.

Dengan raihan opini WTP ke-15 secara berturut-turut ini, Pemprov Jawa Barat diharapkan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat. (R)

Pemprov Jabar Perkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah, Targetkan 50 Persen ATS Kembali Bersekolah pada 2029

Pemprov Jabar Tutup MPLS Pancawaluya 2026 dengan Aksi Ekologi, Libatkan 343 Ribu Peserta Didik

Pemprov Jabar Perkuat Layanan Kesehatan Primer Lewat Program KITA SEHAT

9-10 Juli, Jabar dan Selangor Perkuat Kerja Sama Investasi Lewat Konferensi Bisnis

Pemprov Sumut Kembali Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut dari BPK RI

Pemprov Jabar dan UPI Kolaborasi Perkuat Pendidikan, 1.066 Mahasiswa Siap Mengajar di Sekolah