Pemprov Jateng Dorong Kajian Obligasi Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut mengemuka dalam acara Idola Business Gathering bertema "Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah" yang digelar di Hotel Grasia, Kota Semarang, Senin.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan. Namun, penerapannya harus disertai perencanaan yang matang dan perhitungan yang cermat, terutama terkait kemampuan pembayaran cicilan di masa mendatang.

"Sebab, pinjaman daerah itu sebenarnya menarik sumber pendanaan tahun-tahun yang akan datang, untuk digunakan sekarang. Konsekuensinya, pendapatan di masa mendatang akan dipakai untuk membayar cicilan," ujar Sumarno dilansir dari laman Jatengprov.

Menurutnya, pemerintah daerah harus benar-benar memperhitungkan manfaat proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah, mengingat instrumen tersebut pada dasarnya merupakan skema utang. "Yang harus dihitung betul adalah seberapa besar manfaatnya," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Andry Wicaksono, menilai pemerintah daerah perlu serius menentukan proyek yang akan didanai jika ingin menerbitkan obligasi maupun sukuk daerah.

"Kalau mau menerbitkan obligasi atau sukuk daerah, teman-teman di pemda harus serius menentukan proyek apa yang mau didanai," katanya.

Ia menjelaskan, proyek yang didanai obligasi daerah tidak harus selalu berorientasi keuntungan seperti sektor korporasi. Menurutnya, proyek layanan publik yang memberikan dampak ekonomi dan sosial juga layak dibiayai melalui instrumen tersebut.

Andry juga optimistis pasar modal Indonesia mampu menyerap obligasi daerah, seiring meningkatnya jumlah investor pasar modal yang kini mendekati 20 juta investor.

Di sisi lain, Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Fanny Rifqi El Fuad, menyebut obligasi daerah memiliki potensi besar untuk mendukung percepatan pembangunan.

Menurutnya, obligasi daerah memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan kembali di pasar sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor saat membutuhkan likuiditas.

"Obligasi daerah memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan kembali di pasar, sehingga investor memiliki fleksibilitas ketika membutuhkan likuiditas," ujarnya.

Fanny menambahkan, BEI berperan sebagai fasilitator perdagangan instrumen tersebut agar transaksi berjalan transparan dan efisien.

Selain saham, pasar modal juga menyediakan instrumen efek bersifat utang seperti obligasi dan sukuk yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. (R)

Presiden Prabowo Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Pimpin Panen Raya Serentak di 43 Titik

Pengangguran di Kota Bandung Masih 7,24 Persen, Pemko Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja

Presiden Prabowo Resmikan Groundbreaking LNG Abadi Masela, Perkuat Kemandirian Energi Nasional

Pemprov Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Percepat Pengelolaan Sampah

Prabowo Beri Harga Khusus BBM Rp15.000 per Liter bagi Nelayan Kapal 30–200 GT

Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Jadi Pilar Utama Penguatan Ekonomi Nasional